Sumbawa Diterjang Banjir Susulan

TERGENANG – Wilayah dusun Tahan yang sampai kini masih tergenang air

Sumbawa Besar (Global FM Lombok)-Banjir susulan masih terjadi di Sumbawa, Sabtu malam, bahkan menggenangi sejumlah wilayah lainnya, seperti Maronge, Pelampang, Lape, Lopok, Buer dan Utan. Bahkan lima rumah di Maronge roboh diterjang banjir.

Belum lagi penanganan banjir di Moyo Hilir dan Moyo Utara yang sebagian masih tergenang hingga Minggu sore. Hasil rapat koordinasi terpadu dengan BNPB, BPBD NTB dan semua OPD di Sumbawa memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat banjir dan longsor di Sumbawa. Rapat dipimpin Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah.

“Mereka (warga) ini kadang susah kita evakuasi. Di Sengkal Batu Bangka Moyo Hilir, empat hari empat malam dikepung banjir. Akses tidak bisa masuk. Tetapi tetap di rumah. Begitu juga di Songkar Moyo Utara. Logistik langsung kami salurkan,” terangnya.

Sekda Sumbawa, Drs. Rasyidi, menjelaskan begitu mendapatkan laporan, Tim Reaksi Cepat (TRC) langsung dikirimkan ke lokasi banjir susulan di Pelampang, Maronge, Lape, Lopok, Utan dan Buer. Termasuk penanganan secara serius di Moyo Hilir dan Moyo Utara.

“Banjir berlanjut sampai sekarang, kita akan tentukan perpanjangan masa tanggap darurat dalam 7 hari atau 15 hari,” terangnya.

Untuk penanganan banjir susulan ini biasanya diambil dari anggaran bencana yang melanda Sumbawa dan Labuan Badas beberapa waktu lalu sambil menunggu bantuan serta mengusulkan program susulan. Sementara ini, proses pendataan masih terus dilakukan, penanganan tanggap darurat, air bersih dan pengobatan. Mengingat masih ada desa/dusun yang tergenang.

Seperti di Moyo Utara, dusun Tahan terendam selama lima hari. Mereka mengungsi di lantai dua masjid setempat. Kemudian di desa Pungkit sekitar 360 jiwa yang mengungsi. Lanjut di desa Songkar, empat hari pertama tenggelam secara keseluruhan sampai areal sawah. Namun sekarang kondisi mulai kering.

Sekarang ini, ada dua dapur umum, satu di antaranya bantuan dari KSB yang dipusatkan di Dinas Sosial. Dengan kemampuan membuat nasi hingga 10 ribu bungkus per hari.  Selain itu juga ada bantuan dari Tagana Bima dan KSB. Saat ini pun dapur umum tetap disiapkan. Mengantisipasi kebutuhan masyarakat di wilayah Timur, Plampang, Maronge, Lape dan Lopok yang kena banjir susulan.

Kepala BPBD NTB, Muhammad Rum, menjelaskan memang awal penanganan banjir agak repot. Namum kalau sudah jalan sangat mudah dilaksanakan. Asalkan masing-masing klaster berjalan. Misalnya, di bidang kesehatan dibawah Dinas Kesehatan memantau titik-titik pengungsian. Dengan kondisi fasilitas yang berkurang, tentu timbul bibit-bibit penyakit,. Seperti gatal dan  diare. Kemudian klaster pendidikan, berapa sekolah yang terkena banjir untuk bisa dibersihkan. Bagi sekolah yang tidak bisa langsung ditemppati, bisa menggunakan tenda sebagai sekolah darurat. Agar sekolah tidak libur dan proses belajar belajar lancar.

Di klaster infrastrutur, perlunya mengawal kondisi drainase yang ada di lokasi banjir ini agar tidak tersumbat. Makanya dibutuhkan peralatan sejumlah alat berat untuk melakukan pembukaan terhadap drainase.

Tim dari BNPB, Setiawan, sedang merancang kira-kira kebutuhan apa yang akan dilaksanakan dalam dua tiga hari ini.  Untuk tanggap darurat bisa diperpanjang dilihat dari situasi yang terjadi saat ini. Yang jelas, prioritas utama keselamatan nyawa menjamin keberlangsungan hidup, output pemulihan lingkungan yang setiap hari dilakukan. “Nanti kebutuhannya pasti akan kita bawa ke teman provinsi dan pusat akan kami sampaikan,” jelasnya. Sambil menekankan masalah manajemen penanganan darurat. Sistem komando minimal ada perencanaan yang terukur. Dengan akuntabilitas yang jelas, data dan informasi satu pintu.

Terus Koordinasi

Mewakili anggota DPRD NTB dari Davil V, Nurdin Ranggabarani, S.H, M.H, menyatakan pihaknya BPBD NTB terus berkoordinasi dengan Provinsi. Hasil koordinasi bantuan disalurkan ke Sumbawa dari Mataram. Termasuk koordinasi dengan Kementrian Sosial (Kemensos) RI yang segera mengirim dua kontainer logistik. Untuk alat berat, masih ada dua alat berat yang siap digunakan di Dinas PU NTB. Dengan meminta Pemkab segera bersurat ke Dinas PU. “Perlu data yang akurat terkait data korban dampak banjir dan kerusakan. Agar nanti mudah mendapatkan anggaran Provinsi maupun pusat.

Kepala Dinas Sosial, Tri Karyati, S.Sos, menjelaskan upaya yang dilakukan sejauh ini. Dapur umum tetap tersedia. Untuk beras langsung mengambil di Posko induk dan kekurangannya dari Dinas Pangan. Dari Provinsi juga diberikan beras reguler 3 ton. Kerusakan rumah juga terus didata. Seperti di dalam Kota, laporan yang sudah masuk dari Kelurahan Lempe, yang rusak Berat ada 15 rumah.

Bantuan untuk korban banjir terus mengalir dari semua pihak. Baik pribadi, SKPD, BUMN, BUMD, dan lainnya. Termasuk dari kabupaten/kota lain. Bantuan ini kemudian disalurkan sesuai dengan permintaan ke sejumlah wilayah yang terkena dampak. Seperti pantauan Suara NTB, hingga Minggu (12/2), berupa air mineral, mi instan, beras, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Data yang diperoleh dari Tim tanggap darurat Sumbawa di Wisma Daerah per 11 Maret 2017 tercatat 72 penyumbang yang ada.  Diantaranya dari SKPD, perseorangan, organisasi, paguyuban, sekolah, universitas, dan kabupaten/kota. Untuk pemerintah daerah kabupaten lain yang sudah memberikan bantuan yakni Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. “Karena bantuan yang masuk terus berdatangan,” ujar Sekretaris Tim Tanggap Bencana, Sahabuddin, S.Sos., M.Si.

Sebagian sudah disalurkan ke kecamatan, desa, dan kelurahan sasaran yang terkena dampak banjir.

Rumah Roboh

Sementara itu, empat rumah di desa Simu kecamatan Maronge hanyut ditambah satu rumah roboh diterjang banjir dengan genangan air setinggi leher orang dewasa, Sabtu (11/2) malam.  Satu hektar sawah juga dipastikan puso.

Camat Maronge, Lukmanuddin S.Sos, yang dihubungi Suara NTB, banjir melanda sejumlah desa, paling parah di Simu, Pemasar dan desa Maronge. Sebanyak 279 KK rumah tergenang dan beberapa tembok sekolah roboh, seperti  tembok SDN 2 Maronge sepanjang 200 meter. Satu hektar sawah di Simu juga dipastikan gagal panen. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan logistik makanan cepat saji dan air mineral. “Mendesak warga butuh logistik,” terangnya.

Wilayah pesisir Ai Bari masih terkurung akibat banjir. Wilayah sekitarnya yang terendam banjir membuat warga terkurung. Hendak melaut juga tidak bisa akibat gelombang tinggi. Kondisi yang sama juga berlaku di Pulau Medang.

“Kondisi yang dialami Ai Bari dan Pulau Medang berbeda. Mereka tidak terendam banjir. Namun wilayah sekitar mereka seperti Kuken dan Baru Tahan yang terkepung banjir membuat mereka ikut terisolir. Akses keluar lainnya tidak ada. Mau melaut pun mencari ikan gelombang tinggi. Mereka kekurangan karena mencar rezeki pun tak bisa. Butuh suplai beras,” terang Sekda, Drs. Rasyidi.

Hal ini otomatis distribusi logistik juga sulit. Makanya harus ada perahu karet untuk menyalurkan logistik. Sebab wilayah seperti Nangatalo jga masih terendam banjir sampai saat ini. “Ke Nangatalo kita juga belum bisa masuk,”sebutnya.

Terisolir

Sementara itu, empat desa di wilayah Batu Lante juga terisolir akibat longsor. Ruas Batudulang- Tepal juga mengalami longsor di beberapa titik jalan. Warga bergotong royong mengangkat sebagian tanah endapan longsor agar akses jalan tidak lumpuh. Minimal bisa dilalui sepeda motor dan pejalan kaki. Seperti disampaikan Camat Batulante, Zubaidi, kondisi ini memaksa warganya dibagian atas wilayah Batulante sulit turun. Sementara mereka tetap membuttuhkan beras dan logistik lain dari Sumbawa. “Tak banyak yang bisa dilakukan dengan kondisi ini. Alat berat juga tidak ada. Selain longsor, pohon tumbang juga banyak melitang dibadan jalan,” keluhnya.

Selain itu, Semongkat Sampar juga terisolir akibat jembatan mereka putus. Sejumlah anggota DPRD NTB dari Davil V (Sumbawa dan KSB), Nurdin Ranggabarani, Burhanuddin Jafar Salam dan lainnya  juga turun memantau kondisi jembatan dan longsor di Batulante. Sekaligus menyalurkan bantuan bagi korban terdampak longsor.

Terkait hal ini, Kepala BPBD NTB, M. Rum, memberikan masukan agar Pemkab, bisa memberdayakan anggota TNI/Polri. Untuk membantu mengangkat endapan longsor sementara sebelum alat berat naik. “Dengan mem BKO kan mereka untuk memakai alat dengan tenaga untuk melakukan pembersihan. Itu bisa diusulkan oleh kepala daerah kepada kepala BNPB, terkait apa yang dibutuhkan ketika tanggap darurat ini. Dengan melampirkan SK tanggap darurat dan kaitan bencana dikirim ke Deputi. Artinya, TNI/Polri bisa diilibatkan. (arn/ind)