Catatan Akhir Tahun 2018, Tahun Suksesi dan Migrasi Lintas Parpol

Mataram (Global FM Lombok)- Tahun 2018 adalah tahun suksesi bagi NTB. Selain Pilkada NTB, tiga kabupaten/kota di NTB juga menjalani ritual serupa. Pilkada NTB melahirkan sepasang pemimpin dengan semangat keberlanjutan. Sementara, suksesi di Lombok Barat, Lombok Timur dan Kota Bima juga berakhir cukup mulus. Migrasi aktor politik lintas parpol ikut memberikan warna tersendiri di 2018.

Pilkada NTB 2018 dibuka dengan tampilnya empat pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur NTB ke panggung Pilkada NTB. Keempatnya adalah H. M. Suhaili FT, SH – H. Muh. Amin, SH, M.Si (Suhaili-Amin), H. Ahyar Abduh-H. Mori Hanafi, SE, M.comm (Ahyar-Mori), Dr. H. Zulkieflimansyah-Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) dan H. Moch. Ali BD – TGH. Lalu Gede Sakti AM (Ali-Sakti) yang tampil melalui jalur perseorangan.

Setelah melalui fase pendaftaran dan verifikasi, pada Februari 2018 keempat pasang calon ini akhirnya resmi ditetapkan oleh KPU NTB sebagai peserta Pilkada NTB 2018. Kepastian ini langsung diikuti pengundian nomor urut dimana pasangan Suhaili-Amin memperoleh nomor urut 1, Ahyar-Mori nomor urut 2, Zul-Rohmi nomor urut 3 dan Ali-Sakti nomor urut 4.

Keempat pasangan ini pun melenggang ke tahapan kampanye yang cukup panjang. Kampanye yang panjang ini seharusnya memberikan keleluasaan bagi pasangan calon untuk mengeksplorasi strategi kampanye dan keunggulan khasnya masing-masing. Strategi menjadi sangat menentukan karena keempat paslon sebenarnya punya kans yang sama kuat.

Pasangan Suhaili-Amin berpeluang menang karena didukung parpol dengan basis masa yang sangat kuat, yaitu Golkar, dengan dibantu Nasdem. Baik Suhaili maupun Amin memiliki keunggulan lain karena keduanya merupakan ketua partai di tingkat provinsi. Modal kedudukan strategis di partai ini tidak dimiliki oleh tiga paslon lainnya. Dan hal ini seharusnya bisa mendorong kader kedua partai untuk secara maksimal menyerap dukungan dari konstituen masing-masing.

Pasangan Ahyar-Mori juga mengantongi keuntungan lain. Paslon ini mengantongi dukungan parpol paling banyak di antara tiga paslon lainnya. Tak kurang dari tujuh partai politik tergabung dalam gerbong koalisi pengusung pasangan Ahyar-Mori, yang terdiri dari enam partai politik yang  memiliki total 32 kursi atau 49,30 persen kursi di Perlemen yakni Partai Gerindra, PPP, PAN, PDIP, Hanura dan PBB.

Sementara itu, pasangan Zul-Rohmi juga memiliki keunggulan yang khas, yaitu dukungan ormas terbesar di NTB, Nahdlatul Wathan di bawah pimpinan dan pengaruh TGB sebagai simpul massa. Selain itu, pasangan Zul-Rohmi juga memiliki kekhasan lain dengan statusnya sebagai satu-satunya paslon yang merepresentasikan kepemimpinan perempuan.

Paslon keempat, Ali-Sakti juga bukannya tanpa kekhasan tersendiri. Berkat jalur perseorangan yang ditempuh, Paslon ini paling tidak telah mengantongi dukungan kongkret dari para pendukung mereka saat sesi pencalonan. Dengan pendekatan yang tepat, Ali-Sakti sangat berpeluang melipatgandakan dukungan mereka di sesi pencalonan ini untuk meraih kemenangan.

Sayangnya, jika melihat hasil akhir, tampaknya hanya pasangan Zul-Rohmi yang berhasil secara maksimal mengkonversi potensi khas mereka menjadi dukungan nyata.

Di akhir Pilkada, pasangan Zul-Rohmi unggul dengan raihan 811.945 suara atau 31,80 persen dari total suara sah. Perolehan suara kedua ditempati pasangan nomor urut 1, Suhaili-Amin yang memperoleh 674. 602 suara atau 26,42 persen. Posisi ketiga diisi oleh pasangan Ahyar-Mori yang meraih 637.048 suara atau 24,95 persen. Pasangan nomor urut 4, Ali-Sakti harus puas di urutan keempat dengan hanya meraih 430.007 suara atau 16,84 persen.

Di Pilkada Lobar, pasangan petahana, H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun (Zaitun) tampil sebagai pemenang dengan peroleh 160.441 suara. Paslon ini unggul atas paslon nomor 2, Nauvar F Farinduan-TGH Muammar Arafat (Farin-KTM) yang meraih 116.075 suara. Sementara paslon nomor 3, H. M. Izzul Islam-TGH Khudari hanya meraih sekitar 73.823 suara.

Sementara itu, di Pilkada Lotim, pasangan H. M. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi (Sukma) meraih kemenangan telak. Sukma meraih 271.559 suara atau 42 persen dari total suara sah. Menyusul pasangan H. Haerul Warisin dengan H. Mahsun Ridwaeni sebesar 27 persen, yakni sebanyak 174.567 suara. Pasangan H. M. Syamsul Luthfi dan H. Najamuddin atau Fiddin meraih dukungan sebesar 26 persen, atau sebanyak 169.515 suara. Sementara pasangan Ali Masadi dengan Putrawan Habibi atau Alhabib sebanyak 5 persen atau hanya 32.319.

Di Pilkada Kota Bima, hasil rekapitulasi KPU memperlihatkan kemenangan Paslon nomor urut 2 H. M. Lutfi-Feri Sofyian yang meraih 39.006 suara. Disusul oleh paslon nomor 1, H. Arahman-Hj. Fera Amelia yang memperoleh sebanyak 35.059 suara. Sedangkan paslon nomor urut 3 Subhan-Wahyudin hanya mendapat 14.235 suara.

Hasil akhir Pilkada NTB yang memenangkan pasangan Zul-Rohmi tak urung memperkuat nuansa keberlanjutan program dan kebijakan yang sudah dikerjakan TGB selaku Gubernur NTB dua periode. Pasca terpilih, pasangan Zul-Rohmi memang lebih banyak mendorong program-program yang berkesinambungan dengan berbagai program TGB selama 10 tahun terakhir.

Pascaberakhirnya Pilkada, iklim politik NTB memasuki tantangan baru, yaitu proses rekonsiliasi antaraktor yang berkompetisi di Pilkada. Bukan rahasia lagi jika hasil Pilkada kerap kali melahirkan ketegangan, atau bahkan konflik yang berkepanjangan.

Untungnya, rekonsiliasi ini berakhir mulus setelah serangkaian dialog dan pertemuan antaraktor. Zulkieflimansyah sebagai sosok pemenang Pilkada, tampaknya tidak membiarkan gesekan politik yang timbul selama Pilkada menghangat terlalu lama. Saat hasil Pilkada sudah mulai terang benderang, ia mulai bertemu dan membangun komunikasi yang produktif dengan pasangan calon lainnya. Hal ini membuat iklim politik NTB pascapilkada menjadi cukup kondusif.

Kecepatan pemulihan kondusivitas politik ini juga menggenapkan catatan lain di Pilkada NTB 2018. Salah satu pencapaian yang cukup menonjol adalah tingkat partisipasi pemilih di NTB yang sangat tinggi. Jika dibandingkan Pilkada NTB tahun 2013 lalu, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2018 ini mengalami lonjakan cukup signifikan.

Pada 2013, dengan DPT sejumlah 3.478.892 dan suara sah dan tidak sah sebanyak 2.451.086, tingkat partisipasi pemilih NTB berada di angka 70,46 persen. Pada Pilkada 2018 ini, partisipasi pemilih naik menjadi 75,12 persen atau meningkat 4,66 persen dari Pilkada 2013. Dari 3.511.890 pemilih di Pilkada NTB 2018, suara sah dan tidak sah mencapai 2.637.963.

Peningkatan pada sisi kuantitas ini juga diiringi dengan peningkatan dari sisi kualitas partisipasi. Beberapa indikator yang cukup bisa dirasakan antara lain, minimnya aksi-aksi anarkis, terutama setelah terpublikasinya hasil Pilkada. Praktik politik uang juga dinilai semakin berhasil ditekan.

‘’Istilah  serangan fajar seperti tidak terdengar, yang artinya tindakan politik uang sudah sangat jauh berkurang,’’ ujar Ketua KPU NTB, L. Aksar Ansori.

Tidak adanya gugatan yang datang dari para peserta Pilkada serentak di NTB juga menjadi catatan manis bagi NTB. Dari empat Pilkada yang digelar serentak di NTB (Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat dan Kota Bima), tidak ada satupun kandidat yang menggugat hasilnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Catatan ini menempatkan NTB sebagai satu dari dua provinsi di Indonesia yang bebas dari sengketa hasil Pilkada. “Hanya dua dari 17 provinsi di Indonesia yang tidak ada gugatan sama sekali, yaitu NTB dan Bali,” sebut Aksar.

Capaian demi capaian tersebut, menjadi alasan yang cukup menggambarkan pencapaian demokratis yang sudah diraih masyarakat NTB dalam melahirkan pemimpin melalui sebuah kontes yang sehat. Karena itulah, Aksar pun menyebutkan secara tegas bahwa Pilkada NTB memang layak menjadi contoh ideal bagaimana sebuah suksesi kepemimpinan digelar.

‘’NTB ini layak menjadi laboratorium kepemimpinan nasional,’’ sebutnya.

Atas prestasi gemilang di Pilkada kali ini, Ketua MK RI, Anwar Usman bahkan memberikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat NTB. “Saya sampaikan rasa bangga dan terharu saya, bahwa untuk NTB baik Pilgub dan Pilbup di tiga daerah tidak ada yang sampai ke MK. Atas hal itu patut kita sampaikan rasa sukur dan bangga kepada masyarakat NTB, ya karena bagaimanapun yang menang ini adalah masyarakat NTB,” ucap hakim konstitusi kelahiran Bima ini, di Mataram (21/7).

Migrasi di Pemilu 2019

 Selepas Pilkada, para aktor politik juga langsung disibukkan dengan rangkaian agenda politik tahapan Pemilu 2019 yang sudah di depan mata, yakni  pendaftaran calon anggota legislatif ke KPU. Dinamika politik dalam masa penyusunan daftar Caleg yang akan didaftarkan di masing-masing partai politik, melahirkan sejumlah drama politik.

Salah satu drama yang paling menjadi sorotan adalah hijrahnya sejumlah kader Partai Demokrat yang berasal dari gerbong organisasi NW menjadi Caleg di Partai NasDem. Perpindahan itu terjadi pada menit-menit menjelang ditutupnya pendaftaran Caleg di KPU.

Kondisi yang mendera Partai Demokrat kala itu membuat partai ini dilanda kegalauan. Bagaimanapun, mencari figur yang tepat untuk mengisi daftar Caleg yang kosong karena ditinggalkan oleh Caleg potensialnya tidaklah mudah. Situasi itu tidak hanya terjadi di tingkat provinsi. Kondisi yang sama juga dialami di daerah kabupaten/Kota.

Akan tetapi, bagi Demokrat situasi tersebut tak sampai membuat patah arang. Mengusung prinsip tak ada rotan akar pun jadi, Demokrat pun tetap melaju mendaftarkan Calegnya ke KPU.

TGH. Mahalli Fikri selaku nahkoda partai mengambil langkah cepat untuk mempertahankan keseimbangan. ‘’Bukan perbuatan nahkoda sejati yang meninggalkan kapalnya dalam kondisi oleng. Yang pergi hanya beberapa orang, orang boleh berganti, tetapi Demokrat tidak boleh mati,’’ tegas Mahalli membakar semangat kadernya untuk tetap optimis menghadapi Pemilu 2019.

Di tempat lain, NasDem bersorak riang bak ketiban durian runtuh. Dari partai kecil hanya dengan tiga kursi di DPRD NTB saat ini, NasDem langsung memasang target tinggi peroleh kursinya di Pemilu 2019 setelah mendapatkan sejumlah Caleg potensial-jadi, yakni target tiga besar. Mereka bahkan berambisi untuk menduduki kursi pimpinan DPRD.

Dinamika politik yang terjadi di kedua partai itu, tidak bisa dilepaskan dari peran mantan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi alias TGB. Nama TGB yang sempat melambung di kancah nasional itu, dan digadang-gadang kuat sebagai salah satu kandidat capres/cawapres-meskipun pada akhirnya kandas.

Namun, manuver politik yang dibangun TGB kerap kali mempengaruhi konstelasi politik nasional. Salah satu keputusan politik TGB yang paling mengguncang panggung perpolitikan nasional adalah dukungannya terhadap Presiden Joko Widodo untuk kembali tampil di periode keduanya pada Pilpres 2019.

Dukungan TGB kepada Jokowi, seketika langsung mencuat menjadi isu politik paling seksi bagi kalangan media massa nasional. Hampir semua elite politik nasional ikut nimbrung memperbincangkan sikap politik TGB ini, tentu dalam posisi pro-kontra.

Partai Demokrat tempat TGB bernaung ikut kebakaran jenggot dengan sikap politik yang diambil oleh cucu pahlawan nasional TGKH. Maulana Syaikh, TGKH. M. Zainudin Abdul Majid itu.

Demokrat yang berada pada kubu Prabowo, langsung mengeluarkan ancaman untuk penjatuhan saksi kepada TGB atas sikapnya yang dinilai berseberangan dengan arah dukungan partai. Namun TGB bukalan aktor politik kemarin sore, yang langsung ciut ketika menerima gertakan. Ia pun kembali membuat kejutan politik yang mengundang perhatian publik, yakni memutuskan keluar dari Partai Demokrat.

Menutup akhir tahun 2018 ini, TGB kembali membuat kejutan politik. Mantan Gubernur NTB dua periode ini, diklaim Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh telah bergabung bersama NasDem. Para politikus NasDem di NTB pun membenarkan hal itu. Namun belum lekang isu TGB masuk NasDem, dalam waktu yang tidak terlalu lama, TGB kembali memberikan kejutan politik, ia dikabarkan telah resmi bergabung dengan Partai Golkar.

‘’Ya, benar informasi yang saya peroleh dari DPP, beliau masuk Partai Golkar,” kata Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, kepada Suara NTB, Kamis, 20 Desember 2018.

Pengamat politik dari Universitas Muhamadiyah Mataram, Ayatullah Hadi mengatakan, kapasitas politik yang dimiliki TGB, akan bergabung dengan partai manapun, pintu untuk TGB akan terbuka lebar. Termasuk ke partai Golkar. Pilihan masuk Golkar menjadi paling realistis untuk keberlanjutan karir politiknya.

‘’Secara politik, Golkarlah yang paling memungkinkan menjamin keberlanjutan karir politik TGB pada hari ini dan masa yang akan datang,’’ kara Ayatullah. (aan/ndi)