Beranda blog Halaman 60

Penyakit Jantung Dominasi Kasus Rujukan CJH Embarkasi Lombok Tahun Ini

globalfmlombok.com
-
0
Penyakit Jantung Dominasi Kasus Rujukan CJH Embarkasi Lombok Tahun Ini

Mataram (globalfmlombok.com)-

Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Mataram mencatat tren peningkatan penyakit jantung pada jemaah calon haji (CJH) Embarkasi Lombok pada musim haji 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena cuaca panas di Arab Saudi dinilai berisiko terhadap gangguan kesehatan jemaah, terutama yang masuk kategori risiko tinggi (risti).

Ketua Tim Kerja 4 BKK Kelas I Mataram, dr. Ferry Wardhana, mengatakan penyakit jantung menjadi penyebab utama jemaah dirujuk ke rumah sakit selama proses embarkasi. Selain penyakit jantung, anemia dan penyakit lainnya juga menjadi kasus yang cukup banyak ditemukan.

“Yang dirujuk pertama karena jantung, kedua anemia, kemudian penyakit lainnya seperti gangguan irama jantung. Ada sekitar 18 persen CJH dari kelompok risiko tinggi yang kami rujuk ke rumah sakit karena penyakit jantung,” kata dr.Ferry saat berbicara kepada media, Minggu (10/5/2026) malam.

Ia menjelaskan, salah satu jemaah bahkan harus dipasangi alat pacu jantung setelah diketahui mengalami gangguan irama jantung berat. Jemaah tersebut kemudian dirujuk untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut sebelum keberangkatan.

Menurut Ferry, kondisi itu masih dapat ditangani dengan baik karena jemaah berada di kelompok terbang (kloter) tengah sehingga memiliki waktu cukup untuk menjalani perawatan sebelum diberangkatkan ke tanah suci.

Ferry mengingatkan bahwa saat ini Arab Saudi tengah memasuki periode peningkatan suhu udara yang cukup ekstrem. Cuaca panas, kata dia, sangat berbahaya bagi jemaah yang memiliki riwayat penyakit jantung karena dapat memicu dehidrasi dan meningkatkan kerja jantung.

“Orang lebih cenderung mengalami dehidrasi saat cuaca panas. Dehidrasi akan memacu denyut jantung, dan ini bisa membuat penyakit jantung semakin berat,” ujarnya.

Karena itu, ia mengimbau para jemaah untuk memperbanyak konsumsi air putih guna mencegah dehidrasi. Selain itu, jemaah diminta tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi kesehatan masing-masing.(ris)

 

Tiga CJH Embarkasi Lombok Batal Berangkat Musim Haji Tahun Ini karena Faktor Kesehatan

globalfmlombok.com
-
0
Tiga CJH Embarkasi Lombok Batal Berangkat Musim Haji Tahun Ini karena Faktor Kesehatan

Mataram (globalfmlombok.com)-

Ketua Tim Kerja 4 Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Mataram, Ferry Wardhana, mengatakan kondisi kesehatan jemaah calon haji (CJH) asal Nusa Tenggara Barat pada musim haji 2026 secara umum lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, jumlah jemaah yang dirujuk tahun ini mengalami peningkatan karena proses skrining kesehatan di Arab Saudi berlangsung lebih ketat.

“Secara umum kesehatan jemaah haji NTB lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun, karena skrining kesehatan cukup ketat di Saudi, jumlah rujukan tahun ini meningkat,” kata Ferry kepada media di Asrama Haji NTB, Minggu malam 10 Mei 2026.

Ia menjelaskan, selama proses keberangkatan di Embarkasi Lombok, tidak ada CJH yang meninggal dunia. Kondisi itu berbeda dengan musim haji tahun lalu yang mencatat dua jemaah meninggal saat berada di embarkasi.

Ferry menambahkan, tahun ini terdapat tiga CJH yang batal diberangkatkan karena alasan kesehatan, yakni akibat patah tulang paha, tuberkulosis (TBC), dan demensia. Ketiganya telah dipulangkan ke daerah asal masing-masing untuk menjalani perawatan lebih lanjut.

Sementara itu, pada Kloter 15 yang menjadi kelompok terbang terakhir Embarkasi Lombok, diberangkatkan delapan jemaah yang sebelumnya sempat tertunda keberangkatannya karena sakit. Selain itu, terdapat dua orang pendamping yang turut diberangkatkan sehingga total berjumlah 10 orang.

Menurut Ferry, penyakit yang diderita jemaah seharusnya dapat teridentifikasi lebih awal di tingkat kabupaten/kota agar penanganan medis dapat dilakukan secara optimal sebelum keberangkatan ke tanah suci.

Ia juga menyarankan agar jemaah haji asal Pulau Sumbawa ditempatkan lebih banyak pada kloter-kloter awal. Menurut dia, hal itu penting mengingat jarak tempuh yang jauh sehingga apabila ada jemaah yang mengalami gangguan kesehatan, mereka masih memiliki waktu lebih panjang untuk menjalani perawatan.(ris)

Diduga Berkinerja Buruk, Dewan Usulkan Perumda Barinas Dibubarkan

globalfmlombok.com
-
0
Diduga Berkinerja Buruk, Dewan Usulkan Perumda Barinas Dibubarkan

Taliwang (globalfmlombok.com)  – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengkritisi tajam keberadaan Perusahaan Umum Daerah Bariri Aneka Usaha (Perumda Barinas). Perusahaan plat merah tersebut, dinilai tidak layak diberikan tambahan modal karena memiliki rekam kinerja buruk, sehingga layak dipertimbangkan untuk dibubarkan.

Kritik Fraksi PAN ini disampaikan saat agenda sidang paripurna penyampaian pemandangan fraksi-fraksi DPRD KSB terhadap Raperda usulan pemerintah yang salah satunya menyenai Raperda Penyertaan Modal ke BUMD.

Dalam pandangan fraksi yang dibacakan oleh Iwan Irawan Marhalim, Fraksi PAN meminta pemerintah mengkaji lebih dalam kejelasan model bisnis, mitra investasi serta mitigasi risiko usaha yang akan dijalankan Perumda Barinas sebelum diberikan tambahan modal. “Sebelum lebih jauh sampai pada pembahasan Raperdanya ada baiknya pemerimtah mengevaluasi Perumda Barinas, supaya modal yang diberikan nanti tidak menjadi beban bagi keuangan daerah,” cetus Iwan.

Menurutnya, pihaknya telah mengkaji Perumda Barinas dan menemukan sejumlah fakta yang tidak terbantahkan mengenai rapuhnya BUMD tersebut. Iwan menegaskan, sejak terbentuknya perusahaan itu, sampai berganti nama menjadi Perumda Barinas tidak menunjukkan kinerja dan dampak signifikan baik dari sisi profitabilitas (keuntungan), kualitas tata kelola perusahaan maupun kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat. “Buktinya kinerja managemen baik internal maupun eksternal perusahaan sampai hari ini tidak pernah stabil,” ungkapnya.

Belum lagi lanjut dia, sejumlah persoalan internal yang belum dituntaskan oleh managemen Perumda Barinas. Meski persoalan itu kata Iwan, telah timbul sejak lama, namun tidak ada alasan bagi managemen baru untuk menafikannya dengan menghindari penyelesaiannya. “Contoh adanya utang perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu sudah sangat lama dan belum diselesaikan juga,” tandasnya.

Ia menegaskan, Pemkab Sumbawa Barat diminta mengevaluasi terhadap Perumda Barinas secara menyeluruh. Apabila dalam evaluasi itu, Perumda Barinas tidak menunjukkan prospek perbaikan yang signifkan, maka disarankan untuk mengambil langkah-langkah strategis mulai dari opsi restruturisasi secara fundamental dan bahkan jika diperlukan opsi pembubaran perusahaan.

“Satu hal yang kami tekankan diperlukan prinsip kehat-hatian dengan penyertaan modal ini. Jangan sampai justru hanya menambah beban berat keuangan daerah,” kata Iwan mengingatkan.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Hairul dikonfirmasi mengenai usulan pembubaran Perumda Barinas enggan memberikan komentar. Ia mengatakan, pemerintah akan memberikan tanggapan resmi atas setiap pemandangan fraksi-fraksi di DPRD melalui forum resmi sesuai mekanisme yang berlaku. “Kita masih susun tanggapannya untuk disampaikan di forum paripurna berikutnya,” jawabnya singkat kepada Suara NTB. (bug)

Bagi Hasil AMNT Minus Rp110 Miliar, Fiskal NTB Terancam Defisit

globalfmlombok.com
-
0
Bagi Hasil AMNT Minus Rp110 Miliar, Fiskal NTB Terancam Defisit

Mataram (globalfmlombok.com) – Bagi keuntungan atas Dana Bagi Hasil (DBH) PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) pada tahun 2025 anjlok hingga Rp110 miliar dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025, NTB hanya memperoleh DBH sebesar Rp62 miliar, sedangkan pada 2024 lalu pendapatan daerah dari sektor tambang itu mencapai Rp172 miliar.

Penurunan tajam pendapatan dari sektor tambang tersebut membuat kondisi fiskal daerah semakin tertekan. Bahkan, pemerintah daerah mengkhawatirkan potensi defisit anggaran apabila sumber-sumber pendapatan lain tidak mampu dimaksimalkan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, penurunan DBH dari sektor tambang membuat pemerintah harus kembali melakukan penyesuaian belanja daerah melalui APBD Perubahan.

“Kemungkinan nanti kami lakukan di perubahan. Kondisi-kondisi terakhir itu selalu kita upayakan, itulah adanya APBD Perubahan,” ujarnya.

Menurutnya, langkah yang saat ini disiapkan Pemprov NTB untuk menjaga stabilitas fiskal adalah menyesuaikan belanja dengan kemampuan pendapatan daerah. Salah satu pos yang berpotensi dikurangi ialah belanja perjalanan dinas.

Namun demikian, opsi pengurangan belanja masih dapat berubah menyesuaikan hasil evaluasi potensi pendapatan baru pasca revisi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan hitungan sementara, sumber-sumber pendapatan baru yang diharapkan menopang APBD belum mampu menutup kekurangan dari DBH PT AMNT. Salah satunya berasal dari Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Enam blok IPR yang ada di NTB diperkirakan hanya mampu memberikan tambahan pendapatan sekitar Rp29 miliar kepada provinsi.

“Kadis ESDM memperkirakan pendapatan sekitar Rp29 miliar. Sementara yang kurang di angka Rp50-an miliar lebih,” katanya.

Selain menggali potensi baru, Pemprov NTB juga menyoroti masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Padahal sektor tersebut dinilai menjadi salah satu penopang penting pendapatan daerah untuk pemeliharaan infrastruktur jalan.

“Masih banyak warga yang belum rajin membayar pajak kendaraan, padahal itu kewajiban karena mereka menggunakan fasilitas jalan yang dipelihara negara,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin menjelaskan, merosotnya DBH dari PT AMNT dipicu terhentinya ekspor konsentrat selama dua triwulan. Kondisi itu diperparah dengan terjadinya force majeure akibat kebakaran smelter perusahaan.

“Kejadian kahar itu menyebabkan dia tidak berproduksi. Hanya memperbaiki beberapa infrastruktur yang ada. Kalau tidak ada produksi kan pasti turun pendapatan ke negaranya. Otomatis untuk daerah juga DBH-nya berkurang,” jelasnya.

Kondisi fiskal daerah dikhawatirkan semakin berat setelah PT AMNT tidak lagi diperbolehkan melakukan ekspor konsentrat tembaga per April 2026. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan berikutnya, mengingat sektor tambang masih menjadi penopang utama ekonomi daerah.

AMNT Belum Ajukan Perpanjangan

Sementara itu, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) menyatakan proses peningkatan kapasitas produksi atau ramp-up smelter terus menunjukkan perkembangan positif setelah perbaikan fasilitas selesai dilakukan pada kuartal IV 2025.

Vice President Corporate Communications AMMAN, Kartika Octaviana menyampaikan, perusahaan tetap berkomitmen menjalankan kebijakan hilirisasi mineral yang ditetapkan pemerintah seiring berakhirnya izin ekspor konsentrat pada akhir April 2026.

Menurutnya, fokus utama perusahaan saat ini ialah memastikan peningkatan produksi smelter berjalan bertahap, aman, dan sesuai ketentuan.

Perusahaan juga terus melakukan evaluasi operasional dan koordinasi intensif dengan pemerintah guna memastikan proses peningkatan produksi berjalan optimal.

“Hingga saat ini, AMMAN belum mengajukan perpanjangan izin ekspor konsentrat,” ujarnya.

Langkah tersebut disebut sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung program hilirisasi mineral yang terus didorong pemerintah. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Bagi Hasil AMNT Minus Rp110 Miliar “

Antisipasi Dampak Perubahan Iklim, Tiga Pemdes di Kecamatan Bayan Susun Peraturan Bersama

globalfmlombok.com
-
0
Antisipasi Dampak Perubahan Iklim, Tiga Pemdes di Kecamatan Bayan Susun Peraturan Bersama

Tanjung (globalfmlombok.com) – Tiga pemerintah desa di Kecamatan Bayan, yakni Desa Akar-Akar, Desa Andalan, dan Desa Gunjan Asri melakukan sinergi menyikapi ancaman kekeringan tahun ini. Isu dampak perubahan iklim menjadi substansi utama mengingat sumber daya penanganan membutuhkan persepsi dan kesepahaman masyarakat antardesa.

Kepala Desa Akar-akar, Budi Priyo Santoso, mengakui pertemuan tiga Pemdes berlangsung tengah pekan kemarin di Aula Kantor Desa Akar-akar. Desa Andalan dan Desa Gunjan Asri merupakan dua desa hasil pemekaran dari Desa Akar-akar sebelumnya. Karena itu, meskipun secara kewilayahan memiliki batas administrasi desa yang terpisah, tetapi sumber daya air dioptimalkan untuk masyarakat di ketiga desa.

Budi menjelaskan, ancaman krisis air akibat perubahan iklim cukup terasa bagi penduduk di Kecamatan Bayan. Oleh karenanya, penanganan dampak sosial memerlukan sinergi bersama.

“Sekarang kita menjadi satu keluarga besar dalam rangka mengurangi risiko bencana. Tugas berikutnya adalah menjalankan aturan ini dan memastikan masyarakat memahami pentingnya kesiapsiagaan bersama,” ungkap Budi, Sabtu (10/5).

Ia mengisyaratkan, ketiga desa di Kecamatan Bayan memilih meninggalkan pola penanganan bencana secara parsial. Sebaliknya, pihaknya akan menunjukkan komitmen kebersamaan dalam kesepahaman optimalisasi sumber daya khususnya air melalui pembentukan Rancangan Peraturan Bersama Tiga Kepala Desa tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Adaptasi Perubahan Iklim (API).

“Kami sadar bahwa dampak perubahan iklim tidak lagi bisa ditangani sendiri. Kekeringan yang datang lebih cepat, suhu ekstrem maupun ancaman perebutan sumber air, jangan sampai menjadi sumber konflik sosial,” ungkapnya.

Budi berharap, peraturan bersama menjadi dokumen acuan dalam pengambilan keputusan dalam penanganan dampak perubahan iklim. Ia juga meyakini, penanganan bencana tidak dibatasi oleh wilayah desa, melainkan memerlukan persamaan persepsi.

Sementara, Camat Bayan, Johansyah, S.Pd., menyatakan pihaknya hadir pada sinergi pembentukan rancangan peraturan bersama tiga Pemdes. Diakuinya, persamaan persepsi yang dituangkan dalam regulasi peraturan bersama ini merupakan langkah perdana di Kabupaten Lombok Utara.

“Persoalan air berpotensi menjadi masalah sosial jika tidak dikelola secara bijak sejak dini. Ancaman kekeringan ini nyata. Jangan sampai sumber air untuk kehidupan seluruh masyarakat menjadi sumber konflik,” ungkap Johansyah.

Ia berharpa, peraturan bersama dapat disosialisasikan kepada seluruh warga di tiga desa tersebut. Sesuai tupoksinya, pihaknya di Kecamatan juga akan mengawal upaya Pemdes dalam memfasilitasi penanganan.

“Regulasi bersama ini menjadi jawaban atas keterbatasan kemampuan desa dalam membiayai program mitigasi secara mandiri. Ini adalah mode kesiapsiagaan berbasis komunitas, mulai dari pencegahan dini, pengelolaan sumber daya air, hingga penanganan pascabencana secara kolektif,” tandasnya. (ari)

Penanganan Dampak Kekeringan, DPRD Imbau Pemda KLU Optimalkan Sumber Daya

globalfmlombok.com
-
0
Penanganan Dampak Kekeringan, DPRD Imbau Pemda KLU Optimalkan Sumber Daya

Tanjung (globalfmlombok.com) – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong Pemerintah KLU melalui instansi teknis untuk mengoptimalkan sumber daya dalam rangka mengurangi dampak kekeringan tahun 2026 ini. Lembaga legislatif tesebut melihat, substansi permasalahan yang harus dipastikan terlayani adalah pasokan air bersih dalam jumlah yang memadai dan dilakukan secara berkelanjutan selama masa krisis.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Lombok Utara, M. Indra Darmaji, ST., Minggu (10/5/2026) mengungkapkan, upaya mitigasi dan penanganan dampak kekeringan memerlukan solusi yang meringankan beban masyarakat. Dukungan anggaran untuk mobilisasi sarana mobil tangki dan jumlah pasokan distribusi air ke masyarakat agar dikalkulasi secara matang.

“Kami di Fraksi Golkar melihat alokasi anggaran untuk kebutuhan air bersih di BPBD masih perlu evaluasi, dan kalkulasi ulang. Kami dapat info, pada penanganan tahun lalu, kadang mobil tangki mogok karena servis kendaraan tidak didukung anggaran,” ungkap Darmaji.

Ia menyebut, pelayanan air bersih bagi warga terdampak kekeringan dapat mendekati kebutuhan sesuai regulasi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kendati tidak mencapai angka ideal 60 liter per orang per hari, namun setidaknya, pasokan distribusi dapat mendekati minimal 50 persen.

Sebagaimana data BPBD KLU, angka warga terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih tahun 2025 lalu di Lombok Utara sebanyak mencapai 14.000 jiwa. Angka itu setara 4.413 KK, dengan sebaran populasi tersebar di 38 dusun dan 13 Desa, dan di lima kecamatan.

Mengacu pada angka tersebut, Pemda seharusnya mendistribusikan jumlah air bersih sejumlah 840.000 liter. Artinya pula, jumlah itu ekuivalen dengan 168 tangki per hari (kapasitas 5.000 liter).
“Dengan kapasitas fiskal daerah yang terbatas, suplai mendekati SPM adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi paling tidak, pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat diestimasi dengan baik,” ucapnya.

Darmaji juga meminta, Pemda melalui OPD terkait, menyiapkan SOP mitigasi dan pelayanan. Misalnya, akses Service Center 1×24 jam dapat terhubung ke masyarakat dengan mudah. Fungsi tersebut dapat dijalankan baik oleh BPBD maupun Kominfo Lombok Utara.

Di sisi lain, pihaknya di DPRD juga mendorong agar Pemda khusus TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) memperhatikan sarana operasional pendukung penanganan air bersih. Penting bagi pemerintah untuk mengkaji apakah perlu menambah mobil tangki operasional dan memastikan anggaran perawatan untuk kendaraan yang sudah ada.

“PDAM sebagai tangan kanan Pemda dalam pelayanan air juga harus lebih massif melakukan ekspansi dengan menyisir dusun-dusun yang terdampak kekeringan. Jangan sampai data titik kekeringan bergerak statis. Minimal harus berkurang setiap tahun karena adanya intervensi,” pungkasnya. (ari)

Amdal Proyek Bypass Lembar-Kayangan Kembali Terkendala

globalfmlombok.com
-
0
Amdal Proyek Bypass Lembar-Kayangan Kembali Terkendala

Mataram (globalfmlombok.com) – Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) mega proyek Bypass Lembar-Kayangan sepanjang 50 kilometer terkendala. Selain Amdal, Detail Engineering Design (DED) proyek ini juga berpotensi tidak bisa tuntas tahun ini. Padahal, awalnya Amdal dan DED proyek tersebut diproyeksikan tuntas pada 2026, sehingga tahun 2027 bisa langsung mengerjakan proyek fisik.

Sebelumnya, Amdal proyek ini direncanakan dikerjakan pada tahun 2025 lalu dengan anggaran sekitar Rp1 miliar. Namun karena keterbatasan waktu pembahasan yaitu hanya dua bulan pada saat itu, Pemprov NTB sepakat untuk melaksanakan Amdal di tahun 2026.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Provinsi NTB, Lalu Kusuma Wijaya mengatakan Amdal dan DED proyek tersebut terkendala penyesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) di tingkat kabupaten. Untuk itu, pihaknya saat ini rutin berkomunikasi agar permasalahan tersebut segera tuntas.

“Kabupaten bersama provinsi sedang mengusulkan penyesuaian RTRW, jadi kita tidak boleh mendahului itu,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat revisi pada RTRW kabupaten/kota. Revisi ini untuk menghindari kondisi yang tak diinginkan seperti penyesuaian tata ruang diperlukan agar pembangunan dan investasi tidak menimbulkan pemanfaatan ruang yang ilegal. Untuk itu, Pemprov perlu menunggu hingga seluruh proses ini tuntas sesuai dengan arahan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal.

Tertundanya Amdal tahun ini menyebabkan Pemprov NTB belum bisa menentukan rute jalan. Sejauh ini, pemerintah berencana memanfaatkan jalan eksisting dengan skema pelebaran jalan dibanding membuka jalur baru. Namun, skema ini memiliki banyak tantangan seperti banyaknya bangunan dan permukiman yang sudah berdiri di sepanjang ruas jalan yang direncanakan diperlebar.

Menyinggung soal anggaran, Kusuma mengaku anggaran untuk proyek tersebut disebut sudah tersedia, namun pelaksanaannya tetap menyesuaikan dengan hasil revisi tata ruang. Ia berharap proses revisi dapat segera rampung sehingga tahapan berikutnya dapat dijalankan tanpa melanggar regulasi.

“Di tahun ini kita dorong. Karena yang berkepentingan bukan cuma kita, kabupaten/kota juga berkepentingan,” katanya.

Untuk anggaran pembangunan jalan port to port ini, menghabiskan sekitar Rp3,5 triliun. Dengan rincian Bypass I dari jalan patung sapi menuju bundaran BIL dengan panjang 13-14 km menghabiskan sekitar Rp700 miliar. Kemudian untuk jalan Sengkol – Pringgabaya menghabiskan sekitar Rp2,8 triliun.

Berdasarkan hasil pra Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan, Pemprov NTB mendapatkan tiga jalur alternatif, yaitu dari Lembar melewati KLU ke Labuhan Lombok, jalur kedua yaitu jalur Selatan dari Lembar melewati Bypass Mandalika menuju ke Labuhan Lombok, dan jalur ketiga yaitu Lembar melewati Praya nyambung ke kayangan.

Dari tiga alternatif ini, Pemprov NTB rencananya akan mengambil jalur tengah yaitu dari Lembar melewati Praya ke Labuhan Lombok karena jalur ini menjadi jalur yang paling pendek. (era)

Kondisi Jalan Bergelombang, Warga Minta Jalan TGH Ali Batu Segera Diperbaiki

globalfmlombok.com
-
0
Kondisi Jalan Bergelombang, Warga Minta Jalan TGH Ali Batu Segera Diperbaiki

Mataram (globalfmlombok.com) – Kondisi jalan bergelombang di Jalan TGH Ali Batu, tepatnya di depan kawasan SMAN 8 Mataram, kembali menjadi keluhan warga. Kerusakan jalan yang membuat permukaan tidak rata tersebut dinilai membahayakan pengendara dan kerap memicu kecelakaan lalu lintas, terutama pada malam hari.

Warga sekitar, Fazelul Imam, mengatakan titik jalan bergelombang tersebut sudah lama menjadi perhatian masyarakat. Selain kondisi jalan yang rusak, minimnya penerangan jalan umum serta tidak adanya marka maupun rambu peringatan membuat pengendara sering tidak menyadari adanya permukaan jalan yang tidak rata.

Menurutnya, kecelakaan di lokasi tersebut terjadi berulang kali dan sebagian besar dialami pengendara sepeda motor yang melintas dengan kecepatan cukup tinggi.

“Sudah sering. Beberapa waktu lalu ada tiga orang jatuh saat malam hari, dan kemarin Minggu (10/5) satu orang lagi. Jadi total empat orang jatuh di lokasi yang sama,” ujarnya.

Insiden terbaru terjadi pada Minggu (10/5) sekitar pukul 14.00 Wita. Seorang pengendara dilaporkan terjatuh setelah melintasi bagian jalan yang bergelombang. Beruntung korban tidak mengalami luka serius.

Namun, Imam mengungkapkan sekitar dua bulan lalu pernah terjadi kecelakaan fatal di lokasi yang sama. Seorang pengendara meninggal dunia setelah terpental saat melintas dari arah barat dengan kecepatan tinggi.
“Kalau malam memang lebih berbahaya karena jalan gelap dan tidak ada tanda peringatan. Banyak pengendara tidak tahu kalau jalannya bergelombang,” katanya.

Imam yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir di salah satu ritel modern dekat lokasi kejadian mengaku hampir setiap hari menyaksikan pengendara kehilangan keseimbangan saat melintas di ruas jalan tersebut. Ia berharap pemerintah segera melakukan perbaikan permanen agar tidak terus memakan korban.

Menurut dia, pemerintah sebenarnya sudah beberapa kali meninjau bahkan sempat melakukan perbaikan di lokasi tersebut. Namun, kondisi jalan kembali rusak dan bergelombang setelah beberapa waktu.

“Empat hari yang lalu juga sempat ditinjau, tapi belum diperbaiki sampai sekarang,” ucapnya.

Selain membahayakan pengendara, kondisi jalan yang rusak juga dinilai mengganggu kenyamanan lalu lintas di kawasan tersebut. Apalagi ruas Jalan TGH Ali Batu merupakan salah satu jalur yang cukup padat dilalui kendaraan, terutama pada jam berangkat dan pulang sekolah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan pihaknya akan segera melakukan pengecekan lapangan untuk menentukan langkah penanganan terhadap kerusakan jalan tersebut.

Menurutnya, kondisi jalan bergelombang maupun amblas biasanya berkaitan dengan kerusakan struktur di bawah badan jalan, khususnya pada bagian gorong-gorong atau saluran drainase.
“Karena kemarin juga di Jalan Mas Panji Anom kami bongkar karena ada gorong-gorong di bawahnya, makanya sering seperti itu,” ujarnya.

Lale menjelaskan, jika kerusakan disebabkan saluran di bawah badan jalan yang pecah atau rusak, maka penanganannya tidak cukup hanya dengan menambal permukaan jalan. Pemerintah harus membongkar bagian jalan untuk memperbaiki struktur gorong-gorong agar kerusakan tidak kembali terjadi.

Ia menambahkan, kondisi serupa juga ditemukan di sejumlah ruas jalan lain di Kota Mataram, seperti di kawasan Jalan TGH Faisal dan wilayah pergudangan Dasan Cermen.

Menurutnya, salah satu penyebab utama kerusakan jalan tersebut adalah tingginya intensitas kendaraan berat yang melintas setiap hari, terutama truk pengangkut barang dengan muatan besar. (pan)

Pemkot Mataram Siapkan Sanksi bagi Pelaku Usaha yang Manipulasi Pajak

globalfmlombok.com
-
0
Pemkot Mataram Siapkan Sanksi bagi Pelaku Usaha yang Manipulasi Pajak

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) menyiapkan sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti memanipulasi laporan pendapatan atau omzet usaha.

Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya dugaan sejumlah pelaku usaha mengurangi setoran pajak dengan memanipulasi laporan omzet. Karena itu, BKD mulai memperketat pengawasan terhadap wajib pajak, khususnya sektor hotel dan restoran.

Kepala BKD Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga, mengatakan saat ini tim BKD masih melakukan pemantauan dan pengecekan di lapangan untuk memastikan ada tidaknya selisih antara laporan pajak yang disampaikan wajib pajak dengan transaksi sebenarnya.

“Ini teman-teman masih mengecek berkaitan dengan itu, apakah memang benar terjadi ada selisih atau tidak. Nanti kalau memang terdapat selisih, pasti akan kita berikan sanksi,” ujarnya, pekan kemarin.

Menurut Yoga, sapaan akrabnya, BKD memiliki kewenangan melakukan audit langsung terhadap wajib pajak. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaporan pajak sekaligus menjaga target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap tercapai.

Selain audit internal, BKD juga masih menunggu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebelumnya telah melakukan uji petik di sejumlah objek pajak di Kota Mataram.
“Kalau misalnya nanti dari hasil audit BPK ini sudah keluar, baru kita akan coba lihat,” katanya.

Untuk memperkuat pengawasan, BKD menerapkan sistem penungguan langsung di sejumlah tempat usaha yang dinilai rawan terjadi manipulasi laporan pajak. Dalam sistem tersebut, petugas BKD ditempatkan langsung di lokasi usaha untuk memantau transaksi harian.

Bahkan, petugas dapat bertugas sebagai kasir sementara selama satu hingga dua bulan guna mencocokkan data transaksi riil dengan laporan setoran pajak yang disampaikan wajib pajak.

“Salah satu yang dilakukan oleh BKD itu melakukan penungguan. Di situ ada staf-staf BKD yang jadi kasir selama satu-dua bulan. Dari situ mereka melakukan uji petik, termasuk memeriksa data breakfast dan segala macamnya,” jelas Ramayoga.

Terkait kemungkinan adanya unsur kesengajaan dalam manipulasi data dan pengurangan setoran pajak, Pemkot Mataram menegaskan tidak akan segan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau memang nanti terbukti ada selisih antara laporan dengan kondisi sebenarnya di lapangan, tentu akan kita tindak sesuai aturan,” tegasnya.

Yoga berharap seluruh wajib pajak dapat jujur dan transparan dalam melaporkan omzet usaha mereka.

Selain melakukan pengawasan, BKD juga bergerak menagih tunggakan pajak restoran dari sejumlah pelaku usaha. Pekan lalu, sedikitnya enam pelaku usaha diberikan surat peringatan agar segera melunasi kewajiban pajaknya.

Penagihan tersebut dilakukan dengan pendampingan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram sebagai bagian dari pengawasan dan penegakan peraturan daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran.

Ia menjelaskan, surat peringatan diberikan secara bertahap sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut. Jika wajib pajak tidak segera menyelesaikan tunggakan, proses penagihan akan dilimpahkan kepada Satpol PP.

“Kita berikan surat peringatan dulu. Nanti kita limpahkan ke Pol PP untuk penagihan,” pungkasnya. (pan)

Perkuat Pemberdayaan Pekerja Perempuan

globalfmlombok.com
-
0
Perkuat Pemberdayaan Pekerja Perempuan

Mataram (globalfmlombok.com) – ANGGOTA DPD RI Dapil NTB, Hj. Evi Apita Maya menyoroti pentingnya penguatan sektor ketenagakerjaan di NTB melalui pendekatan pendidikan dan kebijakan yang berkeadilan. Menurutnya transformasi peningkatan SDM ketenagakerjaan sangat diperlukan.

Evi menyebutkan bahwa tumbuhnya sektor Industri Mikro dan Kecil (IMK) sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan yang paling tangguh dalam menyerap tenaga kerja di daerah. Untuk itu, penting untuk memastikan dukungan pembinaan melalui kebijakan penganggaran.

Salah satu poin krusial yang disoroti dari pertumbuhan IMK tersebut, yakni keberadaan tenaga kerja perempuan. Adanya perbedaan struktur gender antara industri besar dan IMK. Jika industri besar cenderung didominasi oleh pekerja laki-laki, maka potret IMK di NTB justru menunjukkan wajah perempuan sebagai penggerak utamanya.

“Dominasi perempuan dalam struktur tenaga kerja IMK sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa sektor mikro adalah tumpuan bagi perempuan di NTB untuk menopang ekonomi keluarga,” ujar Evi.

Akan tetapi berdasarkan data yang dipaparkan, karakteristik pekerja IMK di NTB lebih banyak mengandalkan skill praktis dibandingkan latar belakang ijazah formal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kelompok pekerja terbesar di sektor ini berasal dari tamatan Sekolah Dasar (SD). Disusul tamatan SMP, dan kelompok yang tidak tamat SD atau belum pernah mengenyam pendidikan sekolah.

Kondisi pendidikan yang rendah tersebut, menurut Evi, membuat para pekerja terutama perempuan menjadi kelompok yang rentan terhadap ketidakpastian ekonomi. Karena itu pentingnya keberpihakan kebijakan untuk meningkatkan skil pekerja perempuan.

Melihat kerentanan tersebut, Evi mendesak pemerintah segera menyusun skema kebijakan yang lebih inklusif dan memberikan perlindungan nyata. Penguatan pada aspek pendidikan non-formal dan pelatihan keterampilan teknis menjadi kunci agar pekerja di sektor IMK memiliki daya saing yang lebih baik. Di samping itu, memastikan saluran pengawasan dan dukungan anggaran.

“Pemerintah harus hadir untuk memastikan adanya perlindungan bagi mereka. Skema kebijakan, penganggaran hingga pengawasan yang diambil harus mampu memberikan keadilan, mengingat peran mereka sangat besar dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah,” pungkasnya. (ndi)

1...596061...381Halaman 60 dari 381