Jelang Akhir Tahun, Ratusan Proyek PL Belum Dieksekusi

Mataram (Global FM Lombok) – Progres fisik dan keuangan APBD Perubahan 2019 sampai dengan 10 Desember menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun ada ratusan paket proyek non tender atau proyek pengadaan langsung (PL) dengan pagu puluhan miliar yang belum dieksekusi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB.

Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, Sadimin, ST, MT yang dikonfirmasi akhir pekan kemarin menyebutkan, jumlah paket non tender (PL) pada APBD Perubahan 2019 sebanyak 4.554 paket dengan pagu Rp660,7 miliar. Sampai 10 Desember 2019, sebanyak 283 paket atau 6,21 persen dengan pagu Rp29,2 miliar belum dieksekusi OPD.

Read Also

Oknum Mahasiswa Diduga Jual Tramadol Demi Ongkos Wisuda

12 Feb 2017

Sementara proyek PL yang sedang proses eksekusi 405 paket atau 8,89 persen dengan pagu Rp82,1 miliar. Sedangkan proyek PL yang sudah SPK/SPB sebanyak 3.886 paket atau 84,89 persen dengan pagu Rp549,3 miliar.

Baca Juga :
Jalan Nasional Tak Layak, NTB Desak Pusat Percepat Realisasi Jalan Layang Lembar–Kayangan

Untuk progres proyek tender, kata Sadimin sampai 10 Desember 2019 sudah semuanya tuntas lelang. Pada 2019, jumlah proyek yang dilelang melalui ULP NTB sebanyak 156 paket dengan pagu Rp356,9 miliar.

Sadimin menyebut, sejumlah permasalahan terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun 2019. Antara lain, beberapa OPD yang membuat target penyerapan anggaran hingga akhir triwulan III khususnya untuk paket pekerjaan non tender.

Hal ini, kata Sadimin, tergambar dari total paket non tender atau proyek PL sebanyak 4.554 paket, yang belum dieksekusi sebanyak 283 paket dengan nilai Rp29,2 miliar. Ia mengatakan penjadwalan pelaksanaan pengadaan paket non tender tidak sesuai dengan waktu dibutuhkan dan diproses tidak sesuai dengan prosedur.

Baca Juga :
Johan Rosihan : Anggaran Pertanian Mesti Diorientasikan untuk Kesejahteraan Petani

Seharusnya, memanfaatkan fitur e-pengadaan langsung pada aplikasi SPSE. Sehingga prosesnya dapat dimonitor dan penedianya terverifikasi pada aplikasi e-SIKAP. Sadimin menambahkan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masih belum maksimal dalam menggunakan aplikasi pascatender pada aplikasi SPSE khususnya e-kontrak.

‘’Yaitu, input dan cetak form dan berita acara serah terima dan lain-lainnya, yang berpengaruh terhadap penilaian zona integritas di bidang pengadaan,’’ katanya.

Untuk progres fisik dan keuangan APBD Perubahan 2019, Sadimin menyebut realisasi keuangan  sampai 10 Desember sebesar Rp4,643 triliun atau 84,44 persen dari target 95 persen. Sedangkan realisasi fisik sudah mencapai 90,04 persen dari target 100 persen.

Jika dibandingkan dengan serapan anggaran tahun 2018 pada periode yang sama, kata Sadimin terjadi peningkatan. Realisasi keuangan APBD NTB 2018 pada periode yang sama sebesar Rp4,235 triliun atau 73,30 persen dari target 90,55 persen. Sedangkan realisasi fisik sebesar 79,67 persen dari target 94,50 persen. (nas)