Taliwang (globalfmlombok.com) – PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), salah satu perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia, membuka kesempatan kerja untuk sejumlah posisi guna mendukung kebutuhan tenaga kerja di wilayah operasional perusahaan.
Vice President Corporate Communications AMNT, Kartika Octaviana, menyampaikan bahwa proses rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memperluas akses kesempatan kerja, khususnya bagi angkatan kerja lokal, serta memastikan proses yang inklusif, transparan, dan kompetitif.
“Di AMNT, kami percaya bahwa talenta terbaik adalah kunci untuk mendorong kinerja operasional yang unggul dan berkelanjutan. Melalui proses rekrutmen ini, kami ingin membuka peluang yang lebih luas -khususnya bagi putra-putri daerah – untuk berkembang bersama kami, sekaligus berkontribusi pada kemajuan industri pertambangan nasional,” ujar Kartika dalam keterangan tertulisnya, Kamis 7 Mei 2026.
Kandidat yang berminat dapat mengirimkan Curriculum Vitae (CV) dengan mengisi formulir secara online. Tahap ini merupakan seleksi awal untuk memastikan kesesuaian kualifikasi dengan posisi yang tersedia.
Bagi kandidat dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kabupaten Sumbawa (KS), Kota Mataram, dan wilayah lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pengisian formulir dibuka 20 mei 2026. Sementara itu, bagi kandidat dari Surabaya dan Jakarta, batas waktu pengisian formulir adalah 31 Mei 2026.
Hanya kandidat yang lolos seleksi awal yang akan dihubungi untuk mengikuti tahapan berikutnya, yaitu rangkaian wawancara dan tes praktik dengan durasi sekitar 4-5 hari.
Merespon tingginya antusiasme dari wilayah KSB dan KS, AMNT menambah titik lokasi seleksi lanjutan di Taliwang dan Sumbawa. Kandidat dapat memilih lokasi terdekat untuk melakukan seleksi tahap lanjutan. Berikut adalah jadwal seleksi lanjutan yang akan dilaksanakan di beberapa kota:
Taliwang (Kab. Sumbawa Barat) : 5 – 8 Juni 2026
Sumbawa Besar (Kab. Sumbawa) : 12 – 15 Juni 2026
Mataram : 19 – 22 Juni 2026
Surabaya : 17 – 20 Juli 2026
Jakarta : 24 – 27 Juli 2026
AMNT menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi penipuan dan memastikan informasi hanya diperoleh melalui kanal resmi perusahaan.(ris/r)
PT. AMNT Gelar Seleksi Rekrutmen di Berbagai Wilayah, Cek Jadwalnya
4.709 Jemaah dan Petugas Haji NTB Telah Tiba di Arab Saudi
Mataram (globalfmlombok.com) – Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Lombok melaporkan hingga hari ke-17 operasional penyelenggaraan ibadah haji 2026, jumlah jemaah yang telah diberangkatkan ke Arab Saudi melalui Embarkasi Lombok mencapai 4.661 orang.
Selain itu, sebanyak 48 petugas turut diberangkatkan, sehingga total keseluruhan mencapai 4.709 orang.
Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah NTB, Lalu Muhamad Amin, mengatakan proses pemberangkatan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.
“Alhamdulillah, hingga hari ke-17 operasional haji di Embarkasi Lombok, proses pelayanan dan pemberangkatan jemaah berjalan dengan tertib dan lancar. Seluruh tahapan dilakukan sesuai standar operasional demi memastikan kenyamanan dan keamanan jemaah,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).
Ia menjelaskan, jumlah jemaah yang telah diberangkatkan tercatat sebanyak 4.272 orang dengan 44 petugas.
Sementara itu, jumlah jemaah yang telah tiba di Asrama Haji Embarkasi Lombok hingga 7 Mei 2026 mencapai 5.056 orang dengan 52 petugas, atau total 5.108 orang.
Pada hari yang sama, Kloter 13 mulai masuk ke Asrama Haji Embarkasi Lombok dengan total 393 orang, terdiri atas 389 jemaah dan empat petugas.
PPIH Embarkasi Lombok juga mencatat terdapat tujuh kursi kosong (open seat) selama proses pemberangkatan haji hingga 7 Mei 2026. Mayoritas kursi kosong tersebut disebabkan kondisi kesehatan jemaah yang tidak memungkinkan untuk diberangkatkan.
“Dari total tujuh open seat yang tercatat, enam di antaranya disebabkan jemaah sakit dan satu lainnya karena alasan lain. Namun sejauh ini tidak ada jemaah yang tertunda akibat ketidakistitaahan permanen maupun faktor penundaan keberangkatan lainnya,” kata Amin.
Menurutnya, seluruh layanan keberangkatan terus dilakukan secara bertahap, mulai dari pemeriksaan kesehatan, validasi dokumen, distribusi Kartu Nusuk, hingga proses pemberangkatan ke Arab Saudi.
“Kami terus memastikan seluruh pelayanan berjalan optimal agar para jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan aman, nyaman, dan khusyuk,” tutupnya.(ris)
BBPOM Mataram Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Obat oleh Dua Warga Jabar
Mataram (globalfmlombok.com) – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram kembali mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan obat-obatan tertentu (OOT) melalui operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Cakranegara, Kota Mataram.
Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan dua laki-laki berinisial T dan H yang diketahui berasal dari Jawa Barat. Keduanya diduga terlibat dalam penyalahgunaan obat jenis tramadol dan trihexyphenidil.
Dari hasil operasi, petugas menemukan 110 tablet obat diduga tramadol dan 510 tablet Heximer atau trihexyphenidil. Total barang bukti yang diamankan mencapai 620 tablet dengan nilai ekonomi diperkirakan sekitar Rp6 juta.
Kepala BBPOM di Mataram, Yogi Abaso Mataram, mengatakan pihaknya terus memperkuat pengawasan serta merespons cepat setiap laporan terkait dugaan penyalahgunaan obat.
“Kami terus melakukan pengawasan intensif dan tidak akan berhenti menindak setiap indikasi penyalahgunaan obat. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat penyalahgunaan obat-obat tertentu yang berisiko terhadap kesehatan dan dapat menyebabkan kematian,” ujarnya.
Ia menambahkan, kasus penyalahgunaan obat tertentu masih kerap ditemukan, termasuk di wilayah perkotaan. Karena itu, diperlukan peran aktif masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran obat tanpa izin maupun penyalahgunaan obat keras.
BBPOM juga mengimbau masyarakat agar tidak membeli, menggunakan, maupun mengedarkan obat tanpa resep dan pengawasan tenaga kesehatan.
Selain itu, masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan obat di lingkungan sekitar. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” BBPOM Mataram Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Obat oleh Dua Orang dari Jabar “
Tiga Lokasi Peredaran Narkoba di Loteng Digerebek Polisi
Praya (globalfmlombok.com) – Aparat Polres Lombok Tengah (Loteng) melakukan penggerebekan di tiga lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba di wilayah Kota Praya dan Praya Tengah. Hasilnya, empat terduga pengedar narkoba berhasil dibekuk dalam operasi tersebut.
Sejumlah barang bukti narkoba juga berhasil diamanakan di lokasi penggerebekan, di antaranya, narkoba jenis sabu-sabu seberat 32,34 gram. Ditambah ganja kering seberat 2,36 gram. Tidak hanya itu ada juga handphone, alat hisap narkoba serta uang tunai sebesar Rp1 juta lebih yang diduga hasil penjualan narkoba.
“Barang bukti ini kita amankan dari empat orang terduga pengedar narkoba,” sebut Kasat Resnarkoba Polres Loteng Iptu Yudha Aditya Warman, dalam keterangnya, Rabu (6/5) kemarin.
Adapun keempat terduga pelaku berinisial IGBTB (28), LBIA (29), MG (32) dan H (28) yang merupakan warga Kecamatan Praya dan Praya Tengah. Dan, saat ini sudah diamankan bersama barang bukti di Mapolres Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.
Ia menjelaskan, pengungkapan kasus dugaan peredaran narkoba tersebut berawal dari informasi masyarakat setempat yang menyebutkan adanya aktivitas transaksi narkotika di lokasi-lokasi tersebut. Mendapat laporan masyarakat, polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi para terduga beserta lokasi yang kerap dijadikan tempat transaksi narkoba.
Setelah melakukan pendalaman, tanpa menunggu lama tim Satresnarkoba Polres Loteng langsung bergerak ke lokasi. Tanpa perlawanan berarti para terduga pelaku berhasil diamankan. “Para terduga pelaku ini kita amankan secara terpisah di tiga lokasi berbeda,” sebutnya.
Saat diamankan, para terduga pelaku tidak bisa mengelak. Setelah polisi menemukan narkoba di lokasi tersebut. Dan, untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut para terduga pelaku langsung di gelandang ke Mapolres Loteng. Atas dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. (kir)
Kejati NTB Telusuri Aset di Sumbawa terkait Dugaan TPPU dan Gratifikasi
Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat kembali turun ke Kabupaten Sumbawa untuk menelusuri aset yang diduga milik mantan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa, Subhan. Penelusuran tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, mengatakan tim penyidik pidana khusus kembali berada di Sumbawa dalam rangkaian proses penyidikan kasus tersebut.
Sebelumnya, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di Kantor BPN Sumbawa dan menyita sejumlah dokumen. Penggeledahan turut dilakukan di rumah milik Subhan di Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, pada Februari 2026 lalu.
“Ya, ada pemeriksaan, ada juga penelusuran (aset). Intinya lakukan rangkaian penyidikan,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Untuk memperkuat proses penelusuran aset, penyidik telah berkoordinasi dengan bidang pemulihan aset Kejati NTB. Selain itu, Kejati juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri dugaan aliran dana terkait perkara tersebut.
Dalam kasus dugaan gratifikasi ini, aliran uang yang diduga diterima Subhan disebut mencapai miliaran rupiah.
Selain penelusuran aset, penyidik juga masih terus memeriksa sejumlah saksi. Terakhir, tim penyidik memeriksa seorang notaris asal Sumbawa pada Senin (27/4/2026).
“Kita kumpulkan alat bukti dulu. Masih pemeriksaan saksi juga,” katanya.
Kasus dugaan gratifikasi dan TPPU tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi pembelian lahan untuk sirkuit Motocross Grand Prix (MXGP) Samota di Kabupaten Sumbawa.
Dalam perkara itu, Kejati NTB telah menetapkan tiga tersangka, yakni Subhan, tim appraisal Muhammad Julkarnaen, serta Pung Saifullah Zulkarnain dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung’s Zulkarnain Mataram.
Saat ini, perkara dugaan korupsi pembelian lahan MXGP Samota tersebut tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kasus Dugaan TPPU dan Gratifikasi, Jaksa Telusuri Aset ke Sumbawa “
Unit PPA Lotim Dampingi Korban Dugaan Pelecehan dengan Psikolog
Selong (globalfmlombok.com) – Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lombok Timur langsung memberikan pendampingan terhadap anak korban dugaan pelecehan seksual di Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur. Selain memproses hukum terduga pelaku, polisi juga menghadirkan psikolog untuk mendampingi korban.
Kepala Unit PPA Polres Lombok Timur, Yuliani, mengatakan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian serius karena dikhawatirkan berdampak terhadap kondisi psikologis korban.
“Kita tetap libatkan psikolog dalam setiap kasus dengan korban anak ini,” ujarnya.
Pendampingan juga dilakukan pihak UPTD Montong Gading terhadap keluarga korban dan lingkungan sekolah. Kepala UPTD Montong Gading, Amat, mengatakan seluruh sekolah diminta meningkatkan pengawasan terhadap siswa guna mencegah kejadian serupa terulang.
Ia meminta guru turut memantau kepulangan siswa, khususnya anak-anak yang masih duduk di kelas awal sekolah dasar. Selain itu, siswa juga diminta diberikan pemahaman tentang cara merespons apabila mengalami tindakan pelecehan.
“Setidaknya langsung berteriak ketika ada yang mencoba melakukan tindakan pelecehan,” katanya.
Pihaknya juga meminta sekolah menghilangkan praktik perundungan atau bullying terhadap anak.
“Kami surati semua sekolah dan kita minta agar hilangkan praktik bullying kepada anak,” ungkapnya.
Sementara itu, terduga pelaku dalam kasus tersebut telah diamankan di Mapolres Lombok Timur. Pelaku berinisial AK (56) ditangkap tim Opsnal Polres Lombok Timur bersama Reskrim Polsek Montong Gading di kediamannya pada Senin (4/5/2026) sekitar pukul 19.30 Wita.
Peristiwa dugaan pelecehan seksual itu terjadi pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wita. Korban merupakan anak perempuan berusia tujuh tahun.
Berdasarkan laporan orang tua korban ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Lombok Timur sekitar pukul 17.00 Wita, pelaku diduga menghadang korban dan memaksanya masuk ke area pemakaman.
Setelah menerima laporan, tim gabungan Polres Lombok Timur dan Polsek Montong Gading langsung bergerak dan berhasil mengamankan terduga pelaku pada malam harinya.
Saat ini, pelaku masih menjalani proses penyidikan di Polres Lombok Timur. Penyidik juga masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan para saksi.
Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, Arie Kusnandar, menegaskan pihaknya akan menangani kasus tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku sekaligus memastikan perlindungan terhadap korban.
Polres Lombok Timur juga mengimbau masyarakat segera melapor apabila mengetahui atau mengalami tindak kekerasan terhadap anak. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Dugaan Pelecehan Seksual, Unit PPA Lotim Hadirkan Psikolog untuk Korban “
Kasus Kekerasan di Pati, Kemenag Proses Cabut Izin Operasional Pesantren
Jakarta (globalfmlombok.com)-
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan keagamaan. Penegasan itu disampaikan menyusul kasus dugaan kekerasan yang terjadi di pesantren Ndholo Kusumo, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Kementerian Agama (Kemenag) disebut terus berkomitmen mewujudkan ruang belajar yang aman dan memanusiakan bagi seluruh santri. Sebagai bentuk ketegasan terhadap kasus tersebut, Kemenag telah mengambil sejumlah langkah strategis.
“Tidak ada toleransi untuk segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan keagamaan,” ujar Menag dalam keterangannya dalam Instagram kemenag_ri Rabu 6 Mei 2026.
Ia mengatakan, Kemenag saat ini memproses pencabutan izin operasional lembaga terkait. Selain itu, penerimaan santri baru juga dihentikan sementara.
Di sisi lain, Kemenag memfasilitasi pemindahan para santri ke lembaga pendidikan lain agar hak mereka untuk mendapatkan pendidikan tetap terpenuhi dengan baik.
Menurut Menag, pihaknya juga mendukung penuh proses penegakan hukum yang berjalan. Kemenag memastikan akan terus memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan keagamaan agar pesantren tetap menjadi tempat yang aman bagi para santri.
“Kemenag senantiasa mendukung penuh langkah penegakan hukum yang berkeadilan, dan akan terus memperkuat pembinaan serta pengawasan agar pesantren senantiasa menjadi rumah yang aman bagi generasi bangsa,” katanya.(ris/r)
Jabatan Lowong Terisi, Bupati Ingatkan Pejabat Tidak Korupsi
Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa melantik 70 pejabat structural dan enam kepala sekolah pada, Rabu, 6 Mei 2026. Pejabat yang dilantik diingatkan tidak melakukan praktik korupsi serta memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, mengingatkan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, untuk tidak melakukan praktik korupsi dan harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
“Hindari praktek korupsi. Karena korupsi itu pasti berjamaah, kalau tidak terungkap saat masih menjabat, bisa saat pensiun atau bahkan nanti di akhirat,” kata Bupati mengingatkan.
Pelantikan 70 pejabat struktural dan 6 kepala sekolah merupakan bagian dari proses panjang penataan birokrasi. Proses ini pun telah melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan dan membutuhkan waktu yang cukup panjang.
Pengisian empat pimpinan organisasi perangkat daerah yang kosong, telah melalui proses panitia seleksi (pansel) dan pertimbangan teknis (pertek) pemerintah pusat. Bahkan, proses yang semula ditargetkan rampung sebelum Ramadan dan Lebaran, baru tuntas sebulan setelahnya.
“Masih ada belasan usulan yang perteknya belum keluar. Kalau disusun ulang, mungkin sampai pertengahan tahun belum bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Ia turut mengingatkan pejabat yang dilantik merupakan hasil seleksi ketat. Ke depan, mereka dihadapkan pada tantangan perubahan global, dinamika ekonomi nasional, serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik.
“Pejabat bukan hanya menjalankan pekerjaan rutin. Bekerjalah sesuai tanggung jawab. Jabatan itu tidak kekal, mari kita bangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani,” ajaknya.
Haji Jarot mengingatkan agar seluruh OPD untuk tidak berjalan sendiri melainkan membangun komunikasi dan kolaborasi yang sehat, agar tidak terjadi ketimpangan kinerja. Pemerintahan seperti kereta perang Benhur yang ditarik kuda,kecepatan ditentukan oleh kuda yang paling lambat.
“Jadilah kuda yang berlari cepat. Kita harus berlari, tapi jangan lari dari kenyataan. Kami juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung prioritas nasional, khususnya pemberantasan korupsi,” tegasnya.
Adapun pejabat yang dilantik tersebut yakni Kaharuddin SE., Mec, Dev., sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Drs. Iwan Sofian sebagai Kepala Dinas Sosial (Disos). Khaeruddin, S.E., M.Si dilantik sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), dan Ulumuddin, S.E., dipercaya menduduki jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). (ils)
Usut Dugaan Korupsi PMI Lobar, Jaksa Mulai Klarifikasi Sejumlah Pihak
Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram tengah mengusut dugaan korupsi dana pengolahan darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Lombok Barat (Lobar).
Kepala Kejari Mataram, Rabu (6/5/2026) Gde Made Pasek Swardhyana, membenarkan bahwa pihaknya tengah mengusut perkara yang menyangkut PMI Lobar itu. Ia mengaku penanganan perkara masih pada tahap awal.
“Perkara ini masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Selanjutnya akan kami evaluasi untuk menentukan ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi,” jelasnya.
Ia mengaku masih mengumpulkan alat bukti untuk menelusuri dugaan pelanggaran hukum dalam perkara itu. “Fakta yang sebenarnya belum bisa kami pastikan. Kita tunggu saja prosesnya berjalan,” sebutnya.
Di tahap awal, penyelidik telah memanggil sejumlah pengurus PMI Lombok Barat ke Kejari Mataram. Salah satunya adalah Ketua PMI Lombok Barat, Haris Karnaen.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram, Ida Made Oka Wijaya selanjutnya mengatakan sejumlah pengurus itu dipanggil untuk dimintai klarifikasi. “Sifatnya hanya permintaan klarifikasi saja,” bebernya.
Oka menegaskan, Kejaksaan Negeri Mataram tidak akan tebang pilih dalam penanganan perkara. “Kami menangani setiap perkara dngn profesional dan berintegritas,” pungkasnya. (mit)
Pemkot Mataram Siapkan Rp5,6 Miliar untuk Konsultan MK Proyek Kantor Wali Kota
Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,6 miliar untuk jasa pengawasan melalui konsultan manajemen konstruksi (MK) pada proyek pembangunan Kantor Wali Kota Mataram.
Penggunaan jasa konsultan MK tersebut diperuntukkan bagi pembangunan kantor baru wali kota di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Proyek tersebut merupakan kelanjutan pembangunan tahap II yang dimulai pada 2025 dan akan dikerjakan dengan skema multiyears hingga 2028.
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan anggaran awal jasa pengawasan tersebut sebenarnya mencapai Rp5,8 miliar.
Nilai itu disusun berdasarkan interpolasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dengan masa kerja konsultan MK selama 27 bulan menyesuaikan durasi proyek multiyears.
Namun setelah dilakukan penyesuaian terhadap nilai konstruksi proyek sebesar Rp180 miliar, biaya jasa MK ditetapkan menjadi Rp5,7 miliar. Nilai tersebut kembali turun menjadi Rp5,6 miliar setelah penandatanganan kontrak dengan penyedia jasa pada April 2026.
“Jadi sekarang MK itu sudah bekerja,” ujarnya.
Lale menjelaskan, penggunaan konsultan manajemen konstruksi dipilih karena pembangunan Kantor Wali Kota Mataram merupakan proyek strategis dengan nilai besar dan tingkat kompleksitas tinggi.
Menurutnya, proyek tersebut tergolong pekerjaan nonstandar sehingga membutuhkan pendampingan lebih intensif dibandingkan pengawasan biasa.
“Itu yang menyebabkan mereka mendampingi kami mulai dari proses lelang hingga serah terima pekerjaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, skala proyek pembangunan kantor baru wali kota tersebut mengharuskan peserta tender berasal dari kontraktor nasional, termasuk perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).
Sementara itu, Dinas PUPR Kota Mataram menargetkan tender pekerjaan konstruksi mulai dibuka pada akhir Mei 2026 melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Sebagai informasi, konsultan manajemen konstruksi merupakan perpanjangan tangan pemilik proyek yang bertugas mengawasi, mengendalikan, serta terlibat sejak tahap perencanaan hingga serah terima pekerjaan.
Tim MK juga bertanggung jawab memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, anggaran, standar mutu, serta memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemkot Mataram Anggarkan Rp5,6 Miliar untuk Konsultan MK Proyek Kantor Wali Kota “
