Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah pusat menyediakan 18 ribu kuota sertifikasi halal gratis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun hingga April 2026, baru sekitar 4.000 hingga 5.000 UMKM yang memanfaatkan program tersebut.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad, mengatakan kuota sertifikasi halal gratis itu telah dialokasikan pemerintah pusat sejak 2022. Akan tetapi, pemanfaatannya hingga kini belum mencapai separuh dari total kuota yang tersedia.

“Artinya masih ada sisa 13.000 ini yang belum digunakan,” ujarnya.

Karena itu, Pemprov NTB terus mendorong pelaku UMKM segera mengurus sertifikasi halal. Terlebih, seluruh produk makanan dan minuman diwajibkan memiliki sertifikat halal paling lambat Oktober 2026.

Menurut Wirawan, jumlah UMKM di NTB diperkirakan mencapai sekitar 700 ribu unit usaha. Namun, sebagian besar belum memiliki sertifikat halal.

Besarnya jumlah UMKM tersebut mendorong Pemprov NTB berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB untuk memperkuat basis data UMKM melalui momentum sensus ekonomi nasional.

“Oleh karena itu nanti kita akan adakan kegiatan, kita akan secara simbolik mengundang usaha dan koperasi yang di bawah pembinaan koperasi UMKM NTB untuk melaksanakan ngisi bareng data usahanya sebagai bagian dari mensukseskan sensus ekonomi nasional,” jelasnya.

Wirawan mengaku pihaknya kini mengintensifkan sosialisasi sekaligus membuka layanan pendampingan langsung agar pelaku UMKM segera memanfaatkan fasilitas sertifikasi halal gratis sebelum batas waktu berakhir.

“Karena batas waktu pengurusan sertifikasi halal itu sampai Oktober. Nah manfaatkan fasilitas gratis ini dari pemerintah,” katanya.

Mantan Kepala Dispora NTB itu memastikan proses pengurusan sertifikat halal cukup sederhana. Pelaku usaha hanya perlu datang ke Kantor Dinas Koperasi dan UKM dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP), kemudian akan difasilitasi dan didampingi hingga proses selesai.

Namun demikian, program gratis tersebut hanya diperuntukkan bagi usaha mikro atau industri rumahan seperti keripik, pisang goreng, dan produk sejenis. Sementara usaha yang sudah berbentuk kafe atau kedai tetap dikenakan biaya sertifikasi.

“Intinya, itu namanya self declare, jadi lebih sederhana prosesnya. Cukup mendeklarasikan bahwa produk itu halal, nanti sudah ada petugas yang bekerja sama dengan Kementerian UMKM yang akan mendampingi mereka dan mengurus sertifikasi halal itu,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Baru 5 Ribu UMKM NTB yang Manfaatkan Sertifikasi Halal Gratis “

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan menolak rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani. Proyek yang diwacanakan sejak akhir 2022 itu dipastikan tidak mendapat persetujuan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, serta menuai penolakan dari masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi, mengatakan salah satu alasan penolakan karena Lombok merupakan pulau utama atau “Mother of Island” yang menjadi pusat sejarah, budaya, dan geografis di wilayah tersebut.

“Kalau kami kan proses administrasi. Selama dia belum bisa menyampaikan Amdal yang sudah disetujui pusat, ya kita menolak,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Didik menegaskan, sekalipun investor nantinya memperoleh persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari pemerintah pusat, Pemprov NTB tetap akan menyampaikan penolakan dalam proses pembahasan dokumen tersebut.

“Kita diundang dalam pembahasan Amdal, di situlah tempat kita fight,” katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki dasar kuat untuk menolak proyek tersebut karena mempertimbangkan keberadaan situs budaya di kawasan Rinjani serta penolakan masyarakat sekitar. Selain itu, pemerintah pusat sebelumnya juga telah menolak Kerangka Acuan (KA) dokumen proyek kereta gantung sepanjang 7 hingga 9 kilometer tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Irnadi Kusuma, memastikan proyek kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani batal dilanjutkan.

Ia menyebut hingga kini belum ada perkembangan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup terkait proses izin Amdal proyek tersebut. Bahkan, proyek itu juga belum tercatat dalam sistem Online Single Submission (OSS), meski sebelumnya sempat dilakukan groundbreaking pada akhir 2025 lalu.

Irnadi menjelaskan, jaminan investasi sebesar Rp5 miliar yang telah disetor investor asal Tiongkok tidak otomatis memastikan proyek tetap berjalan. Sebab, dana jaminan tersebut dapat ditarik kembali apabila investasi dinilai tidak memungkinkan untuk dilanjutkan.

“Itu kan jaminan, namanya jaminan. Bisa diambil kembali ketika memang dianggap bahwa investasi tidak berjalan,” ujarnya.

Ia menambahkan, evaluasi proyek tidak hanya dilihat dari sisi investasi, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan, respons masyarakat, hingga sikap lembaga adat dan institusi sosial di sekitar kawasan Rinjani.

“Jadi gini, kita juga perlu melihat dari bagaimana respon masyarakat, kemudian juga dari sisi lingkungan, kemudian juga dari sisi bagaimana lembaga-lembaga adat, lembaga-lembaga yang ada di masyarakat itu merespon terkait dengan keberadaan sebuah investasi,” katanya.

Menurut Irnadi, meski proses perizinan utama berada di pemerintah pusat, keputusan yang diambil tetap mempertimbangkan kondisi dan masukan dari pemerintah daerah. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jadi Pulau Utama, Rencana Pembangunan Kereta Gantung ke Rinjani Batal “

Mataram (globalfmlombok.com) – Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mengaudit tiga pabrik mangkrak di kawasan Science Technology and Industrial Park (STIPark) Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) di Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat.

Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman, mengatakan tim auditor dari Inspektorat NTB sudah mulai bekerja selama tiga hari terakhir untuk menelusuri persoalan proyek tersebut.

Pada tahap awal, audit difokuskan pada pemeriksaan dokumen dan aktivitas pengelolaan sebelum ketiga pabrik itu terbengkalai. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya kejanggalan dalam proses kerja sama maupun pengelolaan aset.

“Targetnya secepatnya, karena ini agak kompleks,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Namun demikian, Budi belum bersedia membeberkan hasil awal audit maupun target waktu penyelesaiannya. Menurutnya, seluruh perkembangan akan disampaikan setelah proses audit selesai dilakukan.

“Tidak, jangan ngomong data awal. Yang penting nanti setelah selesai kita sampaikan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Brida NTB, I Gede Putu Aryadi, menyebut audit diperlukan untuk menemukan akar persoalan terkait status pengelolaan hingga penyebab utama tiga pabrik tersebut tidak pernah beroperasi.

Tiga proyek yang diaudit meliputi pabrik pakan ternak (feedmill), pengolahan benih jagung (corn seeds), dan pengering jagung (corn dryer). Ketiganya merupakan proyek kerja sama dengan investor asal Malaysia, PT Taza Industri Internasional, melalui skema sewa aset pada 2023 lalu.

Namun dalam pelaksanaannya, kerja sama tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Meski investor disebut telah mengeluarkan dana sekitar Rp1,5 miliar pada tahun pertama, seluruh pabrik tidak pernah beroperasi.

Bahkan, mesin-mesin yang disewakan disebut sudah dalam kondisi tidak layak sejak awal kontrak berlangsung. Kondisi itu memunculkan pertanyaan terkait proses penandatanganan kerja sama meski aset disebut bermasalah sejak awal.

Aryadi menilai audit penting dilakukan untuk mengetahui secara jelas letak persoalan dan pihak yang bertanggung jawab atas mangkraknya proyek tersebut.

Selain Brida NTB, Inspektorat juga tengah melakukan audit di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lain. Di antaranya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas PUPRPKP, hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB.

“Hampir seluruh OPD,” kata Budi.

Khusus di RSUD Provinsi NTB, audit dilakukan terhadap ratusan perjanjian kerja sama (PKS). Sementara di Dinas PUPRPKP, pemeriksaan difokuskan pada alokasi anggaran yang akan digunakan pada tahun 2026. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Inspektorat NTB Mulai Audit Tiga Pabrik Mangkrak di Brida “

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menelusuri dugaan dua Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lombok yang menjadi korban pelecehan seksual di Arab Saudi. Penelusuran dilakukan menyusul beredarnya video dua perempuan PMI yang mengaku dipaksa melayani hingga 15 orang setiap hari.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Aidy Furqan, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Arab Saudi dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memastikan identitas serta asal-usul kedua PMI tersebut.

“Kami juga sedang melacak info tersebut dengan KBRI dan Kemenaker, sudah semingguan kami koordinasi terkait hal tersebut, tapi belum dapat info jelas,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Ia menyebut, jika benar kedua PMI tersebut berasal dari Lombok, besar kemungkinan keberangkatan mereka dilakukan secara ilegal atau tidak sesuai prosedur. Pasalnya, pemerintah Indonesia masih memberlakukan moratorium pengiriman pekerja migran ke kawasan Timur Tengah sejak 2015.

“Biasanya sih penanganan seperti ini tidak sesuai prosedural,” kata mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB tersebut.

Aidy mengimbau seluruh PMI maupun calon PMI asal NTB untuk lebih berhati-hati sebelum menerima tawaran kerja di luar negeri. Mereka diminta memastikan tujuan dan jenis pekerjaan yang akan dijalani serta tidak mudah tergiur iming-iming gaji besar.

Dalam video yang beredar, dua perempuan tersebut mengaku direkrut oleh seseorang berinisial N asal Lombok dengan janji penghasilan tinggi. Namun, setibanya di Arab Saudi, mereka mengaku dipaksa melayani hingga 15 orang dalam sehari. Jika tidak memenuhi target, mereka disebut mengalami penyiksaan dan pemotongan gaji.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI dari Daerah Pemilihan NTB 2, Muazzim Akbar, sebelumnya menyoroti masih maraknya keberangkatan PMI ilegal dari NTB. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu lamanya proses pemberangkatan melalui jalur resmi dan belum optimalnya fungsi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di NTB.

Ia menilai panjangnya proses administrasi membuat sebagian calon PMI memilih jalur nonprosedural karena tergiur tawaran keberangkatan cepat dari para calo.

Selain itu, banyak PMI di Malaysia yang masuk daftar hitam karena kabur dari majikan sehingga tidak bisa kembali melalui jalur resmi. Kondisi tersebut mendorong sebagian pekerja memilih jalur ilegal untuk kembali bekerja di luar negeri.

Muazzim juga menilai moratorium penempatan PMI ke Timur Tengah turut menjadi faktor tingginya angka keberangkatan ilegal. Sebab, minat masyarakat NTB untuk bekerja di kawasan tersebut masih cukup tinggi. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemprov NTB Telusuri Dugaan PMI Jadi Korban Pelecehan Seksual di Arab Saudi “

Mataram (globalfmlombok.com) – Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki sistem pengolahan limbah sampah secara mandiri. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan produksi dan penumpukan sampah dari operasional dapur MBG.

Ketua Satgas MBG NTB, Fathul Gani, mengatakan sistem pengolahan sampah di dapur MBG diperlukan agar limbah organik maupun nonorganik dapat tertangani dengan baik.

“Sebaiknya ada, karena sampah yang ada di SPPG maupun sampah yang ada setelah selesai dikonsumsi para penerima manfaat terutama di sekolah juga harus tertangani dengan baik,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Asisten I Setda NTB itu menyarankan agar pengelolaan sampah dilakukan secara sistematis dan mandiri di masing-masing dapur MBG. Menurutnya, sampah hasil produksi menu MBG dapat dipilah sejak awal antara sampah organik dan nonorganik.

Sampah organik seperti sisa bahan makanan dan limbah rumah tangga dinilai bisa diolah secara mandiri. Sementara sampah nonorganik seperti plastik dan sejenisnya dapat dihimpun dan dikelola secara terintegrasi melalui Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Kami sarankan ada pengolahan sampah mandiri untuk sampah organik. Sedangkan untuk sampah anorganik dihimpun atau dikelola oleh TPA secara terintegratif,” katanya.

Fathul menilai pengolahan limbah tersebut penting untuk meminimalisasi produksi sampah berlebih yang berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan di kemudian hari.

Selain itu, pengolahan dan daur ulang limbah MBG juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah secara ekonomis. Salah satunya melalui pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos yang memiliki manfaat dan nilai jual.

“Harapan kita sampah yang dihasilkan dapat memberikan nilai tambah seperti bisa menghasilkan kompos,” ujarnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Cegah Penumpukan Sampah, Satgas MBG Dorong SPPG di NTB Olah Limbah “