Mataram (Global FM Lombok)-Belasan hotel baru bermunculan di kota Mataram dalam beberapa tahun terakhir. Investasi hotel yang menjamur ini memunculkan kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah dan dewan provinsi terutama yang berkaitan dengan pangsa pasar hotel tersebut. Karena itu, DPRD NTB akan berkirim surat kepada walikota Mataram guna mengusulkan penghentian sementara izin pembangunan hotel di kota ini.
Hal tersebut disampaikan wakil ketua DPRD NTB Mori Hanafi saat menerima pengunjuk rasa dari Federasi Serikat Pekerja Pariwisata wilayah NTB Selasa (27/1). Mori mengatakan, penghentian sementara izin pembangunan hotel penting dilakukan karena tamu-tamu hotel di wilayah perkotaan masih lesu seiring dengan aturan dari MenPAN RB terkait dengan pembatasan kegiatan dinas di hotel.
“Ada kekhawatiran pemerintah provinsi terhadap begitu banyak hotel-hotel baru di kota Mataram ini. Ini masuk kajian kita. Hari ini kita mau bersurat, kita minta pak Walikota untuk stop izin-izin hotel yang baru-baru itu. Akan ada ribuan tambahan kamar baru, turisnya mau dari mana? Ini yang kita mau sampaikan. “ kata Mori.
Menurutnya, sejak awal terbitnya SE MenPAN soal pembatasan kegiatan rapat-rapat PNS di hotel telah mengkhawatirkan kalangan perhotelan. Dampak dari surat edaran itu antara lain ancaman PHK karyawan hotel, tidak adanya lowongan pekerjaan baru di dunia perhotelan hingga dampak multiplayer terhadap sosial. Jika kasus ini sudah berdampak ke masalah sosial, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan itu.
“ Pak gubernur sudah jauh-jauh hari menyampaikan keberatannya secara terbuka. Mungkin pak Gubernur yang agak dini menyatakan kami di NTB keberatan dengan aturan yang ada. Dan berbagai cara sudah kita lakuakn untuk kita lawan aturan ini” kata Mori.(ris)-
No Comments