Mataram (Global FM Lombok) – Pemprov NTB mendorong percepatan program sertifikasi untuk para kader posyandu. Hal ini dilakukan agar para kader posyandu tidak lagi diberhentikan setiap adanya pergantian kepala desa.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah kepada media Jum’at (3/7) di Mataram mengatakan, kasus pergantian kader posyandu banyak terjadi Pulau Sumbawa. Hal ini terjadi biasanya setelah pemilihan kepala desa. Padahal, kader – kader posyandu yang ada sudah memiliki pengalaman yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga jika diganti dengan yang lain maka dikhawatirkan program – program sudah disusun sulit untuk diwujudkan.
“Kita tahu kan yang namanya kader Posyandu itu kan terlatih. Mereka sudah dilatih selama bertahun-tahun. Kita memang sangat mengharapkan, kader posyandu itu tidak diberhentikan karena politik. Kalau dia baru, kita harus mesti latih lagi. Dari awal kita minta jangan diganti, salah satunya dengan memberikannya sertifikat,” kata Wagub.
Dinas Kesehatan NTB akan melakukan pendataan jumlah kader posyandu yang diganti gara-gara pergantian kepala desa. Karena hal ini sangat berdampak pada kualitas masing – masing posyandu. Fungsi kader yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, kader – kader posyandu merupakan SDM yang sudah terlatih. Sehingga posisi tersebut diharapkan tidak terpengaruh oleh kondisi politik. Pemprov NTB juga akan memberikan edukasi kepada para kepala desa.
Untuk diketahui, jumlah kader posyandu di NTB sebanyak 35 ribu orang yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Puluhan ribu kader yang sudah masuk dalam data akan diberikan sertifikat sebagai tanda bahwa mereka sudah mengikuti pelatihan.(azm)-
No Comments