Mataram (globalfmlombok.com) – Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Barat (NTB )memastikan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mebel SMK se-Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022 segera memasuki Tahap II atau pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum.

Perkara tersebut sebelumnya telah menetapkan 2 (dua) orang tersangka, yakni KS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan MJ selaku Penyedia.

Dirreskrimsus KBP Endriadi, S.IK melalui Wadir Reskrimsus AKBP Wendy Andrianto, S.IK, menyampaikan bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Dalam waktu dekat akan dilaksanakan Tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses hukum lebih lanjut,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Selasa, 5 Mei 2026.

Kasus ini berkaitan dengan proyek pengadaan mebel untuk 40 SMK di NTB yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 dengan nilai pagu anggaran mencapai 10,2 miliar.

Dalam proses penyidikan, ditemukan sejumlah penyimpangan, di antaranya tidak dilaksanakannya penyusunan spesifikasi teknis dan survei harga, pembayaran pekerjaan 100 persen meskipun pekerjaan belum selesai, serta pengalihan sebagian pekerjaan kepada pihak lain yang tidak sesuai kontrak.

Berdasarkan hasil audit negara mengalami kerugian keuangan, dalam perkembangan penanganan perkara tersangka dari pihak penyedia telah mengembalikan kerugian negara tersebut. Penyidik kemudian melakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp 2,8 miliar yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

“Uang yang telah dikembalikan oleh Tersangka telah kami sita dan akan dilimpahkan bersama barang bukti lainnya pada Tahap II,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Kasubdit Tipidkor Dit Reskrimsus Polda NTB AKBP Muhaemin, SH., S.IK., M.IK menegaskan bahwa Penyidik berkomitmen menuntaskan setiap perkara korupsi secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Penanganan perkara ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam mengawal penggunaan anggaran negara, khususnya di sektor pendidikan.

”Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 KUHP dan ketentuan dalam KUHP terbaru.Polda NTB memastikan proses hukum akan terus berjalan hingga tahap penuntutan di pengadilan. ( r)

Mataram (globalfmlombok.com)—

Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2018–2024, Dr. H. Zulkieflimansyah, akhirnya angkat bicara terkait tudingan aliran dana hibah kepada lembaga NTB Care yang disebut-sebut mengalir ke dirinya.

Melalui akun media sosial pribadinya, Senin (4/5), pria yang akrab disapa Bang Zul itu menegaskan, tuduhan tersebut tidak berdasar dan perlu diluruskan agar tidak berkembang menjadi persepsi publik yang keliru.

“Saya sebenarnya agak malas merespons hal-hal yang sudah berlalu. Tapi kadang terpaksa juga harus dilakukan agar tidak melebar ke mana-mana,” tulisnya.

Bang Zul menilai, jika isu tersebut dibiarkan tanpa klarifikasi, dikhawatirkan akan dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat. Apalagi, menurutnya, isu tersebut dibingkai dengan tujuan tertentu.

“Kalau tidak direspons, lama-lama orang bisa mempersepsikannya sebagai sebuah kebenaran,” ujarnya.

Ia mengaku heran dengan munculnya tudingan yang menyebut dana NTB Care sebesar Rp31 miliar mengalir ke rekening pribadinya. Menurutnya, angka tersebut tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada.

“Tiba-tiba ada tuduhan dana NTB Care mengalir Rp31 miliar ke saya pribadi. Ini keterlaluan juga,” tegasnya.

Meski demikian, Bang Zul mempersilakan jika memang ada pihak yang ingin melakukan audit terhadap program NTB Care. Ia menilai, langkah tersebut lebih tepat dibandingkan polemik yang berkembang di ruang publik.

“Kalau mau diaudit, audit saja. Tidak usah ribut ke sana kemari,” katanya.

Ia juga mengungkapkan telah berkomunikasi dengan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Rizal Dilaga, untuk memastikan informasi tersebut. Dari hasil komunikasi itu, disebutkan tidak pernah ada pemberian hibah dalam jumlah besar kepada NTB Care.

“Tidak ada kita pernah kasih hibah sampai ratusan miliar ke NTB Care. Kita hanya pernah membantu satu unit sepeda motor untuk operasional,” ungkapnya.

Lebih jauh, Bang Zul menjelaskan, keberadaan NTB Care pada masa kepemimpinannya merupakan bentuk respons terhadap masih banyaknya masyarakat yang belum terlayani secara optimal oleh program pemerintah.

Menurutnya, NTB Care berfungsi sebagai gerakan sosial dan moral untuk menjembatani kebutuhan masyarakat yang mendesak, seperti bantuan kursi roda, transportasi, hingga biaya pengobatan.

“Program NTB Care itu sederhana, tapi membantu. Kalau ada masyarakat butuh bantuan cepat, bisa langsung ditangani lewat koordinasi dengan dinas terkait,” jelasnya.

Ia pun menyayangkan narasi yang berkembang saat ini seolah-olah terdapat praktik korupsi dalam jumlah besar di balik program tersebut. “Kok sekarang jadi seram, seakan-akan ada korupsi ratusan miliar,” ucapnya.

Di akhir pernyataannya, Bang Zul meyakini isu tersebut bukan berasal dari pimpinan daerah saat ini, melainkan pihak-pihak tertentu yang menyebarkan informasi tidak tepat.

“Saya yakin ini bukan dari Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur. Pembisik-pembisik ini jangan kelewatan,” pungkasnya. (*)

Mataram (globalfmlombok.com) – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB mengagendakan gelar perkara terkait dugaan penyebaran data pribadi Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.

Direktur Reskrimsus Polda NTB, FX Endriadi, mengatakan gelar perkara akan dilakukan setelah pemeriksaan terhadap terlapor berinisial RWB rampung.

“Kami masih jadwalkan untuk gelar perkara,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan Gubernur Iqbal terhadap RWB, yang disebut sebagai Direktur NTB Care. RWB diduga menyebarkan data pribadi melalui akun media sosial Facebook dengan nama pengguna Saraa Azahra.

Endriadi menjelaskan, hasil gelar perkara nantinya akan menjadi dasar penentuan langkah hukum lanjutan dalam penanganan kasus tersebut.

Perkara ini telah teregistrasi dengan nomor B/285/IV/RES.2.5./2026/Ditreskrimsus tertanggal 16 April 2026. Sebelumnya, penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda NTB telah meminta klarifikasi terhadap RWB pada 20 April 2026.

Dalam pengusutannya, kepolisian menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta sejumlah ketentuan dalam KUHP dan KUHAP.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTB melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Ahsanul Khalik, menegaskan laporan yang diajukan Gubernur merupakan tindakan dalam kapasitas pribadi sebagai warga negara.

Menurutnya, kasus ini tidak dapat disederhanakan sebagai bentuk pembungkaman kritik. Ia menilai terdapat dugaan penyebaran data pribadi tanpa izin yang dilakukan secara berulang di ruang digital, disertai narasi yang merendahkan.

“Ini bukan peristiwa tunggal, tetapi pola yang berulang dan menunjukkan intensi tertentu. Namun tidak semua hal dilaporkan. Kritik tetap dibiarkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebebasan berekspresi tetap harus berada dalam koridor hukum dan etika, serta tidak melanggar hak individu yang dilindungi.

“Kita sepakat demokrasi membutuhkan kritik, tetapi tidak boleh melanggar hak orang lain,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Polisi Agendakan Gelar Perkara Dugaan Penyebaran Data Pribadi Gubernur Iqbal “