Beranda blog Halaman 191

ART di Mataram Terjerat Dugaan Pengurasan Tabungan Majikan

globalfmlombok.com
-
0
ART di Mataram Terjerat Dugaan Pengurasan Tabungan Majikan

Mataram (globalfmlombok.com) – Seorang Asisten Rumah Tangga (ART) di Kota Mataram berinisial NKW (26) ditangkap aparat kepolisian karena diduga menguras uang di rekening bank milik majikannya hingga lebih dari Rp200 juta.

Kepala Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB AKBP Catur Erwin Setiawan, Senin (2/2/2026), mengatakan korban merupakan seorang purnawirawan pegawai negeri sipil (PNS). Tersangka dan korban diketahui tinggal berdua di rumah milik korban.

Kasus ini terungkap saat korban mengecek saldo rekeningnya di sebuah mesin ATM Bank BNI. Saat itu, korban mendapati saldo di rekeningnya hanya tersisa Rp15 ribu.

“Korban kemudian mengecek rekening Bank Mandiri miliknya dan mendapati saldo juga berkurang, tersisa Rp179 ribu,” kata Catur.

Padahal sebelumnya, lanjut Catur, korban masih memiliki dana dalam jumlah besar di dua rekening tersebut dan merasa tidak pernah melakukan transaksi penarikan atau pemindahan dana. Merasa janggal, korban kemudian mencetak rekening koran dari kedua bank.

“Dari rekening koran itu ditemukan sejumlah transaksi penarikan yang tidak diketahui korban. Total kerugian korban mencapai Rp222.295.000,” ujarnya.

Atas temuan tersebut, korban kemudian melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap bahwa pelaku pengurasan rekening korban adalah ART korban sendiri.

“Tersangka menarik uang korban secara bertahap, dengan nominal penarikan sekitar Rp10 juta setiap kali transaksi,” jelas Catur.

Dalam melancarkan aksinya, NKW dibantu oleh seorang pria berinisial M yang bertugas menarik uang dari mesin ATM. Uang hasil kejahatan tersebut kemudian diserahkan kepada pasangan NKW berinisial R.

Polisi mengungkap, R merupakan residivis kasus narkoba sekaligus penadah dalam perkara pencurian. Uang hasil kejahatan itu digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya membeli dua unit sepeda motor, jam tangan pintar, sepeda listrik, perhiasan, serta memberikan pinjaman kepada sejumlah pihak.

Saat ini, NKW dan M telah ditahan di Rumah Tahanan Polda NTB untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain kartu ATM, dua unit sepeda motor beserta STNK dan BPKB, kunci kendaraan, satu unit mobil Daihatsu Sigra, ponsel merek Samsung, satu unit smartwatch, sepeda listrik, uang tunai Rp550 ribu, serta perhiasan emas.

Atas perbuatannya, NKW disangkakan Pasal 476 juncto Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Para tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” ART di Mataram Diduga Kuras Tabungan Majikan hingga Rp200 Juta “

Muzihir Tebar Ancaman Pemecatan terhadap Akri Jika Melawan Keputusan DPP PPP

globalfmlombok.com
-
0
Muzihir Tebar Ancaman Pemecatan terhadap Akri Jika Melawan Keputusan DPP PPP

Mataram (globalfmlombok.com) – Setelah menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Ketua DPW PPP NTB, H Muzihir langsung menebar ancaman terhadap kader-kader PPP yang tidak loyal dan patuh terhadap keputusan DPP PPP tersebut.

Salah satu kader yang disinggung Muzihir yakni Ketua fraksi PPP di DPRD NTB, Muhammad Akri. Pasalnya dari awal Akri tidak mengakui keabsahan Muswil yang digelar kubu Muzihir tersebut, termasuk hasil Muswilnya yang mengangkat kembali Muzihir sebagai Ketua DPW.

Muzihir memberikan peringatan keras kepala Akri bahwa bersangkutan akan tetap diperbolehkan menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD NTB selama bersikap kooperatif dan menerima keputusan DPP.

“Mau tetap jadi anggota DPR ya silakan, ndak akan saya pecat, artinya kalau dia baik-baik menerima SK hari ini. Paling diganti jadi ketua Fraksi, itu kan hal biasa,” kata Muzihir pada Senin (2/2/2026).

Namun demikian apabila Akri tetap menolak untuk mengakui kepengurusan hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP NTB versi Muzihir yang telah disahkan DPP tersebut. Maka dengan terpaksa pihaknya akan mengambil sikap tegas akan menjatuhkan sanksi keras yakni pemecatan sebagai anggota DPRD NTB.

“Tapi kalau dia melawan terus, artinya tidak mengakui ya mau tidak mau, mau suka tidak suka ya kami kan juga punya aturan main anggaran dasar rumah tangga, terpaksa di PAW,” tegasnya.

Ia menyebut penolakan Akri terhadap kepengurusan baru ini sama artinya dengan tidak mengakui keabsahan keputusan DPP PPP di bawah kepemimpinan Ketua Umum Mardiono.

“Ya karena dia tidak mengakui saya sebagai ketua, tidak mengakui keputusan DPP ketua umumnya pak Mardiono. Ya bagaimana kita harus tetapkan orang yang tidak mengakui keabsahan kepengurusan yang sudah jelas,” tukasnya.

Meski demikian, Muzihir akan tetap membuka ruang dialog apabila Akri bersedia menerima keputusan DPP. Tapi jika tetap ngotot tidak mengakui, maka Muzihir juga akan bersikap sebaliknya yakni tidak mengakui Akri sebagai kader, maka dengan demikian keberadaan Akri sebagai anggota DPRD NTB bisa di singkirkan.

“Kalau dia baik ayo mari tetap dia jadi ketua Fraksi PPP, kalau dia ndak mau mengakui ya mau tidak mau, suka tidak suka ya kita juga tidak mengakui dia sebagai anggota Fraksi,” katanya.

Dikonfirmasi lebih jauh, apabila nantinya Akri mengambil langkah hukum, Muzihir menegaskan bahwa hal itu merupakan hak bagi setiap warga negara, namun ia menyebut prosesnya harus diarahkan kepada DPP, bukan kepengurusan di daerah.

“Kalau dia ndak puas silakan, ajukan di pengadilan misalnya dengan terjadi nanti gugat SK itu, ya gugat DPP jangan gugat saya, kan bukan saya yang buat SK. Entah melalui Mahkamah partai atau melalui pengadilan umum atau pengadilan tata usaha negara, itu jalurnya, jangan saya dituntut,” ujarnya.

Terlepas dari semua itu, Muzihir menegaskan bahwa seluruh proses Muswil PPP NTB yang mengantarkannya terpilih lagi sebagai ketua DPW telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme partai dan petunjuk dari DPP.

Sebagaimana diketahui, Mohammad Akri sebelumnya menolak hasil Muswil PPP NTB versi Muzihir dan berada di kubu yang berbeda dalam dinamika Muktamar ke-X PPP di Jakarta. (ndi)

Kasus Dugaan Dana “Siluman”, LPSK Tolak Perlindungan 15 Anggota DPRD NTB

globalfmlombok.com
-
0
Kasus Dugaan Dana “Siluman”, LPSK Tolak Perlindungan 15 Anggota DPRD NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan perlindungan yang diajukan 15 anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait perkara dugaan dana “siluman”.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, Senin (2/2/2026), mengatakan LPSK telah mengambil keputusan untuk menolak seluruh permohonan perlindungan yang diajukan oleh belasan legislator tersebut.

Menurut Susilaningtias, para pemohon mengajukan dua jenis perlindungan, yakni perlindungan fisik dan perlindungan hukum. Namun, permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Perlindungan hukum pada prinsipnya diberikan kepada seseorang yang berada dalam posisi sebagai korban atau pelaku yang menghadapi laporan balik. Sementara dalam perkara ini, 15 anggota dewan tersebut tidak berada dalam kondisi itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, para anggota DPRD NTB tersebut tidak sedang menghadapi laporan balik atas keterangan yang telah mereka sampaikan dalam proses penanganan perkara. Kondisi itulah yang menjadi dasar LPSK menolak permohonan perlindungan dimaksud.

“Karena itu, permohonan tidak dapat dipenuhi karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban,” kata Susilaningtias.

Ia menambahkan, sejak awal para legislator tersebut mengajukan permohonan perlindungan dengan alasan telah berstatus sebagai saksi. Mereka menyatakan telah memberikan keterangan, termasuk terkait penerimaan uang dalam jumlah tertentu yang kemudian dikembalikan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

LPSK Komitmen Pantau Perkara

Terkait kemungkinan adanya rekomendasi atau nota dari LPSK kepada Kejati NTB, Susilaningtias menegaskan LPSK tidak mengeluarkan rekomendasi apa pun. Meski demikian, LPSK tetap berkomitmen untuk memantau perkembangan perkara dugaan dana “siluman” tersebut.

“Apabila di tengah proses hukum saksi yang telah memberikan keterangan mengalami ancaman, maka LPSK dapat memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Hal serupa juga berlaku bagi tiga tersangka dalam perkara ini. Jika salah satu di antaranya nantinya berstatus sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama, LPSK dapat memberikan perlindungan sesuai mekanisme hukum.

Dalam perkara dugaan dana “siluman” ini, Kejati NTB telah menetapkan tiga anggota DPRD NTB sebagai tersangka, yakni IJU, MNI, dan HK. Ketiganya disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa menilai peran ketiganya sebagai pihak pemberi uang kepada 15 anggota DPRD NTB yang sebelumnya mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Kisaran uang yang diduga sebagai suap tersebut mencapai sekitar Rp200 juta per orang.

Sebagian uang telah disita dari penitipan belasan anggota DPRD NTB dan dijadikan kelengkapan alat bukti perkara, dengan total mencapai sekitar Rp2 miliar.

Terakhir, Kejati NTB telah melimpahkan ketiga tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis (15/1/2026). Pelimpahan tersebut menandai rampungnya tahap penyidikan dan perkara segera disidangkan. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” LPSK Tolak Permohonan Perlindungan 15 Anggota DPRD NTB dalam Kasus Dugaan Dana “Siluman” “

Pemkot Mataram Tunda Pelantikan 51 Kepala Sekolah

globalfmlombok.com
-
0
Pemkot Mataram Tunda Pelantikan 51 Kepala Sekolah

Mataram (globalfmlombok.com) – Rencana pelantikan 51 kepala sekolah (kepsek) di Kota Mataram kembali diundur. Pelantikan yang semula dijadwalkan berlangsung pada Januari 2026, kini direncanakan ulang pada awal Februari 2026.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Naufal Aldian, pekan kemarin menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih dalam tahap pengajuan nama-nama calon kepala sekolah ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram.

Menurut Naufal, dari total 51 calon kepala sekolah yang akan dilantik, tiga orang merupakan hasil seleksi bakal calon kepala sekolah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan sumber pembiayaan dari APBN. Sementara 48 calon lainnya merupakan hasil seleksi yang dibiayai melalui APBD Kota Mataram.

“Kebutuhan kepala sekolah kita sampai, termasuk yang akan pensiun hingga Desember 2026. Karena itu, kemarin kami melatih 48 orang untuk menutupi kekurangan tersebut. Jadi saat ini kami sudah memiliki stok,” jelas Naufal yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.

Ia mengakui, proses penempatan kepala sekolah membutuhkan waktu relatif lama. Hal ini karena setiap sekolah di Kota Mataram memiliki karakter dan ciri yang berbeda, sehingga dibutuhkan figur kepala sekolah dengan kompetensi dan karakter yang sesuai.

“Penempatan kepala sekolah ini memang tidak bisa tergesa-gesa. Setiap sekolah punya karakter masing-masing, sehingga harus dipimpin oleh orang yang tepat,” ujarnya.

Disdik Kota Mataram sebelumnya telah melakukan wawancara terhadap puluhan calon kepala sekolah. Dari proses tersebut, dilakukan pemetaan kompetensi dan keahlian untuk menentukan penempatan yang paling sesuai.

“Itu yang kami racik terlebih dahulu. Kami tidak ingin gegabah dalam urusan penempatan kepala sekolah,” tegasnya.

Naufal menambahkan, pemetaan kompetensi tersebut penting untuk memastikan penempatan calon kepala sekolah sejalan dengan upaya memajukan dunia pendidikan di Kota Mataram. Menurutnya, fondasi pembangunan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas individu kepala sekolah, tetapi juga oleh kemampuan kepsek membangun relasi dengan masyarakat di lingkungan sekolah.

“Paling tidak, kepala sekolah yang ditempatkan harus memahami kondisi dan karakter masyarakat di sekitarnya,” terangnya.

Dengan penempatan yang tepat dan sesuai kebutuhan sekolah, Disdik Kota Mataram berharap kualitas pendidikan di daerah tersebut dapat terus meningkat.

“Kami berharap kualitas pendidikan meningkat. Jangan sampai penempatan kepala sekolah yang tidak sesuai justru menurunkan kualitas sekolah,” tandasnya. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pelantikan 51 Kepsek di Mataram Diundur “

1.090 Putri Mandalika Ramaikan Bau Nyale di Pantai Kuta

globalfmlombok.com
-
0
1.090 Putri Mandalika Ramaikan Bau Nyale di Pantai Kuta

Praya (globalfmlombok.com) – Guna menyemarakkan ajang budaya tahunan Bau Nyale 2026, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akan menggelar karnaval budaya Siu (Seribu) Putri Mandalika di kawasan Pantai Kuta, Jumat (6/2/2026). Sebanyak 1.090 Putri Mandalika dijadwalkan berparade bersama, disertai penampilan berbagai kesenian khas Lombok dari seluruh kecamatan di Loteng.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Loteng, Drs. H. Lalu Herdan, M.Si., mengatakan total peserta karnaval diperkirakan mencapai lebih dari 1.200 orang.

“Total peserta karnaval diperkirakan lebih dari 1.200 orang. Untuk Putri Mandalika sendiri jumlahnya sekitar 1.090 orang,” ungkap Herdan di Kantor Bupati Loteng, akhir pekan kemarin.

Ia menjelaskan, peserta karnaval tidak hanya berasal dari unsur pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan sekolah-sekolah negeri, termasuk madrasah di Lombok Tengah. Seluruh peserta merupakan perwakilan daerah setempat.

“Pesertanya dari berbagai elemen di Lombok Tengah. Tidak ada peserta dari luar daerah,” jelasnya.

Selain memeriahkan perayaan Bau Nyale yang akan berlangsung pada 7–8 Februari 2026, karnaval budaya Siu Putri Mandalika juga menjadi ajang promosi kekayaan seni dan budaya Lombok Tengah kepada masyarakat luas. Kegiatan ini sekaligus menegaskan Lombok Tengah sebagai daerah yang kaya akan tradisi dan budaya lokal.

Herdan menambahkan, rangkaian event Bau Nyale akan diawali dengan pertunjukan presean yang digelar di kawasan Pantai Kuta mulai 1 Februari 2026 selama empat hari. Sementara itu, puncak perayaan Bau Nyale akan dipusatkan di Pantai Seger, dengan menghadirkan band nasional Geisha serta sejumlah artis lokal.

Bhayangkara Riding Day

Masih dalam rangkaian perayaan Bau Nyale, Polres Lombok Tengah juga akan menggelar Bhayangkara Riding Day 2026 pada Sabtu, 7 Februari 2026. Kegiatan ini akan diikuti ribuan anggota komunitas otomotif bersama selebgram Sintia Mariska.

Kapolres Loteng AKBP Eko Yusmiarto, S.I.K., mengatakan kegiatan akan diisi dengan touring dari eks Bandara Selaparang menuju kawasan The Mandalika untuk bersama-sama meramaikan event Bau Nyale.

“Selain menyemarakkan Bau Nyale, kegiatan ini juga menjadi upaya mempererat silaturahmi antara Polri, komunitas motor, dan masyarakat,” ujarnya, Sabtu (31/1/2026).

Bersamaan dengan Bhayangkara Riding Day, Polres Loteng juga menggelar aksi penggalangan donasi kemanusiaan bagi korban bencana alam, baik di Lombok Tengah maupun di Pulau Sumatra. Setiap peserta yang berdonasi sebesar Rp100 ribu akan mendapatkan kupon undian berhadiah.

“Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kebersamaan dan hiburan, tetapi juga sarana berbagi dan membantu sesama,” pungkasnya. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” au Nyale, 1.090 Putri Mandalika akan Berparade di Pantai Kuta “

Radikalisme Diduga Menyusup Lewat Game Online, Orang Tua di NTB Diminta Berperan Aktif

globalfmlombok.com
-
0
Radikalisme Diduga Menyusup Lewat Game Online, Orang Tua di NTB Diminta Berperan Aktif

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Para orang tua di Lombok Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB) diminta lebih waspada dan aktif mengawasi aktivitas anak dalam permainan daring atau game online. Pasalnya, salah satu game online, yakni Roblox, diidentifikasi diduga dimanfaatkan sebagai jalur masuk paham radikalisme karena memuat adegan kekerasan dan unsur SARA.

Peringatan tersebut disampaikan Ketua Tim Pencegahan Wilayah Pulau Lombok Densus 88 Antiteror Mabes Polri, Ipda Hariadi, saat sosialisasi pencegahan paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme di SMKN 1 Gerung, Sabtu (31/1/2026).

Menurut Hariadi, pola perekrutan jaringan teror mengalami pergeseran. Jika sebelumnya menggunakan pertemuan tatap muka atau kajian tertutup, kini mereka bermigrasi ke ruang digital, terutama media sosial dan platform daring.

“Sekarang mereka terjun ke media sosial. Pada November 2025 lalu kami menyelamatkan 122 anak se-Indonesia, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Ini membuktikan markas mereka beralih ke media sosial untuk perekrutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan pengungkapan pada November 2025, game online Roblox diduga dimanfaatkan sebagai wadah awal. Lingkungan permainan yang mengandung kekerasan dinilai dapat membentuk ketertarikan terhadap aksi agresif, yang kemudian menjadi celah perekrutan.

“Di dalam game itu sudah ada fondasi kekerasan. Tanpa disadari, pengguna digiring untuk menyukai kekerasan. Celah inilah yang dimanfaatkan,” katanya.

Hariadi menyebutkan, pengguna yang telah melalui proses penyaringan kemudian dikelompokkan berdasarkan kecenderungan permainan. Mereka yang gemar menggunakan senjata tajam diarahkan ke kelompok anarko, sementara yang tertarik pada senjata api digiring ke grup percakapan tertentu yang terafiliasi dengan jaringan ekstrem.

“Ini merupakan jaringan yang terhubung dengan Al-Qaeda. Di Indonesia, masyarakat lebih mengenalnya dengan ISIS,” ujarnya.

Selain kekerasan, pihaknya juga menemukan dugaan konten SARA dalam salah satu mode permainan, berupa kompetisi antara klub Muslim dan non-Muslim. Hal ini dinilai berpotensi memicu polarisasi dan konflik identitas, terutama bagi anak-anak.

Karena itu, Hariadi mengimbau orang tua tidak hanya mengawasi anak di lingkungan sekolah, tetapi juga di rumah dan ruang digital. Ia menekankan pentingnya peran keluarga dalam menjaga generasi muda dari paparan paham radikal.

“Jangan sampai kita diadu domba melalui game online. Pengawasan orang tua menjadi kunci,” tegasnya.

Lebih lanjut, hasil identifikasi menunjukkan sasaran game tersebut mencakup anak-anak, remaja, dan ibu-ibu. Berdasarkan pengakuan pelaku yang ditangkap, ibu-ibu dinilai memiliki pengaruh besar dalam keluarga sehingga menjadi target penting.

“Ibu-ibu punya pengaruh besar. Inilah yang dimanfaatkan,” katanya.

Ia mengajak para orang tua, khususnya para ibu, untuk berperan aktif mencegah radikalisme sebagai bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menjaga kerukunan dan persatuan di tengah masyarakat. (*)

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Game Online Diduga Jalur Masuk Radikalisme, Orang Tua di NTB Diminta Awasi Anak “

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional–Daerah, Infrastruktur dan Perdagangan jadi Salah Satu Fokus APBD 2026

globalfmlombok.com
-
0
Sinkronisasi Program Prioritas Nasional–Daerah, Infrastruktur dan Perdagangan jadi Salah Satu Fokus APBD 2026

Mataram (globalfmlombok.com)-

Pemerintah Provinsi menegaskan komitmennya menyelaraskan program prioritas nasional dengan program prioritas daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Sinkronisasi tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja berkualitas, serta mendorong kewirausahaan dan penguatan sektor industri.

Sejumlah program strategis tercantum dalam dokumen sinkronisasi tersebut, khususnya pada sektor perhubungan dan perdagangan. Dinas Perhubungan, misalnya, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 70,95 juta untuk Program Pengelolaan Pelayaran. Program ini difokuskan pada peningkatan tata kelola pelayaran guna menunjang konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, Dinas Perhubungan juga menganggarkan dana sebesar Rp 1,96 miliar untuk Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dari jumlah tersebut, Rp 1,06 miliar dialokasikan dalam belanja operasional dan Rp 900 juta pada belanja modal. Program ini diharapkan mampu meningkatkan keselamatan, kelancaran lalu lintas, serta mendukung mobilitas barang dan jasa.

Di sektor perdagangan dan industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyiapkan anggaran Rp 270 juta untuk Program Pengembangan Ekspor. Program ini diarahkan untuk memperluas akses pasar produk daerah, khususnya produk unggulan yang memiliki daya saing ekspor.

Sementara itu, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 745 juta. Program ini bertujuan memperkuat rantai distribusi dan mendukung kelancaran arus barang, terutama dari sentra produksi ke pasar.

Seluruh program tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong tumbuhnya kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta memperkuat agromaritim industri melalui peran aktif koperasi.

Melalui sinkronisasi program ini, pemerintah daerah berharap pelaksanaan APBD 2026 dapat lebih efektif, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Ruas Jalan Desa Batu Bangka Kembali Rusak Usai Diterjang Banjir

globalfmlombok.com
-
0
Ruas Jalan Desa Batu Bangka Kembali Rusak Usai Diterjang Banjir

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Moyo Hilir dan Moyo Utara, tepatnya di Dusun Prajak, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyo Hilir, kembali rusak setelah dihantam banjir pada Jumat (30/1/2026) sore. Arus deras dari kawasan perbukitan setempat menggerus badan jalan hingga sebagian materialnya hanyut.

Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi (BPJP) Pulau Sumbawa Bagian Barat, Mustafa Barak, mengatakan kerusakan terjadi di jalur yang sama dengan lokasi kerusakan sebelumnya. Padahal, ruas jalan tersebut tengah dalam penanganan darurat.

“Ruas jalan yang rusak berada di jalur yang sama. Jalan ini juga sedang kami tangani secara darurat, tetapi karena kembali terhantam banjir, kondisinya rusak lagi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, banjir membawa material lumpur dan batu dari perbukitan sekitar yang menghantam badan jalan. Akibatnya, permukaan jalan mengalami kerusakan cukup parah dan sebagian bahkan hanyut terbawa arus.

Menurut Mustafa, kawasan tersebut memang tergolong rawan kerusakan. Kondisi hutan di sekitar yang telah banyak dibabat membuat aliran air dari gunung langsung menuju badan jalan saat hujan deras.

“Karena hutan di sekitar sudah banyak dibabat, air dari gunung langsung menghantam jalan. Ini yang membuat kerusakan hampir selalu berulang,” katanya.

BPJP bersama pemerintah desa dan masyarakat setempat telah melakukan penanganan sementara agar akses jalan tetap bisa dilalui. Namun, untuk penanganan lanjutan diperlukan anggaran yang cukup besar karena konstruksi jalan harus ditinggikan dari posisi saat ini.

“Saat ini kami baru melakukan penanganan darurat berupa pembersihan sisa material dan pemasangan tanda peringatan agar pengguna jalan lebih waspada. Ruas jalan hanya bisa dilalui satu kendaraan secara bergantian,” ucapnya.

Mustafa menambahkan, kerusakan ruas jalan di lokasi tersebut hampir terjadi setiap tahun. Oleh karena itu, pihaknya telah menyiapkan skema penanganan jangka panjang berupa peningkatan badan jalan guna mencegah kerusakan serupa di masa mendatang.

“Langkah darurat yang kami lakukan adalah menimbun bagian yang rusak agar tetap bisa dilalui dengan aman, sambil terus mengupayakan penanganan lebih lanjut,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ”  Dihantam Banjir, Ruas Jalan di Desa Batu Bangka Kembali Rusak “

Gubernur NTB: Penanganan 73.844 Anak Putus Sekolah Butuh Gerak Bersama

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur NTB: Penanganan 73.844 Anak Putus Sekolah Butuh Gerak Bersama

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat penanganan 73.844 anak putus sekolah melalui langkah terpadu yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, penanganan anak putus sekolah hanya akan efektif jika dilakukan melalui gerak bersama yang seirama di seluruh daerah. Penanganan parsial dan berjalan sendiri-sendiri dinilai tidak akan menghasilkan dampak signifikan.

Hal tersebut disampaikan melalui Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, yang juga juru bicara Pemprov NTB, Minggu (1/2/2026).

Menurut Ahsanul Khalik, penanganan anak putus sekolah tidak bisa hanya dibebankan pada sektor pendidikan. Persoalan tersebut berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi keluarga, sehingga membutuhkan intervensi lintas sektor.

“Pemetaan menunjukkan sebagian besar anak putus sekolah disebabkan faktor ekonomi keluarga, terutama keterbatasan biaya seragam, perlengkapan belajar, transportasi, serta kebutuhan dasar rumah tangga,” ujar Ahsanul Khalik yang akrab disapa Aka.

Selain faktor ekonomi, kendala akses pendidikan di sejumlah wilayah juga menjadi penyebab, seperti jarak sekolah yang jauh, keterbatasan layanan pendidikan, serta daya tampung satuan pendidikan. Faktor sosial, termasuk pernikahan usia anak dan anak yang masuk ke dunia kerja lebih dini, turut berkontribusi terhadap tingginya angka putus sekolah.

Kondisi tersebut, lanjut Aka, berdampak pada meningkatnya risiko pekerja anak, pernikahan anak, serta berlanjutnya siklus kemiskinan antargenerasi di NTB.

Untuk menekan angka anak putus sekolah, Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota menyiapkan penanganan melalui berbagai jalur pendidikan, baik formal maupun alternatif. Anak-anak diarahkan kembali ke sekolah negeri melalui optimalisasi daya tampung serta dukungan biaya pendidikan tidak langsung.

Sekolah swasta juga dilibatkan melalui skema kemitraan, dengan mendorong adanya bantuan bagi siswa dari keluarga miskin. Selain itu, peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diperkuat sebagai jalur pendidikan kesetaraan bagi anak yang telah terlanjur putus sekolah.

Melalui Kementerian Agama, Pemprov NTB juga mendorong peran pondok pesantren untuk menerima santri dan santriwati dari keluarga miskin melalui skema gratis atau bersubsidi. “Kami berharap ada dukungan dari Kementerian Agama dalam skema ini,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah daerah menyiapkan dukungan terhadap Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, sebagai alternatif pendidikan berasrama bagi anak dari keluarga miskin dan sangat miskin.

Sejalan dengan itu, Pemprov NTB menyiapkan kebijakan, pendanaan lintas sektor, serta sistem data terpadu anak putus sekolah. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab pada pelaksanaan di lapangan melalui pendataan by name by address, penguatan layanan pendidikan, serta penganggaran yang berpihak.

Pemerintah desa juga diminta aktif mendata anak putus sekolah di wilayah masing-masing serta melakukan pendampingan keluarga. Peran DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota turut didorong agar menyelaraskan dukungan melalui anggaran pokok pikiran guna menekan angka anak putus sekolah.

Selain pemerintah, ruang kolaborasi juga dibuka dengan dunia usaha, BUMN, BUMD, lembaga sosial, keagamaan, dan organisasi nonpemerintah melalui program beasiswa, orang tua angkat, serta pendampingan keberlanjutan pendidikan.

Aka menegaskan, Gubernur NTB menempatkan penanganan 73.844 anak putus sekolah sebagai agenda bersama seluruh daerah di NTB. “Jika provinsi dan kabupaten/kota bergerak sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan maksimal. Kuncinya adalah keserentakan dan keselarasan,” katanya.

Gubernur juga memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB untuk mengorkestrasi gerakan bersama penanganan anak putus sekolah. Bappeda diminta memastikan seluruh program lintas perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa tersinergi dalam satu peta jalan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pemantauan pelaksanaan.

“Bappeda juga segera mengundang pemerintah kabupaten/kota untuk pembahasan teknis, agar dengan anggaran Tahun Anggaran 2026 penanganan dapat langsung berjalan secara serentak dan diperkuat pada perubahan anggaran,” tegasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Tangani 73.844 Anak Putus Sekolah, Gubernur NTB Ingatkan Harus Gerak Bersama “

Satu Abad NU, Saatnya Fokus ke Pengabdian dan Kedepankan Integritas

globalfmlombok.com
-
0
Satu Abad NU, Saatnya Fokus ke Pengabdian dan Kedepankan Integritas

Oleh. Fahrul Mustofa

(Sekretaris PWI NTB/Wakil Ketua LPP NU/Ketua Forum Parlemen NTB)

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu ormas besar dan bersejarah bagi eksistensi bagi bangsa Indonesia.

Selama ini, NU yang kelahirannya dirayakan setiap Tanggal 31 Januari. Namun pada tahun ini, kelahiran tahun 2026 ini, terasa spesial.

Sebab, hal itu berarti kelahirannya menjadi penanda penting dalam sejarah Indonesia. Yakni, pada hari itu, Nahdlatul Ulama genap berusia satu abad dalam hitungan Masehi.

Di mana, satu abad bukan sekadar umur organisasi, melainkan usia peradaban, usia gagasan, dan usia pengabdian yang telah membentuk wajah keislaman dan kebangsaan Indonesia hingga hari ini.

Oleh karena itu, momentum satu abad seyogianya harus mampu dijadikan momentum untuk mulai mengutamakan khidmah (pengabdian) nyata daripada sekadar retorika atau wacana.

Karena itu, NU yang kini, memasuk fase satu abad harus mulai fokus menjadi sebuah gerakan ormas yang bukan lagi dipandang sebagai gerakan yang berlandaskan aksi sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan.

Namun NU satu abad adalah gerakan konkrit dan komprehensif menyatukan semua kekuatan pengurus struktural hingga banom untuk mulai bekerja fokus pada aksi nyata pada masyarakat.

Salah satunya, dalam aksi peduli kesetiakawanan dengan membantu masyarakat yang terdampak bencana hingga melakukan pendampingan pada petani yang mengalami gagal panen.

NU satu abad harus mulai masuk pada membangun karakter bangsa. Di situ, penting untuk mulai membangun relasi yang menumbuhkan kasih sayang, memberi pendidikan budi pekerti yang baik, dan menanamkan pandangan sosial yang inklusif dalam lingkup keluarga dan kemasyarakatan.

Sehingga, hasil yang diperoleh NU akan mampu berkontribusi pada pembangunan karakter bangsa secara tidak langsung.

*Penting Kader Berintegritas

Orang yang berintegritas ditandai oleh satunya kata dan perbuatan. Ia yang mempunyai integritas bukan tipe manusia dengan banyak wajah atau penampilan yang disesuaikan dengan motif dan kepentingan pribadi.

Bagi NU, sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia, persoalan integritas sebenarnya sudah menjadi perhatian sejak lama. Muktamar ke-14 NU di Magelang tahun 1939 telah menetapkan prinsip-prinsip pengembangan sosial dan ekonomi yang tertuang dalam konsepsi Mabadi Khaira Ummah, yaitu ash-shidqu (benar, tidak berdusta); al-wafa bil ‘ahd (menepati janji); dan at-ta’awun (tolong-menolong).

Hal ini dikenal dengan ‘mabadi khaira ummah ats-tsalasah’ (Trisila Mabadi).

Konsep Mabadi Khaira Ummah Ats-Tsalatsah

Untuk menyelaraskan diri dengan perkembangan zaman dan kemajuan ekonomi, dalam Munas NU di Lampung 1992 mabadi khaira ummah ats-tsalatsah itu dikembangkan lagi menjadi mabadi khaira ummah al-khamsah (Pancasila Mabadi) dengan menambahkan prinsip ‘adalah (keadilan) dan istiqomah (konsistensi, keteguhan).

Untik itu, integritas yang dimiliki kader NU harus tercermin dari bagaimana menjalankan tugasnya sehari-hari yang tidak hanya berpatokan pada job description masing-masing namun memiliki komitmen tinggi dengan rasa memiliki terhadap organisasi.

Kader NU yang bekerja dengan landasan kejujuran dan kedisiplinan dalam etos kerjanya akan tumbuh sikap ringan tangan terhadap rekan kerja, misalnya membantu rekan kerja pada divisi lainnya setelah semua tugasnya selesai, tidak menganggap rendah penjaga kantor sebagai pesuruh yang setiap saat harus melayaninya. Bahkan jika diperlukan, seorang

Kader NU itu, dapat merapikan mejanya sendiri dan mencuci peralatan makan yang dipakainya sendiri di pantry.

Mari di momentum satu abad ini, perilaku positif dari hal-hal kecil bagi kader NU harus mampu  menjadi trigger untuk berbagai hal yang lebih besar. Sehingga kejayaan NU yang diharapkan oleh para pendiri dapat terwujud. (**)

1...190191192...396Halaman 191 dari 396