Mataram (globalfmlombok.com) – Di tengah aksi dan desakan publik yang menguat terkait persidangan dugaan gratifikasi DPRD NTB, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa proses peradilan harus berjalan tanpa tekanan, serta menekankan bahwa kebijakan pemerintah daerah dilaksanakan dalam kerangka hukum yang sah dan terukur.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Halik saat ditanya awak media di Mataram, Kamis (23/4/2026).

Pria yang akrab disapa Aka ini, menyampaikan bahwa berbagai pandangan, kritik, maupun desakan yang berkembang di ruang publik merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang dihormati.

“Pemprov NTB mencermati adanya aksi dan penyampaian aspirasi di ruang publik, termasuk di sekitar proses persidangan. Kami menghormati hal tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat,’’ ujarnya.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa dalam negara hukum, proses peradilan harus berjalan secara objektif dan tidak dapat dipengaruhi oleh tekanan massa maupun opini yang berkembang di luar mekanisme persidangan.

Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk melihat persoalan secara utuh dan proporsional. Kebijakan pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem tata kelola pemerintahan yang berbasis aturan, dirumuskan melalui mekanisme resmi, serta dilaksanakan dalam kerangka hukum yang jelas.

Oleh karena itu, kebijakan tersebut tidak dapat dipersepsikan dalam perspektif personal ataupun dibangun atas asumsi yang tidak utuh, karena setiap kebijakan memiliki landasan regulatif dan proses administratif yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait adanya desakan agar Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dihadirkan dalam persidangan, Pemprov menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim berdasarkan pertimbangan hukum.

Dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim memiliki independensi dalam menentukan relevansi saksi sesuai kebutuhan pembuktian.

“Kami meyakini majelis hakim akan bertindak profesional, independen, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan karena tekanan atau persepsi yang berkembang di luar ruang sidang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pemprov NTB menegaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah, termasuk dinamika pergeseran program dalam APBD, merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang sah dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahunm 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memungkinkan penyesuaian program melalui mekanisme yang ada.

“Penyesuaian yang dilakukan merupakan bagian dari pengelolaan program pembangunan daerah. Hal ini adalah praktik administratif yang lazim dalam tata kelola pemerintahan, dan tidak dapat dipersepsikan sebagai tindakan personal maupun di luar sistem,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses tersebut dilakukan melalui mekanisme yang sah, transparan, dan dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah.

Pemprov NTB juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengikuti jalannya persidangan secara terbuka dan objektif, serta menjaga ruang publik tetap sehat dan konstruktif.
Sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan prinsip pemberitaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, kebebasan berpendapat dan penyampaian informasi merupakan bagian penting dalam demokrasi yang harus dijalankan secara bertanggung jawab dan berimbang.

“Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga objektivitas dan tidak membangun persepsi yang dapat mengaburkan substansi perkara,” tambahnya.

Di tengah dinamika yang berkembang, Pemprov memastikan bahwa Gubernur NTB tetap menjalankan tugas pemerintahan secara optimal dan fokus pada pelaksanaan program pembangunan daerah tahun 2026. “Pemerintah tetap bekerja untuk masyarakat. Seluruh program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya,” pungkas Aka. (ham)

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah pusat resmi menaikkan harga tiket pesawat domestik hingga sekitar 9-13 persen. Hal ini menyusul lonjakan harga bahan bakar avtur yang lebih dari 70 persen akibat perang di kawasan teluk.

Meski harga tiket mengalami kenaikan, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengaku tidak terlalu berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan. Bahkan, NTB berencana membuka dua penerbangan baru ke Jakarta. Dan akan membuka penerbangan langsung ke beberapa destinasi-destinasi lainnya.

“Belum terlalu berdampak pada jumlah kunjungan sejauh ini,” ujarnya di Mataram, Rabu, 22 April 2026.

Ia menilai, tingginya harga tiket pesawat tidak mengganggu realisasi salah satu program prioritasnya, yaitu pengembangan pariwisata berkelas dunia. Pun menurutnya, kenaikan harga tiket pesawat tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir seluruh negara merasakan hal yang sama. Bahkan, negara lain naik jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia.

“Saya kira sampai sekarang kita reviu, sejauh ini belum terlalu signifikan dampaknya. Kalau orang mau liburan, yaa liburan dengan perbedaan Rp100-200 ribu mudah-mudahan tidak menjadi persoalan wisatawan,” katanya.

Dia mengaku, kenaikan tiket pesawat malah tidak memberikan dampak yang terlalu signifikan terhadap NTB. Hal ini karena masih banyaknya pembukaan penerbangan langsung dari dan menuju provinsi ini. Beberapa penerbangan juga meminta agar adanya penerbangan langsung ke NTB, termasuk dari luar negeri.

“Termasuk destinasi luar negeri tetap on. Tidak ada pembatalan pembukaan penerbangan. Pasti sudah kita hitung-hitung, kita tidak usah berspekulasi akan panjang atau tidak, tetapi mitigasi risiko sudah kita siapkan,” jelasnya.

Terpisah, Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTB menyebut, lonjakan harga tiket membuat biaya perjalanan ke Lombok dan daerah wisata lain di NTB semakin mahal, bahkan berpotensi mengurangi jumlah wisatawan.

Ketua Astindo NTB, Sahlan M Saleh mengatakan komponen tiket pesawat kini menjadi beban terbesar dalam perjalanan wisata. Ia mencontohkan harga tiket penerbangan dari Lombok ke Jakarta yang sudah mencapai jutaan rupiah.

“Saya akan berangkat Jumat ke Jakarta, itu sudah Rp 3,7 juta harga tiketnya. Komponen tiket ini menjadi komponen yang sangat besar terhadap pertumbuhan wisata,” katanya.

Menurut Sahlan, kenaikan harga tiket pesawat tidak semata-mata disebabkan oleh naiknya harga avtur. Ia menilai ada banyak komponen biaya lain yang justru lebih besar dan dibebankan kepada masyarakat melalui harga tiket. Sejumlah komponen yang ikut membebani harga tiket, antara lain Passenger Service Charge (PSC) atau airport tax, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biaya garbarata, landing fee, handling, hingga biaya parkir pesawat di bandara. (era)