Mataram (globalfmlombok.com) – Luas kawasan hutan kritis di NTB hingga tahun 2025 masih mencapai sekitar 180 ribu hektare. Meski mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 192 ribu hektare, rehabilitasi kawasan tersebut diperkirakan tetap membutuhkan anggaran sangat besar, mencapai Rp5-6 triliun.

Kepala Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, Burhan Bono, mengatakan biaya rehabilitasi hutan kritis berkisar Rp8 juta hingga Rp10 juta per hektare.

Menurutnya, kondisi lahan kritis menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor karena hilangnya fungsi kawasan dalam menyerap dan menampung air.

“Lahan kritis itu kan lahan yang tidak punya penutupan lagi yang optimal untuk mendukung fungsinya. Karena sudah tidak ada tempat lagi untuk menampung air. Begitu kan lahan kritis itu,” ujarnya belum lama ini.

Atas kondisi tersebut, DLHK NTB mendorong perubahan pola pengelolaan lahan melalui pendekatan agroforestri. Model ini dinilai efektif karena mampu menjaga tutupan hutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.

Burhan mencontohkan pola pengelolaan berbasis tanaman produktif yang berkembang di sejumlah wilayah kaki Gunung Rinjani di Pulau Lombok. Meski masyarakat aktif memanfaatkan lahan, kawasan hutannya dinilai masih tetap terjaga.

“Konsep-konsep yang dilakukan teman-teman di Pulau Lombok ini harus kita adopsi. Di wilayah kaki Rinjani banyak masyarakat berkegiatan, tapi hutannya masih tetap ada,” katanya.

Ia menjelaskan, kawasan hutan kritis di NTB paling banyak tersebar di Kabupaten Dompu, Sumbawa, dan Bima. Sementara di Pulau Lombok, kawasan kritis banyak ditemukan di wilayah selatan Lombok Barat.

Penyebab utama kerusakan hutan tersebut didominasi aktivitas manusia, terutama pembukaan lahan yang menghilangkan tutupan vegetasi.

Namun demikian, Burhan mengingatkan tidak semua kawasan yang minim pepohonan dapat dikategorikan sebagai lahan kritis. Sebab, beberapa wilayah memang memiliki karakter ekosistem alami seperti savana di kawasan Rinjani.

“Lahan kritis itu lahan yang tidak punya penutupan optimal untuk mendukung fungsinya. Tapi jangan salah, seperti di Rinjani ada ekosistem savana, itu memang ekosistem alami dan tidak perlu diubah lagi,” jelasnya.

Menurutnya, rehabilitasi kawasan hutan tidak semata bergantung pada besarnya anggaran pemerintah. Kebijakan tata kelola dinilai jauh lebih penting dalam menjaga keberlanjutan kawasan hutan.

Ia mencontohkan kebijakan larangan menanam jagung di kawasan hutan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu langkah pengendalian kerusakan hutan.

“Anggaran bukan lagi menjadi salah satu alasan untuk menghutan kembali kawasan. Yang harus kita atur adalah tata kelolanya,” tegasnya.

Burhan menambahkan, perubahan tata kelola dapat dilakukan melalui transformasi pola tanam dari sistem monokultur menuju agroforestri. Pola monokultur dinilai memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan satu jenis tanaman.

Sementara sistem agroforestri memungkinkan kombinasi tanaman kehutanan dengan tanaman produktif lainnya sehingga fungsi ekologis dan manfaat ekonomi dapat berjalan beriringan.

“Tata kelola misalnya sekarang monokultur, besok kita agroforestri, itu kan tata kelola,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Butuh Triliunan Rehabilitasi Ratusan Ribu Hektare Hutan Kritis di NTB “

Mataram (globalfmlombok.com) – PEMERINTAH Provinsi NTB mulai menggeser fokus pembangunan literasi dari sekadar meningkatkan minat baca menuju penguatan literasi hukum dan politik. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang responsif sekaligus meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Penguatan literasi itu tidak terlepas dari capaian NTB yang berhasil menempati peringkat kedua nasional dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Capaian tersebut kini menjadi pijakan untuk masuk pada tahap literasi yang lebih substantif.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Ashari, mengatakan literasi saat ini tidak lagi hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca, melainkan juga memahami aturan dan proses kebijakan secara menyeluruh.

“Literasi tidak hanya soal membaca, tetapi bagaimana masyarakat dan aparatur memahami aturan serta proses kebijakan secara utuh. Sudah semestinya kita banyak bersyukur. Ini hasil kerja keras dan inovasi yang kita lakukan. Tidak sim salabin karena sebelumnya kita termasuk urutan bawah,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat (8/5/2026).

Menurut Ashari, literasi hukum menjadi fondasi penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyusun kebijakan publik. Salah satu prinsip dasar yang wajib dipahami adalah Lex Superior Derogat Legi Inferiori, yakni aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Ia menilai lemahnya pemahaman terhadap asas hukum sering kali memicu lahirnya kebijakan yang menuai polemik di tengah masyarakat.

“Jangan sampai kebijakan dibuat tanpa dasar hukum yang kuat, karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegas mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB tersebut.

Selain literasi hukum, pihaknya juga menilai literasi politik menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi yang sehat. Menurutnya, pemahaman politik masyarakat saat ini masih cenderung pragmatis dan hanya muncul saat momentum pemilu.

“Literasi politik adalah hak masyarakat. Mereka harus memahami alasan di balik setiap kebijakan, bukan hanya melihat hasilnya,” katanya.

Ashari juga menyoroti praktik politik uang yang dinilai masih terjadi di tengah masyarakat. Karena itu, peningkatan literasi politik dianggap menjadi salah satu langkah untuk menekan praktik tersebut.

Dalam implementasinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB memanfaatkan jaringan Bunda Literasi hingga tingkat desa dan kecamatan. Selain itu, pemerintah daerah juga menggandeng lebih dari 140 komunitas literasi yang tersebar di seluruh NTB.

Berbagai program edukatif seperti kemah literasi terus digencarkan untuk menjangkau berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga mahasiswa.

Ke depan, Pemprov NTB juga berencana meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, termasuk pembaruan koleksi buku dan studi komparasi ke luar negeri guna memperkuat intervensi literasi di daerah.

Melalui penguatan literasi hukum dan politik tersebut, NTB menargetkan terbentuknya masyarakat yang tidak hanya gemar membaca, tetapi juga kritis, sadar hukum, dan aktif dalam proses demokrasi. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Literasi Hukum dan Politik, Dari Gemar Membaca Menuju Masyarakat Sadar Aturan “

Mataram (globalfmlombok.com) – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB ramai-ramai meminta evaluasi Inspektorat terhadap program dan pengajuan anggaran mereka. Evaluasi itu menyasar sejumlah OPD strategis, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPRKP), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpangan), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), hingga RSUD Provinsi NTB.

Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman, mengatakan pihaknya saat ini tengah menelaah sejumlah proposal kegiatan serta pengajuan anggaran dari OPD tersebut. Reviu dilakukan agar persoalan serupa yang terjadi pada tahun sebelumnya tidak kembali terulang pada tahun anggaran berjalan.

“Kita yang sampaikan bahwa ini karena efisiensi anggaran. Supaya BKAD tidak menganggarkan ini,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Menurut Budi, salah satu perhatian utama berada di lingkungan Dinas PUPRKP. Pasalnya, proyek pembangunan infrastruktur jalan kerap menimbulkan persoalan hingga memicu keluhan masyarakat.

Karena itu, Inspektorat melakukan evaluasi agar usulan program benar-benar disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah dan tidak menimbulkan beban baru di tahun berikutnya.

Selain itu, Inspektorat juga mereviu penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), terutama pada sektor pertanian dan kesehatan. Evaluasi tersebut berkaitan dengan sejumlah pembayaran lintas tahun sebelumnya yang mayoritas berada di sektor pertanian.

Di RSUD NTB, evaluasi menyasar ratusan perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak ketiga. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kerja sama yang berjalan masih relevan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit, kemampuan anggaran, serta ketersediaan alat kesehatan.

“Misalnya perjanjian kerja sama dengan PT ini sekarang masih relevan nggak. Kebutuhan rumah sakit, dan kebutuhan anggaran, dan ketersediaan alat,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Inspektorat juga telah menerjunkan tim auditor untuk memeriksa tiga pabrik pakan yang kini terbengkalai. Pada tahap awal, auditor akan memeriksa data dan aktivitas sebelum proyek tersebut mangkrak guna mencari kemungkinan adanya kejanggalan.

Namun, Budi belum bersedia membeberkan perkembangan audit tersebut. Ia menegaskan seluruh hasil pemeriksaan akan disampaikan setelah proses audit selesai dilakukan.

“Tidak, jangan ngomong data awal. Yang penting nanti setelah selesai kita sampaikan,” katanya.

Selain OPD dan proyek strategis daerah, pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB tahun 2025 juga masuk dalam agenda reviu Inspektorat. Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan kebutuhan daerah, kelengkapan dokumen pendukung, hingga aspek akuntansi sebelum anggaran direkomendasikan untuk disetujui.

Menurut Budi, fokus Inspektorat bukan mencari dugaan lain di balik keterlambatan pembayaran kegiatan, melainkan menelusuri akar persoalan administrasi yang menyebabkan pembebanan pembayaran dilakukan pada tahun berjalan.

“Umumnya karena memang terlalu lama masuknya jadi terlambat sehingga kemarin kan jadi hutang. Bukan jadi hutang sih tetapi jadi pembebanan pembayaran tahun berjalan,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Ramai Minta Evaluasi “