Beranda blog Halaman 55

Program MBG di NTB Capai 1,8 Juta Penerima, Sejumlah Wilayah Pinggiran Masih Belum Terlayani

globalfmlombok.com
-
0
Program MBG di NTB Capai 1,8 Juta Penerima, Sejumlah Wilayah Pinggiran Masih Belum Terlayani

Mataram (globalfmlombok.com)—

Provinsi Nusa Tenggara Barat kini tercatat memiliki 820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu juga melibatkan 39.023 relawan dan telah menjangkau 1.832.808 penerima manfaat.

Untuk mengoptimalkan program MBG di NTB Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana bertemu dengan Gubernur NTB di Pendopo Tengah Gubernur, Rabu (12/5/2026).

Dalam kunjungan itu, Dadan hadir bersama rombongan dari Jakarta dan tim Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Lombok. Sementara Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, didampingi Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, dan Ketua Satgas MBG NTB, Fathul Ghani.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional per 9 Mei 2026, Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni 258 unit. Posisi berikutnya ditempati Lombok Tengah dengan 179 unit dan Lombok Barat sebanyak 126 unit.

Dadan mengatakan, sebagai lembaga baru dengan program berskala nasional, BGN menghadapi berbagai tantangan pada tahap awal pelaksanaan MBG. Namun, dorongan Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghadirkan layanan makan bergizi menjadi motivasi utama dalam mempercepat pelaksanaan program.

“Program sebesar ini tentu menghadapi banyak dinamika, mulai dari tingginya antusiasme masyarakat hingga persoalan teknis di lapangan. Kritik yang muncul kami anggap sebagai bagian dari proses membangun pelayanan publik,” ujarnya.

Ia menilai capaian NTB menjadi salah satu yang terbaik secara nasional. Bahkan, progres pelaksanaan MBG di NTB disebut telah melampaui target awal pemerintah pusat.

Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan pemerintah daerah sejak awal terus melakukan konsolidasi bersama pemerintah kabupaten/kota agar program strategis nasional tersebut dapat berjalan optimal.

Menurut dia, hasil positif yang dicapai NTB tidak lepas dari kerja sama lintas daerah serta keterlibatan relawan di berbagai wilayah.

Meski demikian, Iqbal mengakui masih terdapat sejumlah wilayah pinggiran yang belum sepenuhnya terjangkau program MBG. Wilayah tersebut bukan termasuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), melainkan kawasan yang lokasinya cukup jauh dari pusat kota sehingga belum banyak diminati mitra penyelenggara.

“Di beberapa desa sebenarnya sudah ada sekolah dan pondok pesantren yang sangat memungkinkan untuk dilayani satu SPPG. Program ini sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut,” kata Iqbal.

Menanggapi hal itu, Dadan memastikan pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan pemerintah daerah untuk mempercepat pemetaan titik layanan baru di wilayah yang belum terjangkau program MBG.(ris/r)

Pemprov NTB Perkuat Upaya Jadikan Tambora Geopark Dunia, Teluk Saleh Jadi Penyangga Konservasi

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Perkuat Upaya Jadikan Tambora Geopark Dunia, Teluk Saleh Jadi Penyangga Konservasi

Mataram (globalfmlombok.com)—

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat langkah menjadikan Tambora sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) dengan menempatkan konservasi lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan kawasan. Salah satu penguatan penting dilakukan melalui perlindungan kawasan Teluk Saleh yang dinilai menjadi penyangga utama ekosistem dan biodiversitas Geopark Tambora.

Komitmen tersebut disampaikan langsung Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat mempresentasikan pengajuan Geopark Tambora di hadapan tim panelis UNESCO secara daring, Rabu (13/5).

Dalam presentasi itu, Gubernur Iqbal didampingi Sekretaris Bappeda NTB Baiq Yunita Puji Widiani, General Manager Badan Pengelola Geopark Tambora Makdis Sari, serta General Manager Rinjani UNESCO Global Geopark Qwadru P. Wicaksono.

Di hadapan panelis UNESCO, Gubernur menegaskan bahwa NTB tidak memulai pengelolaan geopark dari titik nol. Pengalaman mengelola Rinjani UNESCO Global Geopark menjadi modal penting dalam memperkuat tata kelola Tambora menuju standar geopark dunia.

“We don’t start from the scratch. Kami sudah memiliki pengalaman bagaimana mengelola geopark sebagai pusat konservasi lingkungan, pelestarian geologi, dan pemberdayaan masyarakat,” tegas Iqbal.

Menurutnya, Tambora merupakan forgotten gem yang selama ini belum sepenuhnya dikenal dunia, padahal memiliki kekayaan geologi, sejarah, budaya, dan biodiversitas yang sangat besar.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat mempresentasikan pengajuan Geopark Tambora di hadapan tim panelis UNESCO secara daring, Rabu (13/5).

Berbeda dengan Rinjani yang dikenal sebagai destinasi wisata pegunungan dunia, Tambora menyimpan jejak salah satu letusan vulkanik terbesar dalam sejarah modern manusia. Letusan Gunung Tambora tahun 1815 tidak hanya mengubah bentang alam Pulau Sumbawa, tetapi juga memengaruhi iklim dunia dan memicu fenomena The Year Without Summer di Eropa akibat penyebaran abu vulkanik ke atmosfer bumi.

“Tambora bukan hanya tentang gunung api. Ia adalah bagian penting dari sejarah dunia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kawasan Geopark Tambora mencakup tiga wilayah budaya besar, yakni Bima, Dompu, dan Sumbawa, yang menjadi bagian penting dalam penguatan konservasi berbasis masyarakat dan pelestarian budaya lokal.

Selain nilai sejarah dan budaya, kawasan Tambora juga berada di wilayah timur garis Wallace (Wallace Line), yang dikenal memiliki tingkat biodiversitas tinggi dengan banyak spesies flora dan fauna endemik.

Iqbal mengungkapkan, sedikitnya 275 spesies telah berhasil diidentifikasi di kawasan tersebut, meskipun jumlah sebenarnya diyakini jauh lebih besar dan sebagian berada dalam kondisi terancam akibat kerusakan hutan serta aktivitas ilegal.

“Karena itu konservasi menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan kawasan ini,” jelasnya.

Komitmen tersebut diperkuat melalui kebijakan konservasi Teluk Saleh yang menjadi habitat hiu paus (whale shark) serta kawasan penting ekosistem laut di Pulau Sumbawa.

Menurut Gubernur, perlindungan Teluk Saleh menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan kawasan geopark tetap berjalan seimbang dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.

“Konservasi bukan pelengkap pembangunan, tetapi fondasi utama pembangunan kawasan,” tegasnya.

Sementara itu, General Manager Badan Pengelola Geopark Tambora, Makdis Sari, menegaskan bahwa Tambora memiliki nilai universal yang sangat kuat sebagai warisan geologi dunia.

“Tambora bukan sekadar gunung berapi. Ia adalah arsip hidup dari peristiwa geologis yang mengubah sejarah manusia,” ujarnya.

Menurut Makdis, jejak letusan Tambora tahun 1815 hingga kini masih dapat ditelusuri melalui berbagai bukti ilmiah, geologi, dan budaya yang menjadikan kawasan tersebut memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan dunia.

Pengajuan Tambora sebagai UNESCO Global Geopark menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat posisi daerah sebagai pusat konservasi, geopark dunia, dan pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan di Indonesia timur.(ris/r)

 

Punya Bandara dan Pelabuhan, Loteng Berpotensi Jadi Jalur Kejahatan Transnasional

globalfmlombok.com
-
0
Punya Bandara dan Pelabuhan, Loteng Berpotensi Jadi Jalur Kejahatan Transnasional

Praya (globalfmlombok.com) – Wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) disebut berpotensi menjadi jalur perlintasan kejahatan lintas Negara. Khususnya kasus penyelundupan manusia atau people smuggling. Keberadaan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) serta pelabuhan diwilayah ini jadi pemicu utamanya.

Hal itu terungkap saat kunjungan Tim Asistensi Australian Federal Police (AFP) bersama Divhubinter Polri di Polres Loteng, Selasa (12/5/2026). Pada kesempatan itu, tim Asistensi AFP bertemu langsung dengan puluhan masyarakat nelayan di Loteng. Hadir juga Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.,M.Si., serta pejabat utama Polres Loteng lainnya.

Dalam pemaparanya perwakilan AFP Mr. Chad Aston, yang sebelumnya juga memberikan edukasi kepada masyarakat pesisir di wilayah Loteng bagian selatan mengatakan kasus penyelundupan manusia khususnya ke wilayah Australia dalam setahun terakhir menunjukkan trens peningkatan yang cukup mengkhawatirkan. Banyak di antara kasus-kasus penyelundupan manusia tersebut melalui jalur laut dengan memanfaatkan perahu milik nelayan.

Dan, dalam hal ini wilayah Loteng menyimpan risiko sebagai jalur perlintasan kejahatan tersebut. Dengan memanfaatkan sarana trasportasi yang ada di daerah ini, terutama pelabuhannya. Mengingat, jaraknya yang berdekatan dengan Australia.

Dalam aksinya fasilitator (pelaku penyeludupan) sering kali memanfaatkan ketidaktahuan nelayan lokal agar mau membawa imigran ilegal masuk ke Australia. Untuk itu penting bagi pihaknya mengingatkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pesisir di daerah ini agar tidak terjebak dalam praktek illegal tersebut.

“Para pelaku tidak peduli dengan nyawa manusia atau kerugian yang dialami nelayan. Mereka hanya mementingkan keuntungan pribadi. Jadi kami hadir untuk memastikan masyarakat tidak terjebak dalam praktik ilegal ini,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Kapolres Loteng AKBP Eko Yusmiarto, S.I.K., menambahkan, kedatangan tim asisten dari kepolisian federal Australia tersebut sebagai langkah preventif dalam upaya mencegah kasus penyelundupan manusia di daerah ini. Mengingat, Loteng memiliki akses vital berupa bandara internasional serta pelabuhan yang berpotensi dijadikan jalur kejahatan transnasional.

“Sebagai gerbang masuknya warga asing ke Pulau Lombok, wilayah Loteng menyimpan risiko menjadi jalur perlintasan kejahatan lintas Negara,” tegasnya.

Pihaknya mengingatkan kepada masyarakat, utamanya masyarakat pesisir tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu pelaku penyelundupan manusia. Bahwa kesadaran masyarakat adalah kunci utama dalam mencegah wilayah ini dijadikan sebagai tempat transit maupun keberangkatan tindak pidana penyelundupan manusia tersebut.

Jika masyarakat menemukan indikasi aktifitas yang mencurigakan, terutama di wilayah perairan diharapkan bisa segera melapor ke aparat terdekat. Karena penyelundupan manusia merupakan kejahatan serius dan untuk memberantasnya butuh kerja sama internasional. “Segera laporkan jika menemukan indikasi aktivitas mencurigakan di wilayah perairan,” imbaunya. (kir)

World Book Day 2026, BI NTB Gelar Bedah Buku “Rumus Anti Nganggur”

globalfmlombok.com
-
0
World Book Day 2026, BI NTB Gelar Bedah Buku “Rumus Anti Nganggur”

Mataram (globalfmlombok.com)—

Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan bedah buku “Rumus Anti Nganggur” dalam rangka merayakan World Book Day 2026, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serba Guna Kantor Perwakilan BI NTB, Kota Mataram, itu mengusung tema “Connected by Literacy: Building Future-Ready Communities”. Acara dihadiri mahasiswa serta sejumlah peserta dari berbagai kalangan.

Bedah buku menghadirkan penulis sekaligus praktisi pengembangan karier, Rene Suhardono.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Hario K. Pamungkas, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi muda menghadapi masa depan yang penuh tantangan.

“Bagaimana kita menyiapkan generasi ke depan untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Kita perlu menyiapkan diri sehingga ketika ada kesempatan terbuka, kita sudah siap,” ujarnya.

Dalam peringatan World Book Day tahun ini, BI NTB menggelar tiga kegiatan utama. Pertama, melakukan rebranding perpustakaan BI NTB dengan nama baru “Pustaka Bumi Gora”.

Menurut Hario, perpustakaan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pegawai BI, tetapi juga dibuka lebih luas untuk masyarakat umum.

“Kami ingin lebih memperkenalkan dan membuka perpustakaan kami untuk seluruh masyarakat, bukan hanya untuk pegawai BI saja,” katanya.

Kegiatan kedua adalah program hibah buku kepada sejumlah perpustakaan mitra BI di NTB. Program itu akan dikoordinasikan juga bersama pemerintah daerah.

Sementara kegiatan ketiga berupa bedah buku “Rumus Anti Nganggur” yang dinilai relevan dengan semangat Hari Buku Sedunia, terutama dalam membangun kesiapan generasi muda menghadapi dunia kerja dan perubahan zaman.

Melalui kegiatan tersebut, BI NTB berharap budaya literasi di masyarakat semakin meningkat sekaligus mendorong lahirnya komunitas yang siap menghadapi tantangan masa depan.(ris)

TPID NTB Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Harga Jelang Iduladha 2026

globalfmlombok.com
-
0
TPID NTB Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Harga Jelang Iduladha 2026

Mataram (globalfmlombok.com)—

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 2026.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi TPID Provinsi NTB bertema “Pengendalian Harga Jelang HBKN Iduladha” yang digelar di Kota Mataram, Selasa (12/5/2026).

Rapat dibuka Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, serta Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, Wahyudin.

Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan TPID kabupaten/kota, Kanwil DJPb NTB, Perum Bulog, Hiswana Migas, Pertamina, serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Berdasarkan data BPS, NTB mengalami deflasi sebesar 0,11 persen secara bulanan (month to month/mtm) pada April 2026. Deflasi terbesar disumbang Kabupaten Sumbawa yang mencapai 0,52 persen.

Komoditas yang menjadi penyumbang utama deflasi antara lain cabai rawit, daging ayam, dan emas perhiasan. Dengan capaian tersebut, NTB menjadi salah satu dari delapan provinsi di Indonesia yang mengalami deflasi pada April 2026.

Meski demikian, inflasi tahunan NTB masih berada di atas rata-rata nasional, walaupun tetap dalam rentang target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen. Sejumlah komoditas diperkirakan berpotensi mengalami kenaikan harga menjelang Iduladha, di antaranya daging ayam ras, cabai rawit, dan minyak goreng.

Sekda NTB, Abul Chair, mengatakan pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Namun, pertumbuhan tersebut harus diimbangi dengan stabilitas harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Inflasi tahunan NTB yang masih berada di atas nasional perlu menjadi perhatian bersama, terutama menjelang Iduladha yang biasanya meningkatkan permintaan pangan, transportasi, dan kebutuhan pokok,” ujarnya.

Ia juga menyoroti adanya disparitas inflasi antarwilayah di NTB. Karena itu, TPID provinsi maupun kabupaten/kota diminta memperkuat koordinasi dan melakukan langkah cepat di lapangan.

Beberapa langkah yang didorong antara lain penguatan pasokan dan distribusi bahan pokok strategis, perluasan kerja sama antardaerah, pemantauan harga harian berbasis real time, optimalisasi operasi pasar, serta pengendalian inflasi berbasis data dan teknologi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Hario K. Pamungkas, menyampaikan hingga Mei 2026 pihaknya telah mendukung stabilisasi harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah di 37 titik di NTB.

Selain itu, BI NTB juga bersinergi dengan Badan Pangan Nasional dalam fasilitasi distribusi pangan cabai rawit sebanyak 2,48 ton dari Enrekang saat HBKN Ramadan dan Idulfitri 2026.

“Ke depan, BI NTB akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi menjelang Iduladha melalui Gerakan Pangan Murah, penyaluran sarana dan prasarana produksi, serta edukasi belanja bijak melalui berbagai platform media,” kata Hario.(r)

SPPG Daerah Terpencil di NTB Mulai Dibangun, HKTI: Bisa Jadi Motor Ekonomi Desa

globalfmlombok.com
-
0
SPPG Daerah Terpencil di NTB Mulai Dibangun, HKTI: Bisa Jadi Motor Ekonomi Desa

Mataram (globalfmlombok.com) – Program pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah terpencil mulai dijalankan di Provinsi NTB. Selain ditujukan untuk memperluas penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), keberadaan dapur-dapur SPPG ini juga dinilai berpotensi menjadi penggerak ekonomi desa melalui penyerapan hasil pertanian, peternakan, hingga perikanan masyarakat lokal.

Komisaris Independen PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), sekaligus Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTB, H. Willgo Zainar, SE.,MBA., mengatakan, pemerintah saat ini memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan SPPG di wilayah terpencil yang sebelumnya dikenal sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Dalam nomenklaturnya memang disebut pembangunan SPPG daerah terpencil. Ini menjadi atensi khusus Bapak Presiden Prabowo dan Badan Gizi Nasional agar pemerataan penerima manfaat bisa tercapai, terutama di wilayah-wilayah yang tantangan stuntingnya masih tinggi,” ujarnya di Mataram, Rabu, 13 Mei 2026, setelah mendampingi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Ir. Dadan Hindayana meresmikan SPPG di daerah Lombok Utara.

Ia menyebut, satu unit SPPG di Kabupaten Lombok Utara baru saja diluncurkan. Sementara itu, terdapat enam titik lain di daerah tersebut yang telah siap secara fisik dan hanya menunggu proses penilaian serta appraisal dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Selain di Lombok Utara, pembangunan juga diarahkan ke wilayah Pulau Sumbawa, termasuk kawasan kepulauan yang dinilai masih sulit dijangkau layanan serupa.

“Di NTB sementara ada sekitar 13 sampai 14 titik. Sebagian besar berada di KLU dan Sumbawa, orientasinya memang daerah terpencil dan kepulauan yang selama ini belum terjangkau,” jelasnya.

Setiap unit SPPG daerah terpencil diproyeksikan melayani maksimal 1.000 penerima manfaat, mulai dari siswa SD, SMP, SMA, ibu hamil, ibu menyusui hingga kelompok lansia.

Willgo menjelaskan, pembangunan SPPG juga diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru di daerah. Setiap dapur diperkirakan dapat menyerap sekitar 20 hingga 25 tenaga kerja lokal, terutama anak-anak muda yang baru lulus sekolah maupun perguruan tinggi. Menurut dia, pemerintah juga mendorong agar kebutuhan bahan baku dapur dipenuhi dari hasil produksi masyarakat sekitar.

“Mulai dari sayur, padi, ikan, ayam, telur sampai buah-buahan seperti pisang diharapkan berasal dari desa sekitar. Jadi program ini tidak hanya bicara soal makanan bergizi, tetapi juga bagaimana ekonomi desa ikut bergerak,” jelasnya.

Secara nasional, pembangunan SPPG yang melibatkan Krakatau Steel ditargetkan mencapai sekitar 500 titik dan dilakukan bertahap di berbagai daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara Timur, termasuk NTB.

Dari sisi organisasi petani, HKTI melihat program MBG menghadirkan pasar baru bagi sektor pertanian yang selama ini kerap menghadapi persoalan pemasaran hasil panen.

“Selama ini kita terlalu fokus di hulu, bagaimana meningkatkan produksi. Tapi jarang bicara siapa pembeli hasil pertanian. Nah sekarang MBG ini bisa menjadi off-taker baru bagi petani,” kata Willgo.

Ia menegaskan anggota HKTI dapat berperan sebagai pemasok bahan pangan bagi dapur SPPG, baik sebagai petani, peternak, nelayan maupun pelaku usaha distribusi.

Untuk mendukung kebutuhan modal kerja para pemasok, HKTI juga telah berkomunikasi dengan Gubernur NTB, Lalu. Iqbal serta Bank NTB Syariah agar petani dan pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Bank biasanya melihat siapa off-takernya. Kalau sudah jelas ada pembeli tetap dari SPPG, maka petani dan peternak akan lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan,” ujarnya.

Di sisi lain, Willgo mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi lonjakan permintaan bahan pangan akibat operasional SPPG agar tidak memicu kenaikan harga di pasar.

Menurutnya, solusi yang bisa dilakukan adalah menyiapkan lahan produksi di sekitar SPPG untuk memenuhi sebagian kebutuhan bahan baku secara mandiri.
“Kalau supply dan demand tidak diatur bisa memicu inflasi. Karena itu SPPG juga perlu punya lahan produksi sendiri atau membangun kemitraan dengan petani sekitar agar kebutuhan masyarakat tetap aman,” katanya.

Ia optimistis program MBG melalui pembangunan SPPG di daerah terpencil akan menciptakan siklus ekonomi baru di desa-desa NTB.

“Program ini bukan hanya soal penerima manfaat makanan bergizi. Ini bisa melibatkan petani, peternak, nelayan hingga pengusaha baru. Ekonomi yang selama ini berputar di kota, ke depan harus mulai bergerak dari desa,” pungkasnya.(bul)

Dugaan Pelecehan Seksual oleh Oknum Siswa Perlu Ditindak Tegas

globalfmlombok.com
-
0
Dugaan Pelecehan Seksual oleh Oknum Siswa Perlu Ditindak Tegas

Mataram (globalfmlombok.com) – Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu oknum siswa kepada siswi di SMKN 1 Kopang, Kabupaten Lombok Tengah menjadi peringatan serius bagi kelangsungan ruang aman dan nyaman di lingkungan sekolah. Kasus ini perlu mendapat atensi serius dan langkah tegas dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora), sekolah, hingga seluruh pemangku kebijakan agar kejadian serupa tidak terulang.

Sebagai informasi, dugaan kasus ini bermula setelah sebuah foto yang memperlihatkan seorang siswa memegang area sensitif seorang siswa di dalam kelas. Kasus ini kemudian viral dan memantik perhatian masyarakat serta sejumlah pihak.
Setelah mendapat informasi mengenai dugaan kasus tersebut, Kabid SMK-PK pada Dinas Dikpora NTB, Hasbi segera menghubungi langsung kepala sekolah yang bersangkutan. Dari hasil komunikasinya dengan kepala sekolah, Hasbi menyampaikan kronologi kejadian yang melibatkan siswa-siswi itu.

Ia mengatakan bahwa sebelum foto yang memperlihatkan dugaan pelecehan itu viral, para siswa tengah bermain seperti biasanya. Lalu, seorang siswa secara iseng mengambil foto dugaan pelecehan seksual tersebut lalu mengunggahnya.

“Dan foto itu keluar, namanya anak-anak juga iseng, ya postinglah itu foto. Dianggap luculah itu, akhirnya saya sampaikan kalau foto itu tidak lucu. Tapi foto itu menyangkut moral anak-anak,” ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (13/5/2026).

Hasbi meminta sekolah untuk menindak tegas semua siswa yang terlibat baik yang mengambil foto maupun siswa yang ada di dalam foto tersebut. “Sehingga saya minta ke kepala sekolahnya untuk memberikan teguran keras pada anak yang melakukan perbuatan ini, baik yang memfoto, men-share, dan yang ada di situ, yang lakinya itu,” tegasnya.

Ia juga meminta pihak sekolah untuk mempertemukan kedua orangtua siswa yang bersangkutan untuk dilakukan komunikasi lebih lanjut. Hasbi berharap kejadian serupa tidak terulang demi memastikan sekolah menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi siswa.

Hal ini juga sejalan dengan Permendikdasmen No 6 Tahun 2026 tentang Budaya Aman dan Nyaman. Bahwa sekolah perlu membangun nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku untuk untuk menjamin pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, dan keamanan sosio-kultural, serta keadaban dan keamanan digital demi menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif.

Hasbi memastikan akan terus melakukan edukasi serta sosialisasi terhadap Permendikdasmen tersebut untuk menjamin ruang belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Ia juga mengimbau, agar sekolah juga orangtua turut serta dalam upaya sosialisasi dan edukasi. Sehingga, ikhtiar untuk memastikan sekolah menjadi tempat ramah bagi anak.

“Saya berharap tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah kita, dan saya berharap saya akan berikhtiar untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada sekolah-sekolah ini dan saya akan turun terus ke sekolah-sekolah memastikan bahwa sekolah ini aman dan nyaman untuk pendidikan anak-anak kita semua,” pungkas Hasbi.
Sementara itu, Kepala SMKN 1 Kopang, Subhan Hadi mengatakan, pihaknya masih mendalami dugaan kasus yang melibatkan siswa-siswinya. “Kami masih tanya-tanya dulu. Belum bisa kami sampaikan (detailnya). Nanti kami akan sampaikan juga,” ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (13/5/2026).

Ia menyampaikan, pihaknya saat ini tengah mengkonfirmasi terkait siapa siswa yang terlibat dalam pengungkapan foto yang viral tersebut. Konfirmasi juga dilakukan kepada dua siswa yang berada di dalam foto.

“Lagi mengkonfirmasi sebenarnya siapa sih anak-anak yang mengangkat berita itu yang memviralkan. “Makanya ini sedang kita panggil (siswa) ini. Orangtua (siswa yang bersangkutan) juga,” tuturnya.

Terpisah, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Joko Jumadi mengatakan, kasus ini perlu melalui proses hukum yang tegas sesuai dengan Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Sebab, ia menilai, kasus yang diduga dilakukan oleh oknum siswa di Lombok Tengah kepada temannya itu sudah tergolong parah. Sehingga perlu mendapat tindakan yang tegas.

“Harus ada sanksi, tetapi sanksi yang mendidik. Artinya jangan berpikir kalau kemudian masuk di polisi semuanya akan berakhir dengan penjara, nggak juga. Ada pilihan-pilihan lain,” tegasnya.

Dugaan kasus yang terjadi di SMKN 1 Kopang itu pun menjadi kasus yang pertama yang ditangani LPA Kota Mataram pada 2026 berdasarkan jenis tindakan. Joko mengaku, kasus-kasus sejenis sebelumnya berbentuk kekerasan fisik, hingga memamerkan video pada saat pacaran.

“Tapi yang kasus yang kayak gini baru pertama yang tahun ini baru pertama ini,” akunya.

Adapun sebagai tindak lanjut, Joko mengaku telah membuka komunikasi dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Ia berharap, aparat segera bergerak untuk menangani kasus ini. “Saya tadi sudah sebenarnya juga ada komunikasi dengan teman-teman di Polres. Mudah-mudahan Polres sudah bergerak,” ujarnya.

Perlu Satgas dan Kolaborasi Antar-pihak
Joko menekankan, bahwa dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual perlu keberadaan Satuan Tugas (Satgas) untuk menjamin lingkungan pendidikan yang aman secara fisik, psikologis, dan digital. Keberadaan Satgas ini juga sesuai dengan arahan Permendikdasmen No 6 Tahun 2026 yang mendorong pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten,Kota).

Selain itu, perlu ada upaya pencegahan secara sistemik yang dilakukan oleh sekolah. Artinya, pemberian edukasi tentang materi anti kekerasan seksual perlu menjadi bagian tak terpisahkan dari kurikulum sekolah. “Tapi harus sistemik untuk memasukkan materi anti-kekerasan itu di dalam pembelajaran di sekolah,” tegasnya.

Selanjutnya adalah penanganan yang komprehensif, meliputi pemulihan kepada korban. Pemulihan juga diberikan kepada pelaku di samping juga memberikan sanksi. “Sanksi itu untuk pemulihan, bukan sekadar sanksi untuk menjerakan, nggak, tapi sanksi untuk memulihkan,” pungkasnya. (sib)

Ombudsman NTB Terima Lagi Aduan Terkait Pungutan Saat Pengambilan Surat Kelulusan

globalfmlombok.com
-
0
Ombudsman NTB Terima Lagi Aduan Terkait Pungutan Saat Pengambilan Surat Kelulusan

Mataram (globalfmlombok.com)  –

Salah satu sekolah di Kota Mataram diduga kembali memungut uang komite sebagai syarat pengambilan surat keterangan lulus. Kasus ini terungkap setelah Ombudsman menerima laporan masyarakat pada, Selasa (12/5). Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB, Arya Wiguna membenarkan adanya laporan masyarakat terkait dugaan praktik maladministrasi berupa pungutan uang komite sebagai syarat pengambilan surat keterangan lulus.

“Hari ini tim lagi turun. Salah satu sekolah terkait dugaan pungutan uang SKL,” ujarnya kepada Suara NTB, Rabu (13/5).

Sebelumnya, Ombudsman NTB telah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam pelayanan pendidikan di salah satu SMA di Kota Mataram. Laporan tersebut menyebutkan bahwa siswa diwajibkan melunasi pembayaran uang komite sebelum dapat mengambil Surat Keterangan Lulus (SKL).

Arya menyebut, berdasarkan laporan skema persyaratan yang dipakai oleh pihak sekolah hampir sama dengan skema yang dilakukan SMA sebelumnya. Siswa diminta melunasi uang komite untuk memperoleh SKL.

Ia menegaskan, bahwa praktik tersebut tidak boleh dilakukan oleh sekolah dengan alasan apapun. Sebab, SKL merupakan hak siswa yang harus diberikan tanpa persyaratan. Sementara, ketentuan membayar uang komite merupakan urusan antara pihak komite dengan orangtua.

Hal itu sejalan dengan ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2008 terkait dengan pendanaan pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/wali tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik termasuk syarat pengambilan SKL.

Apalagi dalam Permendikbud No 75 tahun 2016 sumbangan bersifat sukarela, tidak ditentukan jenis serta jumlahnya dan ranahnya komite bukan sekolah.

Sementara itu, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) NTB, melalui Kabid SMA, Tohajudin menyampaikan bahwa pihaknya akan memanggil dan meminta konfirmasi kepada pihak sekolah yang bersangkutan.

“Kalau memang ada (kejadian) seperti tersebut di atas (laporan Ombdusman), tentu kami akan memanggil dan meminta konfirmasi dulu,” jawabnya singkat. (sib)

Artikel ini merupakan konten konvergensi media yang sebelumnya telah dipublikasikan melalui kanal daring suarantb.com dengan judul” Siswa di Mataram Diduga Kembali Dipungut Uang Komite”

Belanja Pemerintah Pusat di NTB Capai Rp1,66 Triliun di Triwulan I 2026, Fokus untuk Dukung Pelayanan Publik

globalfmlombok.com
-
0
Belanja Pemerintah Pusat di NTB Capai Rp1,66 Triliun di Triwulan I 2026, Fokus untuk Dukung Pelayanan Publik

Mataram (globalfmlombok.com)–

Realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga triwulan I 2026 mencapai Rp1,661 triliun atau 17,7 persen dari pagu APBN. Angka tersebut meningkat Rp291,88 miliar atau 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Adi Widyandana dalam konferensi pers APBN Kita di KPPN Mataram, Rabu (13/5/2026).

Adi mengatakan, peningkatan belanja pemerintah pusat difokuskan untuk mendukung pelayanan publik di NTB. Sejumlah sektor strategis mencatat kenaikan belanja dibandingkan tahun sebelumnya.

“Belanja pada sektor pendidikan meningkat 19,6 persen, sektor kesehatan 22 persen, dan sektor ekonomi naik 57,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah pusat juga telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN kementerian dan lembaga sebesar Rp227,44 miliar. Penyaluran tersebut diberikan kepada 59.837 ASN pada 561 satuan kerja kementerian/lembaga di NTB.

Secara rinci, realisasi belanja kementerian/lembaga terbesar berasal dari belanja pegawai yang mencapai Rp1,176 triliun atau 26,4 persen dari pagu.

Sementara itu, belanja barang terealisasi sebesar Rp342,61 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional program pemerintah di berbagai sektor, antara lain fungsi kesehatan sebesar Rp17,05 miliar, pendidikan Rp84,7 miliar, ketertiban dan keamanan Rp125,04 miliar, serta pelayanan umum Rp65,41 miliar.

Pemerintah pusat juga menyalurkan barang yang diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah senilai Rp22,23 miliar dalam bentuk sarana-prasarana, peralatan, dan mesin.

Di sisi lain, realisasi belanja modal mencapai Rp141,30 miliar. Anggaran itu digunakan antara lain untuk pembangunan jaringan, irigasi, jalan, dan jembatan sebesar Rp49,31 miliar. Kemudian pengadaan peralatan dan mesin Rp19,22 miliar, pembangunan gedung dan bangunan Rp59,64 miliar, serta belanja modal lainnya seperti rehabilitasi sekolah dan pengadaan buku sekolah sebesar Rp13,10 miliar.

“Untuk belanja bantuan sosial, realisasinya tercatat sebesar Rp26,4 miliar atau 5,59 persen dari pagu,” ujarnya.

Bantuan sosial tersebut disalurkan melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dalam bentuk uang dan barang. Bantuan uang tercatat sebesar Rp122 juta, sedangkan bantuan barang mencapai Rp292,6 juta.

Program bantuan itu menyasar kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, serta kelompok korban penyalahgunaan narkotika dan orang dengan HIV/AIDS (ODHIV).(ris)

Realisasi Pajak NTB di Triwulan I 2026 Capai Rp578 Miliar, Didominasi Pajak Berbasis Konsumsi dan Penghasilan

globalfmlombok.com
-
0
Realisasi Pajak NTB di Triwulan I 2026 Capai Rp578 Miliar, Didominasi Pajak Berbasis Konsumsi dan Penghasilan

Mataram (globalfmlombok.com)—

Kinerja penerimaan pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga 31 Maret 2026 menunjukkan perkembangan yang positif dan konsisten di tengah dinamika ekonomi.

Realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp578,80 miliar atau sebesar 14,84% dari target tahunan sebesar Rp3.901,24 miliar. Capaian ini juga diikuti dengan pertumbuhan sebesar 13,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Nusa Tenggara Aan Adipuranto dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram, Rabu (13/5/2026).

Komposisi penerimaan pajak di NTB masih didominasi oleh pajak berbasis konsumsi dan penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) memberikan kontribusi signifikan sebesar Rp392,19 miliar, sementara Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) mencapai Rp379,10 miliar.

Dominasi kedua jenis pajak ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi domestik, baik dari sisi konsumsi masyarakat maupun penghasilan, tetap terjaga dengan baik dan menjadi penopang utama penerimaan negara di daerah.

“Dilihat dari sisi sektoral, penerimaan pajak di NTB masih didominasi oleh sektor administrasi pemerintahan yang menyumbang 44,5% dari total penerimaan atau sebesar Rp257,60 miliar,” ujar Aan.

Hal ini menunjukkan kuatnya peran belanja pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi. Sektor perdagangan juga menunjukkan performa yang sangat baik dengan kontribusi sebesar 18,0% dan pertumbuhan signifikan mencapai 33,0%, mencerminkan meningkatnya aktivitas distribusi barang dan konsumsi masyarakat.

Dari aspek kepatuhan, jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan hingga Maret 2026 tercatat sebanyak 159.121 SPT, yang terdiri dari 155.630 SPT Orang Pribadi dan 3.491 SPT Badan.

Peningkatan jumlah pelaporan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sedangkan, data per 11 Mei 2026 jumlah SPT Orang Pribadi dan Badan sebanyak 184.916 dengan realisasi mencapai114,05% dari target.

Berdasarkan KEP No.71/PJ/2026, pemerintah memberikan relaksasi yaitu penghapusan sanksi administratif berupa denda dan bunga. Relaksasi ini diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan penyampaian SPT PPh Badan Tahun Pajak 2025, pembayaran PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2025, dan pelunasan atas kekurangan pembayaran PPh Pasal 29 atas SPT PPh Badan Tahun Pajak 2025. Relaksasi berlaku hingga 1 bulan setelah jatuh tempo yaitu 31 Mei 2026.

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah turut menghadirkan sejumlah insentif perpajakan, di antaranya insentif PPN untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi serta insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) atas pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun dengan ketentuan tertentu selama tahun 2026.

Dengan kinerja penerimaan yang terus menunjukkan tren positif, dukungan kebijakan yang adaptif, serta inovasi layanan, Kanwil DJP Nusra optimis bahwa penerimaan pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat akan terus tumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pembangunan nasional.(ris/r)

1...545556...380Halaman 55 dari 380