Mataram (globalfmlombok.com) – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali membuka operasional 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah dinyatakan memenuhi standar pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala Regional BGN NTB, Eko Prasetyo, menyampaikan pencabutan status suspend dilakukan setelah ratusan SPPG melakukan pembenahan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Selama dia sesegera mungkin melakukan perbaikan, kita cabut segera. Tapi kalau lama ya itu yang kita harus dorong,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Kamis (23/4/2026).
Meski demikian, BGN masih menutup sekitar 149 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari jumlah tersebut, sebanyak 126 dapur belum memenuhi standar IPAL dan SLHS, sementara sisanya ditutup akibat kejadian menonjol seperti kasus keracunan dan insiden lainnya.
Penutupan tersebut berdampak signifikan terhadap penerima manfaat program. Diperkirakan sekitar 200 ribu orang belum dapat menerima layanan MBG hingga dapur-dapur tersebut kembali dioperasikan.
Saat ini, tercatat sebanyak 781 SPPG aktif beroperasi di NTB dan mampu melayani sekitar 1,8 juta penerima manfaat. Untuk wilayah terpencil, jumlah SPPG diperkirakan telah melampaui 100 unit, dengan cakupan layanan yang relatif kecil, berkisar 200 hingga kurang dari 1.000 penerima manfaat per unit.
Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, BGN memberikan ruang bagi sekolah untuk memberikan masukan terkait menu makanan. Selain itu, inovasi dalam penyajian seperti sistem prasmanan juga diperbolehkan selama tetap memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG).
BGN juga mengakomodasi siswa yang memilih tidak menerima MBG dengan memberikan opsi penyampaian keputusan kepada sekolah atau SPPG, guna menghindari pemborosan makanan.
Masalah limbah makanan (food waste) turut menjadi perhatian. BGN telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mendorong Gerakan Selamatkan Pangan sebagai langkah mengurangi pemborosan, sekaligus memperkuat evaluasi distribusi dan variasi menu.
Ke depan, BGN mendorong setiap SPPG memiliki tenaga koki bersertifikat serta pengawas gizi profesional guna menjamin kualitas rasa, tampilan, dan kandungan gizi makanan.
“Di dalam juknis kita itu wajib memiliki chef bersertifikat. Penerima manfaatnya bisa sampai 3.000 orang. Kita dorong semua SPPG agar ada jaminan menu MBG lebih menarik,” pungkas Eko. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Operasional 234 SPPG di NTB Dibuka Kembali “
