Beranda blog Halaman 66

BI NTB Temukan 183 Lembar Uang Palsu hingga April 2026

globalfmlombok.com
-
0
BI NTB Temukan 183 Lembar Uang Palsu hingga April 2026

Mataram (globalfmlombok.com) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Nusa Tenggara Barat mencatat temuan sebanyak 183 lembar uang palsu di wilayah ini hingga April 2026. Temuan uang palsu tersebut didominasi pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu.

Kepala Kantor Perwakilan BI NTB, Hario K Pamungkas, menjelaskan seluruh temuan tersebut berasal dari laporan perbankan yang menemukan uang diragukan keasliannya saat proses transaksi maupun penyetoran uang tunai.

“Sampai bulan April 2026, kami mencatat temuan uang palsu sebanyak 183 lembar yang didominasi pecahan Rp100 ribu. Biasanya memang uang palsu yang paling banyak ditemukan adalah pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu,” ujarnya.

Berdasarkan data BI NTB, rincian temuan uang palsu tersebut meliputi pecahan Rp100 ribu sebanyak 111 lembar, pecahan Rp50 ribu sebanyak 71 lembar, dan pecahan Rp20 ribu sebanyak 1 lembar.

Hario menegaskan, temuan tersebut tidak serta-merta menunjukkan maraknya peredaran uang palsu, namun menjadi peringatan agar masyarakat semakin waspada saat bertransaksi, terutama di pasar tradisional dan pusat keramaian.

Ia menyinggung kasus ketika seseorang diketahui berbelanja menggunakan uang mainan di pasar tradisional di Lombok. Menurutnya, kejadian seperti itu menunjukkan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar lebih teliti saat menerima uang tunai.

“Yang kami edukasi adalah bukan bagaimana mengenali uang palsu, tetapi bagaimana memahami ciri-ciri keaslian uang rupiah,” tegasnya.

Sebagai langkah pencegahan, BI NTB terus menggencarkan sosialisasi mengenai metode 3D, yakni Dilihat, Diraba, dan Diterawang untuk memastikan keaslian uang rupiah. Edukasi dilakukan secara langsung ke sekolah-sekolah, asosiasi pedagang, kelompok masyarakat, hingga aparat penegak hukum.

Selain itu, BI juga memperkuat sinergi dengan perbankan dalam proses klarifikasi apabila terdapat uang yang diragukan keasliannya. Jika bank menemukan uang mencurigakan, uang tersebut akan diserahkan kepada BI untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Ke depan, BI NTB juga berencana memperluas edukasi melalui berbagai platform media massa, mulai dari media cetak, radio, hingga televisi agar informasi mengenai ciri keaslian rupiah dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Hario berharap meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ciri-ciri keaslian uang rupiah dapat mempersempit ruang gerak pelaku pemalsuan uang di daerah.

“Semakin masyarakat paham terhadap ciri-ciri keaslian uang rupiah, maka ruang gerak para pemalsu uang akan semakin sempit,” katanya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Hingga April 2026, 183 Lembar Uang Palsu Ditemukan di NTB “

NTB Kejar Lama Menginap Wisatawan

globalfmlombok.com
-
0
NTB Kejar Lama Menginap Wisatawan

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya meningkatkan rata-rata lama menginap wisatawan di daerah ini. Salah satu strategi yang disiapkan adalah memperbanyak atraksi dan aktivitas wisata agar wisatawan tidak hanya datang singkat, tetapi menghabiskan lebih banyak waktu di destinasi wisata di NTB.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi NTB, Ahmad Nur Aulia, mengakui rata-rata lama menginap wisatawan masih menjadi tantangan yang harus dibenahi ke depan.

“Rata-rata lama menginap ini yang terus kita dorong untuk meningkat. Salah satu caranya dengan memperbanyak atraksi dan aktivitas wisata yang bisa membuat wisatawan lebih lama tinggal di destinasi,” ujarnya, Jumat, 8 Mei 2026.

Berdasarkan data BPS, wisatawan yang menginap di hotel rata rata masih dibawah 2 hari. Namun menurutnya, data lama tinggal wisatawan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan.

Pasalnya, masih ada pola akomodasi wisatawan yang belum terpantau secara utuh, seperti wisatawan kapal pesiar yang datang ke Lombok namun memilih menginap di kapal.
Nur Aulia menjelaskan, kunjungan kapal pesiar memang memberikan kontribusi terhadap angka kunjungan wisatawan. Namun, dampaknya terhadap tingkat hunian hotel dan lama tinggal wisatawan di daratan masih belum maksimal.

“Puluhan ribu wisatawan bisa datang melalui kapal pesiar, tetapi mereka menginap di kapal. Ke depan kita ingin bagaimana wisatawan kapal pesiar ini bisa overnight di Lombok dan bermalam di daratan,” katanya.

Selain wisatawan kapal pesiar, pola kunjungan wisatawan harian atau one day trip juga menjadi tantangan tersendiri karena belum memberikan dampak optimal terhadap sektor perhotelan dan ekonomi lokal.

Meski tren rata-rata lama menginap pada awal tahun terlihat menurun, Aulia menilai kondisi ini masih dipengaruhi faktor musim kunjungan wisata atau low season. Ia optimistis tren tersebut akan bergerak positif pada bulan-bulan berikutnya.

“Ini masih awal tahun dan masih masa low season. Kami optimistis ke depan trennya akan membaik,” katanya.

Di sisi lain, Pemprov NTB juga mulai memfokuskan promosi wisata pada pasar potensial, khususnya kawasan Australia, Asia, dan Oseania. Pemilihan kawasan tersebut mempertimbangkan konektivitas penerbangan langsung serta kontribusi wisatawan dari kawasan tersebut yang dinilai cukup besar dalam beberapa tahun terakhir.

“Fokus pasar kita saat ini Australia, Asia, dan Oseania karena konektivitasnya sudah ada dan kontribusinya juga cukup baik. Tapi bukan berarti kita mengabaikan pasar dari negara lain,” jelasnya.

Tahun ini, Pemprov NTB menargetkan kunjungan wisatawan mencapai 2,55 juta orang. Pemerintah berharap target tersebut dapat tercapai seiring penguatan promosi, peningkatan konektivitas, serta penambahan atraksi wisata di berbagai destinasi unggulan di NTB. (bul)

 

Satu ASN Dipecat, Lima Pegawai Pemkot Mataram Terancam Pemberhentian

globalfmlombok.com
-
0
Satu ASN Dipecat, Lima Pegawai Pemkot Mataram Terancam Pemberhentian

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram terus memperketat pengawasan disiplin pegawai. Hingga Mei 2026, satu aparatur sipil negara (ASN) telah resmi diberhentikan. Sementara itu, lima pegawai lainnya tengah menjalani proses pemeriksaan dan terancam dikenai sanksi berat hingga pemberhentian.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram sekaligus Ketua Tim Pemeriksa Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Pemkot Mataram, Taufik Priyono, mengatakan ASN yang telah dipecat tersebut merupakan pegawai laki-laki dari Dinas Perdagangan Kota Mataram. Yang bersangkutan diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat berupa ketidakhadiran tanpa keterangan dalam waktu lama.

“Sudah satu orang yang dipecat. Kasusnya indisipliner,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).

Ia menjelaskan, proses pemberhentian dilakukan setelah BKPSDM melakukan konfirmasi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait maupun pihak keluarga. Hasil penelusuran menunjukkan pegawai tersebut diketahui keluar rumah, namun tidak pernah sampai ke kantor.

Menurut Taufik, pelanggaran itu juga terungkap melalui sistem absensi digital atau e-disiplin. Berdasarkan hasil pemantauan, pegawai tersebut diduga kerap melakukan absensi fiktif, seperti hanya hadir untuk melakukan absensi pagi, kemudian meninggalkan kantor hingga sore hari.

“Kadang pagi absen, siangnya tidak ada, sorenya muncul lagi,” jelasnya.

Taufik yang akrab disapa Yoyok menambahkan, pola pelanggaran pegawai tersebut terlihat dalam kurun waktu satu bulan. Sebelum diberhentikan, yang bersangkutan telah melalui tiga kali persidangan serta mendapatkan peringatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain kasus tersebut, Pemkot Mataram juga tengah memproses dua pegawai lain, masing-masing satu ASN dan satu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berprofesi sebagai guru, yang tersandung persoalan indisipliner.

Tidak hanya itu, Pemkot Mataram juga menangani tiga tenaga honorer atau Pegawai Pelaksana Teknis (PPT) di Dinas Perhubungan yang terseret kasus narkoba. Ketiganya kini menjalani proses pemeriksaan internal dan terancam dikenai sanksi pemberhentian.

“Untuk kasus narkoba, karena mereka tenaga paruh waktu, kami masih menunggu juklak dari BKN terkait proses pemberhentiannya,” katanya.

Secara keseluruhan, terdapat enam pegawai di lingkup Pemkot Mataram yang kini terancam sanksi berat hingga pemberhentian. Pemkot menegaskan, langkah penindakan tersebut dilakukan untuk menjaga integritas pelayanan publik serta memastikan kedisiplinan pegawai tetap berjalan optimal. (pan)

DP3A Mataram Ancam Tutup Daycare yang Terbukti Lakukan Kekerasan

globalfmlombok.com
-
0
DP3A Mataram Ancam Tutup Daycare yang Terbukti Lakukan Kekerasan

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram akan melakukan pendataan ulang terhadap sembilan tempat penitipan anak atau daycare yang beroperasi di wilayah setempat. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya preventif agar kasus kekerasan terhadap anak di daycare, seperti yang sempat viral di Yogyakarta beberapa waktu lalu, tidak terjadi di Kota Mataram.

Kepala DP3A Kota Mataram, H. Zuhhad, mengatakan pihaknya berkomitmen memperketat pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh daycare yang ada di Kota Mataram.

“Kami harapkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di luar daerah tidak terjadi di Mataram,” ujarnya, Jumat (8/5).

Ia menjelaskan, meskipun izin operasional daycare berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota Mataram, DP3A tetap memiliki peran penting dalam pembinaan serta perlindungan anak.

“Izinnya memang di Dinas Pendidikan, namun untuk pengawasan dan pembinaan terhadap pemenuhan hak serta perlindungan anak, itu masuk dalam ranah kami,” jelasnya.

Menurut Zuhhad, DP3A akan memperkuat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram guna mengantisipasi potensi terjadinya kekerasan di lingkungan daycare. Selain itu, pihaknya juga akan menjalin kerja sama dengan seluruh pengelola daycare dalam pelaksanaan pembinaan ke depan.

Ia menilai sinergi antarlembaga perlu diperkuat, terutama dalam proses verifikasi izin operasional maupun pengawasan terhadap aktivitas daycare.

Zuhhad menegaskan, DP3A tidak akan segan mengambil langkah tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran ataupun praktik kekerasan terhadap anak di lingkungan penitipan anak.

“Jika ditemukan masalah atau kekerasan, kami bisa merekomendasikan untuk penutupan. Paling tidak, izin operasionalnya yang ada di Diknas bisa dicabut,” katanya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sembilan daycare di Kota Mataram, hingga saat ini belum ditemukan kasus kekerasan anak. Meski demikian, kewaspadaan tetap ditingkatkan dan kejadian di luar daerah dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama.

“Harapan kami, kejadian di Yogya cukup sampai di sana saja. Jangan sampai terjadi di Lombok, khususnya di Kota Mataram. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih ketat dalam pengawasan,” ujarnya.

Melalui pengawasan rutin dan pembinaan yang berkelanjutan, DP3A berharap para orang tua di Kota Mataram dapat merasa lebih aman dan tenang saat menitipkan anak-anak mereka di daycare resmi dan terdaftar.

Sebelumnya, DP3A Kota Mataram juga mengungkapkan kasus kekerasan yang terjadi di wilayahnya masih didominasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Faktor ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan disebut menjadi pemicu utama terjadinya kasus tersebut.

Zuhhad mengatakan, hingga Maret 2026 pihaknya telah menangani sekitar 16 kasus kekerasan. Dari jumlah tersebut, kasus KDRT menjadi yang paling mendominasi.

“Sampai bulan Maret ini ada sekitar 16 kasus yang kami tangani. Namun yang paling mendominasi memang KDRT,” ujarnya.

Selain KDRT, kasus lain yang ditangani meliputi anak berhadapan dengan hukum serta kekerasan seksual. Menurutnya, tekanan ekonomi kerap memicu konflik dalam rumah tangga yang kemudian berujung pada tindakan kekerasan.

Sementara itu, berdasarkan data sebelumnya, sepanjang Januari hingga September 2025, DP3A Kota Mataram menangani sebanyak 98 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, 26 kasus merupakan KDRT yang sebagian besar dilakukan oleh orang terdekat korban.

Rinciannya, 19 kasus KDRT dialami perempuan dan sembilan kasus dialami anak-anak. Selain itu, terdapat 25 kasus kekerasan seksual yang terdiri atas tiga korban perempuan dan 22 korban anak-anak. Tercatat pula dua kasus kekerasan gender berbasis online (KGBO) dengan korban perempuan.

Sebagian kasus tersebut telah diselesaikan melalui mediasi, sementara kasus lainnya masih diproses melalui jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku. (pan)

Masalah Sampah dan Ketahanan Pangan Jadi Sorotan Pemerintah

globalfmlombok.com
-
0
Masalah Sampah dan Ketahanan Pangan Jadi Sorotan Pemerintah

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kecamatan Mataram mulai merancang gerakan penanaman sayuran menggunakan polybag dengan memanfaatkan ruang kosong di atas saluran drainase di masing-masing kelurahan. Program tersebut disiapkan sebagai upaya mempercantik lingkungan, menjaga kebersihan kawasan permukiman, sekaligus mendukung ketahanan pangan masyarakat perkotaan.

Konsep penataan lingkungan itu akan diterapkan dengan memanfaatkan saluran drainase yang mengering saat musim kemarau. Area di atas drainase nantinya akan ditata menggunakan deretan polybag berisi tanaman sayuran seperti cabai, tomat, terong, sawi, dan berbagai tanaman konsumsi rumah tangga lainnya.

Selain menghadirkan kawasan yang lebih hijau, program tersebut juga diharapkan mampu mengubah kesan kumuh pada sejumlah titik drainase di lingkungan permukiman warga.

Camat Mataram, Arifiawan Mardjun, mengatakan langkah awal program dilakukan melalui kegiatan gotong royong membersihkan dan menormalisasi sedimentasi saluran drainase. Menurutnya, musim kemarau menjadi momentum tepat untuk melakukan penataan karena kondisi saluran relatif kering.

“Biasanya saat musim kemarau saluran drainase kering. Itu yang kami manfaatkan untuk penanaman agar lingkungan terlihat lebih hidup dan bersih,” ujarnya, Jumat (8/5).

Ia menjelaskan, program tersebut tidak hanya berorientasi pada penghijauan lingkungan, tetapi juga dikaitkan dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui konsep “Tempah Dedoro”. Program pengelolaan sampah itu menghasilkan pupuk organik yang nantinya dimanfaatkan untuk kebutuhan tanaman sayur di polybag.

“Jadi sampah organik yang diolah di Tempah Dedoro bisa dimanfaatkan menjadi pupuk. Hasilnya dipakai kembali untuk tanaman sayur masyarakat,” katanya.

Menurut Arifiawan, pengelolaan Tempah Dedoro saat ini telah berjalan di lingkungan yang tersebar di sembilan kelurahan di Kecamatan Mataram. Ke depan, pihak kecamatan ingin memperkuat partisipasi masyarakat agar pengelolaan sampah dan penghijauan lingkungan dapat berjalan berkelanjutan.

Program tersebut juga dirancang berbasis gotong royong dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari perangkat kelurahan, kepala lingkungan, RT, kader posyandu, karang taruna, hingga kelompok wanita tani (KWT).

Terkait sumber pendanaan, Arifiawan mengatakan pengembangan Tempah Dedoro direncanakan dilakukan melalui pola swakelola dengan dukungan anggaran pemerintah. Namun demikian, pihak kecamatan juga membuka peluang dukungan dari dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

“Ada rencana dari Karang Taruna untuk mengupayakan dana CSR guna pembangunan Tempah Dedoro di beberapa lingkungan,” jelasnya.

Menurutnya, pemanfaatan dana CSR menjadi salah satu alternatif untuk membantu kondisi fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu penyediaan sarana pengelolaan sampah, bibit tanaman, hingga kebutuhan penataan lingkungan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pengelolaan Sampah dan Ketahanan Pangan “

Jaksa Ajukan Kasasi Vonis Bebas Pejabat BPN Lobar di Kasus Tanah Pecatu

globalfmlombok.com
-
0
Jaksa Ajukan Kasasi Vonis Bebas Pejabat BPN Lobar di Kasus Tanah Pecatu

Mataram (globalfmlombok.com) – Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram mengajukan kasasi pada putusan bebas satu terdakwa kasus dugaan korupsi penjualan tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Terdakwa itu adalah Baiq Mahyuniati Fitria, selaku Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat. Mahyuniati sebelumnya divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Rabu (29/4/2026).

Terhadap putusan tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram, Ida Made Oka Wijaya, Jumat (8/5/2026) mengatakan jaksa penuntut umum telah melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

“Kami sudah menyatakan kasasi pada Rabu (6/5/2026) kemarin,” katanya.

Oka enggan membeberkan secara rinci alasan penuntut umum mengajukan kasasi. “Pertimbangan mengajukan kasasi sudah masuk pokok perkara,” sebutnya.

Sementara itu, terhadap terdakwa lainnya, yakni Kepala Desa non-aktif Bagik Polak, Amir Amraen, jaksa penuntut umum tidak mengambil upaya hukum lanjut.

“Karena yang bersangkutan juga sudah menerima putusan. Dan putusan juga sesuai dengan tuntutan jaksa,” bebernya.

Sebelumnya, Baiq Mahyuniati divonis tidak bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan jaksa. Terdakwa kemudian divonis bebas oleh majelis hakim.

Dalam tuntutan jaksa, Mahyuniati dituntut hukuman penjara selama 1,5 tahun. dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. Ia juga dibebankan membayar denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan

Sedangkan terhadap, Amir Amrean, majelis hakim memberikan hukuman 2 tahun penjara. Amir terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana dengan dakwaan subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun, majelis hakim juga membebankan Amir membayar denda Rp50 juta. Jika denda tidak dibayarkan maka diganti dengan 3 bulan kurungan. Terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp140 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain Amir dan Mahyuniati, Kejari Mataram juga menetapkan satu tersangka lain selaku pihak swasta dalam perkara ini. Tersangka tersebut bernama Majli Azhar.

Majli berperan sebagai makelar dalam kasus penjualan tanah pecatu seluas 3.757 meter persegi itu. Persidangan terhadap dirinya kini masih pada tahap pembuktian jaksa penuntut umum. (mit)

Dewan Dukung Komitmen Pemprov NTB Bangun Infrastruktur Jalan Tanpa Utang

globalfmlombok.com
-
0
Dewan Dukung Komitmen Pemprov NTB Bangun Infrastruktur Jalan Tanpa Utang

Mataram (globalfmlombok.com) – Komisi IV DPRD Provinsi NTB yang membidangi urusan infrastruktur tidak mempersoalkan langkah Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal yang membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menjawab keluhan masyarakat terkait dengan perbaikan jalan yang rusak kecil.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB, Sudirsah Sujanto menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB saat ini diakuinya memang serius menangani persoalan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan yang selama ini menjadi sorotan publik.

Menurutnya, setelah Dinas PUPR memiliki kepala dinas definitif, fokus pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur semakin terlihat nyata. Ia menyebut Gubernur NTB memberikan perhatian khusus terhadap kondisi jalan rusak di berbagai daerah.

“Pak Gubernur sangat fokus menangani infrastruktur, terutama jalan. Buktinya sekarang beliau membentuk Tim Reaksi Cepat,” ujarnya pada Jumat (8/5/2026).

Ia menjelaskan, pembentukan Tim Reaksi Cepat dilakukan untuk mempercepat penanganan jalan berlubang dan berbagai keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan. Tim tersebut bergerak cepat begitu ada laporan kerusakan dari masyarakat.

“Begitu ada keluhan masyarakat, langsung Tim Reaksi Cepat bergerak memperbaiki secara cepat,” katanya.

Sudirsah mengakui, perbaikan infrastruktur jalan secara menyeluruh memang membutuhkan anggaran besar. Karena itu, pemerintah melakukan penanganan secara bertahap dengan memprioritaskan ruas-ruas jalan yang dianggap paling mendesak.

Ia mencontohkan sejumlah ruas jalan di Sumbawa seperti Jalan Kodotano dan Nenang yang kini mulai menjadi perhatian pemerintah daerah. Selain itu, ruas Penujak–Montong Ajan di kawasan selatan Lombok juga disebut menjadi salah satu prioritas penanganan.

“Gubernur melihat mana yang menjadi prioritas dulu. Tidak semuanya bisa sekaligus, tapi pasti akan diperbaiki bertahap,” jelas politisi partai Gerindra itu.

Terkait pembiayaan pembangunan, Sudirsah menegaskan Gubernur NTB tetap berkomitmen membangun tanpa utang. Menurutnya, selama kondisi fiskal daerah masih dalam keadaan baik, pembangunan infrastruktur akan tetap berjalan melalui kemampuan anggaran yang tersedia.

“Pak Gubernur berkomitmen membangun tanpa hutang. Selama kemampuan fiskal kita baik, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas,” katanya.

Ia memastikan pemerintah daerah bersama DPRD terus melakukan koordinasi agar program perbaikan jalan bisa berjalan maksimal dan menjangkau seluruh wilayah NTB secara bertahap. “Memang ini soal waktu. Tapi saya lihat beliau fokus dan pasti akan diselesaikan pelan-pelan,” pungkasnya. (ndi)

Jalan Lendang Re-Menjot Sekotong Mulai Dikerjakan

globalfmlombok.com
-
0
Jalan Lendang Re-Menjot Sekotong Mulai Dikerjakan

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Setelah mandek hampir beberapa bulan, proyek pembangunan ruas jalan Lendang Re-Menjot Kecamatan Sekotong, Lombok Barat akhirnya mulai dikerjakan kembali. Proses pengerjaan pengaspalan proyek jalan senilai Rp6,5 miliar ini pun ditarget bisa tuntas bulan ini, sehingga jalan ini bisa dipergunakan atau dilalui masyarakat.

Kepala Dinas PUPRPKP Lobar, Lalu Ratnawi mengatakan, pengerjaan jalan ini sempat terjadi keterlambatan yang disebabkan banyak faktor. Mulai dari akhir Desember, Januari hingga Februari, pengejaran proyek hampir vakum karena curah hujan tinggi di wilayah setempat. Bahkan oleh Pemkab dalam hal ini Bupati Lobar mengeluarkan SK tanggap darurat bencana di Sekotong saat itu.

“Itu (pengerjaan) sempat vakum satu bulan setengah, tidak bisa kita kerja. Kita mau kerja, begitu selesai langsung hujan,” terangnya, Jumat (8/5/2026).

Akibat hujan itu, banyak material LPA jalan itu yang tergerus. Sehingga atas dasar itu dilakukan penyetopan atau penghentian pengerjaan proyek. Hal ini yang menyebabkan keterlambatan.
Setelah itu, pemasangan LPA mulai bergerak. Namun, di saat yang sama juga terjadi kenaikan BBM, yang memicu kelangkaan material aspal di NTB. Hal ini juga yang menghambat pekerjaan proyek ini.

Terkait kenaikan harga BBM berpengaruh terhadap proyek ini pun,pihaknya sudah dipanggil BPK. Pihaknya menejelaskan pada BPK terkait langkah-langkah yang telah diambil. Sehingga berkat dukungan semua pihak, stok aspal pun bisa diperoleh pihak rekanan. Aspal pun sudah tersedia, meskipun dengan harga yang jauh lebih tinggi karena imbas kenaikan harga BBM.

“Kami sudah lakukan koordinasi, dan di lapangan saat ini sedang dilakukan perapian LPA, karena LPA ini perlu dilakukan perapian dan dipadatkan lagi agar permukaan jalan siap diaspal”imbuhnya.
Pihaknya menargetkan perapian dan pemadatan ini bisa selesai 3-4 hari ke depan. Setelah itu barulah dilakukan pengaspalan. “Kalau pengaspalan tiga hari bisa clear (selesai), tidak memerlukan banyak waktu,” ujarnya.

Pengerjaan jalan ini pun ditarget tuntas dalam waktu dua minggu ke depan atau akhir bulan ini selesai. Untuk memastikan pelaksanaan proyek ini berjalan maksimal, pihaknya memperketat pengawasan dan pengendalian di lapangan untuk mengecek progresnya secara intensif. Pihaknya juga berharap agar cuaca mendukung sehingga pengerjaan pengaspalan jalan ini bisa tuntas sesuai target.

Dengan cepat selesainya pengerjaan jalan ini, tentu warga masyarakat di wilayah tersebut bisa menggunakan jalan itu secepatnya. Terhadap kontrak proyek ini lanjut dia diberlakukan perpanjangan waktu. Dan ini secara aturan dibolehkan dengan ketentuan diberlakukan denda bagi rekanan tersebut. (her)

Dampingi Desa Berdaya di Sakra, Ketua TP PKK NTB Tekankan Intervensi Sosial Tepat Sasaran

globalfmlombok.com
-
0
Dampingi Desa Berdaya di Sakra, Ketua TP PKK NTB Tekankan Intervensi Sosial Tepat Sasaran

Selong (globalfmlombok.com) – Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Sinta M. Iqbal, memimpin survei lokasi sekaligus diskusi pendampingan Program Desa Berdaya di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua TP PKK NTB Windi Abul Chair beserta jajaran TP PKK Provinsi NTB.

Dalam arahannya, Bunda Sinta menegaskan keterlibatan TP PKK Provinsi NTB dalam Program Desa Berdaya merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas Pemerintah Provinsi NTB, khususnya dalam pengentasan kemiskinan.

“Kami ingin PKK memberi peran dalam mendukung program utama pemerintah daerah, yakni pengentasan kemiskinan melalui Desa Berdaya. Tahun 2026 kami ingin menjadi pendamping bagi dua desa di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Lombok Timur dipilih sebagai lokasi pendampingan karena dinilai memiliki potensi besar, namun masih menghadapi sejumlah persoalan sosial yang membutuhkan perhatian khusus
Berdasarkan data yang dimiliki TP PKK NTB, intervensi di bidang kesehatan dan sosial menjadi fokus utama, terutama dalam upaya percepatan penurunan angka stunting dan pencegahan pernikahan anak.

“PKK Provinsi memiliki dua misi besar, yakni membantu penurunan angka stunting dan penurunan angka pernikahan anak di NTB,” katanya..

Menurutnya, pendampingan di Desa Sakra harus dilakukan secara terukur dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, TP PKK melibatkan pemerintah desa, pendamping desa, kader PKK, hingga kader Posyandu agar program yang dijalankan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program yang telah ada sebelumnya.

Bunda Sinta juga menekankan pentingnya pengawasan dan monitoring berkelanjutan dalam setiap program pemberdayaan masyarakat.

Ia menilai banyak program yang tidak berjalan optimal akibat lemahnya pemantauan pascapelaksanaan kegiatan.

“Kalau monitoring tidak berjalan baik, semangat masyarakat bisa turun dan program kembali dimulai dari nol. Karena itu kita harus bergerak bersama, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa hingga kader-kader di lapangan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Timur, Hj. Ra’yal Ain Haerul Warisin, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Desa Sakra sebagai salah satu pilot project Desa Berdaya di Pulau Lombok.

Menurutnya, Desa Sakra memiliki potensi besar di sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif yang perlu terus dikembangkan berbasis kearifan lokal.

“Kita harus mengembangkan makanan khas daerah agar menjadi produk unggulan yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Penjabat Kepala Desa Sakra, Lalu Achmad Nadirsyah Yumawan, menjelaskan bahwa Desa Sakra telah menerima berbagai program Desa Berdaya, baik yang bersifat transformasi maupun tematik.

Dari total 4.965 kepala keluarga di Desa Sakra, lebih dari 500 di antaranya merupakan kepala keluarga perempuan yang menjadi salah satu fokus penanganan program.

Ia menambahkan, pemerintah desa juga berencana mengembangkan usaha berbasis pangan lokal, termasuk budidaya jamur, sebagai upaya membangun industri rumahan masyarakat. “Kami berharap nantinya muncul ikon produk unggulan dari Desa Sakra melalui Program Desa Berdaya ini,” tutupnya. (r)

Pertamina: Panic Buying BBM dan Elpiji di NTB Hanya Sementara

globalfmlombok.com
-
0
Pertamina: Panic Buying BBM dan Elpiji di NTB Hanya Sementara

Mataram (globalfmlombok.com) – PT Pertamina Patra Niaga memastikan lonjakan pembelian bahan bakar minyak (BBM) maupun Elpiji akibat aksi panic buying masyarakat di NTB hanya bersifat sementara dan tidak berdampak signifikan terhadap konsumsi secara keseluruhan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan kepanikan masyarakat biasanya terjadi pada momen tertentu, seperti saat muncul kekhawatiran kenaikan harga BBM non-subsidi.

“Seperti yang terjadi pada akhir Maret menuju awal April, ada kekhawatiran harga BBM non-subsidi naik sehingga masyarakat membeli secara berbondong-bondong di SPBU. Tapi kondisi seperti itu biasanya hanya berlangsung singkat,” ujarnya.

Menurut Ahad, lonjakan konsumsi saat panic buying umumnya hanya terjadi selama satu hingga tiga hari. Kenaikan permintaan pun relatif kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 persen.

“Kalau terjadi kepanikan, biasanya hanya satu sampai tiga hari. Setelah kebutuhan terpenuhi, konsumsi kembali normal. Secara rata-rata kenaikannya hanya sekitar 1 sampai 2 persen,” katanya.

Untuk Elpiji, ia menjelaskan kepanikan biasanya dipicu isu kelangkaan barang di tingkat pengecer. Padahal, stok di pangkalan resmi masih tersedia.

Karena itu, Pertamina terus memperketat distribusi agar penyaluran Elpiji bersubsidi lebih diprioritaskan kepada masyarakat pengguna langsung, bukan pengecer. Langkah ini dilakukan untuk mencegah permainan harga di tingkat pengecer.

Ahad menyoroti masih adanya praktik penjualan Elpiji di atas harga wajar di tingkat pengecer. Bahkan, harga tabung Elpiji 3 kilogram di beberapa tempat dilaporkan bisa mencapai Rp30 ribu per tabung.

“Harga seperti itu dipastikan bukan berasal dari pangkalan resmi. Karena itu kami mendorong masyarakat membeli langsung di pangkalan,” tegasnya.

Untuk memudahkan masyarakat, Pertamina juga telah menyediakan akses informasi lokasi pangkalan resmi melalui tautan dan situs yang dapat digunakan masyarakat untuk mencari pangkalan Elpiji terdekat.

Sementara itu, konsumsi energi di NTB saat ini masih menunjukkan tren meningkat, terutama untuk Elpiji 3 kilogram dan BBM subsidi. Sebaliknya, konsumsi BBM non-subsidi cenderung menurun setelah adanya penyesuaian harga.

Menurut Ahad, pemerintah tetap menjaga harga Pertalite agar selisih harga dengan BBM non-subsidi tidak terlalu jauh. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah perpindahan konsumsi secara besar-besaran ke BBM subsidi yang dapat membebani anggaran negara.

Di sisi lain, Pertamina juga terus meningkatkan kapasitas produksi BBM nasional melalui kilang di Balikpapan dan Cilacap guna memperkuat pasokan domestik dan mengurangi ketergantungan impor.

“Yang jelas, masyarakat tidak perlu panik karena stok tetap kami pantau dan akan ditambah jika diperlukan,” katanya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pertamina Ungkap Pemicu Kepanikan Pembelian BBM dan Elpiji di NTB “

1...656667...384Halaman 66 dari 384