BPBD NTB Instruksikan Pangkas Birokrasi Pencairan Dana Korban Gempa

M-RUM

Mataram (Global FM Lombok)- Menindaklanjuti instruksi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur NTB tertanggal 16 Januari 2019, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, H. Mohammad Rum langsung melakukan langkah-langkah taktis. Setidaknya ada empat langkah kongkrit yang dilakukan BPBD NTB dalam mengimplementasikan instruksi Gubernur NTB tersebut.

H.Muhammad Rum dalam siaran persnya yang diterima Global FM Lombok, Selasa (29/1) mengatakan, salah satu langkah kongkit BPBD NTB yaitu menetapkan mekanisme pembuatan rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas). Menurut Rum, kebijakan itu sangat krusial mengingat data lapangan menunjukkan bahwa ada perbedaan besar antara dana yang cair ke rekening korban dengan yang ditransfer lanjut ke rekening Pokmas.

Read Also

Pilkada Adem Ayem, Masyarakat Tak Tau Tanggal Pemungutan Suara

17 Nov 2015

“Setelah kami evaluasi. Ada perlambatan yang signifikan, antara dana masuk ke rekening masyarakat dengan yang diteruskan ke rekening Pokmas. Karena itu, sesuai amanat Pak Gubernur, untuk mempercepat proses Rehab/Rekon. Kami menetapkan untuk pembuatan Rekening Pokmas cukup dengan melampirkan SK Kepala Desa Tentang Struktur Pengurus Pokmas,” ujar HM Rum.

Selain itu,  langkah cepat juga dilakukan oleh M Rum dalam pencairan dana dari rekening Pokmas. Sebelumnya harus melampirkan tujuh lampiran formulir, namun dipangkas menjadi hanya cukup membawa satu rekomendasi yang formatnya bisa diperoleh pada fasilitator.

“Demikian juga dengan pencairannya dana dari rekening Pokmas. Kita buat simple, dengan tetap mengacu pada Julak dan Juknis yang ada. Sebelumnya, harus melampirkan tujuh form isian. Sekarang cukup dengan satu surat rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Ketua Pokmas dan PPK BPBD Kota/Kab setempat,” imbuh HM. Rum.

Read Also

Rencana Market Fund ke Jetstar tak Berjalan Mulus

10 Jun 2014

Sementara itu, untuk meningkatkan kinerja fasilitator dilapangan, M Rum membuat mekanisme kontrol langsung. Setiap fasilitator wajib memberikan progress report harian. Baik berupa laporan tertulis maupun bukti fisik kehadiran fasilitator di lapangan.

“Semua fasilitator, Korwil, dan Tim Pengendali Kegiatan (TPK) BPBD wajib membuat progress report harian. Harus ada pergerakan data, baik tentang terbentuknya rekening masyarakat, Pokmas, Pencairan, dan pengerjaan Rehab/Rekon.” ujarnya.

Ia pun meminta fasilitator dan jajajaran BPBD Provinsi NTB menunjukan bukti kehadiran dilapangan. Dengan mengirimkan photo digital menggunakan aplikasi “open camera”. Sehingga, diharapkan fasilitator tidak bisa memanipulasi kehadiran teamnya dilapangan.

“Kalau pakai absen manual, masih bisa dipalsukan tanda tanganya. Dengan aplikasi camera biasa pun, masih bisa mengirim photo yang sama berulang pada hari yang berbeda. Tapi dengan aplikasi “Open Camera” tidak bisa dimanipulasi, karena ada tertera tanggalnya,” terangnya.

M Rum pun meminta jajarannya untuk tidak menggunakan pola birokrasi yang kaku dalam kegiatan Rehab/Rekon, termasuk mengurangi rapat-rapat di kantor. Ia meminta agar diskusi dan koordinasi bisa menggunakan sarana media sosial, yang terpenting korban gempa bisa cepat terlayani.

“Rapat tidak harus bertemu, apalagi menyangkut isu dan masalah-maslah dilapangan yang butuh segera dieksekusi (diselesaikan, red). Kalau bisa cukup menggunakan diskusi via Whats App, kenapa harus pertemuan langsung? Whats App saya 24 jam online. Mari kita hibahkan diri kita untuk kerja kemanusiaan ini,” kata Rum (ris)