Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah pusat menyediakan 18 ribu kuota sertifikasi halal gratis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun hingga April 2026, baru sekitar 4.000 hingga 5.000 UMKM yang memanfaatkan program tersebut.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad, mengatakan kuota sertifikasi halal gratis itu telah dialokasikan pemerintah pusat sejak 2022. Akan tetapi, pemanfaatannya hingga kini belum mencapai separuh dari total kuota yang tersedia.

“Artinya masih ada sisa 13.000 ini yang belum digunakan,” ujarnya.

Karena itu, Pemprov NTB terus mendorong pelaku UMKM segera mengurus sertifikasi halal. Terlebih, seluruh produk makanan dan minuman diwajibkan memiliki sertifikat halal paling lambat Oktober 2026.

Menurut Wirawan, jumlah UMKM di NTB diperkirakan mencapai sekitar 700 ribu unit usaha. Namun, sebagian besar belum memiliki sertifikat halal.

Besarnya jumlah UMKM tersebut mendorong Pemprov NTB berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB untuk memperkuat basis data UMKM melalui momentum sensus ekonomi nasional.

“Oleh karena itu nanti kita akan adakan kegiatan, kita akan secara simbolik mengundang usaha dan koperasi yang di bawah pembinaan koperasi UMKM NTB untuk melaksanakan ngisi bareng data usahanya sebagai bagian dari mensukseskan sensus ekonomi nasional,” jelasnya.

Wirawan mengaku pihaknya kini mengintensifkan sosialisasi sekaligus membuka layanan pendampingan langsung agar pelaku UMKM segera memanfaatkan fasilitas sertifikasi halal gratis sebelum batas waktu berakhir.

“Karena batas waktu pengurusan sertifikasi halal itu sampai Oktober. Nah manfaatkan fasilitas gratis ini dari pemerintah,” katanya.

Mantan Kepala Dispora NTB itu memastikan proses pengurusan sertifikat halal cukup sederhana. Pelaku usaha hanya perlu datang ke Kantor Dinas Koperasi dan UKM dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP), kemudian akan difasilitasi dan didampingi hingga proses selesai.

Namun demikian, program gratis tersebut hanya diperuntukkan bagi usaha mikro atau industri rumahan seperti keripik, pisang goreng, dan produk sejenis. Sementara usaha yang sudah berbentuk kafe atau kedai tetap dikenakan biaya sertifikasi.

“Intinya, itu namanya self declare, jadi lebih sederhana prosesnya. Cukup mendeklarasikan bahwa produk itu halal, nanti sudah ada petugas yang bekerja sama dengan Kementerian UMKM yang akan mendampingi mereka dan mengurus sertifikasi halal itu,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Baru 5 Ribu UMKM NTB yang Manfaatkan Sertifikasi Halal Gratis “

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan menolak rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani. Proyek yang diwacanakan sejak akhir 2022 itu dipastikan tidak mendapat persetujuan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, serta menuai penolakan dari masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi, mengatakan salah satu alasan penolakan karena Lombok merupakan pulau utama atau “Mother of Island” yang menjadi pusat sejarah, budaya, dan geografis di wilayah tersebut.

“Kalau kami kan proses administrasi. Selama dia belum bisa menyampaikan Amdal yang sudah disetujui pusat, ya kita menolak,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Didik menegaskan, sekalipun investor nantinya memperoleh persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari pemerintah pusat, Pemprov NTB tetap akan menyampaikan penolakan dalam proses pembahasan dokumen tersebut.

“Kita diundang dalam pembahasan Amdal, di situlah tempat kita fight,” katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki dasar kuat untuk menolak proyek tersebut karena mempertimbangkan keberadaan situs budaya di kawasan Rinjani serta penolakan masyarakat sekitar. Selain itu, pemerintah pusat sebelumnya juga telah menolak Kerangka Acuan (KA) dokumen proyek kereta gantung sepanjang 7 hingga 9 kilometer tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Irnadi Kusuma, memastikan proyek kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani batal dilanjutkan.

Ia menyebut hingga kini belum ada perkembangan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup terkait proses izin Amdal proyek tersebut. Bahkan, proyek itu juga belum tercatat dalam sistem Online Single Submission (OSS), meski sebelumnya sempat dilakukan groundbreaking pada akhir 2025 lalu.

Irnadi menjelaskan, jaminan investasi sebesar Rp5 miliar yang telah disetor investor asal Tiongkok tidak otomatis memastikan proyek tetap berjalan. Sebab, dana jaminan tersebut dapat ditarik kembali apabila investasi dinilai tidak memungkinkan untuk dilanjutkan.

“Itu kan jaminan, namanya jaminan. Bisa diambil kembali ketika memang dianggap bahwa investasi tidak berjalan,” ujarnya.

Ia menambahkan, evaluasi proyek tidak hanya dilihat dari sisi investasi, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan, respons masyarakat, hingga sikap lembaga adat dan institusi sosial di sekitar kawasan Rinjani.

“Jadi gini, kita juga perlu melihat dari bagaimana respon masyarakat, kemudian juga dari sisi lingkungan, kemudian juga dari sisi bagaimana lembaga-lembaga adat, lembaga-lembaga yang ada di masyarakat itu merespon terkait dengan keberadaan sebuah investasi,” katanya.

Menurut Irnadi, meski proses perizinan utama berada di pemerintah pusat, keputusan yang diambil tetap mempertimbangkan kondisi dan masukan dari pemerintah daerah. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jadi Pulau Utama, Rencana Pembangunan Kereta Gantung ke Rinjani Batal “