Pemprov NTB Berharap Tak Terkena Moratorium CPNS
Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi sedang meninjau pelaksanaan tes CPNS beberapa waktu lalu
Gubernur NTB sedang meninjau pelaksanaan tes CPNS lewat layar monitor
Mataram (Global FM Lombok)-Pemerintah provinsi (Pemprov) NTB akan tetap membangun komunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB). Komunikasi itu dilakukan agar moratorim atau penghentian sementara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak diberlakukan di NTB. Hal itu mengingat daerah NTB masih banyak kekurangan aparatur birokrasi di bidang-bidang tertentu seperti di bidang kesehatan, dimana daerah NTB masih kekuarangan ribuan dokter dan tenaga perawat.
Demikian dikatakan gubernur NTB TGH M. Zainul Majdi kepada Global FM Lombok, usai memantau tes CPNS di kantor Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Latihan (BKD Diklat) NTB, Senin (03/11). Menurutnya, pemberlakuan moratorium PNS selama 5 tahun kedepan tersebut harus dilihat secara obyektif di masing-masing daerah. Pasalnya banyak daerah yang masih memerlukan PNS di sektor-sektor tertentu yang harus difasilitasi oleh Negara.
“Ada bagian tertentu yang sudah full bahkan over kapasitas tapi ada bidang lain yang bahkan kebutuhan minimalnya belum terpenuhi. Contoh misalnya untuk NTB kita disini masih perlu 1.400 dokter. Ada ribuan kita kekurangan nah kalau moratorium itu diberlakukan seketika begitu saja secara umum kita tentu kesulitan gitu memenuhi kebutuhan ini dan itu berdampak pada pembangunan sektor kesehatan kita. Jadi kalau kita di NTB ya tetap kita mengkomunikasikan kepada kementerian bahwa butuhnya disektor ini dan kita harapkan dapat formasi untuk sektor ini. Begitulah ya”, katanya.
Diberitakan sebelumnya, Men PAN RB, Yuddy Chrisnandi menyatakan, akan melakukan moratorium penerimaan CPNS selama lima tahun. Setidaknya, moratorium akan dilakukan terhitung tahun depan. Menurut gubernur, moratorium itu sesungguhnya dilakukan untuk mengefisienkan postur birokrasi sehingga tidak ada pemborosan biaya. Namun dari segi implementasi tidak mudah, terutama bagi daerah. (ris/irs)-
No Comments