Data Penduduk Penerima KKS Masih Divalidasi
Tiga Kartu Sakti Jokowi
Tiga Kartu Sakti Jokowi
Mataram (Global FM Lombok)-Penyaluran dana bantuan sosial melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) hingga kini masih dalam tahap validasi data bagi penduduk yang berhak menerima bantuan itu. Sekitar empat ribu lebih penduduk penerima program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) akan dicek kembali yang mengacu terhadap data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian, besar kemungkinan akan terjadi pengurangan maupun penambahan jumlah kuota penduduk sasaran program KKS.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) NTB, Bachruddin kepada Global FM Lombok Jum’at (28/11) di Mataram. Ia mengatakan, sejauh ini pemerintah tengah melakukan pembahasan pola validasi data penduduk di setiap daerah. Rencana dari pemerintah pusat, validasi data itu mengacu pada data dasar by name by address di BPS. Selanjutnya akan divalidasi oleh para Kepala desa setempat. Namun, Kementerian Sosial menyarankan agar validasi itu dilakukan oleh anggota Karang Taruna di masing-masing daerah.
“Itu divalidasi dulu datanya katanya, jadi pemegang KPS itu akan dicek lagi keabasahan datanya. Terus mungkin yang belum memegang kartu tapi dia terkategori miskin sesuai perhitungan BPS ya pasti dia akan bertambah atau berkurang, nambah dan kurangnya kemungkinan besar terjadi. Jadi kita divalidasi saya kira dia akan epektif tahun 2015 itu ya. Sekarang lagi ditingkat pusat itu lagi membahas tentang pola validasi data, BPS Menteri Keuangan, Mensos, Kementerian Kesehatan dan Kesehatan”, tuturnya.
Dilanjutkan Bachruddin, basis dari penerima dana KKS itu adalah keluarga miskin sesuai dengan kriteria dari BPS. Ia mengatakan bahwa program KPS itu secara perlahan akan berganti menjadi KKS yang bisa berfungsi sebagai rekening tabungan bagi penduduk penerima kartu tersebut. “Jadi nantinya pemerintah memberi modal misalnya 400 ribu, kalau masyarakat itu mau ngambil 100 ribu misalnya masih ada sisa 300 kan”, katanya. (irs)-
No Comments