Taliwang (globalfmlombok.com) – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengkritisi tajam keberadaan Perusahaan Umum Daerah Bariri Aneka Usaha (Perumda Barinas). Perusahaan plat merah tersebut, dinilai tidak layak diberikan tambahan modal karena memiliki rekam kinerja buruk, sehingga layak dipertimbangkan untuk dibubarkan.
Kritik Fraksi PAN ini disampaikan saat agenda sidang paripurna penyampaian pemandangan fraksi-fraksi DPRD KSB terhadap Raperda usulan pemerintah yang salah satunya menyenai Raperda Penyertaan Modal ke BUMD.
Dalam pandangan fraksi yang dibacakan oleh Iwan Irawan Marhalim, Fraksi PAN meminta pemerintah mengkaji lebih dalam kejelasan model bisnis, mitra investasi serta mitigasi risiko usaha yang akan dijalankan Perumda Barinas sebelum diberikan tambahan modal. “Sebelum lebih jauh sampai pada pembahasan Raperdanya ada baiknya pemerimtah mengevaluasi Perumda Barinas, supaya modal yang diberikan nanti tidak menjadi beban bagi keuangan daerah,” cetus Iwan.
Menurutnya, pihaknya telah mengkaji Perumda Barinas dan menemukan sejumlah fakta yang tidak terbantahkan mengenai rapuhnya BUMD tersebut. Iwan menegaskan, sejak terbentuknya perusahaan itu, sampai berganti nama menjadi Perumda Barinas tidak menunjukkan kinerja dan dampak signifikan baik dari sisi profitabilitas (keuntungan), kualitas tata kelola perusahaan maupun kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat. “Buktinya kinerja managemen baik internal maupun eksternal perusahaan sampai hari ini tidak pernah stabil,” ungkapnya.
Belum lagi lanjut dia, sejumlah persoalan internal yang belum dituntaskan oleh managemen Perumda Barinas. Meski persoalan itu kata Iwan, telah timbul sejak lama, namun tidak ada alasan bagi managemen baru untuk menafikannya dengan menghindari penyelesaiannya. “Contoh adanya utang perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu sudah sangat lama dan belum diselesaikan juga,” tandasnya.
Ia menegaskan, Pemkab Sumbawa Barat diminta mengevaluasi terhadap Perumda Barinas secara menyeluruh. Apabila dalam evaluasi itu, Perumda Barinas tidak menunjukkan prospek perbaikan yang signifkan, maka disarankan untuk mengambil langkah-langkah strategis mulai dari opsi restruturisasi secara fundamental dan bahkan jika diperlukan opsi pembubaran perusahaan.
“Satu hal yang kami tekankan diperlukan prinsip kehat-hatian dengan penyertaan modal ini. Jangan sampai justru hanya menambah beban berat keuangan daerah,” kata Iwan mengingatkan.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Hairul dikonfirmasi mengenai usulan pembubaran Perumda Barinas enggan memberikan komentar. Ia mengatakan, pemerintah akan memberikan tanggapan resmi atas setiap pemandangan fraksi-fraksi di DPRD melalui forum resmi sesuai mekanisme yang berlaku. “Kita masih susun tanggapannya untuk disampaikan di forum paripurna berikutnya,” jawabnya singkat kepada Suara NTB. (bug)
