TNI/Polri “Back Up” Penuh Pengamanan Pemilu 2019

Silaturahmi KPU NTB dengan Danrem

Mataram (Suara NTB)- TNI dan Polri menyatakan kesiapannya untuk mem-back up pengamanan pelaksanaan tahapan pemilu 2019, baik pada tahapan sebelum hari H pemungutan suara maupun sesudahnya. Komitmen itu disampaikan saat silaturahmi KPU Provinsi NTB ke dua institusi kemanan negara tersebut.

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menyampaikan, secara teknis penyelenggaraan, KPU akan melaksanakan seluruh tahapan dengan sebaik-baiknya. Namun demikian KPU membutuhkan dukungan penciptaan kondisi yang mantap agar pemilu 2019 dapat berjalan tertib dan aman. Tentu hal itu membutuhkan dukungan dari semua pihak, khususnya TNI dan Polri.

Salah satu tahapan yang cukup krusial yang membutuhkan pengawalan dari aparat keamanan yakni pendistribusian logistik surat suara ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Karena diketahui pada saat pendistribusian, kondisi cuaca musim hujan perlu diantisipasi.

“Distribusi logistik ke TPS diperkirakan masih dalam musim hujan. Hal ini memiliki potensi rawan terutama daerah-daerah sulit yang harus menyeberangi laut atau kawasan dengan medan yang berat. Distribusi logistik ini sangat membutuhkan dukungan TNI dan Polri,” kata Suhardi.

Dikatakan Suhardi, Pemilu 2019 merupakan Pemilu Serentak Nasional yang pertama kalinya. Tentu ini memiliki kerumitan tersendiri yang harus difahami oleh semua pihak, tidak hanya oleh KPU, tetapi juga oleh seluruh pemangku kepentingan seperti Gubernur, TNI, Polri dan DPRD. Karena itu KPU perlu memperkuat sinergi dengan pimpinan-pimpinan daerah terutama menjelang Pemilu 2019.

Menyambut harapan Ketua KPU, Danrem 162/Wirabhakti Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa pihaknya memberikan perhatian serius terhadap Pemilu 2019. Dalam kesempatan itu ia menyarakan agar sebelum pemungutan suara nantinya perlu dibuat pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

“Kita harus mengantisipasi agar pemilu berjalan aman. Intinya tidak ada orang yang bergerak mengganggu pemilu jika tidak ada tokoh yang mendukungnya. Ini perlu kita antisipasi dengan bertemu dengan para tokoh,” kata Danrem.

Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Pol. Ahmad Juri juga memberi perhatian serius terhadap Pemilu 2019. Juri menegaskan bahwa Polda NTB akan tetap mengawal Penyelenggara, Penyelenggaraan dan Logistik Pemilu 2019.

“Dalam rangka memudahkan pengamanan TPS, kita berharap agar pembangunan TPS di lokasi yang memungkinkan Polisi bisa mengawasi dengan lebih mudah. Bagaimanapun juga jumlah anggota kepolisian yang ada jauh lebih kecil dibanding jumlah TPS yang mencapai 15.998,” katanya.

Selain itu, Juri juga memberikan perhatian serius pada penyebaran informasi Hoax. Menurutnya informasi hoax ini sangat rentan untuk menganggu pelaksanaan pemilu 2019, karena itu harus diantisipasi dengan serius, tegasnya. (ndi)