Beranda blog Halaman 65

DPRD Dorong NTB Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Indonesia Timur

globalfmlombok.com
-
0
DPRD Dorong NTB Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Indonesia Timur

Mataram (globalfmlombok.com) – DPRD Provinsi NTB memberikan apresiasi atas kinerja keras jajaran Pemprov NTB dibawah kepemimpinan Gubernur, Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur, Indah Damayanti Putri (Iqbal-Dinda) yang telah mulai menunjukkan hasil positif yakni meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang signifikan.

Wakil Ketua I DPRD NTB, H. Lalu Wirajaya menyampaikan bahwa capaian pemprov NTB di tahun pertama pemerintahan Iqbal-Dinda tersebut sangat baik. Menurutnya capain itu tak lepas dari kolaborasi, inovasi dan kerjasama semua pihak baik legislatif, eksekutif dan juga para pelaku usaha.

“Jadi kita sangat apresiasi. Ini merupakan hasil kolaborasi, inovasi, dan kerja bersama kita semua. Semoga ini menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita demi NTB yang makmur mendunia,” kata Wirajaya.

Pertumbuhan ekonomi NTB tidak hanya mencatat kenaikan semata, akan tetap lonjakan pertumbuhan ekonomi tersebut salah satu yang tertinggi secara nasional, bahkan melampaui daerah-daerah Provinsi besar lainnya di Indonesia.

“Capaian ini bukan sekadar lonjakan sesaat, tapi dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi NTB menunjukkan tren penguatan yang konsisten. Kedepan NTB bisa jadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Indonesia timur,” serunya.

Lebih jauh disampaikan politisi partai Gerindra itu bahwa kekuatan ekonomi NTB tidak hanya bertumpu pada sektor tambang. Tapi juga pada sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, hingga jasa keuangan juga ikut bergerak positif yang mulai berdampak pada kesejahteraan masyarakat

“Yang menarik, Ini menandakan fondasi ekonomi daerah semakin kuat dan mulai bergerak menuju transformasi ekonomi bernilai tambah,” ujarnya.

Sebab pertumbuhan itu juga didorong oleh kuatnya sektor industri pengolahan, peningkatan ekspor, serta produktivitas berbagai sektor unggulan daerah. Capaian tersebut juga diiringi dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 2,99 persen dan meningkatnya kualitas kerja masyarakat.

“Ini menjadi bukti bahwa geliat pembangunan daerah semakin dirasakan, membuka lebih banyak peluang kerja, dan memperkuat visi kesejahteraan masyarakat NTB,” pungkasnya. (ndi)

Polisi Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi ADD Akar Akar

globalfmlombok.com
-
0
Polisi Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi ADD Akar Akar

Mataram (globalfmlombok.com) – Kepolisian Resor Lombok Utara segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran dana desa (ADD) Desa Akar Akar, Kecamatan Bayan tahun 2021 hingga 2023. Penyidik kini tinggal menunggu jadwal gelar perkara di Polda NTB.

Kepala Satreskrim Polres Lombok Utara, Iptu I Komang Wilandra, Senin (11/5/2026) mengatakan proses pemeriksaan saksi telah rampung. Penyidik juga telah mengantongi hasil audit kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB.

“Mau penetapan tersangka. Menunggu jadwal gelar perkara di Polda NTB,” katanya.

Berdasarkan hasil audit BPKP, kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp551 juta. Kerugian itu disebut banyak muncul dari program nonfisik dan pengadaan barang.

“Kerugian negara itu muncul kebanyakan dari program non fisik atau pengadaan barang,” sebutnya.

Dari informasi yang dihimpun melalui laman Jaga.id milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Desa Akar Akar menerima ADD tahun 2021 sebesar Rp2.377.813.000. Anggaran tersebut disalurkan dalam tiga tahap, yakni tahap pertama Rp1.253.525.200, tahap kedua Rp735.125.200 dan tahap ketiga Rp389.162.600.

Pada tahun 2022, ADD Desa Akar Akar kembali meningkat menjadi Rp2.429.916.000. Penyaluran tahap pertama mencapai Rp1.598.366.400, tahap kedua Rp554.366.400 dan tahap ketiga Rp277.183.200.

Anggaran itu diperuntukkan bagi sejumlah program desa. Mulai dari pengelolaan dan pembuatan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa, rehabilitasi fasilitas jamban umum, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana polindes.

Sementara pada tahun 2023, Desa Akar Akar menerima anggaran Rp1.037.121.000. Dana tersebut juga disalurkan dalam tiga tahap, yakni Rp433.536.300 pada tahap pertama, Rp311.136.300 tahap kedua dan Rp292.448.400 di tahap ketiga.

Dalam proses penyidikan, polisi menemukan dugaan praktik mark up dalam pelaksanaan sejumlah program dana desa. Pengadaan barang disebut tidak sesuai dengan harga sebenarnya.

“Munculnya potensi kerugian negara itu dari mark up bukan fiktif,” ucap Wilandra.

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dari unsur pemerintah desa maupun pihak rekanan terkait dugaan penyimpangan anggaran tersebut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa Akar Akar “

PUPR Mataram Akui Anggaran Perbaikan Jalan Tidak Cukup

globalfmlombok.com
-
0
PUPR Mataram Akui Anggaran Perbaikan Jalan Tidak Cukup

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengungkapkan anggaran perawatan jalan di Kota Mataram hanya sebesar Rp200 juta per tahun. Keterbatasan anggaran tersebut dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan perbaikan jalan yang terus mengalami kerusakan di berbagai titik.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan anggaran perawatan jalan saat ini digunakan dengan sistem swakelola untuk menangani kerusakan ringan maupun tambal sulam di sejumlah ruas jalan.

Namun, menurutnya, besaran anggaran tersebut tidak mencukupi apabila digunakan untuk pemeliharaan jalan selama satu tahun penuh. “Iya, tidak bakalan cukup kalau sampai setahun,” ujarnya, Senin (11/5/2026).

Lale menjelaskan, tingginya kebutuhan perbaikan jalan disebabkan banyaknya ruas jalan yang mengalami kerusakan, baik di jalan utama maupun jalan lingkungan. Karena itu, pihaknya akan mengupayakan penambahan anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) atau APBD Perubahan 2026.

Menurutnya, saat ini permintaan perbaikan jalan dari masyarakat terus meningkat, terutama untuk penanganan jalan berlubang dan kerusakan ringan yang dinilai membahayakan pengguna jalan.

Untuk sementara, PUPR melakukan penanganan secara bertahap sesuai kondisi paling prioritas dan tingkat kerusakan di lapangan.

Ia menyebutkan, sebagian pekerjaan perbaikan yang dilakukan Pemkot Mataram justru berada di ruas jalan milik Pemerintah Provinsi NTB. Salah satunya di sejumlah simpang jalan utama yang mengalami kerusakan cukup parah.

“Itu kan provinsi yang punya, tapi kalau provinsi belum eksekusi, terpaksa kami yang kerjakan,” jelasnya.

Menurut Lale, langkah tersebut dilakukan demi menjaga keselamatan pengguna jalan dan menghindari potensi kecelakaan akibat kondisi jalan berlubang yang tidak segera ditangani.

Ia mengungkapkan, salah satu ruas jalan yang paling sering mengalami kerusakan berada di kawasan Sweta, tepatnya di Jalan TGH Faisal. Jalan tersebut menjadi jalur utama kendaraan logistik menuju kawasan pergudangan dan pusat bisnis di wilayah Cakranegara dan sekitarnya.

Tingginya intensitas kendaraan berat yang melintas setiap hari menyebabkan kondisi jalan cepat rusak. Sementara spesifikasi jalan kota dinilai tidak dirancang untuk menahan beban kendaraan dengan tonase besar secara terus-menerus.

“Dengan spesifikasi jalan kota tentu berbeda dengan jalan nasional. Jadi kerusakan itu terjadi karena beban kendaraan tidak sesuai standar,” katanya.

Meski demikian, pemerintah kota mengaku tidak bisa sepenuhnya membatasi kendaraan berat melintas di kawasan tersebut karena aktivitas distribusi logistik sangat bergantung pada akses jalan di Kota Mataram.

“Seharusnya memang tidak boleh, cuman kita juga tidak bisa langsung melarang karena di Mataram banyak gudang, seperti gudang semen yang berat muatannya sampai puluhan ton,” pungkas Lale. (pan)

Jaga Stabilitas Harga, Pemkot Mataram Gelar Pasar Murah di Enam Titik Jelang Iduladha

globalfmlombok.com
-
0
Jaga Stabilitas Harga, Pemkot Mataram Gelar Pasar Murah di Enam Titik Jelang Iduladha

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perdagangan (Disdag) kembali menggelar pasar murah di enam lokasi berbeda mulai 11 hingga 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Iduladha 1447 Hijriah.

Pasar murah digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau di tengah potensi kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan.

Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida, mengatakan pelaksanaan pasar murah perdana dimulai di halaman Kantor Lurah Pejeruk, Kecamatan Ampenan. “Kita start mulai jam 8 pagi,” ujarnya, Senin (11/5).

Menurut Nida, sapaan akrabnya, kegiatan pasar murah bertujuan menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran sekaligus menekan lonjakan harga menjelang Hari Raya Iduladha.

Berbagai kebutuhan pokok dijual dalam kegiatan tersebut dengan harga relatif lebih murah dibanding harga pasar. Berdasarkan data Disdag Kota Mataram, harga beras SPHP dijual Rp12 ribu per kilogram, beras lokal medium Rp13 ribu per kilogram, dan kedelai lokal medium Rp13 ribu per kilogram.

Selain itu, cabai merah keriting dijual Rp35 ribu per kilogram, cabai rawit Rp70 ribu per kilogram, bawang merah Rp35 ribu per kilogram, serta bawang putih Rp28 ribu per kilogram.

Nida menyebutkan, pelaksanaan pasar murah melibatkan puluhan distributor serta mitra binaan Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB guna memastikan ketersediaan stok bahan pokok selama kegiatan berlangsung.

“Kami melibatkan distributor dan mitra binaan BI agar stok barang tetap aman dan harga bisa lebih stabil,” katanya.

Adapun jadwal dan lokasi pasar murah yang digelar Pemerintah Kota Mataram menjelang Iduladha 2026 sebagai berikut:
11 Mei 2026: Halaman Kantor Lurah Pejeruk, Kecamatan Ampenan
12 Mei 2026: Halaman Mushola Arrafi’l Geguntur, Kecamatan Sekarbela
13 Mei 2026: Tabaco (Taman Bawak Kokok), Ampenan Tengah
19 Mei 2026: Jalan Solor, Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang
20 Mei 2026: Halaman Kantor Lurah Turida, Kecamatan Sandubaya
21 Mei 2026: Halaman Kantor Lurah Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela

Pemerintah Kota Mataram berharap kegiatan pasar murah tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas inflasi daerah menjelang Hari Raya Iduladha. (pan)

Penyakit Jantung Dominasi Kasus Rujukan CJH Embarkasi Lombok Tahun Ini

globalfmlombok.com
-
0
Penyakit Jantung Dominasi Kasus Rujukan CJH Embarkasi Lombok Tahun Ini

Mataram (globalfmlombok.com)-

Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Mataram mencatat tren peningkatan penyakit jantung pada jemaah calon haji (CJH) Embarkasi Lombok pada musim haji 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena cuaca panas di Arab Saudi dinilai berisiko terhadap gangguan kesehatan jemaah, terutama yang masuk kategori risiko tinggi (risti).

Ketua Tim Kerja 4 BKK Kelas I Mataram, dr. Ferry Wardhana, mengatakan penyakit jantung menjadi penyebab utama jemaah dirujuk ke rumah sakit selama proses embarkasi. Selain penyakit jantung, anemia dan penyakit lainnya juga menjadi kasus yang cukup banyak ditemukan.

“Yang dirujuk pertama karena jantung, kedua anemia, kemudian penyakit lainnya seperti gangguan irama jantung. Ada sekitar 18 persen CJH dari kelompok risiko tinggi yang kami rujuk ke rumah sakit karena penyakit jantung,” kata dr.Ferry saat berbicara kepada media, Minggu (10/5/2026) malam.

Ia menjelaskan, salah satu jemaah bahkan harus dipasangi alat pacu jantung setelah diketahui mengalami gangguan irama jantung berat. Jemaah tersebut kemudian dirujuk untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut sebelum keberangkatan.

Menurut Ferry, kondisi itu masih dapat ditangani dengan baik karena jemaah berada di kelompok terbang (kloter) tengah sehingga memiliki waktu cukup untuk menjalani perawatan sebelum diberangkatkan ke tanah suci.

Ferry mengingatkan bahwa saat ini Arab Saudi tengah memasuki periode peningkatan suhu udara yang cukup ekstrem. Cuaca panas, kata dia, sangat berbahaya bagi jemaah yang memiliki riwayat penyakit jantung karena dapat memicu dehidrasi dan meningkatkan kerja jantung.

“Orang lebih cenderung mengalami dehidrasi saat cuaca panas. Dehidrasi akan memacu denyut jantung, dan ini bisa membuat penyakit jantung semakin berat,” ujarnya.

Karena itu, ia mengimbau para jemaah untuk memperbanyak konsumsi air putih guna mencegah dehidrasi. Selain itu, jemaah diminta tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi kesehatan masing-masing.(ris)

 

Tiga CJH Embarkasi Lombok Batal Berangkat Musim Haji Tahun Ini karena Faktor Kesehatan

globalfmlombok.com
-
0
Tiga CJH Embarkasi Lombok Batal Berangkat Musim Haji Tahun Ini karena Faktor Kesehatan

Mataram (globalfmlombok.com)-

Ketua Tim Kerja 4 Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Mataram, Ferry Wardhana, mengatakan kondisi kesehatan jemaah calon haji (CJH) asal Nusa Tenggara Barat pada musim haji 2026 secara umum lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, jumlah jemaah yang dirujuk tahun ini mengalami peningkatan karena proses skrining kesehatan di Arab Saudi berlangsung lebih ketat.

“Secara umum kesehatan jemaah haji NTB lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun, karena skrining kesehatan cukup ketat di Saudi, jumlah rujukan tahun ini meningkat,” kata Ferry kepada media di Asrama Haji NTB, Minggu malam 10 Mei 2026.

Ia menjelaskan, selama proses keberangkatan di Embarkasi Lombok, tidak ada CJH yang meninggal dunia. Kondisi itu berbeda dengan musim haji tahun lalu yang mencatat dua jemaah meninggal saat berada di embarkasi.

Ferry menambahkan, tahun ini terdapat tiga CJH yang batal diberangkatkan karena alasan kesehatan, yakni akibat patah tulang paha, tuberkulosis (TBC), dan demensia. Ketiganya telah dipulangkan ke daerah asal masing-masing untuk menjalani perawatan lebih lanjut.

Sementara itu, pada Kloter 15 yang menjadi kelompok terbang terakhir Embarkasi Lombok, diberangkatkan delapan jemaah yang sebelumnya sempat tertunda keberangkatannya karena sakit. Selain itu, terdapat dua orang pendamping yang turut diberangkatkan sehingga total berjumlah 10 orang.

Menurut Ferry, penyakit yang diderita jemaah seharusnya dapat teridentifikasi lebih awal di tingkat kabupaten/kota agar penanganan medis dapat dilakukan secara optimal sebelum keberangkatan ke tanah suci.

Ia juga menyarankan agar jemaah haji asal Pulau Sumbawa ditempatkan lebih banyak pada kloter-kloter awal. Menurut dia, hal itu penting mengingat jarak tempuh yang jauh sehingga apabila ada jemaah yang mengalami gangguan kesehatan, mereka masih memiliki waktu lebih panjang untuk menjalani perawatan.(ris)

Diduga Berkinerja Buruk, Dewan Usulkan Perumda Barinas Dibubarkan

globalfmlombok.com
-
0
Diduga Berkinerja Buruk, Dewan Usulkan Perumda Barinas Dibubarkan

Taliwang (globalfmlombok.com)  – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengkritisi tajam keberadaan Perusahaan Umum Daerah Bariri Aneka Usaha (Perumda Barinas). Perusahaan plat merah tersebut, dinilai tidak layak diberikan tambahan modal karena memiliki rekam kinerja buruk, sehingga layak dipertimbangkan untuk dibubarkan.

Kritik Fraksi PAN ini disampaikan saat agenda sidang paripurna penyampaian pemandangan fraksi-fraksi DPRD KSB terhadap Raperda usulan pemerintah yang salah satunya menyenai Raperda Penyertaan Modal ke BUMD.

Dalam pandangan fraksi yang dibacakan oleh Iwan Irawan Marhalim, Fraksi PAN meminta pemerintah mengkaji lebih dalam kejelasan model bisnis, mitra investasi serta mitigasi risiko usaha yang akan dijalankan Perumda Barinas sebelum diberikan tambahan modal. “Sebelum lebih jauh sampai pada pembahasan Raperdanya ada baiknya pemerimtah mengevaluasi Perumda Barinas, supaya modal yang diberikan nanti tidak menjadi beban bagi keuangan daerah,” cetus Iwan.

Menurutnya, pihaknya telah mengkaji Perumda Barinas dan menemukan sejumlah fakta yang tidak terbantahkan mengenai rapuhnya BUMD tersebut. Iwan menegaskan, sejak terbentuknya perusahaan itu, sampai berganti nama menjadi Perumda Barinas tidak menunjukkan kinerja dan dampak signifikan baik dari sisi profitabilitas (keuntungan), kualitas tata kelola perusahaan maupun kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat. “Buktinya kinerja managemen baik internal maupun eksternal perusahaan sampai hari ini tidak pernah stabil,” ungkapnya.

Belum lagi lanjut dia, sejumlah persoalan internal yang belum dituntaskan oleh managemen Perumda Barinas. Meski persoalan itu kata Iwan, telah timbul sejak lama, namun tidak ada alasan bagi managemen baru untuk menafikannya dengan menghindari penyelesaiannya. “Contoh adanya utang perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu sudah sangat lama dan belum diselesaikan juga,” tandasnya.

Ia menegaskan, Pemkab Sumbawa Barat diminta mengevaluasi terhadap Perumda Barinas secara menyeluruh. Apabila dalam evaluasi itu, Perumda Barinas tidak menunjukkan prospek perbaikan yang signifkan, maka disarankan untuk mengambil langkah-langkah strategis mulai dari opsi restruturisasi secara fundamental dan bahkan jika diperlukan opsi pembubaran perusahaan.

“Satu hal yang kami tekankan diperlukan prinsip kehat-hatian dengan penyertaan modal ini. Jangan sampai justru hanya menambah beban berat keuangan daerah,” kata Iwan mengingatkan.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Hairul dikonfirmasi mengenai usulan pembubaran Perumda Barinas enggan memberikan komentar. Ia mengatakan, pemerintah akan memberikan tanggapan resmi atas setiap pemandangan fraksi-fraksi di DPRD melalui forum resmi sesuai mekanisme yang berlaku. “Kita masih susun tanggapannya untuk disampaikan di forum paripurna berikutnya,” jawabnya singkat kepada Suara NTB. (bug)

Bagi Hasil AMNT Minus Rp110 Miliar, Fiskal NTB Terancam Defisit

globalfmlombok.com
-
0
Bagi Hasil AMNT Minus Rp110 Miliar, Fiskal NTB Terancam Defisit

Mataram (globalfmlombok.com) – Bagi keuntungan atas Dana Bagi Hasil (DBH) PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) pada tahun 2025 anjlok hingga Rp110 miliar dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025, NTB hanya memperoleh DBH sebesar Rp62 miliar, sedangkan pada 2024 lalu pendapatan daerah dari sektor tambang itu mencapai Rp172 miliar.

Penurunan tajam pendapatan dari sektor tambang tersebut membuat kondisi fiskal daerah semakin tertekan. Bahkan, pemerintah daerah mengkhawatirkan potensi defisit anggaran apabila sumber-sumber pendapatan lain tidak mampu dimaksimalkan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, penurunan DBH dari sektor tambang membuat pemerintah harus kembali melakukan penyesuaian belanja daerah melalui APBD Perubahan.

“Kemungkinan nanti kami lakukan di perubahan. Kondisi-kondisi terakhir itu selalu kita upayakan, itulah adanya APBD Perubahan,” ujarnya.

Menurutnya, langkah yang saat ini disiapkan Pemprov NTB untuk menjaga stabilitas fiskal adalah menyesuaikan belanja dengan kemampuan pendapatan daerah. Salah satu pos yang berpotensi dikurangi ialah belanja perjalanan dinas.

Namun demikian, opsi pengurangan belanja masih dapat berubah menyesuaikan hasil evaluasi potensi pendapatan baru pasca revisi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan hitungan sementara, sumber-sumber pendapatan baru yang diharapkan menopang APBD belum mampu menutup kekurangan dari DBH PT AMNT. Salah satunya berasal dari Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Enam blok IPR yang ada di NTB diperkirakan hanya mampu memberikan tambahan pendapatan sekitar Rp29 miliar kepada provinsi.

“Kadis ESDM memperkirakan pendapatan sekitar Rp29 miliar. Sementara yang kurang di angka Rp50-an miliar lebih,” katanya.

Selain menggali potensi baru, Pemprov NTB juga menyoroti masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Padahal sektor tersebut dinilai menjadi salah satu penopang penting pendapatan daerah untuk pemeliharaan infrastruktur jalan.

“Masih banyak warga yang belum rajin membayar pajak kendaraan, padahal itu kewajiban karena mereka menggunakan fasilitas jalan yang dipelihara negara,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin menjelaskan, merosotnya DBH dari PT AMNT dipicu terhentinya ekspor konsentrat selama dua triwulan. Kondisi itu diperparah dengan terjadinya force majeure akibat kebakaran smelter perusahaan.

“Kejadian kahar itu menyebabkan dia tidak berproduksi. Hanya memperbaiki beberapa infrastruktur yang ada. Kalau tidak ada produksi kan pasti turun pendapatan ke negaranya. Otomatis untuk daerah juga DBH-nya berkurang,” jelasnya.

Kondisi fiskal daerah dikhawatirkan semakin berat setelah PT AMNT tidak lagi diperbolehkan melakukan ekspor konsentrat tembaga per April 2026. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan berikutnya, mengingat sektor tambang masih menjadi penopang utama ekonomi daerah.

AMNT Belum Ajukan Perpanjangan

Sementara itu, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) menyatakan proses peningkatan kapasitas produksi atau ramp-up smelter terus menunjukkan perkembangan positif setelah perbaikan fasilitas selesai dilakukan pada kuartal IV 2025.

Vice President Corporate Communications AMMAN, Kartika Octaviana menyampaikan, perusahaan tetap berkomitmen menjalankan kebijakan hilirisasi mineral yang ditetapkan pemerintah seiring berakhirnya izin ekspor konsentrat pada akhir April 2026.

Menurutnya, fokus utama perusahaan saat ini ialah memastikan peningkatan produksi smelter berjalan bertahap, aman, dan sesuai ketentuan.

Perusahaan juga terus melakukan evaluasi operasional dan koordinasi intensif dengan pemerintah guna memastikan proses peningkatan produksi berjalan optimal.

“Hingga saat ini, AMMAN belum mengajukan perpanjangan izin ekspor konsentrat,” ujarnya.

Langkah tersebut disebut sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung program hilirisasi mineral yang terus didorong pemerintah. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Bagi Hasil AMNT Minus Rp110 Miliar “

Antisipasi Dampak Perubahan Iklim, Tiga Pemdes di Kecamatan Bayan Susun Peraturan Bersama

globalfmlombok.com
-
0
Antisipasi Dampak Perubahan Iklim, Tiga Pemdes di Kecamatan Bayan Susun Peraturan Bersama

Tanjung (globalfmlombok.com) – Tiga pemerintah desa di Kecamatan Bayan, yakni Desa Akar-Akar, Desa Andalan, dan Desa Gunjan Asri melakukan sinergi menyikapi ancaman kekeringan tahun ini. Isu dampak perubahan iklim menjadi substansi utama mengingat sumber daya penanganan membutuhkan persepsi dan kesepahaman masyarakat antardesa.

Kepala Desa Akar-akar, Budi Priyo Santoso, mengakui pertemuan tiga Pemdes berlangsung tengah pekan kemarin di Aula Kantor Desa Akar-akar. Desa Andalan dan Desa Gunjan Asri merupakan dua desa hasil pemekaran dari Desa Akar-akar sebelumnya. Karena itu, meskipun secara kewilayahan memiliki batas administrasi desa yang terpisah, tetapi sumber daya air dioptimalkan untuk masyarakat di ketiga desa.

Budi menjelaskan, ancaman krisis air akibat perubahan iklim cukup terasa bagi penduduk di Kecamatan Bayan. Oleh karenanya, penanganan dampak sosial memerlukan sinergi bersama.

“Sekarang kita menjadi satu keluarga besar dalam rangka mengurangi risiko bencana. Tugas berikutnya adalah menjalankan aturan ini dan memastikan masyarakat memahami pentingnya kesiapsiagaan bersama,” ungkap Budi, Sabtu (10/5).

Ia mengisyaratkan, ketiga desa di Kecamatan Bayan memilih meninggalkan pola penanganan bencana secara parsial. Sebaliknya, pihaknya akan menunjukkan komitmen kebersamaan dalam kesepahaman optimalisasi sumber daya khususnya air melalui pembentukan Rancangan Peraturan Bersama Tiga Kepala Desa tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Adaptasi Perubahan Iklim (API).

“Kami sadar bahwa dampak perubahan iklim tidak lagi bisa ditangani sendiri. Kekeringan yang datang lebih cepat, suhu ekstrem maupun ancaman perebutan sumber air, jangan sampai menjadi sumber konflik sosial,” ungkapnya.

Budi berharap, peraturan bersama menjadi dokumen acuan dalam pengambilan keputusan dalam penanganan dampak perubahan iklim. Ia juga meyakini, penanganan bencana tidak dibatasi oleh wilayah desa, melainkan memerlukan persamaan persepsi.

Sementara, Camat Bayan, Johansyah, S.Pd., menyatakan pihaknya hadir pada sinergi pembentukan rancangan peraturan bersama tiga Pemdes. Diakuinya, persamaan persepsi yang dituangkan dalam regulasi peraturan bersama ini merupakan langkah perdana di Kabupaten Lombok Utara.

“Persoalan air berpotensi menjadi masalah sosial jika tidak dikelola secara bijak sejak dini. Ancaman kekeringan ini nyata. Jangan sampai sumber air untuk kehidupan seluruh masyarakat menjadi sumber konflik,” ungkap Johansyah.

Ia berharpa, peraturan bersama dapat disosialisasikan kepada seluruh warga di tiga desa tersebut. Sesuai tupoksinya, pihaknya di Kecamatan juga akan mengawal upaya Pemdes dalam memfasilitasi penanganan.

“Regulasi bersama ini menjadi jawaban atas keterbatasan kemampuan desa dalam membiayai program mitigasi secara mandiri. Ini adalah mode kesiapsiagaan berbasis komunitas, mulai dari pencegahan dini, pengelolaan sumber daya air, hingga penanganan pascabencana secara kolektif,” tandasnya. (ari)

Penanganan Dampak Kekeringan, DPRD Imbau Pemda KLU Optimalkan Sumber Daya

globalfmlombok.com
-
0
Penanganan Dampak Kekeringan, DPRD Imbau Pemda KLU Optimalkan Sumber Daya

Tanjung (globalfmlombok.com) – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong Pemerintah KLU melalui instansi teknis untuk mengoptimalkan sumber daya dalam rangka mengurangi dampak kekeringan tahun 2026 ini. Lembaga legislatif tesebut melihat, substansi permasalahan yang harus dipastikan terlayani adalah pasokan air bersih dalam jumlah yang memadai dan dilakukan secara berkelanjutan selama masa krisis.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Lombok Utara, M. Indra Darmaji, ST., Minggu (10/5/2026) mengungkapkan, upaya mitigasi dan penanganan dampak kekeringan memerlukan solusi yang meringankan beban masyarakat. Dukungan anggaran untuk mobilisasi sarana mobil tangki dan jumlah pasokan distribusi air ke masyarakat agar dikalkulasi secara matang.

“Kami di Fraksi Golkar melihat alokasi anggaran untuk kebutuhan air bersih di BPBD masih perlu evaluasi, dan kalkulasi ulang. Kami dapat info, pada penanganan tahun lalu, kadang mobil tangki mogok karena servis kendaraan tidak didukung anggaran,” ungkap Darmaji.

Ia menyebut, pelayanan air bersih bagi warga terdampak kekeringan dapat mendekati kebutuhan sesuai regulasi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kendati tidak mencapai angka ideal 60 liter per orang per hari, namun setidaknya, pasokan distribusi dapat mendekati minimal 50 persen.

Sebagaimana data BPBD KLU, angka warga terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih tahun 2025 lalu di Lombok Utara sebanyak mencapai 14.000 jiwa. Angka itu setara 4.413 KK, dengan sebaran populasi tersebar di 38 dusun dan 13 Desa, dan di lima kecamatan.

Mengacu pada angka tersebut, Pemda seharusnya mendistribusikan jumlah air bersih sejumlah 840.000 liter. Artinya pula, jumlah itu ekuivalen dengan 168 tangki per hari (kapasitas 5.000 liter).
“Dengan kapasitas fiskal daerah yang terbatas, suplai mendekati SPM adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi paling tidak, pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat diestimasi dengan baik,” ucapnya.

Darmaji juga meminta, Pemda melalui OPD terkait, menyiapkan SOP mitigasi dan pelayanan. Misalnya, akses Service Center 1×24 jam dapat terhubung ke masyarakat dengan mudah. Fungsi tersebut dapat dijalankan baik oleh BPBD maupun Kominfo Lombok Utara.

Di sisi lain, pihaknya di DPRD juga mendorong agar Pemda khusus TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) memperhatikan sarana operasional pendukung penanganan air bersih. Penting bagi pemerintah untuk mengkaji apakah perlu menambah mobil tangki operasional dan memastikan anggaran perawatan untuk kendaraan yang sudah ada.

“PDAM sebagai tangan kanan Pemda dalam pelayanan air juga harus lebih massif melakukan ekspansi dengan menyisir dusun-dusun yang terdampak kekeringan. Jangan sampai data titik kekeringan bergerak statis. Minimal harus berkurang setiap tahun karena adanya intervensi,” pungkasnya. (ari)

1...646566...386Halaman 65 dari 386