Giri Menang (globalfmlombok.com) – Di saat sejumlah daerah mulai membatasi bahkan menutup gerai retail modern, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) memilih tetap membuka peluang investasi sektor tersebut. Namun, pemerintah daerah memperketat pemberian rekomendasi perizinan dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda), terutama terkait jarak dengan pasar tradisional dan retail modern lainnya.

Kepala Dinas Perdagangan Lombok Barat, Adnan, mengatakan keberadaan retail modern masih diperbolehkan selama memenuhi syarat yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Salah satu ketentuan utama adalah lokasi retail modern harus berjarak lebih dari 500 meter dari pasar tradisional maupun retail modern yang telah beroperasi.

“Kita berpatokan sama jarak ini, yang penting lokasi retail modern itu lebih 500 meter dari pasar tradisional, dari retail modern lainnya,” ujar Adnan, Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, kebijakan di Lombok Barat berbeda dengan daerah lain yang menerapkan aturan lebih ketat. Ia mencontohkan Kabupaten Lombok Tengah yang mensyaratkan jarak hingga satu kilometer antara retail modern dengan pasar tradisional.

Adnan menjelaskan, dalam Perda juga terdapat pengecualian bagi sejumlah wilayah yang masuk kategori kawasan penyangga pertumbuhan ekonomi. Kawasan tersebut dinilai masih memiliki ruang untuk penambahan retail modern guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Memang di aturan itu maksimal dua retail modern. Tetapi dikecualikan untuk daerah penyangga seperti Kediri, Batu Layar, Lingsar, dan Labuapi, itu boleh melebihi dari dua,” katanya.

Dengan kebijakan tersebut, Lombok Barat masih menjadi daerah yang menarik bagi investor retail modern. Bahkan, saat ini terdapat sejumlah pengajuan pembangunan gerai baru yang tengah diproses pemerintah daerah.

“Iya ada penambahan,” ucapnya.

Saat ini terdapat dua lokasi baru yang telah mengajukan izin pembangunan retail modern, masing-masing berada di wilayah Kediri dan Merembu.

Meski tetap membuka peluang investasi, pemerintah daerah mengklaim lebih selektif dalam memberikan rekomendasi. Selain memperhatikan ketentuan jarak, pengajuan izin juga harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah desa dan kecamatan setempat.

Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari potensi penolakan masyarakat serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha modern dan keberlangsungan usaha kecil di sekitar lokasi.

Adnan menegaskan, pemerintah daerah tidak akan memberikan izin apabila lokasi yang diajukan melanggar ketentuan yang berlaku. Salah satu contohnya terjadi di wilayah Jerneng, Kecamatan Labuapi, di mana pengajuan retail modern ditolak karena lokasinya terlalu dekat dengan pasar rakyat.

“Itu kami tolak karena kurang 500 meter dari pasar,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan selektif tersebut penting untuk menjaga iklim usaha yang sehat serta melindungi pelaku usaha kecil dan menengah yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat.

Terlebih, saat ini pemerintah pusat juga tengah mendorong penguatan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih yang mulai berkembang di berbagai wilayah.

“Kita minta rekomendasi dari bawah, jangan sampai ada masalah nanti keberatan lagi, karena terlalu banyak retail modern ini,” imbuhnya.

Pemkab Lombok Barat berharap pengaturan keberadaan retail modern dapat berjalan seimbang, sehingga investasi tetap tumbuh tanpa mengganggu keberlangsungan pasar tradisional maupun usaha masyarakat lokal. (her)

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menghadapi persoalan berkurangnya fasilitas kebersihan di kawasan Alun-Alun Giri Menang Park (GMP), Gerung. Sejumlah tong sampah yang sebelumnya ditempatkan di kawasan tersebut dilaporkan hilang akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kepala DLH Lombok Barat, M. Busyairi, mengatakan sedikitnya enam unit tong sampah di kawasan Alun-Alun GMP telah hilang. Bahkan, kejadian serupa juga pernah terjadi di Taman Kota Gerung, di mana seluruh tong sampah yang disediakan raib.

“Yang hilang enam unit. Bahkan dulu di Taman Kota disiapkan 19 unit tong sampah, semuanya hilang,” ujar Busyairi, Minggu (31/5/2026).

Ia menjelaskan, jumlah tong sampah yang tersedia terus berkurang dari waktu ke waktu. Saat ini tersisa 39 unit tong sampah di kawasan Alun-Alun GMP, termasuk setelah adanya penambahan sebanyak 10 unit oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, DLH terus melakukan pemantauan dan berupaya mengganti tong sampah yang hilang agar fasilitas kebersihan tetap tersedia bagi masyarakat. Namun demikian, upaya tersebut perlu didukung dengan kesadaran warga untuk ikut menjaga fasilitas umum.

“Kami berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga fasilitas yang sudah disediakan. Tong sampah ini untuk kepentingan bersama,” katanya.

DLH Lombok Barat juga terus menambah jumlah tong sampah di kawasan Alun-Alun GMP sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dengan tersedianya fasilitas yang memadai, diharapkan volume sampah yang berserakan setelah kegiatan keramaian dapat berkurang.

Selain menyediakan sarana kebersihan, DLH juga rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari pemasangan poster dan spanduk imbauan hingga kampanye melalui media sosial agar pengunjung lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan.

Tidak hanya itu, petugas DLH juga turun langsung membersihkan kawasan Alun-Alun GMP dan Taman Kota Gerung setiap akhir pekan, terutama saat pelaksanaan Car Free Night (CFN) di area alun-alun maupun Kolosium.

Meski berbagai langkah telah dilakukan, tingkat kesadaran sebagian masyarakat dinilai masih rendah. Kondisi tersebut terlihat saat pelaksanaan CFN pada Sabtu (30/5/2026) malam. Sejumlah pengunjung terlihat meninggalkan sampah bekas makanan dan minuman begitu saja di area alun-alun.

Akibatnya, sampah tampak berserakan di sejumlah titik dan harus dibersihkan kembali oleh petugas kebersihan setelah kegiatan berakhir.

DLH berharap partisipasi masyarakat semakin meningkat agar kebersihan kawasan publik dapat terjaga dan fasilitas yang telah disediakan pemerintah tidak kembali hilang atau rusak. (r)

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Keluhan masyarakat soal pelayanan RSUD Tripat Gerung Lombok Barat (Lobar), terutama pada beberapa bagian diduga masih belum ada perbaikan. Dampaknya, warga masih mengeluhkan pelayanan tersebut. Seperti pada loket pendaftaran sidik jari pasien dan obat-obatan di farmasi masih terjadi antrean yang menumpuk. Pengunjung juga mengeluhkan minimnya kursi roda yang disiapkan loket pendaftaran.

Pantauan media pada Sabtu (30/5/2026), antrean pasien di pendaftar poliklinik memenuhi tempat antre pendaftaran. Keluarga pasien yang ikut antre pun tak kebagian tempat duduk hingga banyak yang berdiri. Sejumlah petugas terlihat kewalahan melayani, karena jumlah petugas terbatas tak sebanding dengan pasien yang membeludak.

Kondisi ini mengakibatkan kerumunan pendaftar pun tak terhindarkan. Pasien yang antre lama juga mengeluhkan minimnya kursi roda. Terutama bagi pasien lansia atau lanjut usia dan pasien sejumlah poli rehabilitasi medik dan lainnya yang notabene membutuhkan alat bantu kursi roda tersebut. Bahkan, keluarga pasien harus keliling mencari sendiri kursi roda. Itu pun mereka harus berebut untuk menggunakan kursi roda.

Pengunjung juga mengeluhkan antrean pengambilan obat di Depo Farmasi. Pasian harus antre berjam-jam.

Kondisi ini menjadi sorotan dari Komisi IV DPRD Lobar. Wakil Ketua Komisi IV Dr. Syamsuariansyah menyampaikan, dari awal pihaknya meminta pada RSUD Tripat untuk menerapkan sistem nomor antrean digital, menambah jumlah staf di jam sibuk, dan membuka reservasi online.

“Reservasi online juga sangat membantu pasien untuk tidak selalu ke RSUD di waktu-waktu yang sibuk. Tinggal menyesuaikan dengan jadwal dokter yang ingin dikunjungi pasien. Maka dengan ini akan mempersingkat waktu tunggu dan mencegah pasien pindah ke rumah satki lain,” kata Syamsuriansyah.

DPRD Lobar Sarankan Beberapa Hal

Ia pun menyarankan beberapa hal yang bisa menjadi referensi untuk mengurai antrean panjang. Dengan penerapan sistem antrean digital, menggunakan aplikasi atau mesin tiket otomatis pengunjung tidak perlu lagi berdiri dan bisa menunggu dengan lebih nyaman.

Rumah sakit juga perlu melakukan optimasi proses transaksi menggunakan aplikasi kasir atau sistem point-of-sale (POS) modern yang cepat dan mendukung pembayaran digital tanpa tunai (cashless).

Selanjutnya, rumah sakit harus menerapkan pelayanan terpadu atau pemisahan jalur. Antrean pasien dipisahkan berdasarkan jenis kebutuhan. Contoh jalur prioritas, pengembalian barang, atau transaksi cepat.

“Diharapkan dengan langkah ini bisa memberi kobtribusi bagi rumah sakit berbenah,”imbuh politisi Perindo ini. Terkait kursi roda pasien yang kurang, harusnya pihak manajemen menambah layanan yang komprehensif dan petugas layanan lansia.

Anggota Komisi IV DPRD Lobar, M. Munip mengatakan, harusnya antrean di RSUD Tripat bisa diselesaikan dengan situasional. Artinya petugas bidang pelayanan harus jeli melihat hal tersebut sehingga bsia mencarikan solusi terbaik.

“Sistem antrean harus dibuat sistematis dan pihak RS harus menempatkan petugas pada titik-titik rawan untuk mengarahkan pasien. Kadang masalah ini muncul karena petugas tidak ada yang mengarahkan dalam situasi seperti ini,” tegas politisi PPP ini.

Rasio petugas pengarah loket dengan jumlah pasien terkadang tidak terbaca oleh petugas. Seperti pelayanan setelah hari libur hari besar, biasanya terjadi peningkatan kunjungan pasien sangat tinggi. “Maka hal-hal tersebut harus sudah bisa diantisipasi apalagi dengan tipe RS kita saat ini,” imbuhnya.

RSUD Tripat akan Intensifkan Sosialisasi Terkait Antrean

Sementara itu, Direktur RSUD Tripat, dr H. Suriyadi., Sp.An., mengatakan, terkait antrean di pendaftaran sebenarnya tidak perlu berbondong-bondong datang pagi-pagi untuk menghindari penumpukan pasien. Pasalnya, pasien sebenarnya di surat kontrolnya sudah ada waktu estimasi pelayanan. “Sehingga pasien bisa datang sesuai estimasi waktu yang tertera. Sehingga distribusi pasien juga merata,” kata dia.

Pihaknya akan menyosialisasikan kembali lebih intens ke pasien agar datang sesuai estimasi yang telah ditentukan. Selain informasi lewat surat kontrol, pasien bisa memantau antrean secara live di rumah melalui ponsel, sehingga bisa memperkirakan waktu untuk datang ke RSUD Tripat untuk mencegah penumpukan.

Pihaknya mengembangkan sebuah sistem bagi pasien memonitor dari rumah nomor antrean secara live.  Diakui, penumpukan ini biasanya akibat sistem internet yang lambat atau loading lama. Dari biasanya paling lama lima detik satu pasien, tetapi internet loading hingga 10-15 detik sehingga memakan waktu lebih lama dari normalnya. Terkait kursi roda bagi pasien di loket pendaftaran, diakuinya masih kurang. Pihaknya pun sedang berupaya menambah kursi roda. Ia mengatakan, pasien atau keluarga pasien tidak perlu mencari kursi roda sebab ada petugas khusus yang akan keliling mencarikan. (her)