Siswa Disabilitas di NTB Tuntut Persamaan Akses Pendikan
Gubernur NTB berbincang dengan para siswa usai apel Hardiknas 
Gubernur NTB berbincang dengan para siswa usai apel Hardiknas
Mataram (Global FM Lombok)- Fasilitas dan aksibilitas pendidikan masih menjadi persoalan bagi siswa penyandang disabilitas atau siswa berkebutuhan khusus di provinsi NTB. Meski daerah ini sudah menyandang status sebagai daerah inklusi, namun belum semua sekolah dan perguruan tinggi menyediakan sarana prasarana yang ramah disabilitas. Bahkan, sangat minim perguruan tinggi yang menerima penyandang disabilitas ini.
Keluhan itu diungkapkan salah satu siswa SLB A YPTN Mataram, Arya kepada gubernur NTB TGH.M.Zainul Majdi pada peringatan Hardiknas, Selasa 2 Mei 2017 di halaman Bumi Gora Kantor gubernur NTB. Siswa yang bercita-cita ingin menjadi guru itu ditanya oleh gubernur apa saja langkah yang harus ia lakukan untuk mencapai cita-citanya. Ia menjawab bahwa ia harus sungguh-sungguh belajar. Namun, jika tidak ada fasilitas yang tersedia maka cita-citanya itu tidak bisa tercapai.
“Kalau tidak ada fasilitas kan tidak bisa. Seperti penerimaan kuliah, SMA itu kan. Kita belum ramah pendidikannya di NTB. Terutama yang jenjang perguruan tinggi. Jadi yang saya minta ya itu dimana kita bisa ke depan besok kita bisa diterima, begitu. Biar kita tidak capek ke luar daerah juga kan. Kalau teman-teman saya yang sudah alumni itu kuliahnya di luar daerah aja tidak di sini”, tuturnya.
Sejumlah persoalan aksibilitas pendidikan bagi disabilitas di antaranya, masih adanya penolakan di beberapa perguruan tinggi saat kaum disabilitas akan mendaftar sekolah. Menanggapi hal itu, gubernur NTB TGH.M.Zainul Majdi mengintruksikan semua perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk membuka akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada penyandang disabilitas.
“Arya mengatakan, masih ada jenjang pendidikan yang tidak ramah kepadanya, yang disebut itu adalah perguruan tinggi. Saya meminta kepada semua perguruan tinggi dan wasta di NTB, nanti kita akan keluarkan edaran dari gubernur terkait dengan itu. Nanti kita akan evaluasi, mana perguruan tinggi yang melaksanakan itu dan mana yang tidak. Tidak boleh menghalangi anak-anak kita karena mereka disabilitas” tegas gubernur.(dha)
No Comments