Penutupan Kafe Tuak, Pemkot Akan Berikan Kompensasi

miras tradisional

Mataram (Global FM Lombok)– Menghindari terjadinya penolakan dari pemilik kafe tuak atau miras tradisional yang akan segera ditertibkan, Pemerintah Kota Mataram berencana memberikan kompensasi berupa uang tunai. Hal ini dilakukan, agar para pemilik kafe memiliki modal untuk beralih profesi dan meninggalkan profesi lamanya sebagai pedagang minuman keras. Karena dari data yang dimiliki, jumlah pedagang minuman keras tradisional di kota Mataram yaitu sebanyak 268 baik kecil ataupun besar.

Dikatakan Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana di Mataram, tanpa pemberian kompensasi maka substansi masalah tidak akan dapat diselesaikan. Karena itu pihaknya berupaya untuk menawarkan solusi yang lebih efektif dengan pemberian kompensasi.Kompensasi itu dimaksudkan sebagai modal awal bagi para pedagang yang akan ditertibkan untuk dapat memulai usaha lain. Besaran kompensasi yang akan diberikan dirumuskan terlebih dahulu agar munculnilai yang pantas dan disesuaikan dengan besaran usaha para pedagang yang ada.

Read Also

Kontribusi DPRD NTB Dalam Perda “Masker” Diapresiasi Wagub

17 Sep 2020

“Saya mengatakan, langkah ini tidak sebatas wacana dan ini konkrit, dan anda buktikan besok. Kami akan lakukan itu. Karna kami oke lah. Kita persuasive dulu karena pendekatan sedang kita coba lakukan. Tetapi nanti terpaksa kita lakukan kalau memang, dibutuhkan upaya refresif untuk itu, ya harus kita ambil langkah tegas itu. Ada 268, tetapi kita kategorikan lagi ada yang kecil, sedang dan besar. Memang yang paling banyak jumlahnya itu yang kecil, yang besar itu ada sekitar 18 kalau tidak salah,”katanya

Para camat dan lurah diminta untuk membantu para pedagang yang akan ditertibkan untuk mengelompokkan serta membuat proposal secara kolektif agar dana kompensasi dapat dicairkan dalam bentuk dana bantuan sosial (Bansos). Setelah itu baru semua pihak yang terlibat dalam tim penertiban bergerak secara masif melakukan eksekusi yang telah mendapat dukungan yang sama dari pihak TNI dan Kepolisian. “Persoalan ini harus secara maraton diselesaikan”, tegasnya.

Wakil walikota Mataram melihat dampak yang ditimbulkan dari konsumsi miras, yang menurutnya telah menimbulkan banyak permasalahan dikalangan masyarakat. Kerap kali miras menjadi pemicu konflik, yang tidak jarang bahkan melebar menjadi konflik yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat. Karena itu Pemerintah Kota Mataram memberikan perhatian untuk mengatasi sumber permasalahan ini.(azm)-