Beranda blog Halaman 88

Gas 3 Kg Masih Langka, Polisi Turun Cek Distribusi di Pagesangan

globalfmlombok.com
-
0
Gas 3 Kg Masih Langka, Polisi Turun Cek Distribusi di Pagesangan

Mataram (globalfmlombok.com) –

Keluhan masyarakat terkait mulai langkanya gas elpiji ukuran 3 kilogram mendapat perhatian serius aparat kepolisian. Bhabinkamtibmas Kelurahan Pagesangan, Aiptu I Gede Gunartha, turun langsung melakukan pengecekan ke pangkalan gas di Lingkungan Pagesangan Baru, kepada media Senin (27/04/2026).

Langkah cepat ini dilakukan oleh jajaran Polsek Mataram guna memastikan kondisi stok di lapangan sekaligus menyerap keluhan warga yang kesulitan mendapatkan gas subsidi.

Dari hasil pengecekan di Pangkalan Gas Lotus milik Wayan Semal, terungkap adanya pengurangan pasokan yang cukup signifikan.

Kapolsek Mataram, AKP Mulyadi, S.H., membenarkan temuan tersebut dan menjelaskan bahwa kelangkaan di tingkat masyarakat dipicu berkurangnya distribusi rutin ke pangkalan.

“Pangkalan melaporkan adanya pengurangan jatah sekitar 300 tabung setiap minggu. Hal ini berdampak langsung pada ketersediaan gas di pengecer hingga ke masyarakat,” ujar AKP Mulyadi.

Menyikapi kondisi tersebut, pihak kepolisian langsung mengambil langkah antisipatif dengan meningkatkan pemantauan distribusi guna mencegah potensi penyelewengan.

Kapolsek juga mengimbau pihak pangkalan agar tetap menyalurkan gas sesuai aturan dan tidak melakukan praktik yang merugikan masyarakat.

“Kami akan terus memantau distribusi agar tetap tepat sasaran. Masyarakat kami minta tetap tenang, dan kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi atas kendala ini,” tegasnya.

Dengan adanya langkah cepat dari aparat, diharapkan distribusi gas elpiji 3 kg di wilayah Mataram segera kembali normal sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa kendala.(ris/r)

Inflasi NTB 2 Bulan di Atas Nasional, DPRD Minta BI dan TPID NTB Perkuat Pengendalian

globalfmlombok.com
-
0
Inflasi NTB 2 Bulan di Atas Nasional, DPRD Minta BI dan TPID NTB Perkuat Pengendalian

Mataram (globalfmlombok.com)

Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Wirajaya meminta Bank Indonesia (BI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat langkah pengendalian inflasi agar tidak melampaui angka nasional.

Menurut Wirajaya, inflasi yang tinggi akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah konkret dan terukur di lapangan untuk menekan kenaikan harga.

“Kami berharap BI dan TPID segera melakukan upaya pengendalian yang terukur supaya inflasi di NTB tidak melampaui nasional. Kasihan masyarakat, karena beban kenaikan harga akan dirasakan langsung,” ujar Lalu Wirajaya, Selasa 28 April 2026.

Politisi Partai Gerindra ini menilai, pengendalian inflasi perlu diperkuat melalui berbagai strategi, termasuk melakukan studi komparasi ke daerah lain yang dinilai berhasil menjaga stabilitas harga.

“Kita tidak perlu malu belajar dari daerah lain yang pengendalian inflasinya baik. Program-program yang berhasil bisa diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi NTB,” katanya.

Wirajaya juga menyebut, BI dan TPID NTB sebenarnya telah memiliki sejumlah program pengendalian inflasi pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat dijadikan rujukan. Ia mendorong agar program tersebut dilanjutkan dan dikembangkan dengan inovasi baru.

“Saya kira sudah ada program dari kepemimpinan sebelumnya yang bisa dicontoh. Pimpinan BI sekarang diharapkan bisa melanjutkan bahkan lebih kreatif lagi agar program pengendalian inflasi semakin efektif,” ujarnya.

Sejumlah program yang telah dijalankan TPID NTB antara lain TANCABKAN GAS (Tanam Cabai Kendalikan Harga), operasi pasar murah, penguatan kerja sama antar daerah, pengembangan agribisnis terpadu, hingga gerakan menanam tanaman pangan cepat panen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, laju inflasi NTB dalam dua bulan terakhir tercatat lebih tinggi dibandingkan nasional. Pada Maret 2026, inflasi tahunan (year on year/yoy) NTB mencapai 4,09 persen, lebih tinggi dari nasional sebesar 3,48 persen.

Sementara pada Februari 2026, inflasi NTB tercatat 5,37 persen (yoy), juga melampaui angka nasional sebesar 4,76 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan harga yang cukup tinggi di awal tahun 2026.

Secara bulanan (month to month/mtm), inflasi NTB pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,81 persen. Komoditas yang dominan menyumbang inflasi tahunan antara lain emas perhiasan, tarif listrik, daging ayam ras, kubis, serta sigaret kretek mesin. Adapun penyumbang inflasi bulanan di antaranya cabai rawit, kubis, dan daging ayam ras.

Meski demikian, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan keempat April 2026 tercatat minus 1,81 persen, yang dipengaruhi harga cabai rawit, daging ayam ras, dan daging sapi.

Dalam Laporan Perekonomian Provinsi NTB Februari 2026 yang dikutip dari bi.go.id, Bank Indonesia memperkirakan tekanan inflasi di NTB masih akan berlanjut sepanjang 2026. Meski demikian, inflasi diproyeksikan tetap dalam kondisi terkendali.

Peningkatan inflasi antara lain dipicu oleh potensi kenaikan permintaan pangan serta volatilitas harga komoditas global. BI bersama TPID disebut terus memperkuat sinergi melalui berbagai program, termasuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), guna menjaga stabilitas harga di daerah.(ris)

Ada Praktik Pungli Sewa Kasur di Kapal Lintas Lembar – Padangbai, Ombudsman NTB Minta Ditindak Tegas

globalfmlombok.com
-
0
Ada Praktik Pungli Sewa Kasur di Kapal Lintas Lembar – Padangbai, Ombudsman NTB Minta Ditindak Tegas

Mataram (globalfmlombok.com)

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB menyoroti adanya praktik pungutan liar (pungli) berupa penyewaan kasur kepada penumpang di atas kapal penyeberangan lintas Lembar–Padangbai. Praktik tersebut dinilai mencederai pelayanan publik dan merugikan masyarakat pengguna jasa transportasi laut.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Pemeriksa Ombudsman NTB, Senin (27/4/2026), sejumlah penumpang mengeluhkan adanya oknum yang menawarkan fasilitas tempat tidur di atas kapal dengan tarif tidak resmi. Tarif yang dipungut bahkan mencapai Rp. 50.000 per kasur, tanpa dasar regulasi tarif yang sah dari otoritas pelabuhan maupun operator kapal.

Uang hasil pungutan tersebut diduga langsung masuk ke kantong pribadi oknum, tanpa tercatat sebagai penerimaan resmi. Kondisi ini tentu menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya penumpang yang membutuhkan kenyamanan selama perjalanan laut.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTB, Ratih Wulandari, menegaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas harus dijalankan secara transparan dan bebas dari pungutan ilegal.

“Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan yang transparan. Tidak boleh ada biaya siluman di luar tiket resmi yang sudah dibayar oleh masyarakat. Praktik seperti ini harus dihentikan karena merugikan pengguna jasa dan mencoreng citra pelayanan transportasi publik,” tegas Ratih dalam keterangannya, Selasa 28 April 2026.

Merespons temuan tersebut, Wasatpel Lembar, Koda P. Nelson Dalo, menyampaikan bahwa pihaknya bersama manajemen ASDP akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan di lapangan, termasuk menindak tegas oknum yang terlibat.

“Kami berkomitmen untuk membersihkan praktik-praktik ilegal yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap layanan penyeberangan. Penertiban personel serta pengawasan terhadap fasilitas umum di atas kapal akan diperketat agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Nelson.

Menurutnya, fasilitas publik di area pelabuhan dan kapal penyeberangan harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat merasa aman, nyaman, dan terlindungi selama menggunakan jasa penyeberangan.

Ombudsman NTB juga memastikan akan terus memantau proses perbaikan tersebut secara berkala. Selain itu, masyarakat diimbau agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan praktik pungli atau ketidaknyamanan pelayanan, baik melalui kanal pengaduan resmi ASDP maupun langsung kepada Ombudsman RI melalui nomor kontak 08111323737 apabila tidak ada tindak lanjut.

Ombudaman NTB menyayangkan pihak operator kapal lalai terjadinya pungli oleh oknum. Langkah tegas ini diharapkan menjadi momentum pembenahan pelayanan penyeberangan lintas Lembar – Padangbai agar semakin profesional, bersih, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.(ris/r)

Para Guru di Lobar Tuntut Kejelasan NIP PPPK Paruh Waktu

globalfmlombok.com
-
0
Para Guru di Lobar Tuntut Kejelasan NIP PPPK Paruh Waktu

Giri Menang (globalfmlombok.com)– Para guru di Lombok Barat (Lobar) menuntut kejelasan NIP PPPK Paruh Waktu yang belum ada titik terangnya hingga saat ini. Mereka berencana hearing ke DPRD Lobar untuk meminta difasilitasi menyuarakan persoalan ini. Namun, sayangnya pertemuan itu batal.

Sekretaris Forum Guru Honor Negeri (FGHN) Kabupaten Lombok Barat, Umi Suryani, S.Pd., mengatakan, terdapat 11 orang guru yang belum mendapatkan NIP. “Kami baru kumpulkan dokumen dari tujuh orang,” kata Umi, Selasa (28/4/2026).

Pihaknya mengoordinasikan untuk membantu terkait persoalan NIP mereka. Sebab jika tidak difasilitasi, khawatirnya mereka tak kunjung diurus.

Dari berkas surat pengumuman para guru ini, beberapa ditemukan kejanggalan penyebab mereka belum meneriman NIP. Sebab, dari hasil konsultasi mereka ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lobar, disampaikan bahwa beberapa kendalanya yang menyebabkan mereka belum keluar NIP. Di antaranya belum linear dan belum ada penempatan.

“NIP tidak bisa keluar, karena tidak linear. Ada juga penempatan kosong (tidak ada penempatan) sementara di sekolah induk itu ada jamnya mengajar. Kan lucu,” pungkasnya.

Para guru pun mempertanyakan dasar NIP mereka belum keluar. Mereka juga menuntut agar NIP segera keluar. Pihaknya bersama guru pun meminta hearing ke DPRD untuk memfasilitasi para guru ini bertemu dengan BKD pada Selasa (27/4/2026). Namun, pertemuan tersebut tidak jadi sehingga akan dijadwalkan ulang dengan dewan. Pihaknya berharap agar para guru diterima oleh dewan agar persoalan ini ada titik terang dan jalan keluarnya.

Sementara itu, Kepala BKD dan PSDM Lobar, Baiq Mustika Dwi Adni mengatakan, mengatakan sejauh ini 38 orang yang belum keluar NIP PPPK Paruh Waktu. Terkait tindak lanjut PPPK paruh waktu yang belum keluar NIP tersebut, pihaknya sudah mendapatkan surat jawaban resmi dari BKN.

“Sisanya tinggal 38 orang belum terima NIP. Terkait hal ini, Kita sudah ada jawaban dari BKN. Kita diarahkan ke Kemenpan, dan kita tindak lanjuti surat dari BKN itu ke Menpan,” kata dia. Langkah ini diharapkan segera ditindaklanjuti dan dijawab oleh Kemenpan RB.

Mengenai kapan kepastian NIP PPPK Paruh Waktu ini bisa keluar, pihaknya dalam hal ini menunggu jawaban dari Menpan-RB. Hal ini karena pihaknya belum bisa memastikan karena berkaitan dengan instansi lain. (her)

Pemprov NTB Sinkronkan Program dengan Pusat di Tengah Keterbatasan Anggaran

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Sinkronkan Program dengan Pusat di Tengah Keterbatasan Anggaran

Mataram (globalfmlombok.com) —

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat percepatan program prioritas daerah melalui rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang digelar di Kantor Gubernur NTB, Selasa (28/4/2026).

Rapat yang dipimpin Asisten II Setda NTB Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Lalu Moh. Faozal, itu menitikberatkan pada penajaman dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah di tengah keterbatasan fiskal.

Faozal mengatakan, arah kebijakan pembangunan NTB harus selaras dengan program nasional agar investasi dari pemerintah pusat dapat memberikan dampak maksimal bagi daerah.

“Secara garis besar, pertemuan ini menekankan pentingnya optimalisasi, penajaman, dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengingat keterbatasan fiskal daerah, strategi utamanya adalah memastikan investasi pusat dapat terjaga dan tepat sasaran di daerah,” ujar Faozal.

Ia menambahkan, sejumlah poin yang dibahas dalam rapat juga sejalan dengan upaya pencapaian triple agenda pembangunan, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkualitas.

Salah satu fokus utama dalam rapat tersebut adalah penguatan konektivitas dan infrastruktur perhubungan. Pemprov NTB mendorong percepatan akses transportasi, baik udara maupun laut, yang selama ini dinilai masih menghadapi kendala biaya tinggi.

“Kita mendorong koordinasi komprehensif untuk mengatasi hambatan konektivitas udara, baik domestik maupun internasional yang sering terkendala biaya tinggi. Ini harus diselesaikan agar mobilitas orang dan barang semakin lancar,” kata dia.

Selain itu, revitalisasi kawasan wisata Senggigi juga menjadi perhatian. Pemprov berencana mengoptimalkan fungsi kawasan tersebut, termasuk pengembangan fasilitas pendukung guna meningkatkan tingkat hunian hotel.

“Revitalisasi Senggigi kita dorong, termasuk mengalihfungsikan Pasar Seni menjadi fasilitas pendukung darat dermaga. Ini penting untuk mendukung keterisian lebih dari 3.500 kamar hotel di kawasan itu,” ujarnya.

Di sektor ekonomi, hilirisasi industri dan penguatan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi agenda strategis. Produk peternak lokal diharapkan dapat terserap dalam program tersebut melalui peran koperasi sebagai konsolidator distribusi.

“Kita ingin memastikan produk lokal seperti telur dan daging ayam dari peternak NTB masuk ke dapur MBG. Peran koperasi juga kita dorong agar distribusi stabil dan mampu bersaing dengan produk dari luar daerah,” kata Faozal.

Sementara itu, di bidang lingkungan, Pemprov menekankan pentingnya pengelolaan sampah dan rehabilitasi hutan sebagai bagian dari komitmen NTB Hijau. Keberlanjutan pengelolaan TPA Kebon Kongok juga menjadi perhatian.

“Penanganan sampah, terutama di jalur utama dari bandara menuju Mataram, harus diperhatikan untuk menjaga citra daerah tetap bersih dan asri,” ujarnya.

Di sektor infrastruktur, integrasi program perumahan dan pekerjaan umum menjadi prioritas, termasuk dukungan terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah serta perbaikan jaringan irigasi.

Selain itu, sektor energi dan sumber daya mineral juga menjadi perhatian, khususnya percepatan penetapan wilayah pertambangan rakyat guna menekan praktik tambang ilegal.

“Penetapan wilayah pertambangan rakyat dan izin pertambangan rakyat harus dipercepat untuk menekan aktivitas ilegal yang merusak lingkungan,” kata dia.

Faozal menambahkan, peran gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah menjadi kunci dalam menjembatani kebijakan agar tidak terjadi kesenjangan implementasi.

Ke depan, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Ekonomi, dan OPD teknis diminta segera memetakan potensi serta kebutuhan daerah guna memastikan seluruh program strategis berjalan efektif dan tepat sasaran.(ris/r)

Satgas TMMD Ke-128 Percepat Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

globalfmlombok.com
-
0
Satgas TMMD Ke-128 Percepat Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

Selong (globalfmlombok.com) – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 terus menunjukkan progres signifikan, khususnya dalam percepatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kegiatan ini menjadi salah satu fokus utama sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah sasaran, Selasa (28/4/2026).

Dengan semangat gotong royong antara TNI, pemerintah daerah, dan warga setempat, proses renovasi dan pembangunan RTLH berjalan dengan cepat dan efektif. Personel Satgas TMMD bersama masyarakat bahu-membahu menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan, mulai dari pembongkaran hingga tahap finishing.

Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD ke-128 menyampaikan bahwa percepatan pembangunan RTLH ini bertujuan agar masyarakat penerima manfaat dapat segera menikmati hunian yang layak, aman, dan sehat. Selain meningkatkan kualitas hidup warga, program ini juga diharapkan mampu memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Masyarakat penerima bantuan pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mereka merasa terbantu dengan adanya program TMMD yang tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memberikan harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik.
Dengan capaian yang terus meningkat, TMMD ke-128 diharapkan mampu memberikan dampak positif berkelanjutan serta menjadi bukti nyata sinergi dalam membangun negeri dari desa. (r/*)

Kebakaran Pasar Pringgabaya Picu Kerugian Besar, 164 Pedagang Kehilangan Lapak

globalfmlombok.com
-
0
Kebakaran Pasar Pringgabaya Picu Kerugian Besar, 164 Pedagang Kehilangan Lapak

Selong (globalfmlombok.com) – Kebakaran hebat melanda Pasar Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Senin (27/4/2026) malam. Sedikitnya 164 lapak pedagang ludes terbakar, menyebabkan ratusan pedagang kehilangan tempat usaha dan mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Hadi Fathurrahman mengatakan seluruh lapak yang berada di area terdampak habis dilalap api. Selain itu, tiga kios turut mengalami kerusakan berat.

“Semua lapak habis. Untuk kios, ada tiga kios yang isinya habis, tetapi sebagian lainnya masih bisa diselamatkan,” ujar Hadi saat ditemui di lokasi kejadian, Selasa (28/4/2026).

Meski demikian, besaran kerugian secara keseluruhan masih dalam proses pendataan. Pemerintah daerah, kata dia, belum ingin berspekulasi karena kompleksitas kerugian yang dialami para pedagang.

“Penghitungan masih dilakukan, kami tidak bisa asal menaksir karena banyak komponen yang harus dihitung,” katanya.

Pasca kebakaran, alat berat langsung diterjunkan untuk membersihkan puing-puing. Pemkab Lombok Timur juga menyiapkan pembangunan lapak sementara agar para pedagang dapat segera kembali beraktivitas.

“Sesuai arahan pimpinan, pedagang akan dibangunkan lapak sementara agar bisa segera berdagang kembali,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Lombok Timur Lalu Dami Ahyani menyebut kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Api baru berhasil dikendalikan sekitar pukul 23.45 Wita setelah proses pemadaman berlangsung intensif.

Informasi kebakaran pertama kali diterima dari warga yang datang langsung ke Pos WMK Pringgabaya. Petugas Regu 3 Jaya dari Mako Damkarmat dikerahkan dan tiba di lokasi satu menit setelah laporan diterima.

Namun, proses pemadaman menghadapi berbagai kendala, mulai dari minim penerangan, mesin tempel yang tidak berfungsi maksimal, sumber air yang jauh, hingga tidak tersedianya hydrant di sekitar pasar.

Untuk mempercepat penanganan, sejumlah armada tambahan dikerahkan, termasuk satu unit fuso, dua mobil tangki, serta tiga armada pemadam dari Terara, Sambelia, dan Mako Induk. Bantuan juga datang dari Lombok Tengah, tim SAR Lombok Timur, BPBD, DLHK dan unsur lainnya.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski demikian, empat petugas pemadam mengalami luka saat berjibaku memadamkan api. Satu personel sempat pingsan, sementara tiga lainnya mengalami cedera.

Hadi mengatakan penanganan dampak kebakaran kini menjadi prioritas pemerintah daerah. Selain menyiapkan lapak sementara, Pemkab juga membuka peluang koordinasi dengan pemerintah pusat untuk penataan kembali pasar.

“Kami berharap ada dukungan pemerintah pusat agar penataan kembali Pasar Pringgabaya bisa lebih maksimal,” ujarnya.

Di tengah proses penanganan, para pedagang mulai menghitung kerugian yang mereka alami. Salah seorang pedagang konveksi, Supriani, mengaku seluruh dagangannya hangus terbakar.

“Tidak ada barang saya yang tersisa, semuanya hangus. Saya datang tadi malam, tinggal abu saja,” katanya lirih.

Pedagang asal Mamben itu memperkirakan kerugiannya mencapai sekitar Rp50 juta, termasuk lapak dan barang dagangan yang baru saja dibeli dari pemasok.

“Barang baru saja kami belanja, belum sempat dijual. Tahu-tahu ada musibah seperti ini,” ujarnya.

Supriani berharap ada bantuan dari pemerintah untuk meringankan beban pedagang yang terdampak.

Harapan serupa disampaikan H Musthofa, pedagang beras yang mengaku kehilangan sekitar 1,5 ton beras serta stok ketan dan bumbu. Kerugian yang dialaminya ditaksir mencapai Rp100 juta.

“Api cepat sekali membesar, barang dagangan tidak sempat diselamatkan,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, proses pembersihan masih menunggu hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dari kepolisian. Para pedagang berharap pasar segera ditata kembali agar aktivitas ekonomi dapat pulih secepatnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kebakaran Pasar Pringgabaya, 164 Pedagang Kehilangan Lapak“

Kejati NTB Periksa Notaris di Kasus TPPU Mantan Kepala BPN Sumbawa

globalfmlombok.com
-
0
Kejati NTB Periksa Notaris di Kasus TPPU Mantan Kepala BPN Sumbawa

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB memeriksa notaris dari Sumbawa pada Senin (27/4/2026). Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan gratifikasi mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa, Subhan.

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati NTB, Muhammad Harun Al Rasyid membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. “Itu berkaitan dengan pendalaman TPPU dan gratifikasi untuk tersangka Subhan,” katanya.

Harun mengaku perlu mengecek terlebih dahulu berapa orang yang menjalani pemeriksaan di Bidang Pidana Khusus Kejati NTB. “Untuk berapa orangnya, nanti saya cek,” sebutnya.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, sebelumnya membeberkan bahwa dugaan gratifikasi yang diterima Subhan mencapai milyaran rupiah.

Ia menyebutkan, saat ini pihaknya belum menetapkan Subhan sebagai tersangka. Baik di kasus dugaan gratifikasi maupun TPPU. “Kita kumpulkan alat bukti dulu. Masih pemeriksaan saksi,” ucapnya.

Zulkifli mengaku pihaknya telah melakukan penggeledahan di Kantor BPN Sumbawa dan Kantor BPN Lombok Tengah di penanganan dua perkara itu. Tim penyidik juga telah menggeledah rumah milik Subhan di Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, pada Kamis (12/2/2026).

Selain memeriksa para saksi, saat ini penyidik juga masih fokus menelaah dokumen hasil sitaan dari dua kantor badan pertanahan tersebut.

Sebagai informasi, dalam mengusut perkara ini, Kejati NTB telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Penyidik juga terpantau telah memeriksa sejumlah saksi, yakni ajudan Subhan, sejumlah notaris yang ada di wilayah Sumbawa, Lombok Tengah, dan Kota Mataram.

Pengusutan perkara dugaan gratifikasi dan TPPU ini berangkat dari pengusutan dugaan korupsi pembelian lahan untuk sirkuit Motocross Grand Prix (MXGP) Samota, Kabupaten Sumbawa.

Dalam perkara tersebut, Kejati NTB telah menetapkan tiga tersangka. Yakni; Mantan Kepala BPN Sumbawa, Subhan; Tim appraisal, Muhammad Julkarnaen; dan Pung Saifullah Zulkarnain dari Kantor Pusat Jasa Penilaian Publik (KJPP), Pung’S Zulkarnain Mataram.

Kasus ini kini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada Selasa (31/3/2026). Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Rabu (15/4/2026) mendatang. (mit)

Program MBG Dongkrak Penjualan Pikap di NTB

globalfmlombok.com
-
0
Program MBG Dongkrak Penjualan Pikap di NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberi dampak positif terhadap sektor otomotif di Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama pada penjualan kendaraan niaga jenis pikap. Kehadiran dapur-dapur MBG di berbagai daerah mendorong meningkatnya kebutuhan armada untuk distribusi logistik dan bahan pangan.

Branch Manager Suzuki Cakra Mobilindo, Edy Khairuddin, mengatakan geliat tersebut mulai terasa sejak semester kedua 2025, seiring banyaknya dapur MBG yang telah memperoleh persetujuan operasional.

Menurutnya, pada triwulan pertama 2025 kondisi pasar otomotif sempat lesu. Namun, setelah program MBG berjalan, permintaan kendaraan niaga menunjukkan peningkatan yang signifikan.

“Begitu program MBG mulai berjalan dan dapur-dapur sudah di-approve, dampaknya langsung terasa ke penjualan mobil, terutama pikap,” ujarnya.

Ia menjelaskan, awalnya banyak pelaku usaha mengira pengadaan kendaraan untuk kebutuhan MBG harus dilakukan dari luar daerah atau melalui pusat. Namun, seiring waktu diketahui bahwa pembelian dapat dilakukan di daerah, sehingga dealer lokal ikut merasakan dampak positif terhadap penjualan.

Edy menambahkan, peningkatan permintaan tidak hanya terjadi pada merek Suzuki, tetapi juga dirasakan hampir seluruh merek kendaraan niaga di NTB.

Dari sisi Suzuki sendiri, penjualan pikap untuk kebutuhan MBG mengalami kenaikan sekitar 40 unit per bulan dibanding kondisi normal. Jika digabungkan dengan merek lain, total tambahan penjualan kendaraan pikap di NTB diperkirakan mencapai sekitar 100 unit per bulan sepanjang 2025.

“Kalau dipukul rata semua merek, tambahan market pikap di NTB bisa sekitar 100 unit per bulan,” katanya.

Meski secara persentase kenaikannya berkisar 10 persen, angka tersebut dinilai cukup baik di tengah tren penurunan pasar otomotif di sejumlah daerah lain.

Ia menuturkan, mayoritas pembeli kendaraan pikap berasal dari pemilik dapur MBG maupun pihak ketiga yang menyewakan armada. Selain itu, ada pula pelaku usaha yang menggunakan kendaraan tersebut untuk memasok bahan baku dan kebutuhan logistik ke dapur MBG.

“Kebanyakan memang untuk kebutuhan dapur, baik dipakai sendiri maupun disewakan,” jelasnya.

Edy memastikan lonjakan permintaan belum berdampak signifikan terhadap kenaikan harga jual kendaraan. Namun, ia mengingatkan adanya potensi kenaikan harga jika tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami peningkatan.

Menurutnya, jika tarif pajak naik hingga dua persen, maka harga kendaraan baru bisa bertambah sekitar Rp3 juta hingga Rp5 juta per unit, yang berpotensi menekan daya beli masyarakat.

“Kalau harga naik cukup tinggi, otomatis permintaan bisa turun. Ini yang kami khawatirkan,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas pasar otomotif agar pertumbuhan penjualan tetap terjaga. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang diregistrasi, pendapatan daerah dinilai tetap bisa meningkat tanpa harus membebani konsumen.

Ke depan, permintaan kendaraan pikap diperkirakan masih berpotensi tumbuh seiring perluasan program MBG secara nasional. Jika jumlah dapur terus bertambah, kebutuhan armada distribusi juga akan meningkat.

“Waktu pembukaan dapur dilakukan besar-besaran tahun lalu, dampaknya luar biasa. Ekonomi di semester kedua 2025 benar-benar terasa bergerak. Mudah-mudahan ini berlanjut,” tandasnya.(*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul “Program MBG Dongkrak Penjualan Kendaraan Pikap di NTB”

Kejari Bima Gandeng Inspektorat Hitung Kerugian Kasus Dana BOS Tiga SLB

globalfmlombok.com
-
0
Kejari Bima Gandeng Inspektorat Hitung Kerugian Kasus Dana BOS Tiga SLB

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima telah berkoordinasi dengan auditor untuk menghitung kerugian negara di kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiga Sekolah Luara Biasa (SLB) di Kabupaten Bima.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Bima, Virdis Firmanillah Putra Yuniar, Senin (27/4/2026) mengatakan, pihaknya memilih Inspektorat Provinsi NTB untuk melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

“Sudah mengajukan surat permintaan audit. Sudah presentasi kasus pada Inspektorat Provinsi NTB,” katanya.

Di tahap penyidikan, Virdis mengaku bahwa pihaknya telah memeriksa sejumlah guru dari tiga SLB di Kabupaten Bima itu. “Pemeriksaan 7 guru dari SLB Al-Hikmah,” sebutnya.

Sejumlah guru dari SLB Bukit Bintang dan SLB Nurul Ilmi juga telah menjalani pemeriksaan. Setelah sebelumnya para guru itu sempat tidak memenuhi surat panggilan dari jaksa.

Di luar para guru yang mengajar di tiga sekolah tersebut, Kejari Bima juga telah memeriksa ketua yayasan dan kepala SLB Bukit Bintang serta Kepala SLB Al-Hikmah. Serta sejumlah pihak dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dikbud NTB Cabang Bima.

Sebelumnya, pada Jumat (9/1/2026) penyidik Kejari Bima telah melakukan penggeledahan pada tiga SLB yang menjadi objek perkara kasus ini. Tiga sekolah yang digeledah jaksa antara lain, SLB Bukit Bintang di Kecamatan Ambalawi, SLB Nurul Ilmi di Kecamatan Langgudu, dan SLB Al-Hikmah di Kecamatan Lambu.

Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka tahap penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS tiga sekolah itu. Dalam penggeledahan pada tiga sekolah itu, jaksa berhasil menyita dokumen-dokumen terkait pengelolaan Dana BOS dari masing-masing sekolah.

Dari informasi yang dihimpun Suara NTB, dari ketiga SLB tersebut, tidak ditemukan adanya aktivitas kegiatan belajar mengajar. Namun, tiga sekolah itu tetap rutin mendapatkan kucuran dana BOS. Setiap tahun, masing-masing siswa di SLB menerima bantuan dana sebesar Rp3,6 juta. Dalam pengusutan perkara ini, jaksa menduga adanya dugaan penyelewengan dana BOS dari tahun 2020-2025. (mit)

1...878889...386Halaman 88 dari 386