SE Gubernur, Solusi Atasi Murahnya Harga Gabah
PANEN pada musim tanam padi semestinya memberikan kabar membahagiakan bagi petani di daerah ini. Namun, belakangan ini harga gabah justru turun. Murahnya harga gabah bahkan hingga berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp4.200 per kilogram (harga kering sawah) dan Rp 5.300 per kilogram (gabah kering giling) dikeluhkan petani. Harga penjualan ini bahkan tidak sebanding dengan mahalnya biaya saprodi.
Melihat fakta ini, Pemprov NTB di bawah pimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah, MSc., dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., bertekad membantu petani menyelamatkan harga gabah. Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini, kebijakan yang diambil Pemprov NTB mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan petani.
Untuk itu, Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah mulai bulan Agustus 2021 ini akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengharuskan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) yang diterima ASN setiap bulan, sebagian disisihkan untuk membeli beras petani. Setidaknya satu ASN harus membeli 10 Kg beras dengan kualitas premium. Kebijakan yang dilakukan ini, sebagai dampak Bulog tidak mampu lagi menyerap gabah petani, karena stok beras di Bulog masih cukup banyak.
Sebagai tindak lanjut dari kebijakan yang akan diterapkan, Gubernur turun melihat secara langsung ke penggilingan padi milik kelompok tani yang ada di Kecamatan Kediri Lombok Barat, Jumat (23/7). Penggilingan padi nanti akan menyiapkan beras-beras yang akan dibeli menggunakan TPP dari ASN Pemprov NTB. Gubernur juga berharap adanya kepastian pembelian menggunakan TPP ini, tempat penggilingan padi ini akan mampu menyerap gabah petani, sehingga harga gabah tidak terlalu anjlok seperti sekarang.
Selain itu, Gubernur mengajak seluruh Bupati dan Walikota untuk menyerap beras petani melalui pemberdayaan UMKM lokal selama masa PPKM Level 4. Langkah ini sebagai upaya bersama untuk melindungi perekonomian masyarakat, terutama ekonomi masyarakat kecil yang berprofesi sebagai petani.
“Alhamdulillah kami di provinsi sudah mulai menyusun kebijakan untuk memberikan tunjangan beras kepada ASN. Dan mudah-mudahan kebijakan ini dapat diikuti oleh seluruh kabupaten/kota dalam mengoptimalisasi penyerapan gabah petani lokal,’’ ujar Gubernur saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Kamis (22/7).
Di hadapan Bupati/Walikota yang hadir, Gubernur menegaskan, selama masa PPKM mulai diberlakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, prioritas utama pemerintah adalah menjaga kesehatan dan jiwa masyarakat dari bahaya virus Corona.
Tapi di sisi lain, pemerintah juga harus menjamin ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik meski diberlakukan pembatasan aktivitas. Sehingga menjaga keseimbangan kedua sektor ini menjadi tanggung jawab semua.
‘’Untuk itu, mari kita bahu membahu untuk melindungi UMKM melalui penyerapan beras lokal untuk diberikan kepada para ASN melalui tunjangannya. Insya Allah, pemerintah provinsi akan menerapkan mulai awal Agustus mendatang,’’ ujarnya.
Sasaran 13.600 ASN
Sementara sebagai tim kerja, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Drs. H. Fathul Gani, M.Si mengatakan, kebijakan ini awalnya karena Gubernur kerap sekali menerima keluhan dalam setiap kunjungan lapangannya. Keluhannya soal turunnya harga gabah, dan minimnya pembeli, terutama di Pulau Sumbawa.
Sementara Bulog yang sangat diharapkan, juga tak bisa berbuat banyak. Karena gudang-gudang penyimpanannya telah penuh dengan beras dan gabah, sehingga serapan di lapangan dikurangi.
Mantan Kepala Biro Umum Setda NTB ini mengatakan, berdasarkan data kepegawaian, jumlah ASN di lingkup Pemprov NTB sebanyak 13.600-an orang. Artinya, setiap bulan ada 13.600 Kg beras petani yang akan terdistribusi kepada ASN.
Dengan kebijakan ini, diharapkan beras dan gabah petani dapat diserap dengan harga stabil. Kebijakan provinsi ini juga besar harapannya akan diikuti oleh kabupaten/kota di NTB. Total jumlah ASN se NTB 73.811, jika seluruhnya menerapkan kebijakan yang sama, ada 738.110 ton setiap bulan serapan beras petani. ‘’Itu angka yang besar. Dan akan sangat efektif menjaga stabilitas harga serta serapan produksi,’’ jelasnya.
Untuk memenuhi permintaan ini, Dinas Ketahanan Pangan tengah mempersiapkan kelompok-kelompok Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yang akan menyerap langsung beras/gabah dari petani.
‘’Ada 40-an PUPM kita. Tapi tidak semuanya PUPM penyedia beras. Ada PUPM cabai. Kita akan lakukan pertemuan secara virtual untuk membahas kesiapan PUPM menjadi penyedia beras yang akan diberikan kepada ASN,’’ katanya.
Nantinya PUPM ini yang akan mendistribusikan langsung berasnya kepada masing-masing ASN. Pembayarannya bekerja sama langsung dengan masing-masing bendahara di setiap OPD. ‘’Dari pada repot-repot membeli beras di pasaran. Harganya juga sesuai harga di petani, Rp10.100/Kg. kualitasnya premium,’’ tegasnya. (bul/ham)
TINJAU – Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah meninjau lokasi tempat penggilingan padi di Kecamatan Kediri, Lombok Barat. Pembelian beras oleh ASN lingkup Pemprov NTB diharapkan mampu menghidupkan tempat penggilingan padi dengan membeli gabah dari petani. (ist)
No Comments