PNS Diminta tak Rapat di Hotel, Banyak Karyawan Hotel dan Restoran Terancam di PHK
hotel dalam kota (ilustrasi)hotel dalam kota (ilustrasi)
Mataram (Global FM Lombok)-Pelaku usaha hotel dan restoran atau yang terhimpun dalam Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berencana akan melakukan pemangkasan pada karyawannya. Hal itu akan dilakukan meyusul adanya wacana pemerintah untuk melakukan efisiensi perjalanan dinas atau pertemuan dihotel selama masa pemerintahan Jokowi-JK.
“Kami masih menunggu perkembangan, tentu kami akan melakukan penyesuaian untuk efisiensi, jika kebijakan tersebut ditetapkan oleh pemerintah,” kata Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi NTB, I Gusti Lanang Patra.
Dia mengatakan yang paling mengkhawatirkan terkana dampak kebijakan tersebut adalah hotel-hotel yang ada diperkotaan. Karena selama ini, hotel-hotel yang ada didalam kota mengandalkan wisata MICE sebagai penyumbang paling penting untuk angka kunjungan di hotel. Share pertemuan pemerintah dihotel terhadap angka kunjungan ke hotel tersebut kisarannya mencapai 30 persen hingga 40 persen.
“Kalau hotel yang ada di Senggigi misalnya, tidak masalah. Karena hotel disana memang diisi hampir seratus persen oleh wisatawan atau pihak swasta,” tambahnya.
Besarnya share wisata MICE mice tersebut terhadap aktivitas usaha hotel, akan berpengaruh besar terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi-JK tersebut, jika benar-benar diimplementasikan.
Jumlah hotel di NTB ini sudah mencapai 600-an, lain lagi dengan restoran dan rumah makan. Tentu kesemua hotel akan melakukan efisiensi jika biaya operasionalnya tinggi dan tak sebanding dengan pemasukannya. Kemungkinan penerapan kebijakan tersebut juga akan berdampak terhadap keberlangsungan hotel yang saat ini justru semakin menjamur di Kota Mataram khususnya. Disaat terjadinya penambahan jumlah hotel di NTB, justru diganggu dengan adanya wacana dari kebijakan tersebut.(bul/ris)
No Comments