Oleh: Dr. H. Ahsanul Khalik
Penulis adalah Kepala Dinas Kominfotik NTB
KETIKA ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) melambat, pemerintah dinilai gagal. Namun ketika tumbuh tinggi hingga 13,64 persen, justru disebut rapuh. Pertanyaannya sederhana: ini soal kualitas ekonomi, atau cara membaca data yang keliru?
Data resmi menunjukkan bahwa ekonomi NTB pada Triwulan I 2026 tumbuh 13,64 persen (year-on-year) dengan nilai PDRB mencapai sekitar Rp52,62 triliun. Ini bukan sekadar angka pertumbuhan biasa. Dalam standar ekonomi regional, capaian dua digit adalah indikasi ekspansi yang sangat kuat, bahkan tidak banyak daerah mampu mencapainya dalam periode yang sama.
Namun, untuk menilai apakah pertumbuhan ini kuat atau rapuh, angka agregat saja tidak cukup. Yang harus dilihat adalah struktur dan sumber pertumbuhannya. Di sinilah narasi “rapuh” perlu diuji secara objektif.
Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi NTB tidak bertumpu pada satu sektor. Industri pengolahan tumbuh 60,25 persen, pertambangan dan penggalian 31,80 persen, tetapi sektor lain juga bergerak kuat: Jasa Keuangan tumbuh sebesar 13,48 persen, pertanian 10,31 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 10,84 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
tumbuh sebesar 10,31 persen.
Adapun lapangan usaha lainnya yakni Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 9,91 persen; Pengadaan Air tumbuh sebesar 8,39 persen; Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 7,65 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh sebesar 5,21 persen, Jasa Pendidikan tumbuh sebesar 5,10 persen; Pengadaan Listrik, Gas tumbuh sebesar 4,98 persen, Jasa lainnya tumbuh sebesar 3,74 persen, Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 3,68
persen, Konstruksi tumbuh sebesar 3,34 persen, Real Estat tumbuh sebesar 2,32 persen, Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 2,17 persen dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 1,84 persen. Artinya, pertumbuhan terjadi lintas sektor, termasuk sektor riil yang menjadi basis ekonomi masyarakat.
Struktur ekonomi NTB juga menunjukkan komposisi yang relatif berimbang. Pertanian menyumbang 22,23 persen, diikuti pertambangan 19,71 persen, perdagangan 14,10 persen, dan konstruksi 8,31 persen. Ini menandakan bahwa ekonomi NTB tidak sepenuhnya bergantung pada satu sektor, melainkan ditopang oleh kombinasi produksi, distribusi, dan konsumsi yang berjalan bersamaan.
Dari sisi pengeluaran, pola yang sama juga terlihat. Ekspor memang menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 91,87 persen, tetapi konsumsi rumah tangga tetap tumbuh 5,15 persen, dan investasi tumbuh 3,71 persen. Kombinasi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya bergantung pada faktor eksternal, tetapi juga ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik.
Dalam literatur ekonomi pembangunan, kondisi seperti ini bukanlah anomali. Albert O. Hirschman melalui teori unbalanced growth menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sering kali dimulai dari sektor-sektor tertentu yang memiliki daya dorong tinggi, sebelum kemudian menyebar ke sektor lainnya. Demikian pula Simon Kuznets menegaskan bahwa pada tahap awal pembangunan, ketimpangan antar sektor merupakan konsekuensi yang tidak terhindarkan dari proses transformasi ekonomi.
Dengan kata lain, pertumbuhan yang pada awalnya ditopang oleh sektor tertentu bukanlah tanda kerapuhan, melainkan bagian dari dinamika struktural. Yang menjadi ukuran bukanlah titik awalnya, tetapi apakah pertumbuhan tersebut mulai menyebar. Dalam konteks NTB, data justru menunjukkan bahwa efek pertumbuhan telah menjangkau berbagai sektor, termasuk pertanian, perdagangan, dan jasa.
Di sinilah letak kekeliruan utama narasi “rapuh”. Menyebut ekonomi NTB rapuh di tengah pertumbuhan lintas sektor bukanlah analisis yang utuh, melainkan penyederhanaan yang prematur. Persoalannya bukan pada datanya, tetapi pada cara membaca data secara parsial lalu menarik kesimpulan yang terburu-buru.
Memang, secara triwulanan ekonomi NTB mengalami kontraksi sebesar -1,30 persen (q-to-q) akibat penurunan ekspor sebesar -25,95 persen. Namun, fluktuasi jangka pendek seperti ini adalah hal yang lazim, terutama pada daerah dengan basis ekonomi berbasis komoditas. Menggunakan data triwulanan untuk menilai kekuatan ekonomi tahunan justru berisiko menyesatkan.
Yang lebih relevan adalah tren tahunan, dan dalam hal ini NTB menunjukkan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga relatif menyebar. Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan, yang menandakan bahwa aktivitas ekonomi meningkat secara luas, bukan hanya pada satu sektor tertentu.
Tentu, ini bukan berarti ekonomi NTB tanpa tantangan. Ketergantungan pada ekspor tertentu dan volatilitas komoditas tetap perlu dikelola melalui diversifikasi dan penguatan sektor riil. Namun, mengakui tantangan berbeda dengan menyimpulkan kelemahan secara simplistik.
Dalam perspektif ekonomi pembangunan, menyebut pertumbuhan ini sebagai rapuh tanpa melihat konteks strukturalnya bukan hanya simplifikasi, tetapi juga bertentangan dengan pemahaman dasar tentang bagaimana ekonomi tumbuh dan bertransformasi.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang angka pertumbuhan, tetapi tentang kejujuran dalam membaca fakta. Kritik yang sehat harus berdiri di atas data yang utuh, bukan potongan data yang dipilih untuk mendukung narasi tertentu.
Karena dalam ekonomi, sebagaimana dalam kebijakan publik, yang diuji bukan hanya kinerja, tetapi juga integritas dalam memahami realitas. Dan dalam konteks ini, data telah berbicara jauh lebih jelas daripada narasi yang dipaksakan.
Pada akhirnya, data telah menunjukkan bahwa ekonomi NTB tumbuh kuat dan bergerak lintas sektor. Jika di tengah fakta seperti itu masih ada yang menyebutnya rapuh, maka persoalannya bukan lagi pada ekonomi, melainkan pada cara membaca realitas.
Karena ketika data tidak lagi dijadikan dasar, melainkan disesuaikan dengan narasi, yang runtuh bukan ekonomi, tetapi integritas dalam berpikir.(*)
