Mataram (globalfmlombok.com) —

Seorang calon jemaah haji asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), gagal memasuki Arab Saudi setelah ditolak otoritas imigrasi setibanya di bandara di Madinah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB Lalu Muhamad Amin mengatakan, penolakan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan imigrasi Arab Saudi. Ia memastikan seluruh proses pemberangkatan jemaah haji dari Indonesia telah dilakukan sesuai prosedur.

“Semua tahapan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Namun, keputusan boleh atau tidaknya seseorang masuk ke suatu negara merupakan kewenangan otoritas imigrasi negara tujuan,” ujar Amin, Jumat (1/5/2026).

Berdasarkan penelusuran, jemaah tersebut diketahui pernah melaksanakan umrah pada 2017 dan melakukan pelanggaran berupa overstay atau tinggal melebihi batas waktu yang ditentukan. Pelanggaran itu berujung pada sanksi larangan masuk ke Arab Saudi dalam kurun waktu tertentu.

Saat tiba di Arab Saudi dengan identitas asli, sistem imigrasi mendeteksi pelanggaran tersebut melalui data biometrik. Hal itu menjadi dasar penolakan dengan alasan keamanan.

“Ketika dilakukan pemeriksaan sidik jari, terdeteksi masih ada sanksi yang berlaku sehingga yang bersangkutan ditolak masuk,” kata Amin.

Jemaah yang tergabung dalam kloter 5 asal Kota Mataram itu telah dipulangkan ke Indonesia dan saat ini berada dalam kondisi aman bersama keluarganya.

Terkait biaya pemulangan, Amin menyebutkan menjadi tanggung jawab jemaah yang bersangkutan. Sementara itu, status keberangkatan hajinya tidak hangus, melainkan ditunda hingga masa sanksi berakhir.

“Yang bersangkutan tetap memiliki kesempatan berhaji, tetapi harus menunggu sampai masa sanksinya selesai dan mengikuti kembali prosedur dari awal,” ujarnya.

Ia menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi jemaah tersebut dalam keberangkatan berikutnya. Seluruh proses tetap mengacu pada prinsip keadilan bagi semua calon jemaah.

Amin juga mengingatkan masyarakat, khususnya calon jemaah haji dan umrah, agar bersikap jujur terkait riwayat perjalanan atau persoalan keimigrasian yang pernah dialami.

“Kejujuran sangat penting agar kami bisa memberikan pendampingan dan solusi sebelum keberangkatan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang,” katanya.(bul)

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan desa sebagai pusat pembangunan daerah melalui penguatan empat pilar utama, yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, dan pelestarian lingkungan.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat menerima audiensi Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur di Kantor Gubernur NTB, Kamis (30/4/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyerap aspirasi sekaligus menyelaraskan arah pembangunan berbasis desa.

“Pembangunan harus dimulai dari desa. Empat pilar ini menjadi fondasi utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Miq Iqbal.

Pada pilar pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB memprioritaskan intervensi pada desa yang masuk kategori kantong kemiskinan, terutama di Lombok Timur sebagai wilayah dengan jumlah desa terbesar.

Program Desa Berdaya menjadi instrumen utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, dengan pendekatan yang terintegrasi antara bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kapasitas desa.

Di sektor ketahanan pangan, desa didorong untuk mengoptimalkan potensi lokal, baik di bidang pertanian maupun peternakan, guna memastikan ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Sementara itu, pengembangan pariwisata desa diarahkan pada pemanfaatan potensi budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik ekonomi baru. Pendekatan ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung.

Gubernur menegaskan bahwa pembangunan desa harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Desa diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem dan memastikan keberlanjutan sumber daya Alam.

“Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan. Desa harus menjadi kekuatan utama dalam menjaga keseimbangan ini,” ujarnya.

Selain empat pilar utama, Pemprov NTB juga memperkuat dukungan terhadap sektor ekonomi melalui peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Bank NTB Syariah, dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pemerintah juga mendorong skema keberangkatan zero cost bagi PMI untuk memastikan mereka dapat bekerja ke luar negeri secara legal, aman, dan tanpa beban biaya awal.

“Lombok Timur merupakan penyumbang PMI terbesar. Kita ingin mereka berangkat tanpa utang dan memiliki masa depan yang lebih terencana,” jelas Miq Iqbal.

Selain itu, pembinaan pengelolaan keuangan bagi PMI juga disiapkan agar pendapatan yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara produktif, termasuk untuk investasi dan pengembangan usaha melalui akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Perwakilan FKKD Lombok Timur, Khairul Ihsan, S.H, M.H, menyampaikan kesiapan pemerintah desa untuk mendukung implementasi empat pilar pembangunan tersebut.

“Kami siap menjadi garda terdepan dalam menggerakkan potensi desa, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pengembangan pariwisata berbasis budaya,” ujarnya.

Gubernur menegaskan, sinergi antara pemerintah provinsi dan desa menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

“Kalau desa kuat, maka daerah akan kuat. Dari desa, kita bangun NTB yang makmur dan berdaya saing,” pungkasnya. (r/ham)