Kepala BPS NTB Endang Tri Wahyuningsih
Mataram ( Global FM Lombok)- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi NTB hingga kini masih fluktuatif. Pada awal mula IDI dihitung tahun 2009 lalu, IDI di NTB sebesar 58,12. Namun secara terus menerus mengalami pertumbuhan hingga di tahun 2016, IDI INTB mencapai angka 65,41. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan angka IDI 2015 yang sebesar 65,08
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Endang Tri Wahyuningsih saat merilis IDI NTB di kantornya, Kamis (14/9). Ia mengatakan, IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi.
Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” dengan indeks > 80, “sedang” dengan indeks 60 – 80, dan “buruk” dengan indeks < 60. Adapun metodologi penghitungan IDI menggunakan empat sumber data yaitu review surat kabar lokal, review dokumen seperti Perda, dan Pergub, Focus Group Discussion (FGD), serta wawancara mendalam.
Pada tahun 2016, dua aspek IDI mengalami kenaikan dan satu aspek IDI mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. Meskipun capaiannya masih menjadi yang tertinggi di antara aspek lainnya, aspek lembaga demokrasi merupakan aspek IDI yang mengalami penurunan sebesar 17,23 poin. Dua aspek yang mengalami kenaikan yaitu aspek kebebasan sipil dan aspek hak hak politik masing – masing mengalami kenaikansebesar 0,97poindan 13,47 poin.
Pada tahun 2016 terdapat tiga variabel yang mengalami penurunan indeks dan empat variabel yang mengalami peningkatan. Tiga variabel yang mengalami penurunan adalah Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, Variabel Peran DPRD dan Variabel Peran Peradilan yang Independen. Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah mengalami penurunan paling tajam yaitu sebesar 52,47poin, dari 78,64 pada 2015 menjadi 26,17 pada 2016. Di urutan kedua adalah Variabel Peran DPRD yang mengalami penurunan 12,57 poin, dari 65,51 pada 2015 menjadi 52,94 pada 2016.Terakhir Variabel Peran Peradilan Yang Independen mengalami Penurunan 12,50 poin, dari 100,00 pada 2015 menjadi 87,50 pada 2016. (ris)
No Comments