12 Pimpinan SKPD Pemprov NTB Terancam Turun Pangkat
birokrasibirokrasi
Mataram (Global FM Lombok)- Sebanyak 12 pimpinan SKPD Pemprov NTB telah disurati oleh tim evaluasi kinerja yang dibentuk oleh gubernur NTB pada 5 Januari lalu. Pimpinan SKPD diminta untuk membuat laporan hasil kinerja selama menjabat untuk kemudian didalami oleh tim evaluasi kinerja tersebut. Dari hasil evaluasi itu, ada kemungkinan pimpinan SKPD akan mendapat posisi yang lebih strategis, namun juga terencam turun pangkat menjadi eselon III jika kinerjanya tidak memuaskan.
Hal itu dikatakan Kepala BKD Diklat NTB, H.Muhammad Suruji kepada Global FM Lombok di kantor gubernur NTB, Selasa (12/01). Penurunan pangkat PNS telah diatur dalam Undang-Undang ASN no 5 tahun 2014 yang juga menjadi landasan pembentukan tim evaluasi kinerja, yang dipimpin oleh mantan dekan fakultas ekonomi Unram, Prof. Dr Totok Asmuni tersebut.
Ia menyebutkan, 12 pimpinan SKPD yang akan dievaluasi adalah pimpinan SKPD yang sudah menjabat lebih dari satu tahun. Diantaranya adalah kepala Dishubkominfo, Dinas Kehutanan, Bakorluh, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan Perikanan, Karo Umum dan Biro Kesra Setda NTB.
“Evaluasi kinerja itu nanti kan kesimpulannya yang bersangkutan ini sangat kompeten misalnya, kalau digeser ke tempat yang lebih tinggi. Boleh jadi kemudian yang bersangkutan sangat tidak kompeten berarti ini kelasnya eselon III mungkin, sangat bisa kan undang-undang ASN seperti itu. Siapa bilang tidak boleh, itu ada di dalam undang-undang ASN, yang penting dasarnya hasil evaluasi itu kinerja”, katanya.
Suruji mengatakan, tim avaluasi kinerja hanya beranggotakan para akademisi saja. Gubernur berharap tim tersebut bekerja secara obyektif dalam memberikan penilaian. Adapun hasil evaluasi kinerja itu, diperkirakan akan diberikan kepada gubernur pada akhir Januari ini. Hasil evaluasi tersebut bisa berupa raport pimpinan SKPD terkait kelebihan dan kekurangannya dan bisa juga berupa rekomendasi kepada gubernur. (irs)-
No Comments