Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,6 miliar untuk jasa pengawasan melalui konsultan manajemen konstruksi (MK) pada proyek pembangunan Kantor Wali Kota Mataram.
Penggunaan jasa konsultan MK tersebut diperuntukkan bagi pembangunan kantor baru wali kota di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Proyek tersebut merupakan kelanjutan pembangunan tahap II yang dimulai pada 2025 dan akan dikerjakan dengan skema multiyears hingga 2028.
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan anggaran awal jasa pengawasan tersebut sebenarnya mencapai Rp5,8 miliar.
Nilai itu disusun berdasarkan interpolasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dengan masa kerja konsultan MK selama 27 bulan menyesuaikan durasi proyek multiyears.
Namun setelah dilakukan penyesuaian terhadap nilai konstruksi proyek sebesar Rp180 miliar, biaya jasa MK ditetapkan menjadi Rp5,7 miliar. Nilai tersebut kembali turun menjadi Rp5,6 miliar setelah penandatanganan kontrak dengan penyedia jasa pada April 2026.
“Jadi sekarang MK itu sudah bekerja,” ujarnya.
Lale menjelaskan, penggunaan konsultan manajemen konstruksi dipilih karena pembangunan Kantor Wali Kota Mataram merupakan proyek strategis dengan nilai besar dan tingkat kompleksitas tinggi.
Menurutnya, proyek tersebut tergolong pekerjaan nonstandar sehingga membutuhkan pendampingan lebih intensif dibandingkan pengawasan biasa.
“Itu yang menyebabkan mereka mendampingi kami mulai dari proses lelang hingga serah terima pekerjaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, skala proyek pembangunan kantor baru wali kota tersebut mengharuskan peserta tender berasal dari kontraktor nasional, termasuk perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).
Sementara itu, Dinas PUPR Kota Mataram menargetkan tender pekerjaan konstruksi mulai dibuka pada akhir Mei 2026 melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Sebagai informasi, konsultan manajemen konstruksi merupakan perpanjangan tangan pemilik proyek yang bertugas mengawasi, mengendalikan, serta terlibat sejak tahap perencanaan hingga serah terima pekerjaan.
Tim MK juga bertanggung jawab memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, anggaran, standar mutu, serta memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemkot Mataram Anggarkan Rp5,6 Miliar untuk Konsultan MK Proyek Kantor Wali Kota “
