Target Berat Menurunkan Angka Stunting NTB di Masa Pandemi

Oleh : Zainudin Syafari

Provinsi NTB memiliki target menurunkan angka stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024 mendatang dari angka sekarang lebih dari 33 persen berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018. Namun target ini dirasa sangat berat, lantaran pandemi Covid-19 telah menghambat pelaksanaan sejumlah program penanganan stunting.

Read Also

Larang Karyawati Berjilbab, Pemkot Mataram Ancam Akan Tutup ACE dan Informa

31 Aug 2015

Angka kasus stunting di seluruh kabupaten/kota di NTB berbeda-beda. Namun potret penanganan stunting tidak jauh berbeda karena masih berada di masa pandemi. Di Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat misalnya, angka stuntingnya cukup tinggi, sementara pelayanan Posyandu belum begitu normal.

Sri Wahyuningsih, warga Desa Sembung memanfaatkan pelayanan Posyandu keliling untuk menimbang berat badan anaknya yang kini berusia 4 tahun, namun dengan berat badan 11 Kg. Dia dinyatakan stunting oleh kader Posyandu.   

 “Posyandunya tetap, namun memang dibatasi. Kami tetap sesuai jadwal pergi ke Posyandu. Belum ada perhatian khusus apa gitu. Cuman pemberitahuan saja dari kadernya, anaknya stunting loh bu.Itu saja, kalau bantuan atau apa tidak ada,” tutur Sri Wahyuningsih kepada Global FM Lombok akhir pekan kemarin.

Read Also

TKI Tujuan Timteng Distop, Pengiriman Jalur Ilegal Masih Terjadi

10 Oct 2015

Lantaran tak ada perhatian khusus untuk anaknya yang stunting, Sri Wahyuningsih mengaku memberi penanganan sendiri dengan cara menjaga pola makan yang teratur dan bergizi  meskipun terkadang si kecil malas untuk makan. “Kalau dari kita sih menjaga pola makan yang teratur cuman anaknya sendiri terkadang tidak mau makan. Namun sebagai penggantinya kita kasi buah atau susu, itu saja sih,” lanjutnya.

Rauhun, salah seorang kader Posyandu “Mawar” Desa Sembung mengatakan, angka penderita stunting di desa ini memang cukup tinggi yaitu sebanyak 75 orang tahun 2021 ini. “Yang sekarang saja ada sekitar 75 anak stunting dengan jumlah pelayanan sekitar 405 di seluruh Desa Sembung,”jelasnya.

Dia mengaku, penanganan stunting di masa pandemi Covid-19 ini belum ada yang khusus. Jika dulu ada program “dapur stunting” yang diadakan oleh pihak desa, sekarang belum ada lagi dengan alasan anggaran dari desa yang belum turun.

“Kalau kemarin kita ada pemberian makanan secara berayan ( makan secara bersama-sama) sebelum corona. Setelah corona katanya akan diadakan, tapi belum. Yang kemarin ada dapur stunting yang dibiayai oleh desa,” ujar Rauhun.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah mengaku terus mengawal program Revitalisasi Posyandu sebagai sarana pencegahan dan penanganan stunting di daerah ini. Sebab kondisi stunting pada balita tidak dipengaruhi oleh faktor tunggal, melainkan ada banyak faktor yang harus ditangani dalam satu tempat berbasis lingkungan dan dusun.

 “Jadi kesehatan, kebersihan, sanitasi juga sangat berpengaruh terhadap stunting. Jadi memang bicara stunting bicara konprehensif.  Sehingga itulah yang menyebabkan kita di Provinsi ini memiliki program Revitalisasi Posyandu itu, karena kan kita menganggap ini masalah edukasi,” kata Wakil Gubernur.

Selain pemerintah daerah, instansi vertikal seperti BKKBN juga memiliki program penanganan stunting. Namun instansi ini lebih menitikberatkan pada program pencegahan atau programnya berada di wilayah hulu. Misalnya pencegahan pernikahan usia anak, edukasi dan sosialisasi kehidupan keluarga bagi remaja dan lainnya.   

Plh Kepala BKKBN perwakilan NTB Samaan mengaku, target penurunan angka stunting di NTB tahun 2024 mendatang sebesar 14 persen. Sehingga butuh kerjasama semua pihak untuk menangani masalah tersebut.

 “Target kita memang di tahun 2024 sebanyak 14 persen. Sekarang kan masih 30-an persen d NTB. Ini memang luar biasa beratnya. Kita harapkan nanti penurunan angka stunting itu dari tahun-ke tahun minimal 2,5 persen lah. Karena waktu kita tinggal 3,5 tahun ini,” ujarnya.(*)