Ritel Modern Menjamur, Tanggung Jawab Pemerintah Jaga Usaha Kecil

Anggota DPRD NTB M Hadi Sulthon

Mataram (Global FM Lombok)- Kalangan DPRD Provinsi NTB menilai, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga eksistensi usaha masyarakat kecil. Karena ancaman yang mereka hadapi di era pasar bebas ini tidak lagi sepele, mulai dari serbuan produk luar hingga menjamurnya ritel modern berjaringan sampai ke desa-desa.

Sekretaris Komisi V Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD NTB M.Hadi Sulthon kepada Global FM Lombok mengatakan, salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga pengusaha kecil yaitu dengan membatasi jumlah ritel modern di NTB. Sebab ada kekhawatiran, munculnya pasar modern yang nyaris tak terkendali ini bisa mematikan usaha masyarakat.

Selanjutnya, upaya lain yang harus dilakukan pemerintah dengan membuat kebijakan yang sungguh-sungguh terkait dengan penyerapan produk lokal. Artinya ketentuan tersebut jangan hanya tertera di atas kertas yang pada tataran implementasinya hanya dilakukan sekedarnya saja untuk menggugurkan kewajiban.

“Saya berharap ada kebijakan dari pemerintah, produk lokal bisa ditampung secara maksimal dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Pemerintah daerah saat mengeluarkan izin operasional ritel modern harus disyaratkan menampung produk lokal,” katanya.

Menurut politisi PAN ini, para pedagang dengan produk tertentu yang memungkinkan bisa masuk ritel modern harus bisa masuk ke toko tersebut. Soal standar atau kualitas barang, disinilah peran pemerintah dan manajemen ritel untuk mengedukasi masyarakat.

“Peran pemerntah sangat besar disini, kita pakai persentase misalnya 30 persen produk lokal bisa masuk ke ritel modern. Jika itu bisa terpenuhi dengan baik, maka pelaku UMKM di dalam daerah akan ikut sejahtera dengan kehadiran ritel modern yang semakin menjamur,” katanya.

Ia berharap kepada pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan dalam memberikan izin operasional modern ini agar lebih selektif dan tak mudah memberi izin. Karena banyak terlihat ritel modern justru berdiri di dekat kios milik masyarakat yang keberadaannya jauh sudah berdiri lebih lama. “Kalau tempatnya berdekatan, ini betul-betul repot, bisa menghamtam UMKM,” katanya.

Ia melihat, sudah banyak produk hasil industri rumahan milik masyarakat yang mampu bersaing. Tinggal pemerintah dan korporasi yang lebih besar membantu menyediakan pasar. Bantuan dari pemerintah dan stakeholder merupakan sebuah katalisator untuk sama-sama berkembang.(ris)