hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi
hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi
Mataram ( Global FM Lombok)- Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi NTB mendampingi perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di berbagai sektor usaha. Pada tahun ini IWAPI NTB mendampingi UMKM untuk mendapatkan izin usaha dari pemerintah daerah serta pendampingan dalam pengemasan produk.
Hal itu disampaikan Ketua DPD IWAPI NTB Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH disela kegiatan HUT IWAPI ke 42 yang digelar di Mataram, Senin (20/2). Baiq Diyah mengatakan, pada tahun lalu pihaknya memberikan bantuan berupa peralatan usaha untuk industri rumahan guna menambah penghasilannya. Namun kali ini IWAPI melakukan pendampingan UMKM khususnya untuk kemasan-kemasan dan perizinan. “Setiap DPC IWAPI seluruh NTB itu mendampingi UMKM untuk izin dan kemasan.” ujarnya.
Selain itu, IWAPI juga bekerjasama dengan Kementerian Pertanian guna mendukung program pemerintah yaitu gerakan menanam cabai dan pelihara unggas. IWAPI NTB sendiri diberikan sebanyak 40 ribu bibit cabai, dan 100 ekor unggas.” Nanti akan kita berikan kepada UMKM kita yang khusus bergerak di bidang pertanian,” ujarnya.
Pada saat perayaan HUT IWAPI di NTB, digelar dialog dengan menghadirkan Kepala BPTP NTB Dr M Saleh Mokhtar, Micro Bangking Bank Mandiri Syariah Mataram Zainar Agung Nugroho, Ketua Kadin NTB Lalu Herry Prihatin serta pejabat BBPOM Mataram.
Baiq Diyah berharap agar Bank Syariah Mandiri Mataram memberikan akses permodalan bagi anggota IWAPI dengan tidak memberatkan mereka dengan syarat-syarat yang rumit. Artinya kemudahan dalam memperoleh kredit perbankan sangat diharapkan oleh anggota IWAPI yang bergerak dalam segala bidang usaha.
“Kita mengundang BSM dengan harapan,kita tidak mau lagi UMKM dalam memperoleh kredit yang tetap menggunakan syarat-syarat umum. Tadi dalam penjelasannya perlu KTP suami istri, surat nikah dan lain-lain, padahal di IWAPI banyak perempuan kepala keluarga. Kemudahan –kemudahan itu yang IWAPI inginkan,” katanya.
Selaku anggota DPD RI Dapil NTB, ia ingin mengusulkan revisi UU Perbankan untuk mempermudah akses kredit bagi UMKM. Meskipun sudah ada Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun sebagian pelaku usaha kecil masih tetap diharuskan menyerahkan agunan saat mengakses modal di bank. “ Ini tidak cukup dengan MoU dengan perbankan, harus dengan revisi UU” katanya.
Baiq Diyah meyakinkan perbankan bahwa anggotanya sangat pantas diberikan akses modal dengan segala kemudahannya. Soal kredit setiap bulannya, ia yakin anggota IWAPI memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban pengembalian dana. “Pengusaha perempuan dalam membayar pinjaman dana Insya Allah akan lancar,” terangnya.
Sebelumnya, DPD IWAPI NTB bersama dengan DPD RI yang difasilitasi oleh Lembaga Pengembangan Sumberdaya Nelayan (LPSDN) melakukan rapat degar pendapat bersama masyarakat di pantai Lungkak, Desa Ketapang Indah, Kabupaten Lombok Timur. Baiq Diyah Ratu Ganefi mengatakan bahwa DPD berbuat untuk kepentingan masyarakat. “ Karena DPD RI merupakan refresentasi dari daerah. Terlebih pada musim paceklik yang dialami oleh nelayan, kami akan terus membantu dan berbuat yang terbaik” ujarnya.(ris)
No Comments