Biayai Tahapan Pilkada Serentak, KPU NTB Dibekali Rp 15 Miliar

Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori

Mataram [Global FM Lombok]- Untuk membiayai tahapan pilkada serentak yang digelar bulan Juni tahun 2018 mendatang, KPU Provinsi NTB mendapat alokasi dana awal dari APBD murni 2017 sebesar Rp 15 miliar. Nilai Rp 15 miliar ini lebih kecil dari pengajuan awal sebesar Rp 23 miliar. Anggaran dibutuhkan oleh KPU NTB mulai tahun depan karena tahapan Pilkada akan dimulai bulan Juni 2017.

Ketua KPU Provinsi NTB Lalu Aksar Ansori kepada Global FM Lombok mengatakan, total anggaran yang diajukan oleh KPU NTB kepada Pemprov NTB untuk penyelenggaraan pilkada serentak sebesar Rp 243 miliar. Namun, dana sebesar itu tidak mungkin dianggarkan sekaligus karena kemampuan fiskal daerah yang masih terbatas. Karena itu, alokasi dana untuk KPU bisa diberikan pada APBD perubahan 2017 serta APBD murni 2018.

Read Also

KPU Tetapkan Anggota DPRD Kota Mataram

12 May 2014

“ Total yang kita ajukan Rp 243 miliar, namun kepakatan dengan komisi I dan TAPD itu tidak mungkin disediakan sekaligus, apalagi pemungutan suara  pada bulan Juni 2018. Bisa APBD murni 2017 dan APBDP, serta di APBD murni 2018,” ujarnya.

Aksar Ansori mengatakan, karena dana yang dialokasikan masih minim, pihaknya akan membiayai program yang paling prioritas terlebih dahulu seperti alokasi dana untuk penyelenggara pilkada di tingkat bawah seperti honor PPK, PPS dan KPPS. Selain untuk honor, dana juga dipakai untuk kegiatan sosialiasi serta rapat koordinasi dengan KPU kabupaten kota di NTB.

Rapat koordinasi harus dilakukan terutama untuk tiga kabupaten kota di NTB yang akan menyelenggarakan pemilihan bupati dan walikota seperti KPU Lombok Timur, KPU Lombok Barat serta KPU Kota Bima. Untuk ketiga daerah ini perlu sharing anggaran untuk penghematan. Karena itu alokasi anggaran di APBD kabupaten kota di tiga daerah tersebut harus dianggarkan baik di APBD murni maupun perubahan.

“Tentu sosialiasi juga butuh anggaran yang besar yang melibatkan masyarakat dan peserta pemilu. Akan kita lihat dari APBD murni mudahan cukup. Tiga kabupaten lain sudah dapatkan dana, harus sepakat satuan anggarannya terkait dengan gaji penyelenggara pemilu,” ujarnya.[ris]