HMNS.-Kasdiono
HMNS.-Kasdiono
Mataram (Global FM Lombok)-Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk calon TKI dinilai sangat membantu dalam rangka melancarkan proses pemberangkatan. Namun dengan syarat KUR untuk TKI tidak disamakan dengan skim kredit lainnya yang membutuhkan adanya agunan. KUR TKI diharapkan tidak menerapkan adanya jaminan agar tidak memberatkan mereka.
“Programnya bagus, betul, namun kalau skim kreditnya sama dengan kredit lainnya perlu dilihat lagi, karena harus ada jaminan dan lain sebagainya kan. TKI ini dimana jaminannya, berangkat saja susah, apalagi dia mau kasi jaminan.” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB H. MNS Kasdiono kepada Global FM Lombok Jumat (18/11).
Dia mempertanyakan, apakah PPTKIS siap menjadi avalis atau penanggung jawab terhadap debitur dalam program KUR TKI ini, karena dalam aturan perundang-undangan, upah TKI tidak boleh dipotong sembarang kecuali atas seizin Kementerian Tenaga Kerja. “Kalau dipotong dananya disini, bisa saja disiasati caranya, tapi perlu satu komitmen kepercayaan” ujarnya.
Kasdiono menilai KUR TKI pada dasarnya sangat positif untuk membantu proses pemberangkatan TKI serta untuk menghindari praktek rentenir. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah KUR TKI yang purna penempatan agar mereka bisa menciptakan peluang usaha sendiri setelah pulang dari negara tujuan bekerja.
Dorongan untuk membentuk kemandirian berusaha pascamenjadi TKI akan mencegah seorang kembali menjadi TKI karena sumber ekonomi sudah diperoleh di kampung halaman. “Kalau sudah tercipta lapangan kerja baru bagi dirnya, bagi keluarga dan masyarakat, maka akan berkurang orang menjadi TKI, karena pilihan menjadi TKI lantaran lapangan kerja di dalam daerah masih terbatas” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat ini.
Untuk itu dia meminta Pemprov NTB melalui dinas terkait agar mendata jumlah TKI purna penempatan yang memiliki usaha produktif. Selanjutnya mereka diberikan suntikan modal melalui KUR agar usaha yang mereka geluti lebih berkembang.
Khusus untuk Bank NTB selaku bank milik masyarakat NTB didorong untuk menciptakan program KUR TKI purna penempatan. “Sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial sekali lagi saya minta untuk inventarisir TKI purna tugas yang memiliki usaha produktif. Jika kekurangan modal, maka akan dibantu melalui KUR TKI” katanya.
Dia juga meminta agar para TKI diberikan pendampingan serta literasi keuangan untuk mengelola uang remitansi yang nilainya sangat besar setiap tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, jumlah remitansi yang terkirim ke NTB mencapai Rp 1,7 triliun pada tahun 2015. Diharapkan uang remitansi tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif saja, namun didorong penggunaannya untuk program yang produktif.
Seperti diberitakan sebelumnya, salah satu bank yang menyalurkan KUR TKI adalah BRI Cabang Praya. Pola penyaluran KUR untuk TKI ini adalah, PPTKIS atau PJTKI terlebih dahulu membuat daftar nama calon penerima KUR. Setelah itu pihak bank akan membuatkan perjanjian kepada para penerima KUR.
“Nanti PJTKI memembuat nama-namanya, terus kita buatkan satu perjanjian atau akad, dan kita berikan kredit KUR TKI. Ini program masih dibuka lebar” kata Kepala Cabang BRI Praya Susilo.
Susilo mengatakan, KUR yang akan disalurkan kepada calon TKI adalah KUR mikro tanpa agunan. Beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari program ini yaitu calon TKI terhindar dari rentenir serta hasil dari TKI bisa lebih terarah di kampug halaman. Untuk ansuran KUR tiap bulannya, BRI akan membuatkan tabungan TKI, selanjutnya bank akan mengambil dana tabungan untuk ansurannya.(ris)-
No Comments