Pendukung Capres Diminta Tidak Terlalu Euforia
Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan Bawaslu NTB Bambang Karyono
Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan Bawaslu NTB Bambang Karyono
Mataram (Global FM Lombok)-Para pendukung pasangan capres cawapres diminta tidak terlalu euforia terhadap hasil hitung cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survey. Sikap euforia yang berlebihan dikhawatirkan bisa mempengaruhi psikologi masyarakat sehingga muncul kesan masyarakat terpecah belah.
Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan Bawaslu NTB Bambang Karyono kepada Global FM Lombok di Mataram Kamis (10/7) mengatakan, proses rekapitulasi suara sedang berlangsung sehingga masyarakat diminta terus mengikuti proses yang sedang dilakukan.
“Kami memohon agar proses ini bisa berjalan sampai dengan akhir. Ini masih dalam proses rekapitulasi. Penetapan yaitu tanggal 22 Juli tingat nasional masih belum, ini proses. “ katanya.
Dia meminta agar jangan ada pihak yang terkesan membuat masyarakat tidak percaya terhadap hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dampak buruk dari kondisi itu adalah ketika hasil perhitungan pihak lain berbeda dengan hasil rekapitulasi KPU maka akan lahir gerakan mosi tak percaya kepada penyelenggara.
Secara umum Bawaslu NTB menilai pelaksanaan pilpres kali ini berjalan dengan aman dan lancar meskipun terdapat sejumlah kasus. Dari hasil pantauan Bawaslu NTB dan jajarannya, ditemukan kasus kekurangan surat suara, form C6 yang berserakan hingga kasus perkelahian antar anggota KPPS.
Kasus kekurangan surat suara misalnya terjadi di TPS 3 kecamatan Na’e, Kota Bima. Disana terjadi kekurangan surat-suara sebanyak 99 lembar, namun sudah dilengkapi oleh PPK setempat. Selanjutnya kekurangan surat suara juga ditemukan di salah satu TPS di kecamatan Keruak, Lombok Timur sebanyak 83 lembar. Namun solusinya, penyelenggara pemilu meminjam surat suara dari TPS lain untuk menutupi kekurangan.
Sementara kasus perkelahian terjadi antara anggota KPPS di TPS 2 desa Kaung Kecamatan Boer Sumbawa. Perkelahian terjadi antar KPPS akibat kedua orang itu berbeda pilihan capres. Kasus ini sudah ditindaklanjuti di Polsek setempat.”Ini ditindaklajuti sesuai hukum yang berlaku, kalau adu jotos kan bukan urusan Bawaslu” katanya.(ris)-
No Comments