Beranda blog Halaman 90

DLH Tambah 38 Armada Pengangkut Sampah

globalfmlombok.com
-
0
DLH Tambah 38 Armada Pengangkut Sampah

Taliwang (globalfmlombok.com) – Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menambah 38 unit armada pengangkut sampah jenis kendaraan roda tiga. Armada baru ini khusus dialokasikan untuk mempercepat penanganan sampah di tujuh kelurahan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup KSB, Aku Nur Rahmadin mengatakan, pengadaan 38 unit motor sampah roda tiga itu disesuaikan dengan jumlah wilayah lingkungan kelurahan yang ada di Kecamatan Taliwang.

Armada ini diprioritaskan untuk pengangkutan sampah di wilayah kelurahan itu sengaja dipilih, karena kondisi jalan di seluruh kelurahan terhitung sempit, sehingga dengan penggunaan armada roda tiga, proses pengangkutan diharapkan dapat menjangkau semua rumah warga meski terletak di gang-gang sempit. “Jadi armadanya bisa sampai ke depan rumah warga,” katanya.

Pengelolaan armada sampah roda tiga itu lanjutnya, tetap akan berada di bawah kendali DLH. Rahmadin menyebut, tugas kelurahan dalam hal ini memberi edukasi kepada warga untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah,sehingga saat proses pengangkutan, petugas tidak lagi kesulitan melakukan pemilihan ulang saat sampai di TPA Batu Putih.

“Untuk sementara sampah yang ada di kelurahan langsung diangkut ke TPA. Karena itu warga harus sudah memiliah sampahnya dari rumah,” cetus mantan Staf Ahli Bupati KSB ini.

Kendaraan roda tig aini diharapkan mengurangi beban aktivitas pengangkutan sampah, supaya lebih difokuskan untuk melayani pengangkutan di luar Kecamatan Taliwang. “Retase pengangkutan sampah bisa kita tingkatkan. Kalau dulu 2 kali seminggu di seluruh kecamatan. Sekarang bisa lebih dari itu. Kalau wilayah Taliwang bisa jadi tiap hari dengan hadirnya roda tiga itu,” klaimnya.

Sementara itu, upaya pengadaan fasilitas pengolah sampah di tingkat desa/kelurahan telah dimatangkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Pihaknya sedang memformulasikan agar seluruh desa wajib memiliki fasilitas pengelolaan sampah mandiri. “Kalau yang punya TPS 3R, desa bersangkutan itu diwajibkan mengaktifkannya tahun ini. Bagi yang belum diwajibkan punya fasilitas bank sampah atau bentuk fasilitas pengelolaan lainnya sesuai kemampuan desa masing-masing,” tukasnya.(bug)

Kasus Alat Berat PUPR NTB Segera Penetapan Tersangka

globalfmlombok.com
-
0
Kasus Alat Berat PUPR NTB Segera Penetapan Tersangka

Mataram (globalfmlombok.com) – Pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram membeberkan perkembangan terbaru dari kasus dugaan korupsi penyewaan alat berat di Balai Jalan Wilayah Pulau Lombok, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB.

Polresta Mataram hingga saat ini belum menetapkan tersangka di kasus ini. Meskipun penanganan perkaranya telah dinaikkan ke tahap penyidikan sejak Oktober 2024 lalu.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Ida Made Oka Wijaya, Senin (27/4/2026) mengatakan, jaksa sempat meminta perkembangan hasil penyidikan (P-17) ke penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polresta Mataram.

Hingga akhirnya pada Rabu 22 April 2026 penyidik Polresta Mataram mengirimkan hasil perkembangan penyidikan ke jaksa peneliti.

“Dalam surat pemberitahuan, penyidik mengatakan akan melakukan pemeriksaan ahli pidana dan ahli keuangan daerah,” jelasnya.

Setelah memeriksa dua ahli tersebut, barulah penyidik akan melakukan gelar perkara penetapan tersangka dan pemeriksaan tersangka. “Itu informasi dari penyidik,” tambahnya.

Menurutnya, penyidik akan melihat terlebih dahulu bagaimana hasil pemeriksaan dari ahli pidana dan keuangan daerah. “Nanti tergantung hasil dari ahli. Kalau tergambar (perbuatan pidana) akan lanjut ke penetapan tersangka,” pungkasnya.

Dari informasi yang dihimpun, perkara kasus dugaan korupsi penyewaan alat berat itu telah naik ke tahap penyidikan sejak Oktober 2024 lalu.

Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polresta Mataram juga telah mengantongi hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB. Hasil audit menyatakan bahwa negara mengalami kerugian hingga Rp3,2 miliar.

AKP Regi Halili yang menjabat Kasat Reskrim Polresta Mataram periode sebelumnya mengatakan, kerugian itu berasal dari retribusi sewa alat berat yang seharusnya diterima sebesar Rp2,9 miliar dan kerugian akibat hilangnya dua unit dump truck senilai Rp244,6 juta.

Retribusi penyewaan itu tidak pernah masuk ke dalam kas daerah. Begitu juga dengan dua dump truk yang hilang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Selain mengantongi hasil audit kerugian negara, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi. Termasuk diantaranya mantan Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi (BPJP) Wilayah Lombok, Dinas PUPR NTB, Ali Fikri beserta istrinya. Serta Efendy selaku penyewa alat berat tersebut.

Penyewaan alat berat tersebut diketahui terjadi pada tahun 2021. Saat itu, BPJP Wilayah Pulau Lombok menyewakan empat unit alat berat kepada Efendy. Yakni, satu ekskavator, dua dump truck, dan satu mesin molen.

Penyidik menemukan ada satu unit eskavator dalam kondisi rusak berat di Desa Pengadangan, Lombok Timur. Sementara itu, dua dump truck belum ditemukan dan belum dikembalikan hingga saat ini. (mit)

518 Eks Honorer NTB Menanti Tali Asih, Empat Bulan Belum Cair

globalfmlombok.com
-
0
518 Eks Honorer NTB Menanti Tali Asih, Empat Bulan Belum Cair

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) belum juga merealisasikan pemberian tali asih kepada 518 tenaga honorer yang diputus kontraknya pada akhir 2025. Padahal, alokasi anggaran yang disiapkan mencapai lebih dari Rp1,7 miliar.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda NTB, H. Amir, SPd., M.Pd., mengatakan proses pencairan saat ini masih berjalan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan adanya payung hukum sebelum anggaran tersebut disalurkan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Insya Allah dalam waktu dekat akan diberikan,” ujar Amir di Kantor Gubernur NTB, Senin (27/4/2026).

Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk membahas alokasi anggaran tersebut.

Sejak dijanjikan pada Desember 2025, para mantan honorer masih menunggu kepastian pencairan tali asih tersebut. Hingga April 2026, belum ada informasi resmi yang mereka terima. Padahal, bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi modal awal bagi mereka untuk membuka usaha setelah tidak lagi bekerja di lingkungan Pemprov NTB.

Amir menegaskan, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, mengingat besaran anggaran yang cukup signifikan. Setiap eks honorer diperkirakan akan menerima tali asih sekitar Rp2 juta hingga Rp3 juta.

“Insyaallah dapatnya lebih dari UMR, di atas Rp2,6 juta,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyatakan tali asih diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah agar para honorer dapat bertahan dan memulai usaha mandiri.

“Dengan segala keterbatasan fiskal yang kami hadapi, kami akan memberikan tali asih sesuai masa kerja. Paling tidak mereka bisa bertahan dengan memulai usaha dan bisnis,” ujarnya.

Namun demikian, realisasi bantuan tersebut masih menunggu izin dari Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Provinsi NTB saat ini tengah mengajukan permohonan persetujuan agar penyaluran dana dapat dilakukan sesuai ketentuan.

Iqbal juga memastikan data para eks honorer tetap tersimpan sebagai arsip pemerintah. Hal ini membuka peluang bagi mereka untuk kembali direkrut jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

“Kami punya rekam jejak kinerja mereka. Kita tidak tahu ke depan seperti apa kebutuhannya,” kata Iqbal.(*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul “518 Eks Honorer NTB Bersabar, Empat Bulan Penantian Tali Asih Tak Kunjung Diberikan “

SPPG Mataram Tutup Sementara, Tenaga Harian Keluhkan Gaji Tak Dibayar

globalfmlombok.com
-
0
SPPG Mataram Tutup Sementara, Tenaga Harian Keluhkan Gaji Tak Dibayar

Mataram (globalfmlombok.com) – Penutupan sementara sebagian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Mataram berdampak pada tenaga operasional harian yang untuk sementara tidak menerima upah. Kondisi ini terjadi seiring penghentian sementara sejumlah dapur program makan bergizi gratis (MBG) yang masih menjalani pembenahan fasilitas.

Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Kota Mataram menyebut para pengelola SPPG dijadwalkan mengikuti rapat koordinasi bersama Pemerintah Kota Mataram, Selasa (28/4/2026), guna membahas tindak lanjut operasional layanan tersebut.

Koordinator Wilayah BGN Kota Mataram, Isnan Purnama, menjelaskan terdapat perbedaan kebijakan pengupahan antara tenaga profesional dan tenaga operasional harian selama masa suspend berlangsung.

Menurut dia, tenaga profesional seperti akuntan, ahli gizi, dan kepala SPPG tetap menerima gaji karena masih menjalankan fungsi pelayanan dan administrasi.

“Tenaga seperti akuntan, ahli gizi, dan kepala SPPG tetap bekerja. Di SPPG ini bukan hanya kegiatan memasak, tetapi juga ada layanan konsultasi gizi bagi masyarakat,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Sementara itu, tenaga operasional seperti petugas masak, pencuci ompreng, hingga sopir sementara tidak dipekerjakan selama dapur SPPG tempat mereka bertugas belum kembali beroperasi.

Isnan mengatakan sistem kerja harian membuat para pekerja tersebut tidak menerima upah selama tidak bekerja.

“Mereka ini dibayarkan harian, sehingga ketika tidak bekerja, sementara waktu memang tidak menerima upah,” katanya.

Di Kota Mataram saat ini terdapat 63 unit SPPG. Dari jumlah tersebut, 15 unit sempat dihentikan operasionalnya. Delapan unit di antaranya kini telah kembali beroperasi, sementara tujuh lainnya masih dalam proses perbaikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Menurut Isnan, pembenahan fasilitas itu dilakukan untuk memastikan standar layanan pemenuhan gizi tetap terjaga, termasuk kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.

“Pemerintah ingin memastikan kualitas layanan tetap baik, sehingga anak-anak kita mendapatkan haknya sesuai standar yang ditetapkan,” tegasnya.

Pemerintah Kota Mataram juga disebut memberi perhatian terhadap percepatan pemenuhan standar fasilitas di seluruh SPPG. Asisten I Sekretariat Daerah Kota Mataram, Lalu Martawang, mengatakan seluruh kepala SPPG akan dikumpulkan untuk mendapatkan arahan teknis terkait pemenuhan persyaratan operasional.

“Besok pagi pukul 09.00 Wita kita kumpulkan di Dinas Kesehatan. Semua kepala SPPG akan diberikan arahan teknis agar syarat seperti IPAL segera dipenuhi,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemenuhan standar teknis, terutama terkait pengelolaan limbah, penting untuk mencegah dampak terhadap lingkungan sekitar sekaligus menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis.

Pemerintah berharap seluruh SPPG yang masih dihentikan sementara dapat segera memenuhi persyaratan sehingga operasional kembali berjalan normal. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” SPPG di Mataram Ditutup Sementara, Tenaga Harian Tak Digaji “

Banyak Keluhan, Pemkot Mataram Evaluasi Aturan Bersepeda ke Kantor

globalfmlombok.com
-
0
Banyak Keluhan, Pemkot Mataram Evaluasi Aturan Bersepeda ke Kantor

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram membuka peluang mengevaluasi kebijakan penggunaan sepeda bagi pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) untuk berangkat ke kantor. Evaluasi dilakukan menyusul munculnya berbagai keluhan dari pegawai terkait kendala penerapan aturan tersebut di lapangan.

Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah aspirasi dari pegawai yang menginginkan adanya kelonggaran terhadap kebijakan tersebut, terutama bagi mereka yang harus menempuh jarak cukup jauh menuju tempat kerja.

“Iya, nanti saya pikirkan untuk kembali dilakukan evaluasi,” ujar Mohan, Senin (27/4/2026).

Menurut Mohan, kebijakan bersepeda ke kantor sejak awal dirancang sebagai upaya mendorong pola hidup sehat di kalangan ASN sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan bermotor yang berkontribusi terhadap kemacetan dan emisi.

Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan itu menghadapi sejumlah tantangan. Selain jarak tempuh yang dinilai cukup jauh bagi sebagian pegawai, faktor kondisi fisik, keterbatasan waktu akibat beban kerja, hingga cuaca yang tidak menentu juga menjadi kendala.

“Kita akui memang tidak mudah. Banyak yang menyampaikan bahwa jaraknya jauh dan cukup menguras tenaga,” katanya.

Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung seperti jalur sepeda yang aman dan tempat parkir yang memadai di sejumlah kantor juga menjadi perhatian dalam evaluasi.

Pemkot Mataram, kata Mohan, akan meninjau kembali efektivitas kebijakan tersebut agar penerapannya tetap realistis dan tidak membebani pegawai. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah skema yang lebih fleksibel, termasuk kemungkinan pengecualian bagi pegawai dengan jarak tempuh tertentu.

Ia menegaskan, setiap kebijakan publik harus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan agar tujuan yang ingin dicapai tetap berjalan tanpa menimbulkan persoalan baru.

“Yang penting kebijakan ini bisa berjalan efektif, tidak memberatkan, dan tetap memberi manfaat,” tegasnya.

Di sisi lain, terkait kendaraan dinas yang tidak digunakan selama masa penerapan kebijakan bersepeda, Mohan mengatakan kendaraan tersebut sementara tetap berada di rumah masing-masing pejabat dan tetap dirawat agar kondisinya terjaga.

“Ditaruh di rumah masing-masing. Untuk perawatan, dipanaskan sekali-sekali,” ujarnya.

Sementara mengenai evaluasi efektivitas maupun dampak efisiensi dari kebijakan tersebut, Mohan menyerahkan pendataan dan analisis lebih lanjut kepada Sekretaris Daerah Kota Mataram.

“Kalau soal itu, tanya ke Pak Sekda saja,” pungkasnya. (pan)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Banyak Keluhan, Pemkot Mataram akan Evaluasi Aturan Bersepeda ke Kantor “

Investor Tiongkok Jajaki Pembangunan PLTS di NTB, Mandalika Jadi Kawasan Prioritas

globalfmlombok.com
-
0
Investor Tiongkok Jajaki Pembangunan PLTS di NTB, Mandalika Jadi Kawasan Prioritas

Mataram (globalfmlombok.com) – Minat investor asing terhadap pengembangan energi baru terbarukan di Nusa Tenggara Barat terus menguat. Kali ini, investor asal Tiongkok menyatakan ketertarikannya membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di NTB dan telah melakukan peninjauan awal bersama Pemerintah Provinsi NTB.

Dalam kunjungan tersebut, investor bersama Gubernur NTB membahas sejumlah rencana strategis, mulai dari lokasi pembangunan, pemetaan potensi energi surya di sejumlah wilayah strategis, hingga penjajakan skema business plan yang akan dikembangkan dalam proyek tersebut. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menjadi salah satu lokasi yang diprioritaskan.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyambut positif minat investasi tersebut. Menurutnya, rencana pengembangan PLTS di Mandalika sejalan dengan komitmen daerah dalam mendorong transisi energi bersih sekaligus memperkuat daya tarik investasi berkelanjutan di NTB.

“Pertemuan ini menjadi langkah awal yang strategis dalam memperkuat kerja sama internasional di sektor energi terbarukan, sekaligus menegaskan komitmen NTB dalam mengembangkan potensi energi surya sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di masa depan,” ujar Iqbal di Pendopo Gubernur NTB, Minggu (26/4/2026) malam.

Pemprov NTB tahun ini juga menargetkan sejumlah proyek strategis energi baru terbarukan dapat terealisasi. Salah satunya proyek pembangunan pembangkit energi terbarukan oleh PT Berkah Energi Lombok bersama PT Shine Green Energy Indonesia dengan nilai investasi Rp3,1 triliun.

Proyek tersebut mencakup pembangunan PLTS dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) berkapasitas total 130 megawatt yang tersebar di Lombok Utara, Dompu, Bima, dan Lombok Barat.

Sebelumnya, investor asal Australia juga disebut tertarik membangun PLTS di lahan eks Bandara Selaparang. Ketertarikan mereka tidak hanya pada sektor energi, tetapi juga pengembangan pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di NTB.

Pemprov NTB menawarkan lahan berstatus clean and clear minimal 50 are, dengan salah satu opsi di kawasan eks Bandara Selaparang yang saat ini berada di bawah pengelolaan Angkasa Pura.

Selain itu, investor juga disebut melirik kawasan pasar seni seluas sekitar satu hektare untuk dikembangkan menjadi pusat UMKM terpadu dan atraksi budaya.

Tak hanya fokus pada energi surya, Pemprov NTB juga tengah mendorong pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Waste to Energy (WtE), terutama di titik rawan sampah seperti Tempat Pembuangan Akhir Regional Kebon Kongok.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin mengatakan, saat ini terdapat sekitar empat hingga lima investor yang tengah melakukan pra feasibility study (FS) untuk pengembangan PLTSa tersebut.

“Sudah ada kurang lebih 4-5 investor yang akan melakukan pra FS. Kita kawal sama-sama. Termasuk sampah yang di Mandalika, bagaimana penyelesaian sampah-sampah yang masuk wilayah NTB,” katanya.

Menurut Samsudin, pengembangan waste to energy menjadi bagian dari upaya mengurangi beban tempat pemrosesan sampah sekaligus memaksimalkan nilai ekonomi sampah. Namun, masuknya investor di sektor tersebut masih membutuhkan kajian komprehensif, terutama terkait aspek keekonomian proyek.

Investor, kata dia, masih menghitung proyeksi keuntungan, skema pengembalian modal, serta kepastian pasokan sampah yang sesuai dengan spesifikasi teknologi yang digunakan.

“Yang membuat lama itu kan mereka harus memikirkan berapa keuntungannya. Walaupun sekarang sudah ada kemudahan dari pemerintah pusat, tetap perlu kajian menyeluruh,” ujarnya.

Selain sisi bisnis, tantangan lain yang menjadi perhatian adalah persoalan lingkungan, terutama pengelolaan air lindi. Pemprov memastikan teknologi PLTSa yang dikembangkan nantinya harus memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan pemerintah pusat. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Investor Tiongkok Tertarik Bangun PLTS di NTB “

Pelemahan Rupiah Belum Berdampak pada Aktivitas Penukaran Valas

globalfmlombok.com
-
0
Pelemahan Rupiah Belum Berdampak pada Aktivitas Penukaran Valas

Tambang Ilegal di Sekotong Kembali Beroperasi Meski Sempat Ditutup KPK

globalfmlombok.com
-
0
Tambang Ilegal di Sekotong Kembali Beroperasi Meski Sempat Ditutup KPK

Mataram (globalfmlombok.com) – Tambang emas ilegal yang sempat ditutup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Sekotong, Lombok Barat, kembali beroperasi. Aktivitas tambang tanpa izin tersebut diduga mampu menghasilkan hingga lebih dari Rp1 triliun per tahun.

Sebelumnya, KPK telah menutup operasional tambang tersebut pada 2024 karena tidak memiliki izin resmi. Namun, praktik penambangan kembali berlangsung secara sembunyi-sembunyi.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin, membenarkan bahwa aktivitas tambang ilegal itu masih terjadi. Ia mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan klarifikasi dengan pihak terkait.

“Kalau kami sih melakukan klarifikasi dengan pihak terkait. Memang kami terus melakukan pemantauan,” ujar Samsudin.

Ia mengungkapkan, timnya sempat turun langsung ke lokasi. Namun, saat dilakukan pengecekan, tidak ditemukan aktivitas pertambangan. Para penambang diduga beroperasi pada malam hari untuk menghindari petugas.

“Saling intip, kami pun kemarin ke sana harus pakai double cabin,” katanya.

Menurut Samsudin, kondisi geografis menjadi salah satu kendala utama dalam memberantas tambang ilegal. Lokasi tambang yang berada di kawasan perbukitan membuat akses menjadi sulit dijangkau.

Selain di Sekotong, aktivitas pertambangan ilegal juga ditemukan di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Padahal, aktivitas tambang tidak diperbolehkan di kawasan tersebut.

Ia menegaskan, pemerintah bersama aparat penegak hukum telah melakukan penutupan. Namun, para penambang tetap kembali beroperasi pada malam hari.

“Dia kerjanya malam. Kalau kita bongkar hari ini, malamnya mereka bangun lagi,” ucapnya.

Samsudin menyebutkan, aktivitas tambang ilegal umumnya berlangsung pada pukul 00.00 hingga 04.00 Wita. Ia menegaskan bahwa di seluruh wilayah Lombok, aktivitas pertambangan hanya diperbolehkan di blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang memiliki izin, termasuk di Sekotong.

Pemerintah, lanjutnya, tetap berupaya melakukan penertiban. Namun, pendekatan persuasif juga diperlukan dalam menangani persoalan tersebut.

“Tetap kita lakukan pemberantasan, tapi tidak bisa ujug-ujug. Harus ada pendekatan persuasifnya,” ujarnya. (era)

 
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Sempat Ditutup KPK, Tambang Ilegal di Sekotong Beroperasi Kembali “

Sebanyak 1.556 Calon Jemaah Haji Embarkasi Lombok Telah Sampai di Tanah Suci

globalfmlombok.com
-
0
Sebanyak 1.556 Calon Jemaah Haji Embarkasi Lombok Telah Sampai di Tanah Suci

Mataram (globalfmlombok.com)-

Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah NTB, Lalu Muhamad Amin, menyatakan sebanyak 1.556 jemaah haji telah diberangkatkan ke Arab Saudi hingga hari ke-6 operasional. Para jemaah tersebut tergabung dalam empat kelompok terbang (kloter).

“Hingga hari ke-6 operasional, sebanyak 1.556 jemaah haji NTB telah diberangkatkan dalam empat kloter, dan seluruh kursi penerbangan terisi penuh tanpa adanya open seat,” ujar Lalu Muhamad Amin, Senin 27 April 2026.

Berdasarkan laporan operasional per 26 April 2026 hingga pukul 18.00 WIB, jumlah jemaah yang tiba di asrama haji mencapai 1.945 orang dari lima kloter. Mereka didampingi 20 petugas, sehingga total keseluruhan mencapai 1.965 orang.

Pada hari yang sama, terdapat tambahan satu kloter yang terdiri atas 389 jemaah dan empat petugas yang masuk ke asrama.

Sementara itu, tidak ada jadwal keberangkatan pada hari ke-6 operasional. Dengan demikian, jumlah jemaah yang telah diberangkatkan masih tetap 1.556 orang dengan 16 petugas pendamping.

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) mencatat seluruh kursi penerbangan terisi penuh. Tidak terdapat jemaah yang batal berangkat karena sakit, tidak memenuhi syarat istitaah, penundaan, maupun alasan lainnya.

“Tidak ada jemaah yang batal berangkat, baik karena faktor kesehatan maupun alasan lainnya. Seluruh alokasi kursi penerbangan tetap terpenuhi,” katanya.

Pada kloter 5, dari total 393 jemaah dan petugas, sebanyak 392 jemaah telah menerima Kartu Nusuk.

Sementara itu, satu jemaah atas nama Saridah Salim belum menerima kartu tersebut dan dijadwalkan akan menerimanya setibanya di Madinah.

“Untuk kloter 5, hampir seluruh jemaah sudah menerima Kartu Nusuk. Satu jemaah akan menerima kartu tersebut setibanya di Madinah,” ujarnya.

Dalam catatan khusus, PPIH melaporkan satu jemaah pada kloter 5 dinyatakan tidak laik terbang setelah menjalani pemeriksaan kesehatan.

Jemaah semula berangkat bersama istrinya, namun sang istri memutuskan menunda keberangkatan setelah mengetahui kondisi pasangannya.

“Ada satu jemaah yang dinyatakan tidak laik terbang setelah pemeriksaan kesehatan. Pendampingnya memilih menunda keberangkatan, namun hal ini tidak memengaruhi ketersediaan kursi,” kata Amin

Untuk diketahui jumlah jemaah haji Provinsi NTB tahun 2026 sebanyak 5.798 orang. Jumlah ini meningkat 1.299 orang dari kuota tahun 2025 yang berjumlah 4.499 orang.(ris)

BMKG: NTB Berpotensi Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang

globalfmlombok.com
-
0
BMKG: NTB Berpotensi Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang

Mataram (globalfmlombok.com) —

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) didominasi kondisi berawan hingga hujan lebat pada 27–28 April 2026. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi di sejumlah daerah.

Dalam rilis Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Madjid, BMKG menyebutkan kondisi atmosfer menunjukkan adanya sirkulasi siklonik di beberapa wilayah Indonesia serta pertemuan angin (konvergensi) yang memicu pembentukan awan hujan. Kondisi ini turut memengaruhi wilayah NTB dan sekitarnya.

BMKG mencatat suhu permukaan laut di perairan NTB berkisar antara 28 hingga 31 derajat Celsius, dengan anomali negatif yang turut mendukung pembentukan awan hujan. Sementara itu, angin permukaan bertiup dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 35 kilometer per jam.

Untuk prakiraan harian, cuaca di NTB diprediksi berawan hingga hujan lebat, dengan suhu udara berkisar 23–34 derajat Celsius dan kelembapan udara antara 58 hingga 100 persen. Tekanan udara berada di kisaran 1006 hingga 1012 milibar.

BMKG mengingatkan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpeluang terjadi di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Bima, Kota Bima, hingga Dompu, terutama pada siang hingga malam hari.

Selain itu, masyarakat pesisir dan nelayan juga diminta waspada terhadap potensi gelombang tinggi mencapai dua meter atau lebih. Kondisi ini berpotensi terjadi di Selat Lombok bagian utara dan selatan, Selat Alas, perairan selatan Sumbawa, Selat Sape bagian selatan, serta Samudra Hindia selatan NTB.

BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terkini dan mengambil langkah antisipasi guna mengurangi risiko dampak bencana hidrometeorologi.(ris)

1...899091...387Halaman 90 dari 387