Mataram (globalfmlombok.com)—
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 2026.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi TPID Provinsi NTB bertema “Pengendalian Harga Jelang HBKN Iduladha” yang digelar di Kota Mataram, Selasa (12/5/2026).
Rapat dibuka Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, serta Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, Wahyudin.
Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan TPID kabupaten/kota, Kanwil DJPb NTB, Perum Bulog, Hiswana Migas, Pertamina, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Berdasarkan data BPS, NTB mengalami deflasi sebesar 0,11 persen secara bulanan (month to month/mtm) pada April 2026. Deflasi terbesar disumbang Kabupaten Sumbawa yang mencapai 0,52 persen.
Komoditas yang menjadi penyumbang utama deflasi antara lain cabai rawit, daging ayam, dan emas perhiasan. Dengan capaian tersebut, NTB menjadi salah satu dari delapan provinsi di Indonesia yang mengalami deflasi pada April 2026.
Meski demikian, inflasi tahunan NTB masih berada di atas rata-rata nasional, walaupun tetap dalam rentang target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen. Sejumlah komoditas diperkirakan berpotensi mengalami kenaikan harga menjelang Iduladha, di antaranya daging ayam ras, cabai rawit, dan minyak goreng.
Sekda NTB, Abul Chair, mengatakan pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Namun, pertumbuhan tersebut harus diimbangi dengan stabilitas harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Inflasi tahunan NTB yang masih berada di atas nasional perlu menjadi perhatian bersama, terutama menjelang Iduladha yang biasanya meningkatkan permintaan pangan, transportasi, dan kebutuhan pokok,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya disparitas inflasi antarwilayah di NTB. Karena itu, TPID provinsi maupun kabupaten/kota diminta memperkuat koordinasi dan melakukan langkah cepat di lapangan.
Beberapa langkah yang didorong antara lain penguatan pasokan dan distribusi bahan pokok strategis, perluasan kerja sama antardaerah, pemantauan harga harian berbasis real time, optimalisasi operasi pasar, serta pengendalian inflasi berbasis data dan teknologi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Hario K. Pamungkas, menyampaikan hingga Mei 2026 pihaknya telah mendukung stabilisasi harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah di 37 titik di NTB.
Selain itu, BI NTB juga bersinergi dengan Badan Pangan Nasional dalam fasilitasi distribusi pangan cabai rawit sebanyak 2,48 ton dari Enrekang saat HBKN Ramadan dan Idulfitri 2026.
“Ke depan, BI NTB akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi menjelang Iduladha melalui Gerakan Pangan Murah, penyaluran sarana dan prasarana produksi, serta edukasi belanja bijak melalui berbagai platform media,” kata Hario.(r)
