Mataram (globalfmlombok.com) – ANGGOTA DPD RI Dapil NTB, Hj. Evi Apita Maya menyoroti pentingnya penguatan sektor ketenagakerjaan di NTB melalui pendekatan pendidikan dan kebijakan yang berkeadilan. Menurutnya transformasi peningkatan SDM ketenagakerjaan sangat diperlukan.
Evi menyebutkan bahwa tumbuhnya sektor Industri Mikro dan Kecil (IMK) sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan yang paling tangguh dalam menyerap tenaga kerja di daerah. Untuk itu, penting untuk memastikan dukungan pembinaan melalui kebijakan penganggaran.
Salah satu poin krusial yang disoroti dari pertumbuhan IMK tersebut, yakni keberadaan tenaga kerja perempuan. Adanya perbedaan struktur gender antara industri besar dan IMK. Jika industri besar cenderung didominasi oleh pekerja laki-laki, maka potret IMK di NTB justru menunjukkan wajah perempuan sebagai penggerak utamanya.
“Dominasi perempuan dalam struktur tenaga kerja IMK sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa sektor mikro adalah tumpuan bagi perempuan di NTB untuk menopang ekonomi keluarga,” ujar Evi.
Akan tetapi berdasarkan data yang dipaparkan, karakteristik pekerja IMK di NTB lebih banyak mengandalkan skill praktis dibandingkan latar belakang ijazah formal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kelompok pekerja terbesar di sektor ini berasal dari tamatan Sekolah Dasar (SD). Disusul tamatan SMP, dan kelompok yang tidak tamat SD atau belum pernah mengenyam pendidikan sekolah.
Kondisi pendidikan yang rendah tersebut, menurut Evi, membuat para pekerja terutama perempuan menjadi kelompok yang rentan terhadap ketidakpastian ekonomi. Karena itu pentingnya keberpihakan kebijakan untuk meningkatkan skil pekerja perempuan.
Melihat kerentanan tersebut, Evi mendesak pemerintah segera menyusun skema kebijakan yang lebih inklusif dan memberikan perlindungan nyata. Penguatan pada aspek pendidikan non-formal dan pelatihan keterampilan teknis menjadi kunci agar pekerja di sektor IMK memiliki daya saing yang lebih baik. Di samping itu, memastikan saluran pengawasan dan dukungan anggaran.
“Pemerintah harus hadir untuk memastikan adanya perlindungan bagi mereka. Skema kebijakan, penganggaran hingga pengawasan yang diambil harus mampu memberikan keadilan, mengingat peran mereka sangat besar dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah,” pungkasnya. (ndi)
