Mataram (globalfmlombok.com)—
Provinsi Nusa Tenggara Barat kini tercatat memiliki 820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu juga melibatkan 39.023 relawan dan telah menjangkau 1.832.808 penerima manfaat.
Untuk mengoptimalkan program MBG di NTB Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana bertemu dengan Gubernur NTB di Pendopo Tengah Gubernur, Rabu (12/5/2026).
Dalam kunjungan itu, Dadan hadir bersama rombongan dari Jakarta dan tim Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Lombok. Sementara Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, didampingi Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, dan Ketua Satgas MBG NTB, Fathul Ghani.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional per 9 Mei 2026, Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni 258 unit. Posisi berikutnya ditempati Lombok Tengah dengan 179 unit dan Lombok Barat sebanyak 126 unit.
Dadan mengatakan, sebagai lembaga baru dengan program berskala nasional, BGN menghadapi berbagai tantangan pada tahap awal pelaksanaan MBG. Namun, dorongan Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghadirkan layanan makan bergizi menjadi motivasi utama dalam mempercepat pelaksanaan program.
“Program sebesar ini tentu menghadapi banyak dinamika, mulai dari tingginya antusiasme masyarakat hingga persoalan teknis di lapangan. Kritik yang muncul kami anggap sebagai bagian dari proses membangun pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menilai capaian NTB menjadi salah satu yang terbaik secara nasional. Bahkan, progres pelaksanaan MBG di NTB disebut telah melampaui target awal pemerintah pusat.
Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan pemerintah daerah sejak awal terus melakukan konsolidasi bersama pemerintah kabupaten/kota agar program strategis nasional tersebut dapat berjalan optimal.
Menurut dia, hasil positif yang dicapai NTB tidak lepas dari kerja sama lintas daerah serta keterlibatan relawan di berbagai wilayah.
Meski demikian, Iqbal mengakui masih terdapat sejumlah wilayah pinggiran yang belum sepenuhnya terjangkau program MBG. Wilayah tersebut bukan termasuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), melainkan kawasan yang lokasinya cukup jauh dari pusat kota sehingga belum banyak diminati mitra penyelenggara.
“Di beberapa desa sebenarnya sudah ada sekolah dan pondok pesantren yang sangat memungkinkan untuk dilayani satu SPPG. Program ini sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut,” kata Iqbal.
Menanggapi hal itu, Dadan memastikan pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan pemerintah daerah untuk mempercepat pemetaan titik layanan baru di wilayah yang belum terjangkau program MBG.(ris/r)
