Pemprov NTB Didorong Terus Berdayakan TKI Purna Tugas
H. MNS Kasdiono
Surabaya (Global FM Lombok)- Jumlah mantan TKI di Provinsi NTB sangat banyak. Tidak sedikit dari mereka memilih untuk bolak balik menjadi TKI lantaran minimnya lapangan pekerjaan di dalam daerah. Agar mantan TKI bisa tetap sejahtera di kampung halaman, pemerintah daerah dan para pihak terkait seharusnya memberikan pembinaan dalam bidang pengembangan usaha.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V bidang tenaga kerja DPRD NTB MNS Kasdiono saat berdialog dengan Disnaker Pemprov Jatim dan LP3TKI Surabaya bersama rombongan media asal Mataram di Surabaya, Rabu (10/10) lalu. Pimpinan Komisi V melakukan studi komparasi bersama tim media dari NTB ke Jatim terkait dengan sistem pemberangkatan TKI dan program pemberdayaan terhadap TKI dan keluarganya.
Kasdiono mengatakan, remitansi atau uang yang dikirim TKI asal NTB ke kampung halamannya tidak sedikit. Di tahun 2016 remitansi tercatat sebanyak Rp 1,7 triliun, sementara di tahun 2017 sebanyak Rp 1,57 triliun. Karena kontribusinya yang besar terhadap devisa, TKI yang sudah purna tugas seharusnya diberikan pembinaan agar mereka tak terus menerus menjadi TKI. Mereka bisa didorong membangun usaha dengan bantuan pendanaan dari Pemda maupun perbankan melalui program KUR TKI.
“ Kami mengharapkan agar pemerintah memberi solusi yang ril terhadap persoalan TKI. Mereka harus diberdayakan, karena kontribusinya terhadap devisa dalam daerah yang sangat besar. Setidaknya melalui KUR TKI yang disalurkan oleh perbankan, mereka dapat berkembang dengan usaha yang dijalankan di kampung halaman,” tegas Kasdiono.
Sementara itu, Kepala LP3TKI Surabaya Ma’ruf mengatakan, pihaknya sejak beberapa tahun terakhir melakukan pembinaan untuk keluarga TKI untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Hingga tahun 2018 ini, sedikitnya sebanyak 1.600 mantan TKI dan keluarganya diberikan pelatihan keterampilan usaha dan pemberian modal. Menurutnya, remitansi yang besar juga diarahkan untuk belanja belanja yang produktif.(ris)
No Comments