Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Kesehatan Kota Mataram akan mengkaji ulang Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada sejumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih berstatus ditangguhkan oleh Badan Gizi Nasional. Penangguhan tersebut berkaitan dengan persoalan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Emirald Isfihan, mengatakan dari total 15 dapur MBG yang sempat disuspensi, delapan dapur telah kembali beroperasi, sementara tujuh lainnya masih dalam proses penanganan.
“Untuk tujuh dapur yang masih ditangguhkan oleh BGN karena permasalahan IPAL, SLHS-nya juga akan menjadi bagian dari penilaian ulang oleh Dinas Kesehatan,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, meskipun masa berlaku SLHS mencapai lima tahun, evaluasi tetap dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila ditemukan persoalan di lapangan. Peninjauan ulang dilakukan untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar higiene dan sanitasi sesuai ketentuan.
“Tidak hanya aspek administratif. Kalau ada temuan di lapangan, tentu kami tinjau kembali agar dapur benar-benar memenuhi standar,” tegasnya.
Menurut Emirald, pengawasan program MBG tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan keterlibatan lintas sektor, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, aparat penegak hukum, hingga TNI untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.
“Program ini perlu pengawasan bersama, tidak cukup hanya dari Dinas Kesehatan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih masif pasca monitoring dan rapat koordinasi antara pemerintah daerah dengan satuan tugas MBG Kota Mataram.
“Sekarang kita punya kewenangan pada aspek SLHS dan pengelolaan IPAL. Karena itu perlu sinkronisasi agar dapur SPPG benar-benar memenuhi standar penyediaan makanan bergizi,” tambahnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti mengabaikan kualitas makanan dalam program MBG.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Satgas MBG Kota Mataram dan koordinator wilayah SPPG Provinsi NTB serta Kota Mataram yang digelar di Aula Dinas Kesehatan Kota Mataram, pekan lalu.
Anggota Bidang Fungsional Perencanaan, Deputi, dan Kerja Sama BGN, Widiawati, mengatakan koordinasi tersebut bertujuan memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan program.
“Koordinasi ini penting agar seluruh pihak memiliki peran aktif dalam pengawasan dan pengelolaan program MBG,” ujarnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Dinkes Mataram Kaji Ulang SLHS Dapur MBG yang Ditutup BGN “
