Mataram (Global FM Lombok)- Baru-baru ini ramai diperbincangkan tentang pesawat Kepresidenan yang ganti cat dari warna biru langit dan putih menjadi berwarna merah dan putih. Tidak sedikit publik yang mempertanyakan urgensi dari penggantian cat pesawat kepresidenan ini. Hal ini mengingat kegiatan penggantian cat pesawat yang digunakan untuk alat transportasi Presiden tentunya memakan dana yang tidak sedikit, yaitu sekitar Rp 2 miliar.
“Padahal di sisi lain masyarakat tengah berjuang melawan pandemi Covid-19, banyak orang yang terkena PHK sehingga kehilangan pendapatannya. Di sektor transportasi udara terdengar kabar bahwa Lion Air Group merumahkan 8.050 karyawan atau setara 35 persen dari total karyawan, sebelumnya maskapai nasional Garuda Indonesia juga telah menawarkan program pensiun dini bagi karyawan mereka,” kata anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS H.Suryadi Jaya Purnama (SJP) dalam rilisnya, Rabu (4/8)
Ia mengatakan, dalam rangka membantu perekonomian masyarakat yang tertekan akibat pandemi Covid-19 tersebut, Pemerintah melalui Kemenhub sebenarnya telah merencanakan beberapa program padat karya. Diantaranya melalui program Ditjen Perhubungan Udara dengan jenis pekerjaan pemeliharaan fasilitas bandar udara seperti pengecatan dan pembersihan terminal, pengecatan marka runway, pembersihan pagar pengaman bandara, pemotongan rumput airstrip, dan lainnya.
“Pada RDP Komisi V DPR RI bersama Ditjen Perhubungan Udara di bulan April 2021 disebutkan bahwa program ini menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 6.508 orang dengan anggaran sebesar Rp 22,6 miliar sepanjang tahun 2021. Dimana hingga bulan April lalu realisasinya baru menyerap tenaga kerja sebanyak 985 orang dengan anggaran sebesar Rp 1,12 miliar,” katanya.
Tetapi dengan semakin meningkatnya jumlah kasus harian Covid-19 belakangan ini dan adanya pemberlakuan PPKM level 4 di sebagian daerah, tentunya berdampak pada melambatnya kembali roda perekonomian yang sebelumnya sempat mengalami perbaikan.
“Sehingga FPKS memandang bahwa kegiatan penggantian cat pesawat Kepresidenan tersebut tidak urgen, dan bisa lebih bermanfaat bila digunakan untuk menambah program padat karya. Dimana diperkirakan anggaran penggantian cat pesawat Kepresidenan setara dengan 10% anggaran padat karya dengan jenis pekerjaan pemeliharaan fasilitas bandar udara di Ditjen Perhubungan Udara, atau diperkirakan bisa membantu memberi pekerjaan terhadap sekitar 650 orang,” jelasnya.
Oleh sebab itu lanjut SJP, Fraksi PKS meminta kepada Pemerintah untuk lebih fokus dalam penangangan pandemi dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan mempercepat penyerapan serta menambah anggaran program padat karya guna membantu perekonomian masyarakat yang terdampak akibat pandemi ini.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Heru Budi Hartono menjelaskan, bahwa alokasi anggaran untuk perawatan dan pengecatan sudah dialoksikan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) “Perlu kami jelaskan bahwa alokasi untuk perawatan dan pengecatan sudah dialokasikan dalam APBN,” ujar Heru Selasa (3/8/2021) seperti dikutip Suara.com.
Selain itu, kata Heru, Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan refocusing anggaran di APBN 2020 dan APBN 2021 sebagai upaya pendanaan penanganan Covid-19. Adapun refocusing anggaran tersebut sudah sesuai dari yang ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Sebagai upaya untuk pendanaan penanganan covid, Kementerian Sekretariat Negara juga telah melalukan refocusing anggaran pada APBN 2020 dan APBN 2021, sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Menteri Keuangan,” paparnya .(ris/r)
No Comments