Mataram (globalfmlombok.com) – Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara dugaan pembunuhan mahasiswi Universitas Mataram, Ni Made Vaniradya Puspa Nitra, di Pantai Nipah, Kecamatan Malaka, Lombok Utara, Selasa (28/4/2026). Pemeriksaan itu menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara yang menjerat terdakwa Radiet.

Dalam pemeriksaan di lokasi kejadian perkara (TKP), majelis hakim meninjau sejumlah titik yang berkaitan dengan rangkaian peristiwa, mulai dari jejak keberadaan korban dan terdakwa, lokasi ditemukannya bercak darah, hingga titik tempat terdakwa diduga berada sebelum korban ditemukan meninggal.

Perwakilan jaksa penuntut umum, Agung Kuntowijoyo, mengatakan majelis hakim meminta pihaknya menghadirkan sekitar enam saksi yang sempat berada di TKP saat kejadian.

“Hakim minta menghadirkan saksi-saksi yang sempat ada di TKP,” ujar Agung.

Selain saksi, pemeriksaan setempat juga dihadiri unsur majelis hakim, jaksa penuntut umum, tim penasihat hukum terdakwa, hingga unsur K9 atau anjing pelacak yang sebelumnya terlibat dalam penemuan bercak darah di lokasi.

Menurut Agung, hakim memberi perhatian pada rekonstruksi jejak yang menjadi bagian dari alat bukti, terutama area korban ditemukan dan jejak-jejak di pesisir pantai.

“Hakim lebih ke tempat korban ditemukan, sama jejak-jejak yang ada di pesisir pantai. Peninjauan dari awal kedatangan hingga terdakwa dan korban ditemukan,” katanya.

Pemeriksaan setempat ini dilakukan untuk mencocokkan keterangan saksi dan alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan dengan kondisi riil di lapangan.

Dalam perkara ini, jaksa menjerat terdakwa dengan Pasal 458 ayat (1) dan/atau Pasal 466 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Dalam surat dakwaan, peristiwa bermula saat korban dan terdakwa pergi bersama ke Pantai Nipah pada 26 Agustus 2025. Berdasarkan rekaman CCTV salah satu hotel di sekitar lokasi, keduanya terlihat berjalan menuju area sepi di ujung barat pantai.

Jaksa menguraikan, saat suasana pantai mulai gelap dan sepi, terdakwa diduga berupaya melakukan perbuatan asusila terhadap korban. Korban disebut menolak sehingga terjadi pergulatan yang berujung pada kematian korban.

Hasil visum Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB menyebut korban meninggal akibat pembekapan di area berpasir yang memicu asfiksia atau kekurangan oksigen. Tim medis juga menemukan sejumlah luka yang mengindikasikan adanya kekerasan sebelum korban meninggal, termasuk luka di area intim korban.

Pemeriksaan setempat diharapkan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi majelis hakim dalam mengungkap rangkaian peristiwa dan menguji kesesuaian alat bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan. (*)

Praya (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) kini tengah fokus menyelesaikan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang masih menjadi tunggakan. Salah satunya kasus dugaan korupsi pengadaan dump truck dan arm roll di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Loteng tahun 2021. Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru pun telah dikeluarkan Kepala Kejari Loteng.

Sprindik baru ini guna mempercepat penyelesaian dugaan korupsi pada proyek pengadaan barang senilai Rp5 miliar tersebut. “Sprindik (penangan korupsi di DLH Loteng) sudah diperbaharui,” ungkap Kepala Kejari Loteng Putri Ayu Wulandari melalui Kasi. Intelijen Alfa Dera, kepada Suara NTB, Selasa (28/4).

Ia mengatakan, penertiban Sprindik baru tersebut dilakukan untuk memudahkan proses koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTB. Ini untuk mempercepat penanganan kasus tersebut yang kini juga ditangani oleh tim baru dibawa komandan Kasi. Pidsus Kejari Loteng, Dimas Praja Subroto.

Proses penanganan perkara tersebut, jelasnya, sebenarnya sudah masuk tahap akhir. Dengan jumlah saksi yang sudah dimintai keteranganya sejauh ini sebanyak 20 orang. Jaksa kini tinggal menunggu hasil audit kerugian negara oleh BPKP perwakilan NTB.

Permintaan audit sendiri sudah diajukan cukup lama. Namun sampai saat ini belum selesai dilakukan oleh BPKP Perwakilan NTB. “Ya, kalau melihat waktu seharusnya proses audit kerugian negara sudah selesai. Untuk itu, jaksa akan terus berkoordinasi dengan tim BPKP agar proses penanganan kasus ini bisa cepat selesai,” tegas Alfa Dera.

Dalam hal ini, pihaknya yakin BPKP Perwakilan NTB bakal bekerja secara profesional menghitung nilai kerugian negara dalam kasus tersebut. Dan, begitu nilai kerugian negaranya diketahui secara pasti, baru kemudian pihaknya akan menentukan siapa pihak yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini.

“Mohon dukungan semua dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini nilai kerugian keuangan negara akan segera keluar dari teman-teman BPKP perwakilan NTB,” ujar mantan Kasi. Intelijen Kejari Depok ini.

Jangan Percaya Oknum
Lebih lanjut, Alfa Dera mengingatkan dan mengimbau pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut untuk tidak mempercayai oknum yang mengklaim dapat “mengamankan” atau menghentikan proses hukumnya. Pihaknya menegaskan kasus tersebut harus tuntas. Supaya tidak menjadi tunggakan.

“Kami ingatkan, jangan percaya jika ada yang mengaku bisa membantu menyelesaikan perkara ini. Awas itu penipuan. Kalau ada yang menjanjikan seperti itu, bohong semua. Penanganan perkara ini murni berdasarkan alat bukti, transparan, dan masyarakat bisa ikut mengawasi,” tandasnya.
Pihaknya juga mengingatkan jangan ada pihak yang mencoba bermain-main dengan hukum tersebut. Karena itu menyangkut anggaran yang bersumber dari uang rakyat. “Jangan mau diiming-imingi atau dijanjikan oleh pihak tertentu. Ini uang rakyat, tidak usah aneh-aneh di kondisi saat ini,” pungkasnya. (kir)

Mataram (globalfmlombok.com) – Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Rabani Meryanto Malawa, menaruh perhatian terhadap penanganan perkara narkotika yang menjerat mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dan mantan Kasat Narkoba AKP Malaungi.

Atensi itu disampaikan usai Kepala Kejati NTB Wahyudi melantik Rabani sebagai Aspidum Kejati NTB, Selasa (28/4/2026). Rabani menggantikan Irwan Setiawan Wahyuhafi yang kini menjabat Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat A Jaksa Muda Agung Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI.

Rabani mengatakan, Kepala Kejati NTB memberi arahan agar dirinya memberi perhatian terhadap sejumlah perkara menonjol, termasuk kasus narkotika yang melibatkan mantan Kapolres Bima Kota.

“Tentu, saya akan pelajari dulu, akan menganalisa secara yuridis, dan kalau ada perkembangan ke depan, kita pelajari lebih lanjut sesuai SOP,” kata Rabani.

Ia menegaskan komitmennya untuk menangani setiap perkara secara profesional dan berintegritas, agar memenuhi harapan masyarakat serta berjalan sesuai ketentuan hukum.

Sementara itu, jaksa peneliti Budi Muklish didampingi Juru Bicara Kejati NTB Harun Al Rasyid mengungkapkan, pihaknya telah menerima sembilan berkas perkara dalam kasus tersebut.

Dari jumlah itu, lima berkas merupakan milik AKBP Didik, AKP Malaungi, Bripka Karol bersama istrinya, serta Erwin Iskandar alias Koko Erwin yang diduga sebagai bandar sabu. Namun seluruh berkas telah dikembalikan ke penyidik Polda NTB untuk dilengkapi.

Menurut Budi, salah satu petunjuk penting dari jaksa peneliti adalah pendalaman dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga melibatkan AKBP Didik.

“Itu berkaitan Pasal 609 KUHP baru. Kalau hanya soal kepemilikan atau menguasai, tidak bisa serta-merta di-TPPU-kan. Karena itu perlu dijabarkan konstruksinya,” ujarnya.

Jaksa menilai indikasi TPPU dalam perkara ini cukup kuat dan perlu didalami bersama rangkaian penyidikan kasus peredaran narkotika di Kota Bima yang ditangani Polda NTB bersama Bareskrim Polri.

Budi bahkan menyebut dugaan aliran dana hasil bisnis narkotika tidak hanya berasal dari uang Rp2,8 miliar yang sebelumnya terungkap, tetapi juga dari dugaan setoran peredaran 17 kilogram sabu.

“Ada aliran lain dari peredaran 17 kilogram, tiap 1 kilogram ada setoran Rp150 juta ke atas. Itu makanya kami minta giring juga TPPU-nya,” katanya.

Kejati NTB menilai penguatan konstruksi dugaan pencucian uang menjadi bagian penting agar penanganan perkara tidak berhenti pada tindak pidana narkotika semata, tetapi juga menyasar aliran dana hasil kejahatan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Aspidum Baru Kejati NTB Atensi Kasus Narkotika Eks Kapolres Bima Kota “