Beranda blog Halaman 67

DP3A Mataram Ancam Tutup Daycare yang Terbukti Lakukan Kekerasan

globalfmlombok.com
-
0
DP3A Mataram Ancam Tutup Daycare yang Terbukti Lakukan Kekerasan

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram akan melakukan pendataan ulang terhadap sembilan tempat penitipan anak atau daycare yang beroperasi di wilayah setempat. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya preventif agar kasus kekerasan terhadap anak di daycare, seperti yang sempat viral di Yogyakarta beberapa waktu lalu, tidak terjadi di Kota Mataram.

Kepala DP3A Kota Mataram, H. Zuhhad, mengatakan pihaknya berkomitmen memperketat pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh daycare yang ada di Kota Mataram.

“Kami harapkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di luar daerah tidak terjadi di Mataram,” ujarnya, Jumat (8/5).

Ia menjelaskan, meskipun izin operasional daycare berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota Mataram, DP3A tetap memiliki peran penting dalam pembinaan serta perlindungan anak.

“Izinnya memang di Dinas Pendidikan, namun untuk pengawasan dan pembinaan terhadap pemenuhan hak serta perlindungan anak, itu masuk dalam ranah kami,” jelasnya.

Menurut Zuhhad, DP3A akan memperkuat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram guna mengantisipasi potensi terjadinya kekerasan di lingkungan daycare. Selain itu, pihaknya juga akan menjalin kerja sama dengan seluruh pengelola daycare dalam pelaksanaan pembinaan ke depan.

Ia menilai sinergi antarlembaga perlu diperkuat, terutama dalam proses verifikasi izin operasional maupun pengawasan terhadap aktivitas daycare.

Zuhhad menegaskan, DP3A tidak akan segan mengambil langkah tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran ataupun praktik kekerasan terhadap anak di lingkungan penitipan anak.

“Jika ditemukan masalah atau kekerasan, kami bisa merekomendasikan untuk penutupan. Paling tidak, izin operasionalnya yang ada di Diknas bisa dicabut,” katanya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sembilan daycare di Kota Mataram, hingga saat ini belum ditemukan kasus kekerasan anak. Meski demikian, kewaspadaan tetap ditingkatkan dan kejadian di luar daerah dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama.

“Harapan kami, kejadian di Yogya cukup sampai di sana saja. Jangan sampai terjadi di Lombok, khususnya di Kota Mataram. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih ketat dalam pengawasan,” ujarnya.

Melalui pengawasan rutin dan pembinaan yang berkelanjutan, DP3A berharap para orang tua di Kota Mataram dapat merasa lebih aman dan tenang saat menitipkan anak-anak mereka di daycare resmi dan terdaftar.

Sebelumnya, DP3A Kota Mataram juga mengungkapkan kasus kekerasan yang terjadi di wilayahnya masih didominasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Faktor ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan disebut menjadi pemicu utama terjadinya kasus tersebut.

Zuhhad mengatakan, hingga Maret 2026 pihaknya telah menangani sekitar 16 kasus kekerasan. Dari jumlah tersebut, kasus KDRT menjadi yang paling mendominasi.

“Sampai bulan Maret ini ada sekitar 16 kasus yang kami tangani. Namun yang paling mendominasi memang KDRT,” ujarnya.

Selain KDRT, kasus lain yang ditangani meliputi anak berhadapan dengan hukum serta kekerasan seksual. Menurutnya, tekanan ekonomi kerap memicu konflik dalam rumah tangga yang kemudian berujung pada tindakan kekerasan.

Sementara itu, berdasarkan data sebelumnya, sepanjang Januari hingga September 2025, DP3A Kota Mataram menangani sebanyak 98 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, 26 kasus merupakan KDRT yang sebagian besar dilakukan oleh orang terdekat korban.

Rinciannya, 19 kasus KDRT dialami perempuan dan sembilan kasus dialami anak-anak. Selain itu, terdapat 25 kasus kekerasan seksual yang terdiri atas tiga korban perempuan dan 22 korban anak-anak. Tercatat pula dua kasus kekerasan gender berbasis online (KGBO) dengan korban perempuan.

Sebagian kasus tersebut telah diselesaikan melalui mediasi, sementara kasus lainnya masih diproses melalui jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku. (pan)

Masalah Sampah dan Ketahanan Pangan Jadi Sorotan Pemerintah

globalfmlombok.com
-
0
Masalah Sampah dan Ketahanan Pangan Jadi Sorotan Pemerintah

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kecamatan Mataram mulai merancang gerakan penanaman sayuran menggunakan polybag dengan memanfaatkan ruang kosong di atas saluran drainase di masing-masing kelurahan. Program tersebut disiapkan sebagai upaya mempercantik lingkungan, menjaga kebersihan kawasan permukiman, sekaligus mendukung ketahanan pangan masyarakat perkotaan.

Konsep penataan lingkungan itu akan diterapkan dengan memanfaatkan saluran drainase yang mengering saat musim kemarau. Area di atas drainase nantinya akan ditata menggunakan deretan polybag berisi tanaman sayuran seperti cabai, tomat, terong, sawi, dan berbagai tanaman konsumsi rumah tangga lainnya.

Selain menghadirkan kawasan yang lebih hijau, program tersebut juga diharapkan mampu mengubah kesan kumuh pada sejumlah titik drainase di lingkungan permukiman warga.

Camat Mataram, Arifiawan Mardjun, mengatakan langkah awal program dilakukan melalui kegiatan gotong royong membersihkan dan menormalisasi sedimentasi saluran drainase. Menurutnya, musim kemarau menjadi momentum tepat untuk melakukan penataan karena kondisi saluran relatif kering.

“Biasanya saat musim kemarau saluran drainase kering. Itu yang kami manfaatkan untuk penanaman agar lingkungan terlihat lebih hidup dan bersih,” ujarnya, Jumat (8/5).

Ia menjelaskan, program tersebut tidak hanya berorientasi pada penghijauan lingkungan, tetapi juga dikaitkan dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui konsep “Tempah Dedoro”. Program pengelolaan sampah itu menghasilkan pupuk organik yang nantinya dimanfaatkan untuk kebutuhan tanaman sayur di polybag.

“Jadi sampah organik yang diolah di Tempah Dedoro bisa dimanfaatkan menjadi pupuk. Hasilnya dipakai kembali untuk tanaman sayur masyarakat,” katanya.

Menurut Arifiawan, pengelolaan Tempah Dedoro saat ini telah berjalan di lingkungan yang tersebar di sembilan kelurahan di Kecamatan Mataram. Ke depan, pihak kecamatan ingin memperkuat partisipasi masyarakat agar pengelolaan sampah dan penghijauan lingkungan dapat berjalan berkelanjutan.

Program tersebut juga dirancang berbasis gotong royong dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari perangkat kelurahan, kepala lingkungan, RT, kader posyandu, karang taruna, hingga kelompok wanita tani (KWT).

Terkait sumber pendanaan, Arifiawan mengatakan pengembangan Tempah Dedoro direncanakan dilakukan melalui pola swakelola dengan dukungan anggaran pemerintah. Namun demikian, pihak kecamatan juga membuka peluang dukungan dari dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

“Ada rencana dari Karang Taruna untuk mengupayakan dana CSR guna pembangunan Tempah Dedoro di beberapa lingkungan,” jelasnya.

Menurutnya, pemanfaatan dana CSR menjadi salah satu alternatif untuk membantu kondisi fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu penyediaan sarana pengelolaan sampah, bibit tanaman, hingga kebutuhan penataan lingkungan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pengelolaan Sampah dan Ketahanan Pangan “

Jaksa Ajukan Kasasi Vonis Bebas Pejabat BPN Lobar di Kasus Tanah Pecatu

globalfmlombok.com
-
0
Jaksa Ajukan Kasasi Vonis Bebas Pejabat BPN Lobar di Kasus Tanah Pecatu

Mataram (globalfmlombok.com) – Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram mengajukan kasasi pada putusan bebas satu terdakwa kasus dugaan korupsi penjualan tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Terdakwa itu adalah Baiq Mahyuniati Fitria, selaku Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat. Mahyuniati sebelumnya divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Rabu (29/4/2026).

Terhadap putusan tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram, Ida Made Oka Wijaya, Jumat (8/5/2026) mengatakan jaksa penuntut umum telah melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

“Kami sudah menyatakan kasasi pada Rabu (6/5/2026) kemarin,” katanya.

Oka enggan membeberkan secara rinci alasan penuntut umum mengajukan kasasi. “Pertimbangan mengajukan kasasi sudah masuk pokok perkara,” sebutnya.

Sementara itu, terhadap terdakwa lainnya, yakni Kepala Desa non-aktif Bagik Polak, Amir Amraen, jaksa penuntut umum tidak mengambil upaya hukum lanjut.

“Karena yang bersangkutan juga sudah menerima putusan. Dan putusan juga sesuai dengan tuntutan jaksa,” bebernya.

Sebelumnya, Baiq Mahyuniati divonis tidak bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan jaksa. Terdakwa kemudian divonis bebas oleh majelis hakim.

Dalam tuntutan jaksa, Mahyuniati dituntut hukuman penjara selama 1,5 tahun. dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. Ia juga dibebankan membayar denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan

Sedangkan terhadap, Amir Amrean, majelis hakim memberikan hukuman 2 tahun penjara. Amir terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana dengan dakwaan subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun, majelis hakim juga membebankan Amir membayar denda Rp50 juta. Jika denda tidak dibayarkan maka diganti dengan 3 bulan kurungan. Terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp140 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain Amir dan Mahyuniati, Kejari Mataram juga menetapkan satu tersangka lain selaku pihak swasta dalam perkara ini. Tersangka tersebut bernama Majli Azhar.

Majli berperan sebagai makelar dalam kasus penjualan tanah pecatu seluas 3.757 meter persegi itu. Persidangan terhadap dirinya kini masih pada tahap pembuktian jaksa penuntut umum. (mit)

Dewan Dukung Komitmen Pemprov NTB Bangun Infrastruktur Jalan Tanpa Utang

globalfmlombok.com
-
0
Dewan Dukung Komitmen Pemprov NTB Bangun Infrastruktur Jalan Tanpa Utang

Mataram (globalfmlombok.com) – Komisi IV DPRD Provinsi NTB yang membidangi urusan infrastruktur tidak mempersoalkan langkah Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal yang membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menjawab keluhan masyarakat terkait dengan perbaikan jalan yang rusak kecil.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB, Sudirsah Sujanto menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB saat ini diakuinya memang serius menangani persoalan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan yang selama ini menjadi sorotan publik.

Menurutnya, setelah Dinas PUPR memiliki kepala dinas definitif, fokus pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur semakin terlihat nyata. Ia menyebut Gubernur NTB memberikan perhatian khusus terhadap kondisi jalan rusak di berbagai daerah.

“Pak Gubernur sangat fokus menangani infrastruktur, terutama jalan. Buktinya sekarang beliau membentuk Tim Reaksi Cepat,” ujarnya pada Jumat (8/5/2026).

Ia menjelaskan, pembentukan Tim Reaksi Cepat dilakukan untuk mempercepat penanganan jalan berlubang dan berbagai keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan. Tim tersebut bergerak cepat begitu ada laporan kerusakan dari masyarakat.

“Begitu ada keluhan masyarakat, langsung Tim Reaksi Cepat bergerak memperbaiki secara cepat,” katanya.

Sudirsah mengakui, perbaikan infrastruktur jalan secara menyeluruh memang membutuhkan anggaran besar. Karena itu, pemerintah melakukan penanganan secara bertahap dengan memprioritaskan ruas-ruas jalan yang dianggap paling mendesak.

Ia mencontohkan sejumlah ruas jalan di Sumbawa seperti Jalan Kodotano dan Nenang yang kini mulai menjadi perhatian pemerintah daerah. Selain itu, ruas Penujak–Montong Ajan di kawasan selatan Lombok juga disebut menjadi salah satu prioritas penanganan.

“Gubernur melihat mana yang menjadi prioritas dulu. Tidak semuanya bisa sekaligus, tapi pasti akan diperbaiki bertahap,” jelas politisi partai Gerindra itu.

Terkait pembiayaan pembangunan, Sudirsah menegaskan Gubernur NTB tetap berkomitmen membangun tanpa utang. Menurutnya, selama kondisi fiskal daerah masih dalam keadaan baik, pembangunan infrastruktur akan tetap berjalan melalui kemampuan anggaran yang tersedia.

“Pak Gubernur berkomitmen membangun tanpa hutang. Selama kemampuan fiskal kita baik, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas,” katanya.

Ia memastikan pemerintah daerah bersama DPRD terus melakukan koordinasi agar program perbaikan jalan bisa berjalan maksimal dan menjangkau seluruh wilayah NTB secara bertahap. “Memang ini soal waktu. Tapi saya lihat beliau fokus dan pasti akan diselesaikan pelan-pelan,” pungkasnya. (ndi)

Jalan Lendang Re-Menjot Sekotong Mulai Dikerjakan

globalfmlombok.com
-
0
Jalan Lendang Re-Menjot Sekotong Mulai Dikerjakan

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Setelah mandek hampir beberapa bulan, proyek pembangunan ruas jalan Lendang Re-Menjot Kecamatan Sekotong, Lombok Barat akhirnya mulai dikerjakan kembali. Proses pengerjaan pengaspalan proyek jalan senilai Rp6,5 miliar ini pun ditarget bisa tuntas bulan ini, sehingga jalan ini bisa dipergunakan atau dilalui masyarakat.

Kepala Dinas PUPRPKP Lobar, Lalu Ratnawi mengatakan, pengerjaan jalan ini sempat terjadi keterlambatan yang disebabkan banyak faktor. Mulai dari akhir Desember, Januari hingga Februari, pengejaran proyek hampir vakum karena curah hujan tinggi di wilayah setempat. Bahkan oleh Pemkab dalam hal ini Bupati Lobar mengeluarkan SK tanggap darurat bencana di Sekotong saat itu.

“Itu (pengerjaan) sempat vakum satu bulan setengah, tidak bisa kita kerja. Kita mau kerja, begitu selesai langsung hujan,” terangnya, Jumat (8/5/2026).

Akibat hujan itu, banyak material LPA jalan itu yang tergerus. Sehingga atas dasar itu dilakukan penyetopan atau penghentian pengerjaan proyek. Hal ini yang menyebabkan keterlambatan.
Setelah itu, pemasangan LPA mulai bergerak. Namun, di saat yang sama juga terjadi kenaikan BBM, yang memicu kelangkaan material aspal di NTB. Hal ini juga yang menghambat pekerjaan proyek ini.

Terkait kenaikan harga BBM berpengaruh terhadap proyek ini pun,pihaknya sudah dipanggil BPK. Pihaknya menejelaskan pada BPK terkait langkah-langkah yang telah diambil. Sehingga berkat dukungan semua pihak, stok aspal pun bisa diperoleh pihak rekanan. Aspal pun sudah tersedia, meskipun dengan harga yang jauh lebih tinggi karena imbas kenaikan harga BBM.

“Kami sudah lakukan koordinasi, dan di lapangan saat ini sedang dilakukan perapian LPA, karena LPA ini perlu dilakukan perapian dan dipadatkan lagi agar permukaan jalan siap diaspal”imbuhnya.
Pihaknya menargetkan perapian dan pemadatan ini bisa selesai 3-4 hari ke depan. Setelah itu barulah dilakukan pengaspalan. “Kalau pengaspalan tiga hari bisa clear (selesai), tidak memerlukan banyak waktu,” ujarnya.

Pengerjaan jalan ini pun ditarget tuntas dalam waktu dua minggu ke depan atau akhir bulan ini selesai. Untuk memastikan pelaksanaan proyek ini berjalan maksimal, pihaknya memperketat pengawasan dan pengendalian di lapangan untuk mengecek progresnya secara intensif. Pihaknya juga berharap agar cuaca mendukung sehingga pengerjaan pengaspalan jalan ini bisa tuntas sesuai target.

Dengan cepat selesainya pengerjaan jalan ini, tentu warga masyarakat di wilayah tersebut bisa menggunakan jalan itu secepatnya. Terhadap kontrak proyek ini lanjut dia diberlakukan perpanjangan waktu. Dan ini secara aturan dibolehkan dengan ketentuan diberlakukan denda bagi rekanan tersebut. (her)

Dampingi Desa Berdaya di Sakra, Ketua TP PKK NTB Tekankan Intervensi Sosial Tepat Sasaran

globalfmlombok.com
-
0
Dampingi Desa Berdaya di Sakra, Ketua TP PKK NTB Tekankan Intervensi Sosial Tepat Sasaran

Selong (globalfmlombok.com) – Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Sinta M. Iqbal, memimpin survei lokasi sekaligus diskusi pendampingan Program Desa Berdaya di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua TP PKK NTB Windi Abul Chair beserta jajaran TP PKK Provinsi NTB.

Dalam arahannya, Bunda Sinta menegaskan keterlibatan TP PKK Provinsi NTB dalam Program Desa Berdaya merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas Pemerintah Provinsi NTB, khususnya dalam pengentasan kemiskinan.

“Kami ingin PKK memberi peran dalam mendukung program utama pemerintah daerah, yakni pengentasan kemiskinan melalui Desa Berdaya. Tahun 2026 kami ingin menjadi pendamping bagi dua desa di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Lombok Timur dipilih sebagai lokasi pendampingan karena dinilai memiliki potensi besar, namun masih menghadapi sejumlah persoalan sosial yang membutuhkan perhatian khusus
Berdasarkan data yang dimiliki TP PKK NTB, intervensi di bidang kesehatan dan sosial menjadi fokus utama, terutama dalam upaya percepatan penurunan angka stunting dan pencegahan pernikahan anak.

“PKK Provinsi memiliki dua misi besar, yakni membantu penurunan angka stunting dan penurunan angka pernikahan anak di NTB,” katanya..

Menurutnya, pendampingan di Desa Sakra harus dilakukan secara terukur dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, TP PKK melibatkan pemerintah desa, pendamping desa, kader PKK, hingga kader Posyandu agar program yang dijalankan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program yang telah ada sebelumnya.

Bunda Sinta juga menekankan pentingnya pengawasan dan monitoring berkelanjutan dalam setiap program pemberdayaan masyarakat.

Ia menilai banyak program yang tidak berjalan optimal akibat lemahnya pemantauan pascapelaksanaan kegiatan.

“Kalau monitoring tidak berjalan baik, semangat masyarakat bisa turun dan program kembali dimulai dari nol. Karena itu kita harus bergerak bersama, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa hingga kader-kader di lapangan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Timur, Hj. Ra’yal Ain Haerul Warisin, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Desa Sakra sebagai salah satu pilot project Desa Berdaya di Pulau Lombok.

Menurutnya, Desa Sakra memiliki potensi besar di sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif yang perlu terus dikembangkan berbasis kearifan lokal.

“Kita harus mengembangkan makanan khas daerah agar menjadi produk unggulan yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Penjabat Kepala Desa Sakra, Lalu Achmad Nadirsyah Yumawan, menjelaskan bahwa Desa Sakra telah menerima berbagai program Desa Berdaya, baik yang bersifat transformasi maupun tematik.

Dari total 4.965 kepala keluarga di Desa Sakra, lebih dari 500 di antaranya merupakan kepala keluarga perempuan yang menjadi salah satu fokus penanganan program.

Ia menambahkan, pemerintah desa juga berencana mengembangkan usaha berbasis pangan lokal, termasuk budidaya jamur, sebagai upaya membangun industri rumahan masyarakat. “Kami berharap nantinya muncul ikon produk unggulan dari Desa Sakra melalui Program Desa Berdaya ini,” tutupnya. (r)

Pertamina: Panic Buying BBM dan Elpiji di NTB Hanya Sementara

globalfmlombok.com
-
0
Pertamina: Panic Buying BBM dan Elpiji di NTB Hanya Sementara

Mataram (globalfmlombok.com) – PT Pertamina Patra Niaga memastikan lonjakan pembelian bahan bakar minyak (BBM) maupun Elpiji akibat aksi panic buying masyarakat di NTB hanya bersifat sementara dan tidak berdampak signifikan terhadap konsumsi secara keseluruhan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan kepanikan masyarakat biasanya terjadi pada momen tertentu, seperti saat muncul kekhawatiran kenaikan harga BBM non-subsidi.

“Seperti yang terjadi pada akhir Maret menuju awal April, ada kekhawatiran harga BBM non-subsidi naik sehingga masyarakat membeli secara berbondong-bondong di SPBU. Tapi kondisi seperti itu biasanya hanya berlangsung singkat,” ujarnya.

Menurut Ahad, lonjakan konsumsi saat panic buying umumnya hanya terjadi selama satu hingga tiga hari. Kenaikan permintaan pun relatif kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 persen.

“Kalau terjadi kepanikan, biasanya hanya satu sampai tiga hari. Setelah kebutuhan terpenuhi, konsumsi kembali normal. Secara rata-rata kenaikannya hanya sekitar 1 sampai 2 persen,” katanya.

Untuk Elpiji, ia menjelaskan kepanikan biasanya dipicu isu kelangkaan barang di tingkat pengecer. Padahal, stok di pangkalan resmi masih tersedia.

Karena itu, Pertamina terus memperketat distribusi agar penyaluran Elpiji bersubsidi lebih diprioritaskan kepada masyarakat pengguna langsung, bukan pengecer. Langkah ini dilakukan untuk mencegah permainan harga di tingkat pengecer.

Ahad menyoroti masih adanya praktik penjualan Elpiji di atas harga wajar di tingkat pengecer. Bahkan, harga tabung Elpiji 3 kilogram di beberapa tempat dilaporkan bisa mencapai Rp30 ribu per tabung.

“Harga seperti itu dipastikan bukan berasal dari pangkalan resmi. Karena itu kami mendorong masyarakat membeli langsung di pangkalan,” tegasnya.

Untuk memudahkan masyarakat, Pertamina juga telah menyediakan akses informasi lokasi pangkalan resmi melalui tautan dan situs yang dapat digunakan masyarakat untuk mencari pangkalan Elpiji terdekat.

Sementara itu, konsumsi energi di NTB saat ini masih menunjukkan tren meningkat, terutama untuk Elpiji 3 kilogram dan BBM subsidi. Sebaliknya, konsumsi BBM non-subsidi cenderung menurun setelah adanya penyesuaian harga.

Menurut Ahad, pemerintah tetap menjaga harga Pertalite agar selisih harga dengan BBM non-subsidi tidak terlalu jauh. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah perpindahan konsumsi secara besar-besaran ke BBM subsidi yang dapat membebani anggaran negara.

Di sisi lain, Pertamina juga terus meningkatkan kapasitas produksi BBM nasional melalui kilang di Balikpapan dan Cilacap guna memperkuat pasokan domestik dan mengurangi ketergantungan impor.

“Yang jelas, masyarakat tidak perlu panik karena stok tetap kami pantau dan akan ditambah jika diperlukan,” katanya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pertamina Ungkap Pemicu Kepanikan Pembelian BBM dan Elpiji di NTB “

Kejari Lotim Kaji Kemungkinan Banding di Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook

globalfmlombok.com
-
0
Kejari Lotim Kaji Kemungkinan Banding di Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) membuka kemungkinan untuk mengajukan banding atas putusan persidangan enam terdakwa kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Kasi Intelijen Kejari Lotim, Ugik Ramantyo, Jumat (8/5/2026) mengatakan, alasan pihaknya akam menempuh upaya hukum lanjut karena vonis majelis hakim ada yang tidak sejalan dengan tuntutan jaksa.

“Tetapi saya belum dapat mengonfirmasi apakah banding terkait uang pengganti, atau terkait pasal atau vonis,” jelasnya.

Dia menegaskan bahwa saat ini pihaknya masih mengkaji kemungkinan untuk mengajukan banding itu.

Terkait nama mantan Bupati Lombok Timur, Sukiman Azmy dan Sekretaris Daerah Lombok Timur, Juaini Taofik yang muncul dalam pertimbangan putusan, Ugik mengaku masih perlu mendalami hal tersebut.

“Kami masih fokus mengurus kemungkinan upaya banding 6 terdakwa kasus ini,” sebutnya.

Saat ini, Kejari Lotim juga belum menerima salinan putusan dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram atas kasus ini. “Kami belum terima salinan putusan jadi kami belum mengetahui alasan hakim memberikan pertimbangan seperti itu,” tambahnya.

Ia melanjutkan, setelah menerima salinan putusan, baru lah pihaknya akan melakukan pendalaman. “Kami akan mempelajari, disandingkan dengan bukti-bukti yang ada,” pungkasnya.

Sebagai informasi, jaksa menetapkan enam terdakwa dalam perkara ini. Mereka antara lain Sekretaris Dikbud Lotim, As’ad; Pejabat Pembuat Komitmen (PKK), Amrulloh; Direktur CV Cerdas Mandiri, Salmukin; Marketing PT JP Press Media Utama, M Jaosi alias Ojik; Direktur PT Temprina Media Grafika, Libert Hutahaean; dan Direktur PT Dinamika Indo Media, Lia Anggawari.

Majelis hakim memvonis As’ad dengan pidana penjara selama 3 tahun, Amrulloh dengan 5,5 tahun, M Jaosi dengan 6,5 tahun, Salmukin 5,5 tahun, Lia Anggawari dengan 7,5 tahun, dan Libert Hutahaean 7 tahun penjara.

Seluruh terdakwa juga dibebankan untuk membayar denda Rp500 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 100 hari.

Selain dibebankan membayar denda, para terdakwa juga diharuskan membayar uang pengganti. Hakim menyuruh M Jaosi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 238 juta subsider 3 tahun penjara.

Sementara itu, Salmukin diperintahkan untuk membayar uang pengganti Rp 1,32 miliar subsider 3 tahun penjara.

Terdakwa Lia Anggawari juga diharuskan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp534.932.342. Sedangkan Libert diharuskan membayar uang pengganti Rp3.270.708.376. Jika tidak dapat membayar uang pengganti, maka harta kekayaan terdakwa dapat dilelang. Dan apabila harta tersebut tidak mencukupi maka dapat diganti pidana kurungan selama 3,5 tahun. (mit)

Wakil Bupati Lotim Ingatkan Potensi Inflasi Akibat Lonjakan Permintaan MBG

globalfmlombok.com
-
0
Wakil Bupati Lotim Ingatkan Potensi Inflasi Akibat Lonjakan Permintaan MBG

Selong (globalfmlombok.com) – Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moh Edwin Hadiwijaya, menyoroti potensi lonjakan harga pangan seiring makin banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas ketersediaan stok komoditas agar tidak terjadi inflasi akibat permintaan serentak dalam jumlah besar oleh seluruh dapur MBG.

“Kalau stok cukup, tapi kita perlu jaga jaga supaya tidak inflasi, volumenya harus terkontrol,” ujar Edwin, menjawab Suara NTB di kantor Bupati Lotim.

Menurutnya, sejak MBG berjalan, kebutuhan bahan pangan seperti telur dan daging melonjak drastis. Dengan total 243 dapur yang tersebar di Lotim, kebutuhan telur saja bisa mencapai ribuan butir per hari jika semua dapur beroperasi bersamaan dan memesan menu makanan berbahan telur semua.

Untuk mengatasi hal itu, Edwin mengusulkan pengaturan jadwal menu secara bergilir dari Senin hingga Jumat. Dengan cara ini, volume kebutuhan harian dapat diredam tanpa mengorbankan asupan gizi siswa.

“Bisa tidak dapur diatur pilihan daftar menunya, tidak melakukan permintaan satu komoditi dalam waktu beramaan. Hal ini peu diatur agar tidak terjadi lonjakan harga,” saran Wabub.

Salah satu bahan makanan yang paling banyak diminta oleh dapur salah satunya adalah telur. Sejak kehadiran MBG, harga telur diketahui meningkat. Kerap kali ketika terjadi permintaan serentak, barang menjadi kurang dan ini bisa memicu lonjakan harga cukup tinggi.

Begitu pun untuk kebutuhan daging ayam. Saat permintaan banyak, dipastikan harga meroket. Hal ini dihadapkan tidak terjadi ketika dilakukan pengaturan bahan baku dengan sistem zonasi.

Selanjutnya Wabup menyampaikan akan berkantor di Kantor Camat seluruh Lotim. Ia menuturkan sudah minta izin langsung ke Bupati Lotim H. Haerul Warisin terkait rencananya akan berkantor secara bergiliran di semua kecamatan. Hal ini juga untuk melaksanakan janji kampanye yang telah diucapkan.

Rencananya akan dikumpulkan SPPG untuk membicarakan pengaturan menu MBG tersebut tanpa mengurangi kadar gizi harian yang harus dipenuhi oleh semua dapur.

Ditambahkan, akan dibicadakan juga soal solusi untuk dapur yang terpaksa ditutup sementara. Wabup menginginkan, jangan sampai dapur MBG tutup, tapi siswa di sekolah menjadi turut terkena dampak tidak diberikan makanan. Disarankan, ketika dapur satu tutup maka dapur yang berdekatan dengan dapur yang tutup tersebut bisa mengambil sementara pendistribusian makanan gratisnya ke sasaran dapur yang tutup tersebut.

“Semisal dapur di Jurit ditutup, langsung bisa ganti sementara. Ketika ditutup, jangan sampai siswa tidak menerima MBG,” tegasnya. Namun ia mengakui hingga saat ini belum ada solusi permanen jika dapur ditutup. (rus)

Dikunjungi Ketua PKK NTB dan Lobar, Desa Taman Ayu Jadi Proyek Percontohan Penguatan Program Desa Berdaya

globalfmlombok.com
-
0
Dikunjungi Ketua PKK NTB dan Lobar, Desa Taman Ayu Jadi Proyek Percontohan Penguatan Program Desa Berdaya

Giri Menang (globalfmlombok.com)– PKK turut mendukung penguatan Desa Berdaya yang merupakan program Pemprov NTB. Pada Jumat (8/5/2026), Tim PKK dipimpin langsung Ketua TP PKK NTB, Sinta Agathia M Iqbal bersama Ketua TP PKK Lobar Hj. Ayu Indra Rukmana Zaini turun ke Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung, Lombok Barat, salah satu desa yang mendapatkan program Desa Berdaya dari Pemprov NTB.

Dalam kunjungan ini, mereka didampingi Camat Gerung Fitriati Wahyuni dan Kades Taman Ayu M Tajudin bersama kader dan warga. Sejumlah kegiatan dipantau oleh Ketua PKK di Desa ini, di antaranya Sekolah Setara yang terdiri dari para perempuan dan kerajinan tenun.

Ketua TP PKK Sinta Agathia M Iqbal mengatakan, PKK memiliki dua misi besar yang saat ini dikolaborasikan dengan PKK Lobar dalam mendukung pengentasan kemiskinan melalui program Desa Berdaya. “PKK provinsi mengambil dua desa yang dijadikan pilot project (proyek percontohan) tahun ini, satu desa di Lobar (Desa Taman Ayu) dan satu lagi di Lombok Timur,” sebut Sinta.

Desa Taman Ayu dipilih karena desa ini masuk Desa Berdaya, yang perlu didukung. Desa ini sebenarnya memiliki banyak sekali sumber daya manusia, baik pemerhati dan yang aktif dalam kerjaninan tenun cukup banyak. Pihaknya pun turun ke desa itu karena ingin melihat apa yang bisa dikembangkan lagi. Supaya di desa yang sudah memiliki aset luar biasa ini, bisa keluar dari daftar desa yang memiliki kemiskinan ekstrem tahun ini.

Setelah turun ke desa itu, ia menilai bahwa banyak sekali warga yang sudah memiliki gerakan-gerakan organik di antara mereka sendiri. Pihaknya akan mempelajari lagi dan meminta arahan serta masukan dari desa, kecamatan, dan kabupaten di titik mana sebaiknya tim PKK turun supaya gerakan yang dilakukannya tepat sasaran. “Hasil kami turun ini dirapatkan dalam FGD teman-teman PKK, baik provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa,” imbuhnya.

Termasuk, pihaknya mengintervensi Sekolah Setara dan kerajinan tenun dengan pola kolaborasi atau kerja sama. Pihaknya akan memperkuat monitoring yang menjadi salah satu masalah yang sering ditemukan saat turun ke lapangan.

Ketua TP PKK Lobar, Hj. Ayu Indra Rukmana Zaini menambahkan, program dari provinsi ini menarik sekali. Program itu sejalan dengan program di Lobar, sehingga sangat nyambung dalam pelaksanaan ke depan. Di mana Bupati Lobar memiliki program sejahtera dari desa. Pihak PKK pun berkolaborasi dengan provinsi dalam penguatan program-program program ini.

Terlebih ia melihat di Desa Taman Ayu, banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan. Seperti Sekolah Setara bagi ibu rumah tangga di desa dan kerajinan tenun.

Sementara itu, Kepala Desa Taman Ayu Tajudin menyampaikan, kunjungan Ketua TP PKK NTB dan Lobar sangat disambut baik. Hal ini menjadi cerminan bahwa PKK mau berkolaborasi dengan desa dan seluruh unsur untuk mendorong berbagai program, baik program Desa Berdaya, Desa Cahaya, dan Sejahtera dari Desa, PKH dan lainnya.

“Karena memang basis datanya satu ini, desil satu, jadi semua unsur menembak ke satu sasaran,” ujarnya.

Ketua PKK provinsi dan kabupaten pun turun ke desa untuk memastikan peran dari perempuan mengisi program-program ini. Hal ini pun sudah dibahas dengan PKK. Perempuan di desa itu pun menjadi bagian yang diintervensi, sebab Desa Taman Ayu sendiri menjadi desa inklusi yang memerankan perempuan dalam berbagai bidang. (her)

1...666768...384Halaman 67 dari 384