Agar Sapi NTB Tidak Tinggal Cerita, Cegah Pemotongan Betina Produktif
Kasi Hygiene, Sanitasi dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jatim Mitro Nurcahyo menerima rombongan Dinas Peternakan NTB 
Kasi Hygiene, Sanitasi dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jatim Mitro Nurcahyo menerima rombongan Dinas Peternakan NTB
Surabaya (Global FM Lombok)-Pemprov NTB sedang gencar melawan aksi pemotongan sapi dan kerbau betina produktif. Ini terbukti dengan telah diterbitkannya perda nomor 1/2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminasia Besar Betina Produktif. Dalam hal ini, NTB belajar dari pengalaman Provinsi Jawa Timur (Jatim) yang lebih dahulu memiliki Perda serupa.
Rombongan Pemprov NTB yang berasal dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Biro Hukum dan Dinas Peternakan Kabupaten Dompu melakukan study komparasi ke Jawa Timur tanggal 19-21 Oktober kemarin. Rombongan provinsi NTB diterima oleh Kasi Hygene, Sanitasi dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jatim Mitro Nurcahyo. Mereka banyak berdiskusi terkait dengan tantangan dan hambatan dalam upaya menjaga populasi sapi dalam daerah.
Kabid Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB drh Aminurrahman dalam kesempatan itu mengatakan, provinsi NTB terkenal sebagai lumbung sapi dan kerbau sejak dulu. Bahkan di zaman kolonial Belanda, ternak asal NTB banyak diekspor ke sejumlah Negara di Asia. Untuk mempertahankan populasi sapi dan kerbau di daerah ini, NTB telah mengeluarkan Perda tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif agar kejayaan NTB dalam hal ternak tidak tinggal cerita.
“NTB terkait dengan peternakan, sama hanya dengan Jawa Timur adalah salah satu sumber utama ternak potong nasional. Dan juga sama halnya dengan Jawa Timur secara rutin Jabodetabel dan beberapa provinsi lain untuk ternak potong juga untuk ternak bibit. Ada 15 provinsi yang minta. Keunggulan itu tentu kita harus pertahankan, jangan sampai tinggal cerita. Bagimana caranya? Ya ini dengan cara mengamankan induk-induk sapi kerbau” kata Aminurrahman.
Kasi Hygiene, Sanitasi dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jatim Mitro Nurcahyo mengatakan, Jatim memiliki perda pengendalian pemotongan ternak betina produktif sejak tahun 2012 lalu. Namun sampai sekarang masih terus dilakukan sosialisasi kepada jagal, RPH dan masyarakat umum. Pada awalnya, aturan ini sangat ditentang dengan alasan stok sapi jantan cukup jarang dan harganya lebih mahal. Untuk menegakkan aturan perda, Jatim bekerjasama dengan Polda. Ini dilakukan agar bisa member efek jera bagi palanggar aturan.
Di Jatim jumlah RPH sebanyak 128 RPH dengan jumlah pemotongan antara 140 – 170 ekor sapi per hari. Populasi sapi di Jatim saat ini sebanyak 3,6 juta ekor dengan jumlah betina produktif sebanyak 40 persen. Sebelum terbit Perda pengendalian pemotongan ternak betina produktif di Jatim, sekitar 50 persen jagal masih memotong betina produktif. Namun setelah terbit Perda ini, setidaknya bisa menekan hingga 10 persen angka pemotongan ternak betina tersebut di tingkat RPH.(ris)-
No Comments