Dua Ribu Warga di Mataram Terima Sertifikat Tanah Gratis

Global FM
31 Oct 2018 18:02
2 minutes reading

Walikota Mataram H Ahyar Abduh

Mataram (Global FM Lombok)- Pemerintah Kota Mataram menyerahkan sebanyak dua ribu sertifikat tanah kepada warga pada Selasa (30/10) pagi. Pemberian sertifikat itu merupakan hasil kegiatan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) 2018 yang merupakan program kerjasama antara pemerintah kota Mataram dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN)  terkait penanganan pertanahan di daerah.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam sambutannya mengatakan, dua ribu sertifikat tanah yang diserahkan kepada warga tersebut adalah bagian dari target 7.500 bidang tanah yang digratiskan biaya pra pendaftarannya oleh pemerintah. Jumlah dana APBD yang dialokasikan sebesar Rp 750 juta. Ditargetkan semua tanah yang tidak bermasalah di Kota Mataram seluruhnya sudah bersertifikat pada tahun 2019 mendatang. Dia juga menekankan bahwa biaya sertifikat ini gratis. Jika ada warga yang dipungut biaya oleh oknum tertentu, diminta untuk segera melapor.

“Pensertifikatan tanah bagi warga kota ini secara gratis.  Dipastikan tidak ada yang dipungut biaya.  Karena sampai hari ini tidak ada yang lapor. Kalau ada silahkan lapor nanti itu akan diganti orang yang mungut.  Kita tidak ingin ada sengketa tanah,  warga pecah belah gara-gara tanah di Kota mataram.  Nanti 2019 seluruh tanah di kota Mataram diupayakan sudah bersertifikat. Biaya pra pendaftaran disiapkan oleh pemkot Mataram”,katanya.

Sementara itu, Kepala BPN Provinsi NTB, Dalu Agung Darmawan dalam kesempatan yang sama mengatakan, saat ini hampir seluruh bidang tanah di Mataram sudah bersertifikat. BPN NTB menargetkan pada tahun 2019 nanti, pihkanya  akan menjadikan Kota Mataram sebagai kota lengkap yang seluruh bidang tanahnya sudah bersertifikat. Sertifikasi bidang tanah ini menurutnya akan membantu warga dari sisi keabsahan hukum dan juga pemerintah untuk mengatur tata ruang wilayahnya.

“Saya bermimpi agar Kota Mataram bisa jadi kota langkap paling tidak 2019. Karenanya butuh kerjasama dengan pemda agar ini bisa diwujudkan”,katanya. (dha)

 

No Comments

Leave a Reply